Dibalik Tragedi 1965

	Identitas Mahasiswa
	Nama	: AHMAD SYAEFUDIN
	NIM	: 3101412096
	Program Studi	: Pendidikan Sejarah
	Rombel	: 5B

A.    Identitas Buku

Judul buku           : Dibalik Tragedi 1965

Pengarang            : Sulastomo

Penerbit               : Yayasan Pustaka Umat

Tahun                   : 2006

Tebal buku           : 179 halaman

B.     Sinopsis  Buku

Dibalik Tragedi 1965

Kontroversi terhadap “tragedi 1965” belum selesai hingga hari ini. Dikalangan umat islam memang tidak ada keraguan bahwa “pemberontakan” yang dilakukan oleh orang yang menamakan dirinya gerakan 30 september itu didukung PKI (Partai Kumunis Indonesia). Karena setelah pemberontakan Madiun yang juga dilakukan oleh komunis maka yang menjadi lawan utama komunis adalah umat islam khususnya partai Masyumi dan organisasi-organisasi di bawahnya. Setelah partai msyumi dibubarkan oleh bung karno maka batu sandungn bagi PKI yang dipandang “menghalangi” tujuan politiknya  adalah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). DN Aidit yang merupakan ketua CC PKI sangat kecewa mengapa Bung Karno tidak membubarkan HMI. Meskipun ia telah “memaksakan” tuntutannya kepada Bung Karno secara tidak langsung dengan menyerukan di depan 10.000 masa CGMI-organisasi mahasiswa onderbouw PKI- bahwa “kalau CGMI tidak dapat membubarkan HMI lebih baik pakai sarung”. Sebenarnya lawan utama PKI ada dua. Selain umat islam lawan utamanya adalah TNI/Angkatan Darat. Bahwa diakui pada waktu itu organisasi yang paling kuat dan solid Cuma dua pula yaitu TNI/Angkatan Darat dan PKI itu sendiri. Setelah tidak berhasil membubarkan HMI, maka sasaran utama lainnya bagi PKI adalah TNI/Angkatan Darat. Dengan mengangkat “ketidaksenangan” kalangan perwira “progresif revolusioner” kepada jendral-jendralnya, PKI melakukan Penyusupan kepada TNI/Angkatan Darat. Sebagaimana diketahui strategi PKI ada tiga, yakni gerilya petani di desa, revolusi buruh di kota dan penetrasi atau upaya mempengaruhi TNI/Angkatan Darat agar sejalan dengan perjuangan revolusionernya. Strategi yang ketigalah yang kemudian muncul dalam bentuk “kudeta” yang dilakukan oelh PKI dengan label gerakan 30 september (G30S). G30S kemudian membentuk Dewan Revolusi, yang dipimpin oleh Letkol Untung. Dewan Revolusi mempunyai struktur dan personalia di pusat dan daerah yang diumumkan pada siang hari tanggal 1 Oktober 1965 yang nama-namanya asal ditempatkan saja oleh Letkol Untung sendiri. Karena peristiwa pembunuhan jendral-jendral TNI/Angkatan Darat itu sudah masuk dini hari tangal 1 Oktober 1965 maka Bung Karnomenamakan Gerakan Satu Oktober (Gestok). Kalangan umat islam menolak Gestok tapi setelah jelas G30S didukung oleh PKI maka  ditambah di belakang kata G30S dengan kata PKI menjadi G30S/PKI. Kontroversi juga mengenai keterlibatan Bung Karno banyak kalangan yang menyatakan Bung Karno tidak terlibat. Bung Karno hanya memberi “angin” pada strategi politik PKI. Bung Karno juga tidak terlibat pada pembunuhan jendral-jendral TNI/Angkatan Darat. Demikian juga menjadi kontroversi dimana posisi Pak Harto pada waktu itu? Terlibatkah Pak Harto? Sebuah kontroversi lain menyebutkan bahwa tragedi itu bukan “pemberrontakan” G30S/PKI melainkan persoalan internal Angkatan Darat. Dan ada juga yang menganalisa adanya “ketrlibatan” intelijen asing di dalamnya terutama Amerika dan China? Dan banyak lagi analisa yang satu berbeda dengan analisa yang lain. Meskipun fakta hukumnya sama yaitu ada “pembunuhan” jendral-jendral dan pengumuman “kudeta” oleh Letkol Untung.

Situasi perang dingin, perebutan pengarh negara adikuasa antara Amerika Serikat dan sekutunya dengan Blok Komunis, Uni Soviet dan Republik Rakyat China (RRC), sudah tentu ikut bermain di Indonesia. Namun sejauh apa mereka bermain, sangat sulit diketahui meskipun pelaksanaannya dipastikan dilakukan dengan bantuan kekuatan dalam negeri. Apa yang dikatakan sebagai dokumen Gilchrist, yang mengatakan adanya komitmen (upaya perebutan kekuasaan?), yang dibantu oleh “our local army friend”, juga tidak pernah jelas siapa yang memprodusir dokumen itu. Benarkah dokumen itu produk intelijen Inggris dan Amerika? Atau intelijen Cekoslovakia dan Rusia? Apa tujuannya demikian juga isu “Dewan Jenderal“ yang hendak melakukan kudeta, meskipun kedua isu itu telah menjadi isu sentral yang dianggap melatarbelakangi Gerakan  30 September. Demikian juga sakitnya Bung Karno, yang dikabarkan pingsan pada tanggal 4 Agustus 1965, yang kemudian mempercepat terjadinya kudeta itu. Bukankah ada dokter asing (China) yang ikut mengobati Bung Karno? Kudeta Pak Harto? Bukankah tragedi itu berakhir dengan naiknya Pak Harto menjadi Presiden RI, meskipun secara bertahap? Teori lain mengatakan, bahwa tragedi itu justru merupakan upaya Bung Karno untuk menyingkirkan pimpinan teras Angkatan Darat, yang sering dikesankan tidak sejalan dengan kebijakan Pemimpin Besar Revolusi. Bukankah komandan operasi Gerakan 30 September, Letkol Untung dan pelaksana Operasi Gerakan 30 September sebagian besar adalah pasukan Cakrabirawa, Pasukan Pengawal Pribadi Presiden, sehingga bisa saja diperintahkan untuk melakukan tujuan itu? Sudah tentu, skenario apapun yang berjalan, semuanya ditutupi dengan langkah-langkah lain yang tersamar.

Karena itu tidak mudah untuk menyimpulkan peristiwa itu. Selain mungkin keterbatasan fakta yang diperlukan untuk mendukung sebuah teori, politisasi peristiwa itu juga bukan merupakan kemustahilan. Darimana cara orang memandang peristiwa itu, akan berdampak pada kesimpulan yang diambil. Sebab, peristiwa itu memang terkait banyak kepentingan yang saling berlawanan, baik kepentingan politik dalam negeri maupun luar negeri. Demikian juga perkembangan zaman, dimana telah terjadi perubahan nila dalam kurun waktu selama ini, sehingga menilai apa yang terjadi di waktu itu dengan norma yang berjalan sekarang , sudah tentu akan terjadi bias. Selain itu juga, ada kecenderungan bahwa masyarakat selalu berpihak kepada yang lemah, yang menjadi korban, yang dipojokkan, sehingga sekarang cenderung membela para korban Gerakan 30 September, khususnya para bekas tahanan politik PKI.

Dengan demikian, sebagai sebuah peristiwa politik yang beesar, lebih dari fakta yang tersurat, apa yang tersirat, apa yang tersamar, sebenarnya justru sangat penting di dalam memahami peristiwa itu. Bukankah politik itu tidak pernah hitam atau putih? Dibalik warna yang kelabu, siapa yang dominan memberi warna itu? Karena itu apa yang tersirat itulah yang justru dapat menjawab apa yang sebenarnya terjadi. Kesimpulan dari peristiwa itu, degan demikian harus ditentukan dari apa yang tersurat dan apa yang tersirat.

Sebagai peristiwa politik besar, peristiwa itu tentunya merupakan puncak dari sebuah pergulatan politik, pergulatan politik itu, sudah tentu selalu terkait dengan kekuasaan, suatu hal yang sebenarnya sangat wajar. Dan jalan ke kekuasaan, pasti bukan sebuah proses yang tiba-tiba muncul. Ada pergulatan Taktik, strategi diantara berbagai pihak yang terkait dengan kekuasaan. Dan lebih dari itu juga ada pergulatan ideologi, cita-cita, atau program, bagaimana sebaiknya menyelenggarakan negara. Dan apa yang terjadi di tahun 1965, sesungguhnya sangat terkait dengan seluruh perjalanan bangsa ini, sejak tahun 1945, bahkan sebelum itu.

Tokoh-tokoh yang menjadi kunci dari peristiwa itu, adalah tokoh-tokoh yang sejak Indonesia merdeka 1945 telah ikut berjuang dan memikirkan kehidupan bangsa ini, dan memang telah saling mengenal. Pak Harto yang di saat peristiwa tragedi 1965 itu terjadi adalah Panglima Koestrad dan menjadi tokoh yang menggagalkan Gerakan 30 September, telah mengenali Syam Kamaruzaman yang kemudian dikenal sebagai Biro Khusus PKI. Keduanya adalah termasuk anak-anak muda yang ikut berkumpul di Pathuk, Jogya, pada sebuah forum/kursus politik bagi anak-anak muda di awal kemerdekaan. Pak Harto mengenal Syam sebagai anak buahnya seorang tokoh, yang dikenal sebagai seorang tokoh partai sosialis. Ketika itu, Sutan Syahrir menjadi Perdana Menteri Indonesia (14 November 1945-12 Maret 1946).

Namun setelah itu, Pak Harto tidak pernah bertemu lagi, apalagi berhubungan dengan Syam, sampai akhirnya diketahui Syam sebagai tokoh Biro Khusus PKI. Syam memang anggota Partai Sosialis, tetapi bakan PSI-nya Syhrir. Partai sosialis di awal kemerdekaan memang dipimpin oleh Syahrir dan Amir Syarifudin. Namun, menjelang pemberontakan PKI di tahun 1948, Amir Syarifudin bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang ternyata dipengaruhi PKI dan kemudian menjadi salah satu tokoh dalam pemberontakan itu. Semula, Syahrir dan Amir Syarifudin , memang berada pada satu kelompok bersama Soekarno/Hatta, di dalam menyikapi kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah di awal kemerdekaan, yang lebih menekankan perlunya jalan perundingan dengan Inggris dan Amerika Serikat, yang dalam hal ini ditentang  oleh Tan Malaka. Ketika Syahrir menjadi Perdana Menteri, Amir Syarifudin adalah Menteri Penerangan dan Keamanan Nasional. Namun, setelah Muso, yang kemudian dikenal sebagai tokoh PKI pulang dari Uni Soviet (11 Agustus 1948), Amir Syarifudin bergabung dengan FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang dibentuk oleh Muso. Partai Sosialis Pecah, lahirlah Partai Sosialis Indonesia (PSI) di bawah Sutan Syahrir (1948). Klarifikasi ini diperlukan, untuk menjelaskan, apakah benar Syam Kamaruzaman adalah seorang tokoh PSI dan bahkan intel ganda (double agent) untuk PKI dan militer TNI/Angkatan Darat/Pak Harto. Ternyata tidak ada yang mengetahui, apakah Syam Kamaruzaman juga merupakan anggota intelijen TNI/Angkatan Darat. Tetapi untuk dapat dipercayai oleh PKI, tidak mustahil Syam mengesankan memiliki informasi tentang kegiatan kelompok militer dan menyampaikan informasi tentang TNI/Angkatan Darat itu kepada DN Aidit, agar memperoleh kepercayaan dari DN Aidit.

Mengenai Letkol. Untung, anggota pasukan pengawal presiden (Cakrabirawa), yang menjadi tokoh Gerakan 30 September dan Ketua Presidium Dewan Revolusi, Pak Harto telah mengenali sebagai anak buahnya di kesatuan yang dipimpinnya di Solo. Setelah itu, juga menjadi anak buahnya, ketika Pak Harto menjadi Panglima Mandala, yang bertugas untuk membebaskan Irian Barat. Dan untuk itu ia memperoleh penghargaan dari Bung Karno. Meskipun demikian, selama Letkol. Untung menjadi Komandan Batalion I Cakrabirawa, jarang bertemu dengan Bung Karno. Letkol. Untung hanya bertemu Bung Karno dua kali, yaitu ketika masuk Pasukan Pengawal Pribadi Presiden Cakrabirawa, dan kedua di saat lebaran. Pak Harto, dengan demikian, telah lebih mengenal Letkol. Untung dibanding Bung Karno. Pak Harto bahkan telah Mencatat Letkol. Untung sebagai perwira yang memiliki pandangan politik ke kiri-kirian.

Catatan Pak Harto ini setidaknya mengesankan bahwa Pak Harto sangat memperhatikan perkembangan kekautan Komunisme di Indonesia, termasuk di lingkungan Angkatan Darat. Hal ini juga ditunjukkan ketika Pak Harto masih menjadi Pangdam IV Diponegoro di Semarang. Dimana Pak Harto pernah menyampaikan kekhawatirannya terhadap PKI langsung kepada Bung Karno. Bung Karno juga dengan demikian telah lama mengenal Pak Harto sebagai prajurit TNI yang anti-komunis dan juga menengarainya sebagai pribadi yang memiliki watak keras kepala.

Adapun mengenai Bung Karno kita semua telah mengenalnya, jauh sebelum kemerdekaan. Di tahun 1948, ketika menghadapi pemberontakan PKI, sebagai Presiden RI, Bung Karno berseru kepada Rakyatnya: pilih Soekarno-Hatta atau PKI-Muso. Tetapi ketika PKI muncul sebagai partai keempat terbesar dalam pemilihan umum tahun 1955, setelah PNI, Masyumi, dan NU, Bung Karno harus mengakui realita kekuatan politik yang ad, dalam pemilihan umum yang pertama itu, PNI memperoleh 57 kursi, Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi dan PKI 39 Kursi. Wajar apabila kemudian Bung Karno menujuk Ketua Umum PNI, Ali Sastroamijoyo menjadi formatur kabinet. Terbentuklah sebuah kabinet dengan Ali Sastroamijoyo sebagai Perdana Menteri dan Mr. Roem (Masyumi) dan KH Idham Chalid (NU) sebagai Wakil Perdana Menteri.

Menjelang Peristiwa 30 September 1965, berbagai isu telah berkembang di masyarakat, yang mengindikasikan akan terjadinya peristiwa politik yang besar. Aksi-aksi sepihak terjadi dimana-mana. Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Sumatra Utara. Aksi-aksi sepihak itu berupa perebutan hak atas tanah yang dinilai terlalu besar dan dimiliki oleh perorangan. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, perebutan hak atas tanah-tanah wakaf yang dimiliki oleh pesantren-pesantren telah menimbulkan konflik terbuka dengan kalangan umat islam. Demikian juga ofensif revolusioner yang dilancarkan PKI semakin gencar, berupa demo-demo dan pernyataan yang ditujukan pada lawan-lawan politiknya. Dari tuduhan kontra-revolusi, kapitalis birokrat, setan desa, sampai “antel-nekolim”, dan lain sebagainya. PKI menggambarkan keadaan politik tanah air sebagai “hamil tua”. Hal ini, antara lain dipertegas secara terbuka oleh tokoh PKI Anwar Sanusi di Jambi, beberapa hari sebelum Gerakan 30 September dilancarkan. Di surat kabar “Bintang Timur” para seniman Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) juga telah ikut mengindikasikan akan adanya peristiwa besar. Selain itu, dalam lembaran “Lentara” Surat Kabar Bintang Timur juga dimuat sebuah naskah berjudul “Tahun 1965 Tahun Pembabatan Total”, yang ditulis oleh Pramudya Ananta Toer (9 Mei 1965).

Kedua tulisan itu merupakan isyarat bahwa sebuah peristiwa besar akan terjadi. Tahun1965 merupakan tahun pembabatan secara total, sampai ke akar-akarya terhadap lawan PKI. Sudah tentu selain menimbulkan prtanyaan, mengapa mereka sudah tahu juga sangat menggelisahkan dunia seniman dan cendekiawan.

Namun indikasi yang paling jelas terjadi hanya beberapa hari sebelum G30S. Brigjen Sugandhi melaporkan percakapan dengan Sudisman dan DN Aidit, keduanya tokoh PKI (27 September 1965), bahwa PKI akan melancarkan “kudeta”, meskipun tidak memperoleh respon yang memadai dari Bung Karno. Kepada Brigjen Sugandhi , DN Aidit memang menolak istilah “kudeta” dan mengatakan langkahnya itu adalah untuk membersihkan “Dewan Jenderal” (yang akan melakukan kudeta) yang dalam hal ini juga dibantah oleh Sugandhi, oleh karena Dewan Jenderal itu dikatakannya sebagai tidak ada. Bung Karno bahkan menganggap Sugandhi telah dihinggapi penyakit komunistopobia, sebuah sebutan yang sangat populer di waktu itu baagi orang-orang yang mewaspadai bahayanya kaum komunis.

   Di kalangan pimpinan Angkatan Darat, meskipun laporan-laporan serupa juga sempat disampaikan pada pimpinan Angkatan Darat, ternyata juga tidak mendorong langkah untuk mewaspadai peristiwa seperti itu. Pengamanan terhadap pimpinan Angkatan Darat juga berjalan seperti biasa. Mengesankan, tidak ada hal-ha yang harus dikhawatirkan. Hal ini terbukti (kemudian) dengan keberhasilan Gerakan 30 September untuk menculik para jendral pimpinan AngkatanDarat dalam waktu yang sangat singkat. Isu Dewan Jenderal yang sudah beredar sejak Mei 1965, dianggap seolah-olah sudah selesai dengan telah dijelaskannya masalah isu Dewan Jenderal kepada Bung Karno oleh Jenderal Ahmad Yani. Demikian juga Dokumen Gilchrist, yang mengindikasikan kemungkinan perebutan kekuasaan dengan dibantu oleh “our local army friends”. Di kalangan Angkatan Darat, ada keyakinan yang kuat, bahwa selama Bung Karno masih memimpin bangsa ini, PKI tidak akan dapat merebut kekuasaan negara.

Demikian juga bagi Mayjen Soeharto, Panglima Koestrad di waktu itu, ketika Kol. Latief menemui Pak Harto di RS Gatot Subroto tanggal 30 September malam, Pak Harto tidak menganggap serius laporan Kol. Latief. Ketika itu Kol. Latief melaporkan akan terjadinya kudeta Dewan Jenderal, yang dibantah oleh Pak Harto, karena Dewan Jenderal seperti dimaksudkan Kol. Latief itu tidak ada. Meskipun Kol. Latief mencoba meyakinkan, Pak Harto tidak menganggapnya sebagai suatu hal yang serius.

Meskipun semua itu sebenarnya merupakan sebuah indikasi akan terjadinya sebuah peristiwa politik yang besar, ternyata banyak juga yang tidak menyadari bahwa hal itu akan terjadi dalam waktu dekat.

Berita tentang sakitnya Bung Karno juga menjadi pemicu gerakan tersebut, kemudian timbul kekhawatiran berbagai pihak, termasuk negara adikuasa, Blok Barat dan Blok Timur di dalam memperebutkan masa depan Indonesia yang dianggap strategis. Wajar kalau hal itu mengundang peran negara asing, termasuk badan-badan intelijen asing untuk mencampuri perkembangan politik di Indonesia.

PKI berhasil mengeluarkan HMI dari PPMI (Perserikatan Perhimpunan-perhimpunan Mahasiswa Indonesia) pada tanggal 21 oktober 1964, CGMI/PKI hendak memaksakan tuntutan pembubaran HMI, mungkin tidak banyak yang menduga, bahwa forum terbuka seperti itu hanya akan digunakan untuk memaksakan tuntutan CGMI/PKI untuk membubarkan HMI kepada Bung Karno. Ketika memberikan sambutan DN Aidit menuntut pembubaran HMI, yang dianggapnya “anti-manipol, kontra-revolusi”, tidak progresif revolusioner, onderbouw Masyumi dan lain sebagainya. Mengapa Masyumi/GPII telah dibubarkan, HMI dibubarkan? “kalau tidak dapat membubarkan HMI”, kata DN Aidit “lebih baik pakai sarung”, seru DN Aidit di depan lebih dari 10.000 masa CGMI itu. Yel-yel “bubarkan HMI” kemudian bergema di gedung olahraga itu. Rapat ummum itu, agaknya hendak dijadikan forum untuk mengubur HMI, yang telah dimulai sejak 1962, ketika Prof. Utrecht membekukan HMI Komisariat Fakultas Hukum di Universitas Jember, kemudian mengeluarkan HMI dari PPMI (Perseriakatan Perhimpunan-perhimpunan Mahasiswa Indoneesia/Federasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Universitair) pada tanggal 21 Oktober 1964.

Syarifudin Harahap menyatakan di RRI sebagai berikut:

“Pada hari kamis tanggal 30 September 1965 di ibukota Republik Indonesia, Jakarta. Telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai oleh Letkol. Untung, komandan batalion I resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Bung Karno ini, ditujukan kepada jendral-jendral anggota apa yang menamakan dirinya “Dewan Jendral” sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan Gerakan 30 September”.

Banyak pandangan, bahwa suasana politik di awal 1965, memang sudah sangat kondusif bagi PKI kejalan kekuasaan di Indonesia. Seandainya tidak terjadi peristiwa Gerakan 30 September, PKI mungkin akan dapat mewujudkan jalan ke kekuasaan dengan jalan damai. Hamper semua isu politik sudah sejalan dengan garis perjuangan PKI. Namun sebegitu jauh peran PKI dalam penyelenggaraan Negara sebenarnya masih sangat terbatas. Bung Karno meskipun sejak tahun  1965 telah melontarkan gagasan “Kabinet-Kaki Empat”, namun sebegitu jauh PKI baru menduduki portofolio yang tidak strategis atau penting. Bung Karno masih belum member ruang kepada PKI untuk menduduki posisi yang strategis dalam Kabinet. Dari aspek ini, jalan kekerasan, mungkin salah satu alternatif yang menjadi pertimbangan bagi PKI. Hanya mungkin karena terlalu pagi, jalan kekerasan itu berdampak fatal. Sebab ABRI, khususnya TNI/Angkatan Darat tidak hanya merupakan kekuatan yang masih belum dapat dikuasainya, bahkan menjadi lawan politiknya. Gerakan 30 September tidak hanya telah menggagalkana sebuah impian yang selama bertahun-tahun ingin diwujudkan, tetapi juga telah menghancurkan Partai Komunis terbesar ketiga di dunia, hanya dalam waktu sekejap.

Pada tahun 1948 usai Indonesia menghadapi peemberontakan PKI 1948, Belanda melancarkan penyerbuan ke Indonesia, yang dikenal sebagai perang kemerdekaan kedua. Tidak jelas mengapa beberapa tokoh PKI antara lain: DN Aidit, Alimin dan Tang Ling Djie dapat lepas dari pertanggungjawaban peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948 dan keluar dari penjara Wirogunan. DN Aidit lah yang kemudian membangun kembali PKI di awl tahun 1950-an. Dan ketika pemilihan umum berlangsung untuk pertama kalinya (1955) PKI berhasil keluar sebagai pemenang ke-empat pemilihan umum yang pertama itu. Dalam pemilihan umum pertama itu, PKI menampilkan strategi jitu, yaitu memperkenalkan tanda gambar “palu arit” sebagai tanda gambar bagi PKI dan orang-orang tidak berpartai. PKI memperoleh suara 6.176.914 atau 16% . tetapi suara yang diperoleh PKI ini untuk pulau Jawa melampaui suara yang diperoleh oleh Masyumi, yang keluar sebagai pemenang kedua setelah PNI.

Kendati demikian adalah sangat menarik, meskipun Bung Karno mengesankan mengajak PKI untuk masuk dalam kebinet, hal itu tidak pernah dilakukannya termasuk ketika seluruh kekuatan sudah berada di tangannya, pasca Dekrit Presiden 1959 dan menjelang G30S, disaat Bung Karno sangat membutuhkan dukungan PKI sekalipun. Bung Karno hanya menempatkan tokoh-tokoh PKI dalam portofolio “Menteri Negara”. 

Pada awal 1964, Indonesia keluar dari PBB sikap Indonesia itu disebabkan oleh karena PBB telah menerima Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Karena itu Bung Karno mengatakan bahhwa Malaysia adalah proyek Nekolim (Inggris dan sekutunya). Suatu hal yang tidak mustahil, untuk membendung teori domino, gerakan komunisme ke selatan.

Bung Karno kemudian juga merencanakan untuk menggalang “The New Emerging Forces”, dengan markas dengan markas besarnya di Jakarta. Gedung DPR/MPR yang berdiri sekarang, sebenarnya dirancang untuk menandingi markas besar PBB di New York.

Dengan kebijakan politik seperti itu, Bung Karno sudah tentu memerlukan dukungan kekuatan dalam negeri dan juga luar negeri, , termasuk negara-negara yang sedang berkembang. PKI sebagai kekuatan Komunisme Internasional, sudah tentu memiliki akses keduanya. Memiliki jaringan dan kekuatan politik yang riil di dalam negeri, serta mempunyai pengaruh di luar, melalui kerjasama kaum Komunis Internasional.

Ada beberapa teori tentang peristiwa G30S:

Pertama, adalah bahwa G30S merupakan persoalan intern Angkatan Darat, sebagaimana dikemukakan oleh apa yang kemudian dikenal sebagai “Cornel Paper”. Selain oleh kenyataan, bahwa G30S itu dilakukan dan dipimpin oleh kalangan Angkatan Darat, dalam pengumuman Dewan Revolusi dan Dekrit I juga tersirat rasa ketidaksenangan kalangan perwira progresif revolusioner terhadap para jendral yang dianggap sebagai merugikan nama baik Angkatan Darat, dengan lebih suka berfoya-foya dan lain sebagainya. Demikian juga adanya kenyataan, bahwa di lingkungan TNI/Angkatan Darat juga terjadi friksi-friksi internal, juga sudah menjadi rahasia umum. Masyarakat, telah menengarai siapa yang cenderung ke kiri, atau ke kanan, semuanya semakin dipertontonkan dalam panggung politik nasional.

Kedua, adalah kudeta Soeharto terhadap Soekarno, bahwa semua rangkaian peristiwa itu adalah sebuah kudeta Pak Harto terhadap Bung Karno. Teori ini berdasar realita, bahwa akhir dari semua peristiwa itu adalah jatuhnya Bung Karno dan munculnya Pak Harto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Teori ini banyak dipercayai sebagai teori yang benar. Oleh kalangan yang dekat dengan Bung Karno dan juga oleh kalangan eks-tahanan politik G30S. Teori ini percaya bahwa Pak Harto sudah tahu atau sudah diberitahu oleh Kol. Latief, salah satu penggerak G30S, hanya beberapa jam sebelum G30S berlangsung, namun membiarkan peristiwa itu terus berlanjut.

Ketiga, G30S adalah rekayasa Soekarno, bahwa Gerakan 30 September merupakan rekayasa Bung Karno untuk menyingkirkan pimpinan TNI/Angkatan Darat (Ahmad Yani dkk.) dengan menggunakan Letkol. Untung, Komandan Batalion I resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden. Digambarkan, apa yang dilakukan Letkol. Untung adalah perintah Bung Karno.

Teori ini dilandasi oleh asumsi, bahwa TNI/Angkatan Darat belum sepenuhnya mendukung kebijakan Bung Karno, misalnya baik dalam kontroversi dengan Malaysia, maupun dengan berbagai isu politik yang dilontarkan Bung Karno, misalnya Nasakomisasi di segala bidang, pembentukan Angakatan Kelima dan lain sebagainya.