|
Identitas Mahasiswa
|
||||
Nama
|
: AMIN NUROHIM
|
||||
NIM
|
: 3101412097
|
||||
Program Studi
|
: Pendidikan
Sejarah
|
||||
Rombel
|
: 5B
|
||||
A.
Identitas
Buku
Judul : Hari-hari Terakhir Soekarno
Penulis : Peter Kasenda
Penyunting : Agus Saryadi
Desain sampul : Hartanto
"Kebo" Utomo
Desain isi : Sarifudin
Tahun terbit : 2012
Penerbit :
Komunitas Bambu
Kota Terbit : Jakarta
Halaman : xiv + 274 halaman
B.
BOOK
REPORT
Buku ini menceritakan waktu-waktu
terakhir Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, Pemimpin Besar Revolusi,
Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, dan sebutan-sebutan lainnya yang
menunjukkan Soekarno sebagai orang nomor satu di Republik ini. Banyak
catatan-catatan kaki yang membantu pembaca memahami situasi tersebut serta
memberikan bacaan lain sebagai referensi.
Di bawah Demokrasi Terpemimpin
(1959-1965), Soekarno memanfaatkan massa PKI untuk mempopulerkan agendanya
sejak tahun 1920-an yaitu Nasakom, Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Nasakom
baru berupa ide pada tahun 1926, dan baru terimplementasi pada tahun 1960-an
seiring dengan berjalannya Demokrasi Terpimpin. Sebenarnya Komunisme yang
dimaksudkan Soekarno bukanlah Komunis seperti di Cina atau Uni Sovyet tetapi
Marxisme. Sejak muda, Soekarno banyak sekali membaca karangan-karangan Karl
Marx.
Situasi politik pada detik-detik
menjelang G30S sebenarnya sudah memanas. Di antara partai politik lainnya, PKI
sudah tidak disukai. Dipa Nusantara Aidit (DN Aidit) dalam kongres PKI di
Jakarta satu hari sebelum Gerakan 30 September 1965 bahkan menyerukan agar
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) agar dibubarkan. Dalam pidatonya, DN Aidit
mengatakan bahwa "kalau tidak dapat membubarkan HMI, lebih baik pakai
sarung." Suatu kalimat yang terdengar terlalu berani di depan pemimpin
negeri dan terkesan tidak etis secara politis.
PKI tampaknya terlalu percaya diri
dengan dukungan Sukarno di kancah politik Indonesia. Di berbagai daerah,
isu-isu akan pecahnya peristiwa politik besar mulai terindikasi. Sulastomo
dalam bukunya, Hari-hari yang panjang transisi Orde Lama ke Orde Baru: sebuah
memoar, mengatakan bahwa di berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan
Sumatra Utara pecah aksi-aksi sepihak
yang dimotori oleh PKI. Aksi tersebut antara lain perebutan hak atas tanah
terutama tanah wakaf yang dimiliki pesantren yang ujungnya muncul konflik
dengan kalangan umat Islam. Selain itu, PKI menuduh kontrarevolusi, kapitalis
birokrat, setan desa, dan antek nekolim pada lawan-lawan politiknya.
Terjadinya peristiwa penculikan dan
pembunuhan para Jenderal Angkatan Darat pada malam 1 Oktober 1965 tidak
henti-hentinya menarik untuk dibahas. Bila ditelusuri lebih jauh, ini merupakan
puncak perseteruan antara PKI dan Angkatan Darat. Kedua kelompok besar kekuatan
politik ini sebelumnya pernah melakukan pemberontakan. Tahun 1948 di Madiun
merupakan pemberontakan oleh PKI dan tahun 1958, merupakan pemberontakan
PRRI/Permesta yang dikomando oleh tentara Angkatan Darat. Di tataran elit
politik, hanya Sukarno yang bisa mengimbangi perseteruan ini. Namun,
masing-masing kelompok sepertinya tinggal menunggu tabuhan genderang untuk
melakukan perang secara terbuka. Dan kudeta itupun terjadi di malam 1 Oktober
1965.
Kudeta itu menunjukkan bahwa
terjadi kekhawatiran akan keberadaan Dewan Jenderal yang mengancam kabinet
revolusi-nya Soekarno. Mungkin Letkol Untung menganggap inisiatif penculikan
para Jenderal Angkatan Darat adalah prestasi luar biasa. Namun, justru keadaan
itu tidak menguntungkan Soekarno. Ia dituduh berperan dalam usaha penculikan
tersebut. Kondisi makin runyam ditambah bahwa Soekarno tidak menganggap penting
peristiwa 1 Oktober 1965 itu. Ia mengatakan bahwa hal itu biasa dalam revolusi.
Inilah yang membuat citra Sukarno di depan rakyat Indonesia sangat merosot
ditambah lagi dengan bibit-bibit kebencian kepada PKI di berbagai daerah. Di
minggu-minggu awal Oktober setelah peristiwa penculikan Jenderal itu, Sukarno
menyadari bahwa dampak yang terjadi di daerah luar biasa. Gantian TNI yang
ingin 'membalas' kekalahan politik akibat peristiwa tersebut dengan 'membasmi'
pengikut PKI hingga ke daerah-daerah. Mereka mengeksploitasi kesemaptan yang
tersedia oleh percobaan kudeta itu untuk melenyapkan kepemimpinan PKI, baik di
Jakarta maupun di tingkat-tingkat propinsi dan kabupaten.
Menurut Malcolm Caldwell dan Ernst
Utrecht, Sukarno menolak usulan-usulan untuk melarang PKI dengan jutaan petani
di dalamnya karena tidak ada hubungannya dengan peristiwa G30S. Menurut
Onghokkam, ketika terjadi kudeta 30 September, Pemimpin Besar Revolusi itu sudah
sadar bahwa ia telah tamat riwayat politiknya.
Tan Swie Ling dalam bukunya, G30S
1965, Perang Dingin dan Kehancuran Nasionalisme menyatakan kesalahan-kesalahan
PKI sebagai penyebab kehancuran revolusi Indonesia adalah pertama, PKI tidak
berhasil merumuskan teori revolusi Indonesia dengan baik. PKI cenderung
mengibarkan panji-panji kelas buruh alih-alih bangsa Indonesia dalam mendukung
revolusi. PKI terkesan bersemangat mencari nama, "inilah jasa kelasku,
kelas buruh, pelopor revolusi!". Kedua, terkait dengan penolakan
kapitalisme, itu bukanlah semata-mata monopoli pendirian PKI, tetapi sudah
tergambar sangat kuat dalam pemikiran-pemikiran pendiri bangsa Indonesia. Hal
itu terlihat dalam pidato-pidato dan sidang-sidang BPUPKI pada tahun
1945.Ketiga, PKI tidak mengkritisi teori yang yang diterima dari negara asal
komunis itu sendiri, melainkan beranggapan tidak perlu ada penyesuaian apapun
dalam penerapannya di Indonesia. Padahal, revolusinya rakyat Tiongkok sudah
melalui tahap pengalaman praktik, pimpinan PKI gagal mengerti bahwa
keberhasilan revolusi di Tiongkok sepenuhnya sangat tergantung pada apakah
kelas buruh telah mempunyai kemampuan untuk berani menanggung risiko akibat
mengikuti pimpinan kelas buruh maupun mempunyai kemampuan di atas kelompok-kelompok
lain.Keempat, PKI tidak memahami makna ganas, buas, dan kejamnya perjuangan
kelas (buruh/petani) tersebut dari pengalaman pemberontakan tani 1926 dan
Madiun 1948 yang berakibat massa menjadi korban. Karena itu tidak boleh
disikapi secara sembarangan dan gampangan.
Selanjutnya Tan Swie Ling
menambahkan bahwa PKI gagal mengetahui secara tepat mengenai seberapa besar
kekuatan dirinya sendiri dan seberapa besar kekuatan musuhnya. Musuh revolusi
yang dianggap adalah kapitalisme dan imperialisme, namun tidak dapat
didefinisikan dengan jelas kongkritnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa
dan seberapa hebat kekuatannya. Hal inilah yang berakibat tidak tercapainya
perjuangan revolusi serta memakan korban hingga jutaan jiwa.
Seluruh media informasi dikuasai
tentara. Media yang digunakan sebagai corong informasi hanya "Berita
Yudha". Sukarno mengundang wartawan dan perwira militer di istana Bogor
yang intinya meminta agar wartawan tak hanya menuliskan keadaan yang sebenarnya
dan selalu ingat kepada peranan mereka dalam membangun bangsa. Namun permintaan
Sang Orator ulung itu hanya berdengung
di telinga-telinga tuli. Situasi ekonomi semakin parah dengan inflasi yang
tinggi dan Sukarno mengeluarkan Keppres No.27 Desember 1965 dimana diberlakukan
pemberlakuan mata uang baru dengan perbandingan nilai Rp1 sama dengan Rp1.000.
Gelombang demonstrasi dan unjuk rasa terus-menerus mengerogoti popularitas
Sukarno. Puncaknya di 11 Januari 1966, mahasiswa menyerukan Tritura, dimana
salah satunya adalah meminta pemerintah membubarkan PKI.
Demonstrasi (yang didukung tentara)
mahasiswa semakin meningkat. Meski ada larangan dari Brigjen Amir Machmud,
pimpinan AD yang radikal memberi lampu hijau pada mahasiswa untuk
berdemonstrasi. Pada 23 Februari 1966, Ketika mahasiswa sedang berdemonstrasi
di depan Kedubes Amerika, di Gambir, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) menerobos gedung Setneg, memecahkan
kaca gedung dan melemparkan mebel ke jalan. Esoknya ketika Sukarno hendak
melantik kabinetnya, pawai dari mahasiswa UI mendekat ke istana. Situasi ricuh,
mahasiswa berhasil menembus ke istana-atau dibiarkan pasukan AD yang diantara
Tjakrabirawa dan mahasiswa, dan sebuah tembakan
dilepaskan dari pasukan
Tjakrawibawa yang menewaskan Arif Rahman Hakim, mahasiswa kedokteran UI. Sebuah
fakta (baru) muncul dari Wakil Komandan Resimen Tjakrabirawa bahwa ARH ditembak
oleh pasukan POM DAM V di lapangan banteng.
Bibit kudeta terhadap Sukarno telah
diperlihatkan dari awal oleh Suharto. Sejak peristiwa 1 Oktober 1965, Suharto
tidak membolehkan Pangdam Jaya, Mayjen Umar Wirahadikusumah untuk menghadap
Sukarno dengan alasan semua instruksi Angkatan Darat harus disampaikan melalui
Suharto sebagai Pangkostrad. Selanjutnya Suharto memerintahkan kepada Kemal
Idris yang meneruskan perintah itu kepada Kolonel Sarwo Edhie untuk menurunkan
'pasukan tidak dikenal' ke Istana Merdeka pada Maret 1966. Hal itu membuat
Sukarno panik dan pergi ke Istana Bogor dengan helikopter. Tiga Jenderal yang
menyusul ke Bogor "untuk memberi penjelasan" kepada Sukarno terkait
hal tersebut. Namun agenda utamanya adalah menyampaikan pesan dari Suharto
kepada Sukarno bahwa apabila diberi kepercayaan, maka ia (Suharto) bisa
mengatasi keadaan. Entahkah desakan tiga jenderal yang begitu kuat, ataukah
karena Sukarno tidak punya teman diskusi yang memadai, atau Sukarno tidak punya
(atau tidak diberikan) waktu yang cukup untuk menimbang-nimbang, terbitlah
Surat yang ditandatangani Sukarno sendiri. Inti surat itu adalah memerintahkan
kepada Suharto untuk mengambil langkah untuk memulihkan stabilitas. Proses penerbitan surat itu sendiri mempunyai
banyak versi, serta tidak adanya pertemuan secara tatap muka antara yang
memberi perintah dan yang diberi perintah. Akibat situasi di atas, surat perintah
itu dimaknai berbeda oleh penerima perintah. Suharto memaknai stabilitas
keamanan dapat dipenuhi dengan memberantas habis PKI hingga ke akar-akarnya,
termasuk Sukarno sendiri menjadi 'korban' surat itu. Inilah bibit kudeta yang
telah matang berbuah.
Puncak
dari peristiwa G30S adalah ketika Soekarno turun dari jabatannya satu setengah
tahun pasca G30S. Hal itu bermula ketika pidato pertanggungjawaban Presiden
yang berjudul Nawaksara ditolak oleh DPR-GR bentukan Soekarno yang saat itu
banyak diisi oleh orang-orang orde baru di bawah pimpinan Suharto. Ketika
ketukan palu oleh ketua MPRS Jenderal AH Nasution yang jatuh pada Minggu, 12
Maret 1967 pukul 13.30 menetapkan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, posisi
soekarno sebagai presiden Republik Indonesia benar-benar lengser, Seorang Tokoh
yang digadang-gadang akan menjadi Presiden seumur hidup harus menyerahkan
kekuasaannya kepada Soeharto. Salah satu isi TAP MPRS itu mengangkat Jenderal
Soeharto sebagai Presiden menggantikan Soekarno yang waktu itu sedang berada di
Istana Bogor. Disini posisi Soekarno sebenarnya sangat dirugikan, pertama yaitu
penyalahgunaan Supersemar oleh Soeharto yang kemudian memaksa Soekarno untuk
turun tahta. Kedua adalah ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 seperti yang sudah
dijelaskan di atas. Sejak saat itulah Soeharto telah berhasil menjadi orang
nomor 1 di Indonesia. Ia dengan segala kekuasaannya mulai memperlakukan
Soekarno tidak selayaknya memperlakukan sosok yang telah mengorbankan separuh
hidupnya untuk negeri ini.
Setelah
Soekarno tidak menjadi Presiden lagi, bukan kebebasan yang didapat, melainkan
pengekangan dari Presiden penggantinya (Soeharto), pemerintahan Soeharto
mengeluarkan dua surat keputusan yang mempersulit akses Soekarno ke Jakarta,
pada intinya surat tersebut berisi bahwa beliau tidak boleh masuk ke wilayah
Jakarta, kota yang dulu turut dibangunnya. Beliau hanya boleh berada di Jawa
Barat. Sejak saat itu, beliau tak pernah lagi pergi dari Bogor. Dua surat
keputusan tersebut adalah dari Panglima Komando Daerah Militer (Kodam)
VI/Siliwangi Mayor Jenderal H.R. Dharsono dan Mayor Jenderal Amir Machmud,
Panglima Kodam V/Jakarta selaku Penguasa Pelaksana daerah Jakarta Raya dan
sekitarnya.
Tak
lama setelah kepindahannya ke Istana Bogor, beliau sakit-sakitan, komplikasi.
Setelah dikeluarkannya dua surat keputusan di atas, tidak hanya akses bepergian
saja yang dikurangi, tetapi akses memperoleh layanan kesehatan juga minim,
pengobatan beliau yang seharusnya mendapat perawatan dari rumah sakit di
Jakarta yang fasilitasnya lebih memadai dibanding yang ada di Bogor waktu itu.
Perizinan untuk bisa keluar dari Bogor sangat dipersulit, walaupun kondisinya
mendesak. Pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto tidak mempedulikan hal itu.
Dokter yang menanganinya sampai masa kritisnya pun bukan seorang dokter
spesialis seperti yang dibutuhkannya, melainkan dokter hewan, dr. Soerojo.
Suster yang merawatnya pun tak jelas dari rumah sakit mana asalnya. Dr. Soerojo
pun tinggal di Jakarta, sehingga ketika tiba-tiba kondisi beliau memburuk,
buru-buru Hartini meneleponnya agar segera datang memeriksanya. Sungguh ironis
memang, sosok pahlawan bangsa yang dahuunya sangat di agung-agungkan harus
tumbang dengan cara yang seperti itu, merasa terkucilkan dalam kesendirian, tak
ada lagi yang mengaung-agungkannya.
Inilah pentas bangsa Indonesia yang
ditulis kembali untuk mengingat serta memaknai peristiwa kelam Indonesia.
Sukarno yang dulu digambarkan gagah, tak takut dengan penjara manapun, akhirnya
takluk di rumahnya sendiri. Penjara Sukamiskin, di Flores, Bengkulu telah
dilaluinya dengan berhasil, namun ia tidak berhasil menaklukkan kesendirian,
kesepian, kesedihan, dan ketidakadilan. Pada dasarnya yang ia butuhkan adalah
teman bicara, namun hal itu sangatlah mahal. Dari yang tadi dielu-elukan dan
selalu melambaikan tangan ke kumpulan orang, menjadi orang yang rapuh, tergolek
lemah, kesepian. Catatan medis menunjukkan bahwa Sukarno fisiknya tidak stabil.
Tensinya tinggi, jalan sempoyongan, gangguan pencernaan, dan berbagai gangguan
fisik lainnya.
Kondisi
beliau yang semakin parah membuat tim dokter memutuskan untuk membawa beliau ke
rumah sakit RSPAD. Awalnya beliau menolak. Namun setelah dibujuk akhirnya
beliau nurut juga. Ketika dirawat di sana, Mohammad Hatta lah satu-satunya
sahabat lamanya yang datang menjenguk. Hari Minggu tanggal 21 Juni 1970 tepat
jam 07.07 sang Putra Fajar menghembuskan nafas yang terakhir. Banyak sekali
ucapan bela sungkawa yang datang, baik dari dalam maupun luar negeri. Betapa
banyak orang yang kehilangan sosok beliau. Inggit Garnasih, sosok wanita yang
menemani beliau dari masa perjuangan kemerdekaan selama 20 tahun juga datang
melayat. Namun, lain dengan Fatmawati. Hanya karangan bunga yang ia kirimkan.
Ia tetap menunggu jasad Bapak Soekarno di rumahnya, jalan Sriwijaya. Berharap
akan dimakamkan di sana. Mengenai pemakaman beliau yang seharusnya menjadi
urusan keluarga, diikutcampuri oleh pemerintah Suharto. Suharto beralasan jika
masalah pemakaman diserahkan kepada keluarga besar almarhum akan menimbulkan
konflik, karena terdapat perbedaan keinginan di masing-masing keluarga
besarnya. Akhirnya diputuskan bahwa beliau akan dimakamkan di Blitar, dekat
dengan makan ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai dengan alasan bahwa beliau sangat
mencintai ibunya. Di batu nisannya bertuliskan “Di sini beristirahat Bung
Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia”, sesuai dengan yang dimintanya dalam
otobiografinya.
Setelah Orde Baru berhasil dengan
Sejarah satu sumbernya. Sudah sepatutnya kita memperkaya khasanah wawasan kita
dengan mencari dan membaca serta mengkritisi masa lalu sebagai pelajaran yang
berharga di masa depan. Kadangkala pertanyaan-pertanyaan misteri mengenai
peristiwa lalu tak perlu dijawab, agar kita tetap bergairah mencari tahu dan
siapa tahu tertarik menulis ulang sejarah bangsa ini, setelah sedemikian lama
pelajaran sejarah (Indonesia) didominasi oleh negara.
Untuk
kelebihan dan kekurangan buku ini, sebenarnya
buku ini sudah lumayan bagus, penulisan dalam buku ini sudah objektif, susunan
kalimatnya juga mudah dipahami oleh pembaca, banyak catatan kakinya jg. Buku
ini juga menjelaskan suasana pada saat soekarno sudah tidak menjadi presiden
lagi, bahkan sampai pada saat beliau sakitpun dijelaskan secara rinci, sehingga
kita bisa merasakan apa yang dirasakan bung Karno pada saat hari-hari akhirnya.
Kelemahan yang terdapat dalam buku ini adalah terdapat istilah dan makna-makna
yang sebenarnya masih awam sehingga terkadang harus berulang kali membacanya,
atau mungkin itu hanya awam bagi saya. Hehe
No comments:
Post a Comment