Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) di Poso 1957-1963 Perjuangan Anti Permesta dan Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah

	Identitas Mahasiswa
	Nama	: FITRIA SUSILOWATI
	NIM	: 3101412085
	Program Studi	: Pendidikan Sejarah
	Rombel	: 5B

A.      Identitas Buku

Judul Buku          : Gerakan Pemuda Sulawesi  Tengah (GPST) di Poso 1957-1963 Perjuangan Anti Permesta dan Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah

Penulis                 : Haliandi Sadi

Penerbit               : Ombak

Cetakan ke           : Pertama

Kota Penerbit      : Yogyakarta

Tahun Terbit        : 2007

 Jumlah Halaman : 379  halaman

Jumlah BAB        : 6 (enam)

B.      Isi Buku

Pada tahun 1950-an Kabupaten Poso yang sekaang 2007 (tahun terbit buku ini sudah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Poso Induk merupakan Kabupaten terluas dan berpenduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah. Secara geografis Kabupaten Poso memiliki wilayah yang luas dan memiliki batas-batas administrasi yang jelas, yakni berbatasan dengan kabupaten-kabupaten di dekatnya seperti Kabupaten Parii Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Una-Una dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Poso secara keseluruhan berjumlah 2.9992.888 ha, atau 29.928,88 km²,⁴ sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan perbukitan berlereng terjal serta berada diketinggian 500 meter dari permukaan laut. Secara demografis Kabupaten Poso memiliki penduduk yang sangat plural dan memiliki perkembangan penduduk yang dapat dikatakan tinggi. Penduduk atau etnis yang mendiami kabupaten Poso yaitu etnis Pamona, etnis Mori, etnis Bungku, etnis Pekurehua, etnis Taa dan etnis Bajo.

Wilayah munculnya Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) untuk menuntut terbentuknya Sulawesi tengah dan militer induk sendiri dimulai dari dua tempat yakniKota Poso dan wilayah Tentena. Kota Poso menjadi pusat pemerintahan sejak Hindia Belanda berada di Sulwesi Tengah dan Tentena menjadi pusat perkembangan pendidikan di Sulawesi Tengah. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi kehidupan Masyarakat Kebupaten Poso dengan tanaman yang ditanam yaitu padi, jagung,kedelai, dan umbi-umbian. Kabupaten Poso mempunyai peradaban dan kebudayaan yang khas dari orang-orang Baree, Pamona, Pekurehua, dan Wana.

·      Situasi Plotik Sulawesi Tengah dan Poso 1950-an

Undang-undang nomor 33 tahun 1952 menjadi momentum yang penting terbentuknya Kabupaten Donggala dan Poso di wilayah Sulawesi Tengah yang didalamnya menciptakan tokoh-tokoh politik yang berusaha membentuk Provinsi Sulawesi Tengah yang baru dari provinsi induk Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Tahun 1951 dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 56 untuk membagi dua daerah Sulawesi Tengah menjadi dua wilayah otonom setingkat kabupaten yaitu Kabpaten Poso dengan ibukota Poso dan Kabupaten Donggala dengan ibukota Palu. Semangat dari dua kabupaten otonom di Sulawesi tengah yakni Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala tersebut menjadi semacam spirit masyarakat Sulawesi Tengah untuk memperjuangkan Provinsi Sulawesi Tengah dari Sulawesi Utara. 

Perjuangan masyarakat Sulawesi Tengah dalam membentuk Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan secara bersama-sama dengan prisip masing-masing yang diperlihatkan dalam konsepsi  yang diajukan masing-masing yaitu konsepsi Manoppo, Toraja Raya, Makassar, Zakaria Imban, Tobing, Ngitung, Tomini, Mahasiswa Sulteng. Salah satu pengakuan tokoh pembentukan terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah telah dimuat dalam kesimpulan sarasehan mengenai sejarah dan pembangunan. Gerakan Pemuda dari Sulawesi Selatan dan Jakarta sedikit banyak meliki hubungan  dengan GPST sebagai suatau kelompok pejuang di Kabupaten Poso.

Situasi politik  tahun 1950-an menunjukan karakteriktik suatu perpolitikan yang dinamik. Hal ini dapat dilihat dalam gerakan-gerakan politik di kepartaian mauapun DPRD Sementara Kabupaten Poso. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Masyumi Cabang Luwuk  giat dalam upaya promosi  dalam pemilihan umum dan menegakan negara Islam. kegiatan-kegiatan pemuda yang membentuk onder bow partai merupakan ciri khaspartai politik di Poso. Terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah terjadi setelah keluarnya Perpu sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yakni Perpu nomor 2 tahun 1964 tentang pemebntukan Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kota Palu.

Pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar diploklamirkan Persemesta oleh Panglima TT-VII/Wirabuana dan kemudian memilih basisnya di Sulawesi Utara, yang dimana waktu itu terjadi Komandan KDM-SUT waktu itu dipegang oleh Letkol. Inf. D.J. Somba mendukung gagasan-gagasan pemerintah otonom mutlak dan luas dari Sumual sebagai cikal bakal lahirnya Pesemesta. Tanggal 17 Januari 1957 Komandan KDM-SUM Letkol Inf. D.J.Somba mengumumkan bahwa Sulawesi Utara memutuskan hubungan dengan pusat dan penyokong berdirinya permesta/PRRI. Persemesta yang muncul dengan ide otonomi di Sulawesi Selatan kemudian bertahan di Sulawesi Utara  termasuk juga terdapat kekuasaan di Sulawesi Tengah termasuk Kabupaten Poso.

Keadaan politik nasional yang memanas waktu itu ditandai dengan Proklamasi Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang pada tanggal 15 Februari 1958 sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah Kabinet Juanda. Situasi Permesta di Sulawesi Selatan walaupun dalam posisi terpecah memutuskan untuk mengambil posisi netral anatar Pemerintah Kabinet Juanda dan PRRI. Penumpasan Gerakan Permesta di Indonesia Timur dilancarkan beberapa operasi gabungan oleh pemerintah Jakarta dengan nama Operasi Merdeka (Operasi gabungan angkatan darat, laut dan udara) dibawah pimpinan Letkol Rukminto Hendradiningrat.

Sesungguhnya hubungan antara Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) di Kabupaten Poso tidak lepas dari gerakan-gerakan pemuda-pemuda dari Makassar yaitu adanya ekspedisi dari Makassar ke wilayah Poso untuk menggabungkan diri. Dengan kedatangan rombongan-rombongan dari Makassar secara teratur dan bergelombang, semangat dan daya juang pemuda GPST nampaknya semakin membara. Rombongan tersebut terdiri atas mahasiswa dan pelajar-pelajar yang masih duudk dibangku sekolah sedangkan yang lainnya merupaka pegawai-pegawai sipil dan tentara. Daerah defakto pemuda semakin luas sedangkan massa masyarakat telah dikuasai oleh pemuda GPST yang sebut Permesta sebagai pemberontak dan terpaksa Permesta tinggal menguasai tempat pos saja.

·           Organisasi GPST di Poso

Pemuda-pemuda yang melarikan diri ke hutan pada tanggal 5 Desember 1957 menamakan diri mereka dengan sebutan Gerapan Pemuda Sulawesi Tengah . organisasi ini meiliki dua symbol yaitu merah dan putih yang menyatukan semua anggotanya dan symbol itu sangat penting dan berarti sebagai lambing staf dan lambing pasukan tempur. Lambing staf GPST merupakan merah putih persegi lima dan lambing pasukan GPST adalah merah putik segi empat. Mereka yang aktif dalam GPST merupakan organisasi oelh kelompok menengah di Poso. Ketua GPST Asa Bungkundapu merupakan seorang pegawai kantor pajak di Kabupaten Poso dan ada tentara seperti Mosialo Tonigi, juga ada pendeta Mogente Awusi.

Pada awal-awal pembentukan GPST di wilayah Poso ditopang oleh beberapa orang pemuda dari Tentena dan kota Poso. Kelompok Poso yang melarikan diri kehutan  berjumlah 326 orang dan kurang lebih beberapa orang pemuda yang berasal dari Tentena  utnuk kemudian bertemu di Ompo. Penerimaan atau pengumpulan anggota yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 1957 di desa-desa sekitar Poso, Tentena, Kelei, Taripa, Ompo, dan Luwuk Banggai. Organisasi GPST sebagai sebuah kelompok bersenjata di Kabupaten Poso tahun 1957-1960-an memilki kekuatan divisi sebanyak 10 divisi. Semua divisi dikendalikan oleh pimpinan yang dipegang oleh Asa Bungkundapu dengan komandan pasukan dipegang oleh Herman Parimo. Pada pertemuan anggota GPST di Ompo mulai membagi wilayah menjadi 10 wilayah.

·           Gerakan langkah GPST di Poso

Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) di Kabupaten Poso memilki latar belakang yang unik yaitu dimulai akan kerinduan dua hal yaitu terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah  yang otonom dan terbentuknya militer induk secara otonom. Tingkah laku anggota Permesta dibawah pimpinan pimpinan Mayor Palar di Poso dan sekitarnya dan selalu bertindak sewenang-wenang  terhadap masyarakat sekitar. Kesewenang-wenangan itu terlihat dari perampasan atau perebutan terhadap potensi ekonomi  terutama akomodasi atau pangan bagi kesatuan-kesatuan Permesta di wilayah Kabupaten Poso. GPST dibentuk oleh masyarakat Poso yang terpelajar dan menyentuh semua lapisan masyarakat baik kelas atas, menengah dan bawah serta tersebar dari Poso, Tentena, Mori, Tojo, Ampana, Luwuk, Kolonodale, dan Bungku.

GPST selain melawan Permesta juga melawan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Poso pada tahun 1957-an. Pasukan GPST yang ada di Tentena pernah melawan DI/TII yang muncul di kampung Bancea Danau Poso dan wilayah Bungku. Sejak tahun 1952 DI/TII yang lebih populer dengan sebutan Gorrila dipimpin oleh Hasanudin Lakalo beserta 70 orang anak buahnya untuk pertama kali memasuki wilayah Distrik Bungku. Pada tahun 1954 Andi Dahlan, Komandan Gorilla bersama anak buahnya berjumlah lebih 175 orang bersenjata lengkap memsuki Kampung Ululere. Mereka meneruskan perjalanan sampai di Kampung Tudua lalu kembali ke Ungsongi. Pasukan Gorilla stelah kontak senjata dengan pasukan perintis di Unsongi mereka mundur ke Baho’eaSiumbatu dan Bahodopi. Mendengar pasukan Gorilla yang menduduki Baho’ea Siumbatu telah diserang oleh Mobrig, Gorilla yang menduduki Bahodopi berupaya melarikan diri lari ke Sangi-Sangi di daerah Pegunungan Bahodopi.

Selang beberaa waktu Gorilla kembali muncul di Bansala Desa Bahomotefe, ketika sedanng mmepersiapkan pesta perkawinan anatra Boubou dan Mahafia. Ketika  Sau Dati sudah berada pada posisinya aman, tepatnya di ujung Kampung Bahomete ia melepaskana tembakan  upaya untuk menyelamatkan  Masyarakat dari ancaman maut dan perlakuan amat kejam dari anggota pasukan Gorilla. Mendengar letusan senjata tersebut pasukan Gorilla  yang saat itu menguasai kampung Bahomefe mundur mengambil posisi aman.

Kekuatan Permesta di Kabupaten Poso terlihat dalam peta GPST sebagai saran untuk penyerangan di Kabupaten Poso. Formasi kkeuatan Permesta terlihat dalam 11 titik kekuatan yakni Poso, Uekuli, Pendolo, Bada, Besoa, Tentena, Pamona, Pebato, Ampana, dan Kolonodale. Namun sesungguhnya Permesta memiliki pos-pos tertentu dalam tempat-tempat yang dianggap strategis. Pada mulanya pemuda-pemuda di Kabupaten Poso muncul kekecewaan akan kehidupan stabilitas sosio-politik ditandai kesimpulan akan kerinduan untuk membangun daerah ini maka mulai melakukan kontak-kontak antara pemuda di Kota Poso dengan pemuda-pemuda yang ada di Tentena.

Gerakan pemuda yang melarikan diri ke hutan mulai dicurigai oleh Permesta. Pemuda-pemuda dari Tentena berangkat pada tanggal 4 desember 1957 dan berkumpul di rumah Muko Kaluti yang berjumlah skeitar 40 orang. Pada tanggal 6 Desember 1957 rombongan dari Poso sudah tembus hingga do daerah Ompo yang dilakukan oleh kelompok pemuda termasuk Tonigi. Mereka berkesimpulan dalam perkumpulan dan diputuskan bahwa gerakan ini bernama gerakan Pemuda Sulawesi Tengah. Permesta melakukan serangan terhadap GPST menyampaikan bahwa “ yang tidak keluar huta akan diintimidasi melalui keluarga. Kalau tidak keluar keluarga akan dibunuh”. Pada waktu keadaan Tentena tegang antar Permesta dengan pemuda-pemuda dan terdapat 20 orang tokoh yang dianggap pimpinan yang mendukung GPST pada bulan Januari, Februari dan Maret 1958 diculik oleh Permesta. Menurut ukuran Jakarta PRRI dan Permesta adalah pemberntak sehingga utusan GPST diterima dengan baik oelh orang0orang di Markas Besar Angkatan Darat. 

Pembentukan Sulawesi tengah pada tahun 1964 mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat Sulawesi tengah yang tersebar di empat kebupaten induk Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Poso, Kapubaten Donggala, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Buol Tolitoli. Dukungan GPST terhadap terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari dua tujuan pokok perjuangan yakni terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah  secara otonom dan terbentuknya resimen induk di Sulawesi Tengah secara mandiri. GPST di Napu dan Bada, perang antara GPST dengan Permesta pada tahun 1958, perintis menduduki wilayah Napu satu peleton Komandan Sersan Mayor Wolang, kemudian satu kompi Sersan Sumilat. Tanggal 8 Desember 1957 aktiftitas GPST di Bada banyak pemuda melakukan gerilya di daerah Tonusu, wilayah Salukaia, dan daerah sekitarnya.

Pada tahun 1958 Luwuk Banggai. Masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Poso dan setelah berjuang dengan segala upayanya untuk menuntut Daerah Otonom Tingkat II. Keadaan yang tidak menentu tersebut membuat anggota GPST secara diam-diam menyusun strategi dengan mempengaruhi para petani yang biasanya berjualan dipasar agar mengehentikan kegiatan menjual sayur mayor dan ikan di dalam kota dengan tujuan untuk melemahkan kekuatan Permesta. Pada tanggal 7 Mei 1958 penguasa militer Permesta di luwuk mengeluarkan surat edaran berupa ultimatum antara lain isinya agar pasukan bersenjata GPST menyerah 3X24 jam dengan batas waktu terakhir 10 Mei 1958 jika tidak akan dilaksanakan operasi tumpas. Penguasa perang Persemesta dalam kota mengumumkan agar rakyat bersiap-siap membuat parit-parit perlindungan dan jam malam diperketat.rombongan GPST tidak membawa senjata apa-apa meninggalkan Desa Kayutanyo menuju Luwuk untuk menjemput senjata sesuai perjanjian rahasia yang telah disepakati. Berita tentang perundingan damai di Maahas antara GPST dan Persemsta mengalami jalan buntu.

Pada tanggal 2 Juli 1958 dini hari semua anggota pasukan GPST sektor X Luwuk Banggai pimpinan komandan operasi J. Timbulen meninggalkan Maahas menuju Bumi Mutiara. Barisan GPST siaga berjalan terus dan membersihkan kota sebelum memasuki asrama yang ditinggalkan pasukan Permesta  konsentrasi sebentar di halaman menunggu petugas dalam meneliti karena biasanya tempat yang ditinggalkan dipasang peledak. Menjelang akhir Juli 1958 kompi Bn. 602 mmebentuk pasukan operasi gabungan untuk mengejar pasukan permesta yang menurut laporan yang masuk, bahwa pasukan Permesta sedang berada di Kecamatan Bunta. Pimpinan operasi mengeluarkan pengumuman kepada masyarakat yang mendiami Desa Tuntung dan sekitar agar segera mengungsi dan sementara rakyat dalam pengungsian persediaan pangan mulai menipis. Pasukan operasi gabungan memblokade Desa Tuntung dan sekitarnya untuk mempersempit ruang gerak Permesta juga mengantisipasi bantuan pangan yang masuk selanjutnya pimpinan pasukan operasi gabungan mengirim berita ke Luwuk minta bantuan tambahan personil mengingat persenjataan Permesta yang cukup canggih bantuan Amerika.

Menjelang akhir Oktober 1958, stabilitas khususnya wilayah Luwuk Banggai sudah mulai normal kembali, roda perokonomian sudah mulai berjalan, pemerintah Luwuk Bangga mempersiapkan diri menyongsong realisasi otonom daerah tingkat II. Sementara pasukan GPST bersenjata bertugas di daerah tersebut di atas terjadi kontak senjata beberapa kali dengan DI/TII. Pada wal tahun 1960 pasukan regu Kasim Umpel kembali ke induk pasukannya di Luwuk Banggai dengan selamat. Ada surat perintah dari komandan untuk pendaftaran secara keseluruhan yakni pendaftaran anggota GPST yang dipedesaan yang dikoordinir oleh para komandan sub-sub sektor. Setelah keluarnya surat perintah tersebut langsung dilaksanakan pendaftaran dan akhirnya didapatkan data otentik berjumlah 2.768 orang anggota, dari jumlah 255 dalam tampungan di tambah 2.768 sama dengan jumlah keseluruhan 3.023 orang. Daftar tersebut dibuat dalam empat rangkap : Rangkap I dikirim untuk Jakarta, Rangkap II dikirim untuk Kodam XIIIMerdeka Manado, Rangkap III untuk Kodim Luwuk Banggai, dan Rangkap IV untuk Arsip.

Antara pemerintah dan phak kesatuan GPST sudah ada titik temu sehingga pada saat pelaksanaan tidak mengalami kendala apapun, karena pada awalnya anatar pimpinan dan anggota GPST itu sendiri sudah mengadakan tanya jawab  dari hati ke hati siapa yang ingin jadi tentara TNI AD atau polisi dan yang ingin kembali ke masyarakat  untuk berwiraswasta. Penyelesaian anggota GPST banyak yang ingin kembali kebangku sekolah, karena pada saat itu banyak yang masih pelajar. Demikian peraturan pemerintah tentang penyelesaian eks anggota GPST Luwuk Banggai sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial .

·      Akhir Sebuah Gerakan

Kata kunci bagi cita-cita GPST di Kabupaten Poso adalah otonomi yang diperjuangkan memang baru kelihatan enam tahun kemudian namun langkah kongkrit bagi terwujudnya otonomi Provinsi Sulawesi Tengah Sudah dilakukan diberbagai dimensi. Secar politik telah memperjuangkan daerah ini menjadi provinsi yang otonom baik di Kota Jakarta, Kota Makassar, Kota Manado, Kota Palu dan termasuk Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) di Kabupaten Poso. Kilo 22 dari Poso ke Tentena merupakan tikungan jalan yang mengesankan dan memilki cerita yang menyedihkan dan mengharukan serta menegaskan sebuah cita-cita yang tinggi bagi bangsanya. Pembunuhan terhadap anggota GPST dan termasuk ketuanya di kilometer 22 ini pimpinan GPST dan sepuluh orang dibantai oleh tentara Brawijaya sebagai bukti sejarah perjuangan pemuda-pemuda kabupaten Poso.

Aktifitas GPDT sepanjang tahun 1958 dilakukan diberbagai tempat yang setiap tempat memakan korban jiwa salah satunya yaitu pada saat wilayah Pendolo direbut oleh pasukan musuh dalam hal ini musuh yaitu Permesta maka pasukan partisan GPST pada tanggal 5 Mei berusaha mempertahankan daerah tersebut  maka anggota GPST yang gugur dalam pertempuran di Pendolo sebanyak 11 orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Poso.

KEKURANGAN DAN KELEBIHAN

Dari buku yang berjudul “Gerakan Pemuda Sulawesi  Tengah (GPST) di Poso 1957-1963 Perjuangan Anti Permesta dan Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah ” yang ditulis oleh Haliandi Sadi. Memiliki kelebihan sebagai berikut :

1.         Buku ini memiliki isi dan uraian-uraian yang sangat lengkap dan dapat dijadikan referensi

2.         Dalam buku ini menggambarkan perjuangan pemuda-pemuda Poso yang menamai drii mereka Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah dalam melancarkan perlawanan terhadap Permesta.

3.         Dalam menjelakan peristiwa dengan kronologis yang jelas sehingga dapat dengan mempermudah pembaca dalam mengerti akan buku tersebut.

4.         Dalam menyampaikan suatu informasi bahasa yang digunakan sangat sederhana sehingga masyarakat awan dalam membaca buku ini mengerti akan informasi yang disampaikan.

Kekurangan

Dari buku yang berjudul “Gerakan Pemuda Sulawesi  Tengah (GPST) di Poso 1957-1963 Perjuangan Anti Permesta dan Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah ” yang ditulis oleh Haliandi Sadi. Memiliki kekurangan sebagai berikut :

1.             Dalam mengunkapkan suatu permasalahan terlalu meluas sehingga permasalahan yang diangkat tidak focus.

2.             Terlalu banyak menggunakan kata yang menjadikan kalimat tumpang tindih kata.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah di Poso dapat ditarik kesimpulan bahwa  cita-cita GPST di Kabupaten Poso adalah otonomi dimana dukungan GPST terhadap terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari dua tujuan pokok perjuangan GPST yaitu terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah secara otonom  dan terbentuknya resimen induk di Sulawesi Tengah secara mandiri.

Anggota partisan bersenjata GPST yang merupakan suatu peristiwa yang menharukan karena tidak diduga dan tidak mengharapkan pihak pemerintah pusat dapat memberikan sesuatu  yang sangat berharga sebagai tanda keiikut sertaan para pemuda dan pemudi Luwuk Banggai dalam mempertahankan Negara Keatuan Republik Indonesia.