1965: Orang-orang dibalik Tragedi

	Identitas Mahasiswa
	Nama	: MUADIBUSSIBYAN
	NIM	: 3101412094
	Program Studi	: Pendidikan Sejarah
	Rombel	: 5B

A.    Identitas Buku

Judul buku             : 1965: Orang-orang dibalik Tragedi

Pengarang              : Asvi Warman Adam

Penerbit                  : Galangpress

Tahun dicetak        : 2009

Cetakan                  : Pertama

Jumlah Halaman    : xvi + 274

B.     Isi Buku

   Asvi Warman Adam dalam bukunya ini mengulas tentang tokoh yang terlibat langsung atau dituding menjadi dalang G30S serta elit yang diuntungkan oleh peristiwa tersebut. Selian itu, buku ini juga mengulas mahasiswa Indonesia yang ketika belajar di luar negeri terkena dampak dahsyat peristiwa itu sehingga kehilangan kewarganegaraan. Status mereka sebagai orang Indonesia dicabut, sungguhpun mereka tidak tahu menahu sama sekali mengenai percobaan kudeta tersebut.

   Menurut Asvi, peristiwa 1965 sebetulnya terdiri dari lima rangkaian prolog, peristiwa, dan epilog Gerakan 30 September. Lima rangkaian prolog atau “Pancalogi” tersebut adalah peristiwa satu malam pada tanggal 30 September 1965; penangkapan, perburuan, pembunuhan massal yang memakan korban minimal setengah juta jiwa pada kurun waktu Oktober-Desember 1965; pencabutan passport mahasiswa Indonesia di luar negeri sehingga mereka menjadi orang yang terbuang atau manusia eksil; pembuangan paksa lebih dari 10.000 orang ke Pulau Buru (1969-1979); dan stigma serta diskriminasi terhadap jutaan keluarga korban 1965.

   Penulisan sejarah atau historiografi gerakan 30 September 1965 terdiri dari beberapa versi. Versi pertama menyebutkan bahwa PKI merupakan pelaku dari percobaan kudeta 1965. Versi lain menyebutkan bahwa peristiwa Gerakan 30 September merupakan persoalan intern AD (Angkatan Darat). Setelah Soeharto jatuh, tulisan tentang Gerakan 30 September bermunculan. Analisis yang diberikan beragam, mulai dari kudeta merangkak Soeharto sampai dengan  kudeta yang disengaja untuk gagal.

Masing-masing teori dalang Gerakan 30 September itu mengalami kelemahan. Teori PKI sebagai dalang merupakan keyakinan Soeharto, Sudharmono, dan dan Yoga Sugomo sejak tanggal 1 Oktober. Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa) memang menyimpulkan bahwa orang-orang yang diadili memang terlibat dalam usaha makar, tetapi tidak satu kasus pun yang menyebutkan bahwa PKI terlibat dalam kudeta tersebut. Analisis yang menyebutkan bahwa itu persoalan Intern Angkatan Darat juga tidak memuaskan karena persoalannya tidak sesederhana itu. Bukankah Sjam dan Pono juga terlibat ?.

Anggapan Soekarno sebagai dalang Gerakan 30 September juga sangat lemah karena didukung oleh dokumen-dokumen yang tidak sahih seperti kesaksian Widjonarko yang diperiksa Kopkamtib. Demikian pula Soeharto tidaklah terlampau genius untuk bisa merancang suatu perebutan kekuasaan scara sistematis. Amerika Serikat tidaklah ikut campur pada Gerakan 30 September dan 1 Oktober walaupun berbagai dokumen menyebut keterlibatan mereka sebelum dan sesudah peristiwa berdarah tersebut. Gerakan 30 September adalah sebuah misteri pembunuhan yang pemecahannya akan membawa implikasi sangat luas bagi sejarah nasional Indonesia. G30S adalah kejadian yang berlangsung cepat, berskala kecil, bersifat tertutup dan masyarakat umum hampir tidak mempunyai pengetahuam langsung mengenainya.

Kerstin Beise mencoba menguraikan keterlibatan Soekarno dalam Gerakan 30 September melalui skripsinya di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2002. Karyanya ini bukan merupakan rekonstruksi tentang peristiwa Gerakan 30 September, tetapi perbandingan tulisan mengenai versi keterlibatan Soekarno. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan melalui 22 sumber berupa buku, makalah, laporan yang ditelitinya, dia menyebutkan tidak ada sumber yang menganggap Soekarno adalah seorang komunis. Bahkan tidak ada yang menyebutkan Soekarno sebagai dalang dalam peristiwa Gerakan 30 September kecuali Dake dan Hughes. Kesimpulan Dake yang menyebutkan bahwa Soekarno sebagai dalang dalam peristiwa Gerakan 30 September dibuat berdasarkan laporan ajudan Bung Karno, Widjonarko. Widjonarko sendiri mengakui bahwa ia dalam interogasi tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan sesuatu peristiwa kecuali harus menjawab ya atau tidak, sesuai keinginan interogator.

Selain Antonie C.A. Dake, Lambert Giebels dan Vitor Miroslav Fic juga menyebutkan bahwa Soekarno adalah dalang dalam peristiwa Gerakan 30 September dan bertanggung jawab atas segala dampak kudeta berdarah itu termasuk tewasnya enam orang jendral dan pembunuhan massal yang terjadi sesudahnya. Banyak reaksi yang keluar karena terbitnya buku Antonie C.A. Dake. Soekmawati Soekarnoputri langsung protes, dan kemudian Megawati menegaskan bahwa apa yang dikatakan Dake merupakan pembunuhan karakter. Di daerah seperti Medan dan Yogyakarta muncul protes terhadap terbitnya buku Antonie Dake. Burhan Aziz dan A Supardi Adiwijaya juga protes melalui tulisannya dalam harian Rakyat Merdeka. Asvi Warman Adam dalam bukunya ini mengkritik buku Antonie Dake dan meyimpulkan bahwa Presiden Soekarno dalam buku karya Dake dijadikan kambing hitam dari semua persoalan tahun 1965.

Novel karya Noorca M. Massardi “September” merupakan karya fiksi, tetapi membaca novel ini serasa membaca buku sejarah. Novel ini berisi tiga bagian,yaitu petualangan, pembantaian, dan penentuan, yang dalam sejarah merupakan tahapan krusial dalam pengalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto. Secara ringan, pembaca buku ini diberi semacam kuis oleh pengarang dengan menyodorkan nama-nama tokoh yang betul-betul ada dalam sejarah dan memplesetkannya. Hal itu dapat dicontohkannya dengan Tasnio Hanu (A.H. Nasution) dan Mahya Nida (Ahmad Yani).

A.H. Nasution sebagai konseptor orde baru telah merancang strategi sejak lama bagaimana tindakan yang harus diambil militer untuk memperoleh kekuasaan. Nasution yang berpikir tidak mampu menentang Soekarno, mengubah strategi dengan mengikuti arus dan berpidato tentang revolusi belum selesai. Tanggal 28 Oktober 1955 Nasution kembali menjabat KSAD dan tanggal ini menandai warna baru perjuangan politik militer. Nasution melihat bahwa peran militer dalam perpolitikan nasional harus memiliki dasar hukum yang kuat dan ia melihat bahwa itu terdapat dalam konstitusi yaitu dengan diakuinya golongan fungsional. Militer termasuk dalam golongan fungsional tersebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, Nasution paling gigih mengusahakan agar dapat dilakukan pemberlakuan konstitusi tersebut yang akhirnya memang diputuskan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Nasution juga melakukan serangkaian tindakan strategis lainnya seperti merumuskan konsep politik tentara yang disebutnya sebagai Konsep Jalan Tengah. Tentara tidak melakukan kudeta junta militer dan kemudian memerintah seperti di Amerika Serikat tetapi juga tidak seperti di Eropa Barat, tentara tinggal di barak sebagai alat kekuasaan pemerintah sipil. Konsep jalan tengah inilah yang kemudian menjadi inti dari Dwifungsi ABRI. Nasution telah berhasil merumuskan legitimasi historis peran militer dan berhasil merumuskan serta mewujudkan konsep yang merupakan legitimasi konstiusional tentara dalam politik nasional. Pemikiran Nasution memperlihatkan bahwa konsep Orde Baru telah diletakkan oleh Nasution sejak tahun 1950-an. Jadi embrio Orde Baru telah ada sebelum tahun 1965.

Selain Soeharto yang dituduh melakukan kudeta merangkak, MPRS juga dituduh demikian. Tahap-tahap kudeta merangkak MPRS adalah sebagai berikut. Pertama adalah Super Semar yang dikeluarkan 11 Maret 1966 dikukuhkan menjadi TAP IX/MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966. Kedua, tanggal 5 Juli 1966 dikeluarkan Ketetapan MPRS no XV/MPRS/1966 yang berisi antara lain (a) penetapan tidak perlunya jabatan Wakil Presiden (b) Apabila Presiden berhalangan, Pemegang SP 11 Maret 1966 memegang jabatan Presiden. Ketiga, tanggal 10 Januari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan Pidato Pelengkap Nawaksara kepada Pimpinan MPRS. Pimpinan MPRS mengeluarkan Keputusan Pimpinan MPRS no 13/B/1967 tentang Penolakan Pidato Nawaksara.

Kudeta merangkak MPRS selanjutnya adalah pada tanggal 20 Februari, Presiden Soekarno/Mandataris MPRS mengeluarkan Pengumuman tentang Penyerahan Kekuasaan kepada Pengemban TAP MPRS no IX/MPRS/1966. Penyerahan kekuasaan semacam ini tidak ada dasarnya dalam UUD 1945. Kelima, tanggal 12 Maret 1967 MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS no XXXIII/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno. Keenam, bersamaan dengan pencabutan kekuasaan Presiden Soekarano, Jendral Soeharto selaku pemegang Supersemar diangkat sebagai pejabat Presiden. Ketujuh, tanggal 28 Februari 1968 muncul pernyataan DPRGR no 12/DPRGR/III/1966-1967 yang mendesak  Pengemban TAP MPRS no IX/MPRS/1966 untuk melakukan penyegaran keanggotaan MPRS dan mendesak agar Jenderal Soeharto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Tahap terakhir dari kudeta merangkak MPRS adalah tanggal 27 Maret 1968 dingkat sebagai Presiden sampai terpilihnya Presiden hasil pemilu. Setelah mengangkat Soeharto menjadi Presiden, kekuatan MPRS dimatikan secara perlahan-lahan. Lembaga ini dijadikan sebagai  lembaga yang hanya bersidang sekali lima tahun. Kegiatan Badan Pekerja MPRS diboikot oleh fraksi Golkar dan ABRI. Kudeta merangkak MPRS merupakan kisah tragis dan ironis tentang ketatanegaraan di Indonesia.

Saat menjadi Kasad, Soeharto tanggal 16 Februari 1966 mengeluarkan perintah agar Pranoto Reksosamudro ditangkap dengan tuduhan terlibat G30S. Mulai 7 Maret 1966 Pranoto Reksosamudro mendapatkan status tahanan rumah dan sejak 4 Maret 1969 ia ditahan di Inrehab Nirbaya Jakarta. Tahun 1970 ia diskorsing dati TNI AD dan tidak mendapat gaji. Ia baru dibebaskan dari tahanan tanggal 16 Februari 1981. Setelah bebas ia kehilangan pekerjaan dan kemerdekaannya.  Pranoto merupakan salah satu dari empat nama selain Mursyid, Soeharto, dan Basuki Rachmat yang diajukan kepada Presiden Soekarno untuk mengisi kekosongan dalam pimpinan TNI AD. Pranoto dipilih oleh Soekarno menjadi pimpinan TNI AD karena ia satu-satunya orang yang dapat bergaul dengan golongan kanan dan kiri. Selain itu, ia adalah figur yang pendiam, tidak ambisius, dengan penampilan sebagai prajurit biasa, tanpa musuh berat pada saat itu, merupakan nasionalis Jawa yang sangat kuat dan melengkapi kepribadiannya dengan pemikiran mistik Jawa.

Menurut Soebandrio,  Soeharto terlibat dalam peristiwa G30S/1965. Hal ini dikaitkan melalui dua kategori (bekas) anak buahnya di Kodam Diponegoro. Pertama, Letkol Untung dan Latief yang akan menghadapkan Dewan Jenderal kepada Presiden Soekarno. Kedua, Yoga Sugomo dan Ali Murtopo, yang dulunya berjasa untuk menjadikan Soeharto sebagai Panglima Kodam Diponegoro. Yoga Sugomo ditarik ke Jakarta untuk menjadi Kapala Intel Kostrad pada bulan Januari 1965 ketika sednag bertugas sebagai atase militer di Yugoslavia.

Mengenai tanggal 11 Maret, Subandrio juga mengungkapkan keganjilan tingkah Soeharto yang tidak hadir dalam rapat kabinet hari itu. Padahal sore harinya ia memimpin rapat di Kostrad. Subandrio menyimpulkan peristiwa dari tanggal 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 sebagai kudeta merangkak yang dilakukan melalui empat tahap. Pertama. menyingkirkan saingannya di Angkatan Darat seperti Yani dll. Kedua, membubarkan PKI yang merupakan rival terberat tentara sampai saat itu. Ketiga, melemahkan pendukung Bung Karno dengan menangkap 15 Menteri yang Sukarnois, termasuk Subandrio. Dan yang terakhir adalah mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno.

Dalam pembelaannya, Subandrio disebutkan pernah berjasa mengurus rampasan perang dari Jepang sebanyak 420 Juta Dollar AS. Ia juga berperan dalam penetapan peraturan tentang dwikenegaraan RI-RRC. Namun semua itu tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dia dijatuhi hukuman mati. Hukuman itu kemudian diperingan dan pada 16 Agustus 1995 ia dibebaskan. Terlepas dari berbagai hal yang masih kabut, yang jelas Subandrio adalaha tokoh penting dalam sejarah Indonesia. ia bukanlah “Durno” seperti dilontarkan oleh klik Soeharto pasca G30S/1965.

Maulwi Saelan lahir di Makassar 8 Agustus 1926 pernah. Ia pernah menjadi penjaga gawang PSSI dalam Olompiade XVI di Melbourne, Australia. Setelah Indonesia merdeka, Maulwi Saelan ikut membebaskan Manai Sophian. Manai Sophian adalah ketua Pusat Pemuda Nasional Indonesia yang menolak pendirian Sekolah Belanda dengan mendirikan SMP Nasional. Tahun 1958, Maulwi Saelan menjadi wakil komandan batalyon VII/CPM Makassar. Ia bertanggung jawab atas pengamanan Presiden Soekarno yang datang ke Sulawesi Selatan dari Manado. Pada saat pembentukan resimen Tjakrabirawa, Maulwi Saelan dipanggil untuk menjadi Kepala Staf (kemudian menjadi wakil komandan).

Maulwi Saelan membantah pernyataan dalam buku Dake bahwa ia sudah datang pada 29 September 1965 untuk mempersiapkan tempat istirahat Bung Karno di sana. Pada tanggal 3 Oktober, Maulwi Saelan diperintah Presiden Soekarno ke Lubang Buaya untuk mengetahui keberadaan para perwira tinggi. Maulwi Saelan mengungkapkan bahwa yang menembak Arif Rahman Hakim tanggal 24 Februari 1966 bukanlah prajurit Tjakrabirawa di depan istana melainkan anggota patrol Garnisun di Lapangan Banteng. Kejatuhan Bung Karno diikuti oleh penangkapan orang-orang yang berpihak kepadanya. Pada awal Orde Baru, Maulwi Saelan sempat ditahan beberapa tahun sebelum ia berkiprah di dunia pendidikan. Setelah mengawal gawang kesebelasan Indonesia, mengawal kemerdekaan Indonesia, mengawal presiden pertama, maka di hari tuanya Maulwi Saelan berkonsentrasi mengawal pendidikan generasi muda.

Abdul Latief merupakan mantan komandan infantri Kodam V Jaya yang dibebaskan tanggal 25 Maret 1999 karena perkara G30S. Setelah bebas, ia mengemukakan bahwa Soeharto tidak berada  di garis depan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan mencurigai bahwa Soeharto terlibat dalam kudeta berdarah tahun 1965. Pada SU 1 Maret, Abdul Latief dan pasukannya mengundurkan ke pangkalan mereka di Kuncen, Yogyakarta. Ketika sampai di Kuncen, Seoharto sedang santai menyantap soto babat. Tanpa basa-basi menawari makan soto, Soeharto langsung memerintahkan anak buahnya manggempur Belanda.

Tanggal 29 September Abdul Latief berkunjung ke rumah Soeharto dengan keluarganya. Soeharto mengatakan bahwa sehari sebelumnya Soebagio yang merupakan bekas anak buahnya dari Yogyakarta  memberikan tentang adanya info Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Soekarno. Pertanyaan Abdul Latief terhadap Soeharto adalah mengenai radiogram no RdgT239/9/1965 tertanggal 21 September dari Panglima Kostrad Mayjen Soeharto yang memanggil Batalyon 454 Para/Diponegoro, Batalyon 530 Para/Brawijaya, Batalyon 328 Para/Siliwangi, Kesatuan (Tank/Panser) Kostrad dari Bandung (Batalyon Kaveleri 2) dan Kesatuan Arteleri dari Cimahi untuk datang ke Jakarta tanggal 28 September 1965 dengan perlengkapan tempur siaga satu. Pada intinya Abdul Latief hendak mengatakan bahwa Soeharto terlibat dalam G30S.

Omar Dani merupakan Men/Pangau ketika terjadi peristiwa G30S. pada tanggal 1 Oktober 1965, Omar Dani dengan spontan menulis surat perintah harian setelah mendengar siaran berita RRI pukul 07.00 tentang G30S. Ia meminta kertas dan pulpen untuk menyusun konsep. Setelah dikoordinasikan dengan Panglima Koops Komodor Udara Leo Wattimena, pernyataan tersebut langsung dikirim ke Departemen Angkatan Udara untuk dikonsultasikan kepada DMPO Komodor Udara I Dewanto. Setelah pukul 08.15 Omar Dani mendapat telpon dari Letkol Suparto bahwa Presiden Soekarno dalam perjalana PAU Halim. Kembali Omar Dani teringat kosep yang baru dibuatnya. Ia berusaha menarik kembali konsep surat itu supaya bisa disesuaikan dengan pendapat Bung Karno mengenai G30S. Namun ternyata surat itu telah terlanjur dikirim ke Depau. Perintah harian itu yang menjadi persoalan besar di mata kelompok Soeharto.

Perintah harian Omar Dani dinilai oleh Soekarno sebagai tindakan tergesa-gesa, sedangkan oleh kelompok Soeharto dianggap sebagai bukti ketrlibatan Omar Dani dalam mendukung G30S. Omar Dani mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Soekarno, tetapi ditolak. Sebagai jalan keluarnya, tanggal 14 Oktober 1965 Bung Karno menugaskan Men/Pangau melakukan perlawatan ke negara-negara Eropa dan Asia dalam rangka menjajaki kerjasama luar negeri dengan AURI. Tanggal 20 April 1966 Omar Dani sekeluarga kembali ke Indonesia dan mendarat di Semplak, Bogor dan langsung ditempatkan di bungalow AURI di Cibogo dengan status “tidak boleh keluar dari sana”. Tanggal 23 Oktober 1966 Omar Dani dipindahkan ke rumah tahanan Nirbaya. Omar Dani kemudian dijatuhi hukuman mati pada 25 Desember 1966. Tahun 1980 hukumannya diubah menjadi seumur hidup. Akhirnya tanggal 16 Agustus 1995 dibebaskan.      

Letnan Kolonel Heru Atmojo menjabat Asisten Direktur Produksi Intelijen DEPAU saat terjadi peristiwa G30S. Ia mengikuti perkembangan peristiwa sebelum, pada, dan setelah terjadi peristiwa tersebut. Kesaksian Heru mengungkapkan bahwa pemimpin G30S bukan Letkol Untung. Heru langsung tidak menaruh respek terhadap Sjam ketika bertemu tangaal 1 Oktober 1965 karena sikapnya yang arogan. Menurut John Roosa, Sjam Kamaruzaman bukanlah agen ganda melainkan pembantu setia Aidit sejak bertahun-tahun terutama dalam urusan militer. Pelaksana Biro Chusus PKI yang baru ditangkap tahun 1968 ini, dieksekusi tahun 1986.

Menurut Sudisman yang merupakan CC PKI, beberapa pimpinan PKI telah tahu rencana G30S. Namun Sudisman membantah PKI sebagai partai terlibat. Sudisman juga mengungkapkan bahwa G30S tidak dapat disebut sebagai kudeta untuk merebut kekuasaan dari Soekarno, malah tujuannya adalah untuk menyelamatkan Presiden RI.

Basuki Rachmat, Jusuf, dan Amir Machmud adalah tiga jendral yang menemui Soekarno di Bogor. Pertemuan tersebut menghasilkan Supersemar. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya Soekarno, tetapi ketika pemimpin berganti, kepercayaan mereka juga beralih ke Soeharto.

Seorang mahasiswa yang terkena imbas dari adanya G30S adalah Waloejo Sedjati. Ia meninggalkan Jakarta menuju Pyongyang, Ibukota Republik Demokrasi Rakyat Korea pada 11 November 1960. Tragedy 1965 menyebabkan ia terhalang pulang selama puluhan tahun. Waloejo tinggal 10 tahun di Korea utara, 12 tahun di Uni Soviet, dan 24 tahun di Perancis. Masih banyak mahasiswa yang bernasib sama seperti Waloejo Sedjati yang terkena imbas peristiwa G30S. 

Surat kabar dari Angakatan Bersenjata dan Berita Yudha menciptakan opini yang menyudutkan PKI dan ormasnya. Serangan yang paling telak tentu berkaitan dengan moralitas. Makadisebarkan isu bahwa di Lubang Buaya para jenderal itu disilet kemaluannya sebelum ditembak. Penyiletan itu ternyata fitnah belaka. Diantara beberapa dalang Gerakan 30 September yang melahirkan tragedi nasional 1965, semuanya telah rontok, kecuali Amerika Serikat. Amerika Serikat masih menentukan hajat hidup orang banyak dalam penguasaan sumber daya alam dan kebijakan. Inilah sebetulnya bahaya laten G30S yang masih tersisa dan perlu diwaspadai.