MENYIBAK TABIR ORDEBARU : Memoar Politik Indonesia 1965-1998

	Identitas Mahasiswa
	Nama	: MUSONEF
	NIM	: 3101412086
	Program Studi	: Pendidikan Sejarah
	Rombel	: 5B

A.    Identitas Buku

Judul buku      : MENYIBAK TABIR ORDEBARU : Memoar Politik Indonesia 1965-1998

Pengarang       : Jusuf Wanandi

Penerbit           : PT Kompas Media Nusantara

Kota terbit       : Jakarta

Tahun terbit     : 2014

Tebal               : 412 halaman

B.     Tentang Penulis

Jusuf Wanandi, lahir pada tahun 1937 berasal dari Sawahlunto, Sumatera Barat, berlatar belakang pendidikan hokum dan terpanggil sebagai seorang aktivis. Ia salah seorang pendiri Centre for Strategic and International Studied pada tahun 1971; dan diantara berbagai jabatan yang disandangnya, sekarang dia adalah Direktur Utama The Jakarta Post dan Ketua Badan Pelaksana Harian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prasetiya Mulya dan anggota Dewan Pembina Yayasan Prasetiya Mulya. Ia menetar di Jakarta beserta keluarganya. Inilah bukunya yang ketiga.

C.    Isi Buku

Tahun 1950-an adalah era yang sarat dengan ketegangan konflik. Ketika itu, pemerintah bukannya membangun infrastruktur politik dan ekonomi, presiden Soekarno justru menggunakan dan memobilisasi masa sebagai strategi kepentingan politiknya. Ia menggunakan gelombang demonstrasi jalanan daripada mengurus pemerintahan. Demokrasi yang relative liberal pada kala itu diganti dengan demokrasi terpimpin yang sangat otoritarian yang berpusat pada dirinya. Ketika situasi konfrontatif itu dihadapi dengan kemungkinan berakhirnya Soekarno, tak mengherankan terjadilah kekacauan dahsyat pada saat ia tidak bias mengendalikan gelombang yang dimulainya sendiri.

Jusuf Wanandi kala itu bergabung dengan Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia (PMKRI) tahun 1955. Kegiatan tersebut meningkatkan dan memperkuat ketrampilan memimpin yang sudah ia kembangkan sejak menempuh pendidikan di Canisius. dalam kurun waktu beberapa tahun, ia juga bergabung dengan kegiatan politik Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI).

Dalam bukunya, Jusuf Wanandi mengungkapkan bahwa Bung Karno pertama-tama adalah seorang pejuang kemerdekaan melawan penjajahan Belanda, dan kemudian menjadi pejuang melawan semua bentuk penjajahan. Ia berdampingan dengan tokoh nasional hebat lainnya seperti Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdul Nasser dari Mesir, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Bung Karno adalah orang yang romantic, yang tidak pernah memperhatikan ekonomi. Ia tidak sabar dengan proses pembangunan kelembagaan dan tidak pernah menanganinya dengan serius. Kepemimpinannya dibangun berdasarkan charisma dan mekanisme yang ia ciptakan untuk memperketat kendalinya diatas pemerintahan.

Ketika Bung Karno mengambil alih kekuasaan penuh pada tahun 1958, ketika menyatakan Negara berada dalam keadaan darurat, ia juga menyatakan bahwa semua sumber kekuasaan berada dibawah dia : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang beranggotakan 45 orang

Pada pagi hari, Bung Karno senang mengadakan siding di beranda belakang Istana Merdeka, memimpin pertemuan bagai seorang sultan hanya dengan mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Sesi pagi yang berlangsung dari pukul 07.30 sampai 09.30 ini bersifat informal. Kadang kala ada Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh, Menteri Luar Negeri/Waperdam I Soebandrio, atau Kepala Staf Angkatan Darat Jendral Ahmad Yani.

Nyoto, seorang pemimpin senior PKI, selalu hadir. Sekali waktu pernah Bung Karno meneriaki Soeparman, Asintel Angkatan Darat dan salah satu tangan kanan Jendral Ahmad Yani. Adik Soeparman yang bernama Sakirman adalah anggota CC PKI.

Pemilihan umum tahun 1955 menempatkan PKI kembali pada arus utama politik sebagai satu dariempat parta besar. Ini merupakan pencapaian yang penting, karena pada tahun 1948 partai ini hampir dihancurkan oleh Angkatan Darat setelah dibawah pimpinan Muso berusaha melakukan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta. Tahun 1952, partai ini dilarang aktif karena melakukan protes buruh dan memogokan dalam peristiwa Mutual Security Art (MSA). Karena itu, pada Pemilihan Umum Daerah 1957, ketika PKI tampil sebagai pemenang pertama di Jawa Tengah dan pemenang kedua di Jawa Timur dan Jawa Barat, Angkatan Darat dan partai politik lainnya bereaksi.

Segalanya berubah pada tahun 1961 ketika PKI mendukung Cina dalam perpecahan Sino-Soviet. PKI mempersiapkan kadernya untuk melakukan perjuangan bersenjata, yaitu desa mengepung kota, seperti yang direncanakan oleh Lin Biao. Tahun 1962 PKI mendirikan sekolah Ali arqam yang melatih kadernya menjadi lebih militant dan meningkatkan infiltrasi dalam angkatan bersenjata.

Tahun 1964 PKI mengusulkan dibangunnya angkatan kelima yang mereka namakan Tentara Rakyat yang berada diluar Angkatan Bersenjata. Menurut konsep ini, Tentara Rakyat juga terdiri atas perwakilan politik. Jendral Ahmad Yani menolak gagasan ini, karena ia tau tujuan utama konsep itu untuk mengimbangi peran dominan Angkatan Darat dalam urusan Politik dan Keamanan.

Angkatan darat menjadi satu-satunya kekuatan yang dapat melawan PKI. Kekuatan-kekuatan kanan yang ada mulai bergabung dibawah paying Angkatan Darat; Kelompok seperti Sekretariat bersama Golkar, yang mengumpulkan lebih dari 290 organisasi pemuda, mahasiswa, perempuan, buruh, intelektual, guru, dan ulama.

Tahun 1963, Jusuf Wanandi dan rekannya yang berada dipusat Dokumentasi Kantor Waligereja Indonesia (KWI) menarik kesimpulan bahwa PKI akan mengambil alih kekuasaan. Gerakan Massa PKI menjadi mekanisme untuk mengimplementasikan gagasannya. Sementara orientasi Soekarno semakin berkiblat pada Komunisme dan PKI, ia juga mengandalkan dukungan mereka dibalik layar karena soekarno tidak pernah sepenuhnya percaya pada Angkatan Darat, ia membutuhkan PKI untuk mengimbangi kekuatan tentara.

Ketika Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) memberikan bantuan kepada pemberontak di Sumatera (PRRI) dan Sulawesi (permesta) untuk menentang pemerintahan Soekarno (1968), Bung Karno lebih terdorong untuk merangkul dunia Komunis. Pada tahun 1961, ketika PKI merapatkan diri dengan Cina setelah Comintern pecah, Bung Karno juga merapat pada Beijing. Pilihannya semakin sempit secara dramatis hanya dalam kurun waktu satu decade.

Itulah sebabnya Bung Karno seolah ingin memutar waktu kembali. Ia menegur Cina dan Uni Soviet karena perpecahan kedua Negara itu, padahal perjuangan antara Oldefos dan Nefos mengandalkan kedua Negara tersebut. “Kita tidak boleh pecah” kata Bung Karno dengan keras. Kemudian ia mengirim Aidit yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua MPR dan berada dalam rombongan Presiden ke Moskwa dan Beijing untuk merujukkan mereka kembali. Persatuan-persatuan Negara Nefos sangat penting dalam memperjuangkan melawan Oldefos, demikian pesan Soekarno untuk disampaikan Aidit kepada mereka.

Tentu saja Aidit tidak bias menolak keinginan Pemimpin Besar Revolusi dan mungkin juga ia mempunyai alasan tersendiri mengapa ia bersedia mengikuti perintah Bung Karno. Rencana PKI untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri dari tentara rakyat dihambat oleh Jendral Ahmad Yani yang pro Amerika dan konservatif. Namun jendral Ahmad Yani juga disenangi oleh Bung Karno. Karena itu, ia dapat menghambat partai komunis itu. Namun pada kenyataanya Jendral Ahmad Yani merupakan jendral pertama yang dihabisi oleh PKI.

Tindakan selanjutnya adalah menghubungi Militer, berarti Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kodam Jaya) dibawah Umar Wirahadikusumah dan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dibawah Soeharto. Ketika itu Jusuf Wanandi dan Harry Tjan belum memiliki kontak dengan Soeharto. Kontrak pertama terjadi ketika Harry Tjan dan Subchan menemui Soeharto di Mabes Kostrad pada 4 Oktober. Dari sanalah mereka menjalin hubungan yang erat, yang bertahan hingga dua decade. Pada tanggal 1 Oktober sebelumnya sekitar pukul dua dan tiga dini hari ada sebuah tembakan yang menuju ke rumah Nasution.

Banyak tafsiran yang muncul mengenai kegagalan kudeta Gerakan 30 September itu. Ada yang mengatakan tidak mungkin PKI pelakunya karena memang bukan PKI yang memimpin. Namun, cukup bukti bahwa pimpinan PKI mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi seperti yang ditulis oleh Anggota Komite Sentral Anwar Sanusi di dalam Harian Bintang Timur edisi 30 September 1965 yang berbunyi “Negara sedang dalam keadaan hamil tua dan sesuatu yang penting akan segera terjadi”. Jangan lupa bahwa sebelum kejadian itu sudah banyak ketegangan antara PKI dan kelompok nonkomunis, terlebih lagi dengan Angkatan Darat dan golongan Islam. Seorang Letnan Angkatan Darat dibunuh di Pematang Siantar, Sumatera Utara, oleh aksi sepihak PKI.

Ada yang mengatakan bahwa Soehartolah yang merencanakan kudeta dan dengan satu pukulan ia menggeser PKI dan pimpinan Angkatan Darat yang selama ini tidak menganggapnya penting. Mereka mengatakan bahwa untung berada dibawah Soeharto di Kodam Diponegoro. Kemudian juga di dalam kampanye Trikora di Irian Barat. Juga ada fakta bahwa Kolonel Abdul Latief, seorang perwira Kodam Jaya, dan dari Gerakan G-30-S, menemui Soeharto di Rumah Sakit Angkatan Darat ketika ia sedang mengunjungi Tommy yang sakit. Ada satu pertanyaan lagi mengapa Soeharto yang sama-sama senior tidak masuk dalam daftar para Jendral yang dibunuh PKI ?.

Ada lagi versi yang mengatakan bahwa ini adalah urusan internal Angkatan Darat. Ada juga yang mengatakan bahwa gerakan ini direncanakan atau paling tidak direstui Bung Karno, yang ditengah pelaksanaannya menjadi ragu dan memutuskan tidak lagi mendukung gerakan ini sepenuhnya. Mereka mengatakan bahwa teori ini dapat menjelaskan mengapa bung karno batal bergabung dengan Aidit, yang telah meninggalkan Jakarta pada pukul tiga siang ke Yogyakarta, dan memutuskan mengikuti saran Leimena untuk pergi ke Bogor. Keraguan Soekarno dapat disebabkan oleh beberapa factor: selamatnya Jendral Nasution dari usaha pembunuhan. Penolakan Soeharto untuk bergabung di Halim yang kemudian juga mempengaruhi perwira lain untuk tidak kesana, dan juga pembunuhan atas sahabatnya, yaitu Jendral Ahmad Yani. Semua ini adalah spekulasi, tetapi yang pasti Soekarno bimbang di Halim. Ia baru berangkat ke Bogor pada pukul tujuh malam.

Dugaan keterlibatan Soeharto merupakan yang paling menarik dari semua teori mengenai kudeta 30 September 1965. Mungkin bukti paling kuat untuk membebaskan Soeharto dari segala tuduhan tidak banyak diketahui umum. Ia telah mengajukan surat pengunduran diri dari Angkatan Darat beberapa bulan setelah ia tidak diangkat menjadi Kepala Staf Komando Tertinggi (KOTI) yang baru dibentuk untuk melawan Malaysia.

Siapa Soeharto? Pertanyaan inilah yang antara lain dijawab oleh Jusuf Wanandi.

Dari posisinya yang amat dekat kepada Soeharto dan lingkungannya di sekitar Kostrad dan kemudian kantor kepresidenan, Wanandi menjelaskan siapa Soeharto. Pengamatan dan interaksi Wanandi dengan Soeharto, membawanya pada kesimpulan, Pangkostrad itu bukan Jenderal yang fobia komunis. Dan PKI jelas tahu dia bukan bagian dari lingkungan Panglima Angkatan Darat, Letnan TNI Jenderal Achmad Yani. Di mata PKI, bahkan di mata Presiden Soekarno, Yani dan kelompokmya di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) adalah orang-orang  “keras kepala”  yang anti Komunis dan anti Nasakom. Bukti dari sikap PKI itu adalah terjadinya dua kali kunjungan Kolonel Latif kepada Soeharto di rumah kediaman Pangkostrad dan di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) beberapa jam sebelum operasi Gestapu dilancarkan.

Apa yang dipercakapkan Latif dan Soeharto pada kedua pertemuan tersebut diungkapkan sendiri oleh keduanya. Di kediaman Soeharto, menurut cerita sang Pangkostrad, Latif melaporkan adanya Dewan Jenderal yang akan menyingkirkan Soekarno, sang Presiden. Pada pertemuan di RSPAD, karena keterbatasan waktu, tidak banyak yang mereka bicarakan. Meski ada dugaan Latif melaporkan operasi akan segera dimulai “mengambil” para Jenderal yang sebelumnya secara publik sudah dikampanyekan Soekarno sebagai “tidak loyal” kepada Pemimpin Besar Revolusi.

Menurut rencananya, para Jenderal yang dituduh sebagai anggota Dewan Jenderal tersebut akan diambil untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Di depan Soekarno para Jenderal dari MBAD akan  didaulat  disingkiran dari MBAD  dan posisi mereka  diberikan kepada Jenderal yang mudah diatur oleh Soekarno. Latif berharap (menurut pengakuannya pada Mahkamah Militer yang mengadilinya di Bandung) Jenderal Soeharto yang akan naik menggantikan  Pangad Jenderal Yani.

Kita tidak mempunyai informasi apakah harapan Kolonel Latif tersebut disampaikan kepada Soeharto pada pertemuan di RSPAD malam itu. Yang kita semua  ketahui kemudian, pada pagi esoknya para Jenderal terbunuh, Soeharto mengamuk, orang-orang PKI kemudian banyak yang terbunuh di samping sejumlah besar dipenjarakan. Termasuk Latif. Siapa yang harus bertanggungjawab terhadap pembunuhan massal di banyak tempat itu?

Menurut Wanandi, baik Soeharto maupun Soekarno, sampai batas tertentu, harus iku bertanggungjawab. Tapi Soekarno pertama-tama yang harus bertanggungjawab. Waktu itu dia masih Presiden. Soeharto, menurut Wanandi, seharusnya berusaha meyakinkan Soekarno meredakan ketegangan dan histeri massa yang menyebabkan pembunuhan massal itu.

Menurut ceritanya sendiri, beberapa kali Soeharto  meminta PKI dibubarkan, tapi Soekarno berkeras dan selalu berusaha meminta massa tenang sembari menunggu komando Pemimpin Besar Revolusi. Histeria yang nyaris merata, ketakutan kepada PKI yang sudah dipersepsikan sanggup dan telah melakukan pembunuhan keji dan sadis, hanya menyebabkan seruan dan himbauan Soekarno ikut tertiup angin menjauh dari masyarakat yang “histeris”. Pembunuhan berlanjut hingga yang harus dibunuh nyaris sudah habis. Menurut Wanandi, yang memicu terjadinya pembantaian adalah karena tidak adanya otoritas yang berwibawa mencegah dan menghentikannya. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur pembantaian merupakan kelanjutan berdarah dari ketegangan yang sudah berlangsung lama, antara lain sebagai akibat aksi sepihak PKI dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Tidak disebutkan Wanandi trauma Peristiwa Madiun 1948 yang sebenarnya juga menjadi salah satu akar pembantaian tersebut. Seperti diketahui Gestapu terjadi hanya 17 tahun setelah Pristiwa Madiun.

Masih tentang siapa Soeharto, Jusuf Wanandi mengungkapkan pengalamannya mendampingi  pemimpin tertinggi Indonesia yang baru itu.  Ternyata  acuan sejarahnya terbatas pada sejarah kerajaan Jawa . Berbeda dengan Soekarno sebelumnya, dunia gagasan Soeharto berputar dan hanya berakar pada budaya Jawa, termasuk gagasan kekuasaan  Jawa yang diketahuinya kebanyakan dari pengalaman dan cerita wayang. Soekarno sejak muda membaca luas tentang berbagai gagasan politik, ideologi dan sejarah dunia. Bagi seorang Soeharto yang memulai karir militernya sebagai pada  tentara Hindia Belanda (Knil), wacana dan sejarah gagasan yang setiap hari menjadi “suguhan” Soekarno lewat sejumlah pidatonya yang bagaikan tidak kunjung habis itu, adalah barang asing. 

Kelompok politik cum intelektual yang paling siap pada awal sejarah Orde Baru adalah kelompok yang kemudian berumah dalam CSIS. Para Jenderal yang mendadak berkuasa itu memerlukan  sejumlah gagasan bagi mengelola negara. Hanya CSIS waktu itu yang siap. Pada CSIS itulah bertemu kepentingan politik kelompok Katolik tertentu, kekuatan politik sekuler, peranakan Tionghoa tertentu, Ali Murtopo, Sujono Humardani dan Soeharto sebagai konsumen berbagai gagasan dari lembaga tersebut.

Buku ini menjelaskan secara gamblang peran besar CSIS waktu itu, dan  peran pribadi Jusuf Wanandi serta Harry Tjan Silalahi. Itu terjadi pada periode Soeharto masih “perawan” dalam dunia politik. Yang sejak awal dipunyai mantan Pangkostrad itu terutama hanya instink politik yang  hebat dan kemampuan taktis yang prima serta ramalan seorang guru tentang hari depan Soeharto sebagai orang yang akan punya peran penting dan kuasa besar. Sebagai seorang yang pada dasarnya cerdas, Soeharto cepat belajar. Menurut cerita banyak orang, kalau pada tahun-tahun  pertama masa berkuasnya dia mencatat ketika para teknokrat menjelaskan kebijakan yang harus diputuskan,  sekian tahun kemudian para Professor – dikenal sebagai Berkely Mafia —yang mencatat jika Soeharto menguraikan pikiran dan rencananya. Kalau pada awal masa berkuasanya Soeharto mendengarkan secara saksama  taklimat yang diberikan Jusuf Wanandi dan Harry Tjan Silalahi, di kemudian hari CSIS dan para pendukungnya (Ali Murtopo dan L.B. Moerdani) dicampakkan begitu saja oleh Bapak Presiden. Soeharto merasa  sudah tahu semua. Pengalaman hidupnya sejak masa kecil mendidik dirinya tidak mudah tergantung pada siapa saja.  Juga tidak kepada ABRI, yang merupakan  modal kekuasaan utamanya pada awal kekuasaannya. Maka tidak sulit dimengerti jika CSIS juga dicampakkan akhirnya.

Belajar dari pengalaman tragis Sukarno yang berkuasa tanpa dukungan solid satu partai (dan karena itu terpaksa bergantung pada PKI untuk “mengimbangi” Angkatan Darat), Soeharto memerlukan partai yang akan ditugaskannya menduduki kursi-kursi di parlemen untuk melegitimasi kekuasaan otoriternya. Karena itu dia menolak gagasan Wanandi dan teman-temannya yang merencanakan membuat partai yang betul-betul akan menjalankan peran sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sekaligus pendukung pemerintah. Soeharto memilih Sekretariat bersama (Sekber) Golkar, merombaknya untuk kemudian mengontrolnya dengan menempatkan para Jenderal yang gampang dikendalikannya.

Meski tidak terlalu terlihat, sejak awal dan secara berangsur, Soeharto mempersiapkan Golkar tergantung padanya sembari secara perlahan menghindarkannya dari ketergantungan kepada ABRI. Hal ini dengan bagus digambarkan oleh Wanandi. Ujung dari kebijakan Soeharto ini adalah konflik Presiden dengan ABRI yang merasa makin dijauhkan dari kekuasaan. Konflik antara Soeharto dengan ABRI mulai  terbuka pada masa kepanglimaan L.B. Moerdani.

Soeharto lawan Nasution

Menurut Wanandi, ketegangan antara kedua pembesar tentara itu bersumber pada  sikap Nasution yang “tidak pernah memaafkan Soeharto mengambil jabatan Presiden.” Dengan kata lain, Wanandi  berkesimpulan Nasution berambisi menjadi pangganti Sukarno dan gagal karena Soeharto. Kesimpulan ini terutama bersumber pada pengamatan Wanandi terhadap sidang MPRS 1968. MPRS waktu itu dipimpin Jenderal Nasution sebagai Ketua. Draf GBHN susunan Badan Pekerja MPRS yang dikontrol Nasution bersama dengan apa yang disebut Wanandi sebagai “golongan kanan,” berusaha mengganjal Soeharto dengan cara mempersulit hari depan kepresidenannya. Wanandi dan kelompoknya berhasil menggagalkan rencana Nasution tersebut.

Topik draf dari Badan Pekerja MPRS tersebut sampai kini secara terbuka  belum pernah secara obyektif dibicarakan. Bahkan dokumen-dokumen  draf Badan Pekerja itu kononnya sudah hampir tidak bisa lagi ditemukan. Sekarang sulit secara obyektif menilai apakah Nasution masa itu memang menjalankan kebijakan yang akan berakhir pada terbukanya kesempatan bagi dirinya menjadi Presiden.

Yang diketahui dari cerita buku ini sejak awal keributan Gestapu, Nasution tidak pernah menunjukkan minat menjadi Presiden menggantikan Sukarno. Nasution malah mendorong dan mendukung Soeharto menghadapi Sukarno dan akhirnya menggantikan Presiden pertama R.I. tersebut. Nasution tahu bahwa dia bukan orang Jawa dan waktu itu hanya orang Jawa yang bisa menghadapi Sukarno.  Seandainya Nasution berambisi menggantikan Sukarno, dia tidak akan menolak tawaran Pangkostrad Soeharto agar Nasution, perwira paling senior dalam ABRI waktu itu, memimpin “perlawanan” terhadap Gestapu dan kemudian Sukarno.

Selain watak Nasution yang terkenal peragu, Sukarno memang mengarahkan serangannya kepada Nasution yang dipandangnya “otak” kekuatan anti Komunis di dalam Angkatan Darat. Jadi kalau Nasution yang tampil kedepan, dan bukan Soeharto, perjuangan melawan Sukarno akan menjadi lebih sulit.

Sebagai seorang militer senior, Nasution juga  berpendapat, jangan sampai terjadi pergantian komandan pada saat operasi sedang berjalan. Ketika Nasution muncul di Kostrad dalam keadaan pincang dan kaki terkilir pada satu Oktober petang, Soeharto sudah memimpin operasi. Kebijakan  pertama Nasution, bantu Soeharto dan tolak  keputusan Sukarno mendudukkan Mayjen TNI Pranoto Rekso Samudro sebagai pejabat sementara Panglima Angkatan Darat.

Ketegangan  awal Soekarno-Nasution muncul ketika kedua Jenderal berbeda dalam cara menyelesaikan Gestapu. Nasution berkehendak Sukarno diadili, sementara Soeharto ingin urusan dengan Sukarno diselesaikan dengan jalan politik dan diplomasi. Di kemudian hari, ketika Soeharto sudah menjadi Presiden, ketegangan di antara mereka bersumber pada tafsiran atas konsep keterlibatan politik militer. Tafsiran Nasution sangat legalistik, sementara Soeharto lebih politis dan opportunistik.

Mengembalikan Papua

   ketika Indonesia berunding dengan Belanda mengenai pengembalian kedaulatan dalam KMB di Den Haag tahun 1949, keputusan mengenai nasib Irian Barat di tunda dan disepakati akan dibahas tahun berikutnya. Ada dua partai di Belanda, KVP dan Christelijk-Historische Unie (CHU), yang menekankan pemerintahnya untuk mempertahankan kedaulatan Belanda untuk kepentingan dakwah kristen di kalangan penduduk Irian Barat.

   Perundingan mengenai status irian barat akan dilaksanakan dalam 12 bulan berikutnya setelah pengambilan kedaulatan dari Hindia Belanda kepada Indonesia, dan harus selesai pada akhir 1950. Namun Belanda tidak pernah ikhlas dalam perundingan tersebut, setelah 12 bulan tidak pernah ada kesepakatan.

Pada 19 Desember 1961 Soekarno mencanangkan Tri Komando Rakyat atau Trikora, mengerahkan seluruh kekuatan Negara untuk merebut kembali Irian Barat dengan cara apapun. Trikora dipercayakan kepada Soeharto yang kala itu menjabat sebagai panglima kostrad.

Komando Trikora segera disusul dengan pembentukan komando Militel Mandala pada awal 1962 yang juga dipimpin Soeharto dan berpusat di Makasar. Soeharto memulai persiapan untuk menyerbu Irian Barat, melibatkan lebih dari 250 kapal dan 100.000 tentara dan sukarelawan sipil.

Timor Timor : Penjelasan Tentang Peran Jusuf Wanandi

   Jusuf Wanandi dan kolega dituduh sebagai otak penyerbuan ke Timor Timor dan menyaksikan penghancuran daerah itu oleh ABRI dengan penuh senang hati. Jusuf, Harry Tjan, Benny, Moerdane, Ali Moertopo, dan CSIS digambarkan sebagai kelompok yang merencanakan ini semua. Mungkin ada benarnya, tetapi itu semua adalah sebagian kecil dari cerita semuanya.

   Timor-timor kala itu ditangani oleh tiga kelompok yang masing-masing mempunyai strategi yang berbeda. Kelompok CSIS, yang tidak melibatkan Benny Moerdani pada tahap dini, kalah suara. Kami berharap untuk membentuk Timor-Timor seperti Papua. Tahun 1969 terjadi pelaksanaan proses integrasi dengan damai melalui Pepera di Papua. Namun, yang terjadi kemudian Timor Timor menjadi kancah pertempuran kan konflik, dan kami tidak terlibat.

Sumber dari kesalahpahaman ini berasal dari kumpulan surat kawat yang ditulis olehkedutaaan besar Australia di Indonesia sejak awal tahun 1070an. Kumpulan surat kawat itu menyiratkan gambaran seperti yang di persepsikan oleh masyarakat. Preseden Soeharto yang merupakan seorang pemimpin dengan tipe yang tidak pernah percaya sepenuhnya kepada orang-orang disekitarnya. Ia mencari keseimbangan diantara pengaruh para asisten dan penasehat dekatnya. Sikap ini berlaku juga ketika Soeharto menghadapi masalah Timor Timor. Masukan masukan CSIS berupa analisis dan informasi yang mereka peroleh dari sumber-sumber luar negeri termasuk pembicaraan mereka dengan para diplomat-diplomat dan kajiannya mengenai penelitian politik di Portugal, terutama yang menyangkut kebijakan di Timor Timor. CSIS tidaak pernah melakukan gerakan operasi karena memamng tidak dirancang untuk kegiatan lapangan. Mereka yang berfikir bahwa CSIS juga melakukan kegiatan operasional adalah prasangka yang salah.

Peran CSIS hanyalah memberikan saran. Adalah Harry Tjan yang membawa CSIS terlibat untuk memberikan masukan mengenai Timor-Timor, baik kepada badan intelijen Negara melalui Ali Moertopo, yang ketika itu menjabat sebagai Deputi Kepala Bakin, atau kadang-kadang melalui laporan tertulis yang disampaikan langsung kepada presiden Soeharto. Peran itu adalah yang sesuai Soeharto sepakati ketika CSIS didirikan di tahun 1971.

Usaha pertama CSIS dalam memberikan pemikiran kepada presiden Soeharto adalah laporan mengenai lawatan Tim McLennan, pejabat Departemen Luar Negeri Australia, yang telah membawa tim pencari fakta ke Timor Timor setelah meletusnya Carnation Revolution di Portugal pada April 1974 ketika militer Portugal mengambil alih kekuasaan dari dictator berhaluan kanan.

Saat itu pemerintah Australia menemukan sebuah peluang dan melihat pengaruh CSIS terhadap Presiden Soeharto. Duta besar Australia untuk Indonesia Bob Furlonger menemui Harry Tjan dan menyarankan jika ia ingin mengetahui kebijakan Timor-Timor Perdana Menteri Australia Gough Whitlam, sebaiknya Harry bertemu dengan Peter Welenski. Ia adalah sekretaris dari Whitlam yang selama ini dianggap sebagai “Henry Kissinger” dari Australia. Pembicaraan Harry dengan Peter Welenski itu merupakan pelajaran yang sangat berharga. Welenski menjelaskan pemikirannya mengenai Timor-Timor bahwa secara logika Timor-Timor seyogyanya menjadi bagian dari Indonesia. Dengan demikian tidak ada kekosongan yang bisa diisi oleh kekuatan lain, yang belum tentu bersahabat. Harus dipahami ini adalah kekhawatiran yang riil pada era Perang Dingin menjelang kemenangan Vietnam Utara atas Vietnam Selatan. Sementara Uni Soviet dianggap sebagai ancaman yang paling serius, Indonesia merasa setelah berhasil menangkal ancaman China dengan menghancurkan Partai Komunis Indonesia, ada kemungkinan Indonesia harus berhadapan kembali dengan China di Timor-Timor.

CSIS waktu itu dianggap sebagai bagian dari operasi Komodo yang diluncurkan Ali Moertopo setelah april 1974, meski sejumlah kegiatan dalam memonitor erkembangan Timor-Timor adalah sudah dimulai jauh sebelumnya. Kerjasama kami dengan para pejabat intelijen tidak pernah terjadi secara langsung. Komunikasi CSIS dan intelijen selalu dikomunikasikan melalui Ali Moertopo meski sesungguhnya kami mengenal mereka dan kadang-kadang bertemu mereka dalam berbagai pertemuan.

Operasi Komodo diluncurkan ketika CSIS, Bakin, dan Opsus beranjak dari sekedar mengumpulkan laporan intelijen hingga akhirnya ikut membangun hubungan dengan partai politik di Timor Timor. Operasi Komodo diarahkan untuk membantu opini public di Timor Timor agar rakyat disana lebih mengenal Indonesia.

Yang sebenarnya terjadi, Jusuf Wanandi dan kolega di CSIS tidak langsung terlibat didalam Operasi Komod, setidaknya tidak di lapangan. Komodo adalah operasi lapangan yang dijalankan dari Kupang, Ibu Kota Timor Barat, untuk mengumpulkan data intelijen dan melakukan propaganda di kalangan rakyat Timor Timor. Tugas Harry Tjan dan Jususf Wanandi menangani aspek Internasional. Harry menangani Australia dan Jusuf Wanandi menangani Portugal, dan dalam batas-batas tertentu Jusuf juga menangani Amerika Serikat.

Sampai bulan September 1974, dapat dikatakan bahwa semua kegiatan ini berlangsung tanpa banyak pemberitaan. Presiden Soeharto bahkan tidak banyak menaruh minat. Harry Tjan menjadi pendukung gagasan penyatuan Timor Timor kedalam wilayah Indonesia, sebuah pandangan yang tidak banyak didukung oleh pemerintah Indonesia. Pertemuan antara Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam di Wonosobo, Jawa Tengah mengubah semua. Menjelang pertemuan tersebut, Harry Tjan dan Jusuf memberikan briefing tertulis kepada Soeharto mengenai situasi di Timor Timor. Pada pertemuan tersebut PM Australia itu mengingatkan kepada Soeharto mengenai Carnation Revolution di Portugal dan implikasinya terhadap bekas jajahannya termasuk Timor Timor itu sendiri. Implikasinya sangat jelas, Indonesia harus menangkal intervensi China atau Vietnam untuik menjadikan Timor Timor sebagai basis komunis di wilayah Indonesia yang bertetangga dengan Australia pula.

Setelah mendapat usulan tersebut, Presiden Soeharto mulai memperhatikan Timor-Timor dan menugasi Ali Moertopo untuk mengadakan pembicaraan dengan Pemerintah Portugal. Ini adalah awal dari peran utama yang dimainkan Ali Moertopo dalam upaya memenangkan Timor Timor, sebelum akhirnya ia disingkirkan karena berbagai peristiwa yang berlangsung begitu cepat.

Benny Moerdiani

Menurut Wanandi yang amat dekat dengan Moerdani, perwira komando itu (pangkat terakhir di RPKAD, mayor, Komandan Bataliyon) pada  dasarnya  lebih seorang  tentara dari pada politisi. Pada hal pengangkatan dan pekerjaannya sebagai pejabat intel sangat sarat politik. Tugas Moerdani bukan hanya menjaga keamanan pisik Soeharto dan keluarganya, tapi terutama kekuasaan dan kontrol Bapak Presiden atas negara.

Seperti Soemitro sebelumnya, Moerdani juga kemudian mengembangkan visi politiknya  di dalam dan di sekitar kekuasaan Soeharto. Berada di sekitar Soeharto selama bertahun-tahun, Benny tiba pada kesimpulan, perkembangan pengelolaan negara dan politik yang dilakukan Soeharto sudah mencapai tingkat membahayakan negara.  Gagasan Moerdani, kekuasaan harus dikembalikan kepada ABRI yang pada awal Orde Baru menaikkan Soeharto. Jalan pikiran Moerdani yang demikian tidak berbeda jauh dengan pendapat Soemitro sebelumnya. Seperti Soemitro, Moerdani juga disingkirkan Soeharto. Dengan kata lain, Moerdani juga mengulangi nasib tragis seniornya.

Benny cerdas, membaca banyak, berani dan punya pengalaman tempur yang nyaris tak tertandingkan di kalangan TNI.  Tapi kelemahannya sama dengan Soemitro, tidak canggih berpolitik. Moerdani tentara yang mumpuni dan  memulai karirnya di Jakarta -- setelah ditarik dari Korea Selatan -- sebagai loyalis tulen Soeharto. Tapi di kemudian hari, dia menderita  disillusi kepada sang Presiden yang bertahun-tahun diabdinya sepenuh hati. Seloyal apapun Moerdani, yang lebih penting bagi Soeharto adalah kekuasaannya. Kepada Wanandi,  Ali Murtopo pernah mengungkapkan, Soeharto tidak pernah percaya seratus persen kepada siapa pun. Bapak Presiden itu juga , menurut Murtopo yang mengenalnya sejak lama di Semarang, enggan bergantung kepada hanya satu kelompok. Maka ketika gagasan dan gerak-gerik Benny  sudah terlihat sebagai ancaman di mata Soeharto, dengan mudah Bapak Presiden mencampakkan sang loyalis, menggantikannya dengan kekuatan lain. Inilah cerita di balik apa yang umum dikenal kemudian sebagai “de-benny-sasi.”

Tanjung Priok dan Try Sutrisno dan L.B. Moerdani.

Dalam kasus Tanjung Priok yang mengakibatkan banyak korban, sebagai Panglima Kodam Jakarta, Try Sutrisno, menurut Wanandi, adalah yang bersalah dan seharusnya bertanggung jawab. Tapi Moerdani melindungi Try karena demikianlah kehendak Soeharto. Perintah kepada Moerdani, karir Try jangan rusak oleh kasus Tanjung Priok. Soeharto mempersiapkan Try Sutrisno menjadi Pangab. Moerdani sendiri juga mengharapkan Try Sutrisno menjadi peminpin ABRI karena,  menurut Wanandi, Benny punya rencana mengendalikan Try dari belakang.

D.      Kelebihan dan Kelemahan Buku

Kelebihan dari Buku MENYIBAK TABIR ORDEBARU : Memoar Politik Indonesia 1965-1998 yang ditulis oleh Jusuf ini terdiri dari tujuh bab. Bab I berisi tentang Gestapu, bab II berisi tentang Supersemar, bab III berisi tentang Orde Baru, bab IV berisi tentang  menjangkau dunia dan geleri foto, bab V berisi tentang Intervensi, bab VI berisi tentang Pesona Non Grata, dan bab VII berisi tentang Kejatuhan Soeharto. Dalam buku ini menjadi menarik karena penulisnya, Jusuf Wanandi, terlibat langsung dalam bagian-bagian penting politik dan perpolitikan masa itu. Ini adalah sebuah memoar politik  penulis yang juga sejarah politik Indonesia sekitar setengah abad terakhir.

Ini juga sebuah buku tentang CSIS (Centre for Strategic and International Studies),  riwayatnya, perannya yang amat penting pengaruhnya dalam mendukung dan bahkan sering kali malah menentukan arah kekuasaan Soeharto pada awal dan bagian terpenting masa berkuasanya. Juga tentang ketegangan CSIS dengan kelompok kritis terhadap Orde Baru. CSIS adalah lembaga think tank pertama di Indonesia dalam sejarah intelektual serta sejarah politik negeri ini. Tapi  dari penuturan Jusuf Wanandi, CSIS juga sebuah lembaga  yang berperan sebagai lembaga lobby politik yang untuk waktu cukup lama berfungsi amat efektif.

Buku ini juga mengungkap  sejarah politik Soeharto yang dengan instink politik dan ketrampilan yang canggih bukan saja bisa menyingkarkan Presiden pertama Republik Indonesia dengan cara yang amat canggih, tapi juga bisa berkuasa selama 32 tahun dan dengan saksama menyingkiran semua musuh-musuh politiknya. Patut dicatat, Soeharto adalah manusia  terlama  yang berkuasa di atas bumi Indonesia sejak wilayah ini diciptakan. Buku ini menjadi sangat penting. Salah satu yang membuat buku ini menjadi amat penting adalah terungkapnya sejumlah hal, yang sebelum diterbitkannya buku ini masih menjadi pertanyaan-pertanyaan para peneliti yang belum terungkapkan. Jadi buku ini merupakan salah satu buktin sejarah dengan sudut pandang Jusuf Wanandi sebagai penulis sekaligus orang yang terlibat langsung dalam bagian-bagian penting politik dan perpolitikan masa itu

Sedang Kelemahan dari buku ini adalah belum di uraikannya secara gambling menyangkut CSIS. Pertanyaan yang awal adalah siapa yang paling berkepentingan memanfaatkan CSIS? Ali Mutopo yang punya ambisi kekuasaan dan memerlukan tanki pemikir? Kelompok-kelompok cendekiawan Katolik yang lebih memilih hijau tentara karena takut pada hijau Islam? Kelompok pebisnis Tionghoa perantauan yang memerlukan perlindungan kekuasaan? Seharusnya beberapa hal atau pertanyaan tersebut lebih diuraikan secara mendalam, sehingga pembaca ataupun peneliti yang menggali buku ini menjadi lebih tau tentang hal-hal yang dipertanyakan diatas.

E.       Kesimpulan

Penting untuk diketahui, Jenderal Soemitro menyebut Ali Murtopo (sebagai pemimpin Opsus) sebagai tokoh yang mendirikan CSIS untuk kepentingan operasi politiknya. Menyangkut kepercayaan Wanandi,”Nasution tidak pernah memaafklan Soeharto karena mengambil jabatan Presiden,” perlu penelitian terhadap proses sidang MPRS 1968 serta dokumen-dokumen Badan Pekerja MPRS yang kabarnya sekarang sudah sulit ditemukan. Penelitian tersebut jangan sampai dipisahkan dari perkembangan hubungan Soeharto-Nasution sejak satu Oktober sore di Kostrad hingga naiknya mantan Pangkostrad itu menjadi Presiden kedua R.I.

Rapat para Jenderal pada tahun 1978 yang menunjukkan sikap kritis kepada kebijakan Soeharto. Momentum ini membuka kesempatan kepada Menteri Perindustrian, Jenderal Muhammad Jusuf, mempertontonkan kesetiaan dan pembelaannya kepada Presiden Soeharto.  Beberapa waktu kemudian Jusuf menjadi Panglima ABRI