STRATEGI INFILTRASI
PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI) TERHADAP ORGANIASASI LAIN
Munculnya Partai Nasional Indonesia (PKI) sebagai
partai nomer empat hasil pemilu 1955 tidak didasari hanya kebetulan semata.
Sejak awal berdirinya Partai Nasional Indonesia (PKI) di tahun 1924. PKI
melaksanakan stratregi politik yang unik dan jarang dilakukan oleh partai
politik lainnya, yaitu strategi infiltrasi. Diawali dengan ISDV awalnya mencoba
bersekutu dengan Insulinde tetapi tujuannya tidak tercapai dan kerjasama berakhir.
ISDV mulai melihat potensi yang dimiliki oleh Sarekat Islam (SI) yang memiliki
ratusan ribu pendukung. “Kemudian, ISDV menyusup (infiltrasi) ke Sarekat Islam
dan berkat dukungan komunisme internasional (Komintern), gerakan komunis ini
menjadi Partai Komunis Indonesia.”[1]
Strategi itu membuat Partai Komunis Indonesia (PKI)
terlihat “besar”, mereka seakan “nabok nyilih tangan” mereka besar hanya
menggunakan propaganda-propaganda para pemimimpinnya mendoktrin masa dari
organisasi Sarekat Islam. Pemberontakan 1926 membuat PKI semakin gencar
menggunakan strategi infiltrasi dalam pergerakannya, karena tekanan dan
larangan pemerintah pada waktu itu. Muncul PKI 35 dibawah pimpinan Muso. Musso
yang lama tak kembali ke Indonesia, tahun 1935 mulai menginjakkan kakinya ke
Surabaya.
Kemudian ia membentuk gerakan bawah tanah komunis
yang berorientasi ke Stalin. Organisasi ini sering disebut sebagai “PKI Tidak
Resmi”. Centraal Comite (CC) terdiri dari Musso, Pamudji, Azis, Sukajat, dan
Djoko Soedjono. Kalau kita flash back tokoh PKI 35 ini nantinya yang berperan
besar dalam peristiwa Madiun. Kelompok PKI 35 mempunyai orientasi yang berbeda
mereka tidak mengedepankan revolusi tetapi bersedia bekerja sama sekalipun
dengan kelompok borjuis yang notabenenya adalah musuh mereka. Strategi yang
mereka jalankan adalah infiltrasi ke dalam organisasi-organisasi pemuda, buruh
serta petani.[2]
Bahkan infiltrasi Partai Komunis Indonesia tidak
hanya pada organisasi masyarakat, tetapi angkatan bersenjata pun berhasil
disusupi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Suatu gebrakan telah terjadi FDR
pada bulan September membubarkan diri dan bergabung ke dalam PKI. Dalam
politbiro itu terdapat Aidit. PKI terus menggalakkan demonstrasi, pemogokan dan
mendorong pengambilan tanah dari tuan tanah. Chaos terjadi antara Masyumi
(santri) dengan anggota masyarakat yang dimobilisasi oleh kaum komunis.
Sementara itu pernyataan-pernyataan Musso membuat simpati Amerika untuk
Indonesia dipertanyakan. Belum lagi Tan Malaka (Troskyis) memang berseberangan
dengan Musso (Stalinis).
Gesekan akhirnya terjadi September 1948 terjadi
antara kekuatan bersenjata yang pro-PKI dan pro-Republik di Surakarta. Pada
tanggal 17 September PKI terdesak oleh Divisi Siliwangi, dan PKI mengambil
posisi di Madiun. Inilah peristiwa yang terkenal dengan Madiun 1948. PKI
setelah peristiwa Madiun sudah dihancurkan oleh pemerintah Republik namun tidak
dilarang. Kondisi ini berbeda dengan peristiwa 1927, di mana PKI dilarang oleh
pemerintah Kolonial Belanda melalui gubernur Jendral van Limburg Stirum.
“Akhirnya, Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dihancurkan tetapi tidak
dilarang pada tahun 1948, hampir siap untuk melakukan pemunculan kembali yang
paling menakjubkan dari sejarahnya yang berganti-ganti.”
Kembali dengan strategi infiltrasinya Partai Komunis
Indonesia “bangkit” kembali bersama D.N. Aidit melalui SOBSI (Sentral Serikat
Buruh Seluruh Indonesia). Aidit memilih strategi defensif sebab penyesuaian
perlu dilakukan. Ia juga membawa pembaharuan yang sangat drastis. Aidit tidak
mempertahankan komunisme sebagai ideologi politik tetapi masa depan kepartaian.
Semua itu dapat diketahui dari orientasi politik Aidit. Walaupun begitu PKI
terus dapat bertahan selama 15 tahun. PKI dalam pemilu tahun 1955 mampu
menempati posisi 4 besar di bawah PNI, Mayumi, dan NU. PKI mulai mendapat angin
setelah demokrasi terpimpin mulai diterapkan dan PKI terus mendukung Soekarno.
Strategi PKI mulai berubah dari defensif menjadi ofensif untuk mendapat
kekuasaan. Dengan adanya pemberontakan daerah, kondisi politik menjadi tidak
stabil, perang dingin (cold war), ditambah lagi inflasi naik menjadi 134% tahun
1964. Belum lagi rivalitas antara PKI dan Tentara semakin kuat dan memanas.
Situasi semakin memanas, tanggal 30 September 1965
malam Letnan Kolonel Untung yang mendengar akan ada kudeta oleh Dewan Jendral
mencoba mendahuluinya dengan membuat kelompok dengan nama Gerakan 30 September.
Terjadilah penculikan terhadap Panglima Angkatan Darat Letjen. A. Yani, Brigjen
Panjaitan, Mayjen S. Parman, Brigjen Sutoyo, Mayjen Suprapto dan Lettu Tendean
serta Nasution tetapi ia dapat meloloskan diri.[3]
1 Oktober 1965 Soeharto mengambil alih komando atas angkatan bersenjata.
Kemudian Untung mengumumkan melalui radio bahwa Gerakan 30 Setember adalah
kelompok militer yang bertindak untuk melindungi presiden Soekarno. Kemudian
berdasarkan hipotesis Yoga Sugomo, Soeharto mengumumkan PKI sebagai pihak yang
harus bertanggung jawab. Senjata Soeharto adalah Super Semar. Ia mengeluarkan
Kepres untuk membubarkan dan menghabisi PKI beserta simpatisannya.
Dari ketiga peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa
PKI adalah organisasi yang sukses menjalankan strategi infiltrasi dimana setiap
kali dihancurkan dapat bangkit kembali dengan “bantuan” organisasi lain yang
sudah berdiri terlebih dahulu. Bahakan tidak hanya organisasi masyarakat yang
terkena “PKI efek” tapi angkatan bersenjatapun dapat disusupi dengan berbagai
cara. Sayangnya PKI adalah organisasi yang poorly organized, tidak seperti apa yang
didengung-dengungkan dan membuat rakyat serta pejabat ketakutan. Terbukti pada
saat terjadi pemberontakan pimpinannya selalu tidak ada di tempat, bukan
melarikan diri tetapi koordinasinya memang lemah. Jadi dalam pemberontakan
1927, Madiun Affair 1948 PKI memang menjadi sponsor tetapi saat Madiun Affair
hanya PKI Madiun dan Pati saja yang mendukung, yang lain tidak. Sedangkan dalam
penculikan dan pembunuhan para jendral tahun 1965, berdasarkan penelitian yang
ada dalangnya tidak tunggal melainkan lebih dari satu.
ARAH PANDANG PIMPINAN
PARTAI KOMUNIS INDONESIA PKI
Arah
pandang pimpinan PKI (Semaun)
Semaun merupakan anak didik dari Sneevliet, beliau
merupakan salah satu kader dari Komunisme juga berperan dalam menumbuhkan
gerakan Komunisme di Indonesia.Semaun adalah tokoh ynag berperan dalam Sarekat
Islam haluan Komunis, kiprahnya tidak hanya sebatas tokoh Sarekat Islam
berhaluan Komunis tapi juga sebagai aktivis buruh yang giat menggerakan massa
untuk melakukana pemogokan yang menyorong perekonomian Hindia Belanda pada saat
itu.
Semaun lahir di Curahmalang, kecamatan Sumobito,
termasuk dalam kawedanan Mojoagung, kabupaten Jombang, Jawa Timur sekitar tahun
1899. Ia merupakan anak Prawiroatmodjo, pegawai rendahan, tepatnya tukang batu,
di jawatan kereta api di Surabaya yang secara ekonomi menempatkannya
pada golongan masyarakat kurang mampu dan tereksploitasi. Karena mereka hanya
dijadikan tenaga kerja murah. Dalam stratifikasi masyarakat di Hindia Belanda
khususnya Jawa Timur, keluarga Semaun masuk dalam kalangan Islam abangan
yang dalam pergaulan sehari-hari termarginalisasi secara sosial.
Pada usia ke 14 tahun Semaun mulai memasuki dunia
organisasi yaitu Sarekat Islam yang berada di Surbaya,usia yang tergolong masih
sangat muda namun pikirannya sudah terbuka. setahun kemudia ia bertemu dengan
Sneevliet dan diajak masuk ke Indische Sociaal-Democratische
Vereeniging (ISDV), itu merupakan organisasi sosial demokrat Hindia
Belandaafdeeling yang berada di Surabaya yang didirikan Sneevliet. Tidak
hanya itu Ia juga bergabung di organisasi Vereeniging voor Spoor-en
Tramwegpersoneel (VSTP), serikat buruh kereta api dan
trem afdeeling Surabaya. tahun 1916 Semaun pindah ke Semarang,
karena disana dia diangkat sebagai pengurus VSTP yang digaji. Di Semarang,
ia kemudian menjadi redaktur surat kabar VSTP berbahasa Melayu dan
Sinar Djawa-Sinar Hindia, koran Sarekat Islam Semarang.
Bersama-sama rekannya yaitu Alimin dan Darsono,
Semaun mewujudkan cita-cita Sneevliet untuk memperbesar dan memperkuat gerakan
komunis di Indonesia. Pada 23 Mei 1920, Semaoen mengganti ISDV menjadi
Partai Komunis Hindia. Tujuh bulan kemudian, namanya diubah menjadi Partai
Komunis Indonesia dan Semaun menjabat sebagai ketua. PKI pada awalnya adalah
bagian dari Sarekat Islam, namun karena adanyaperbedaan pandangan yang terjadi
diantara anggota SI membuat organisasi ini pecah menjadi 2 yaitu Sarekat Islam
Putih yang berada di Yogyakarta, Sarekat Islam Merah yang bermarkas si
Semarang. SI merah ini yang kemudian bercabang menjadi PKI. Visi dari PKI ini
adalah tidak membiarkan adanya perbedaan-perbedaan nasib dalam hal pangkat dan
bangsa serta menentang segala bentuk kelas-kelas ataupun strata sosial manusia. PKI begitu giat dalam
mengkampanyekan semboyan “sama
rasa sama rata”.
Kesadaran nasional tertanam dalam diri Semaun
seiring dengan realitas yang ada di Indonesia, di mana rakyat kecil selalu
menjadi korban kaum penguasa dalam hal ini pemerintah dan kaum kapitalis yang
berkuasa. Sebagai wujud dari kepedulian Semaun ini, maka Semaun menulis
artikel-artikel yang berisi ajakan kepada tokoh pergerakan dan rakyat untuk
sama-sama memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dan juga kaum buruh serta
mengkritik berbagai kebijakan pemerintah kolonial yang berkaitan dengan masalah
perkebunan. Semaun juga aktif mengkoordinir berbagai aksi pemogokan terutama di
daerah Semarang dan sekitarnya.
Semaun adalah sosok yang giat dalam berkarya,
karyanya mencakup tentang hal hal sosial. Kebanyakan karyanya ditulis di dalam
surat kabar beraliran kiri. Dalam menulis karyanya Pemikiran Semaun dipengaruhi
oleh beberapa faktor, yakni oleh Sneevliet (Seorang tokuoh komunis dari
Belanda) dan agama Islam, walau sempat dalam karyanya ia memprotes pemikiran
pribumi yang terlalu percaya akan kegaiban yang akan mengatur dan menyelamatkan
mereka. Di antara karya-karya Semaun adalah Penuntun Kaum Buruh yang dibuat
untuk para anggota Partai Komunis Indonesia, Hikayat Kadiroen yang menceritakan
seorang priyayi Marxis yang sangat peduli kepada rakyatnya dan ikut bergerak
untuk memperjuangkan hak–hak rakyat kecil. Semaun juga menulis sebuah karangan
yang khusus ditujukan untuk pergerakan buruh. Judulnya Penoentoen Kaoem
Boeroeh, diterbitkan dan dicetak oleh Drukkerij VSTP. buku ini menjadi semacam
“Kitab Suci” bagi kaum buruh untuk mendirikan organisasi dan mengurus keuangan sendiri.[4]
Pada tahun 1923, VSTP merencanakan suatu aksi
yaitu demonstrasi besar-besaran, saat
aksi itu berlangsung dihentikan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan setelah
itu Semaun diasingkan ke Belanda. Semaun ditangkap dan diberangkatkan ke
Belanda pada tanggal 18 Agustus 1923. Setelah masa pengasingan Semaun kembali
lagi ke Indonesia, hubungannya dengan PKI telah terputus.
Arah
pandang pimpinan PKI (D.N Aidit)
Setelah peristiwa PKI di Madiun, PKI ini diidentikan
dengan D.N Aidit, soerang tokoh yang telah menghidupkan benang merah PKI pada
tahun 1950. Pasca peristiwa PKI Madiun Aidit menjadi tokoh dalam PKI dengan
jabatannya sebagai sekertaris jendral. Sejak Januari 1951 Aidit menjadi
pimpinan partai, dalam kepimpinan Aidit yang membawa PKI pada posisi keempat
dalam pemilu 1955 dengan 6,1 juta pemilih.
D.N Aidit lahir pada tanggal 30 Juli 1923 di
Belitung. Nama kecilnya adalah achmad Aidit namun setelah dewasa mengubah
namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit.Aidit mengawali karier politiknya dengan
bergabung dengan Persatuan Timur Pemuda, perkumpulan yang dimotori oleh Gerindo
yang dipimpin Amir Syarifudin. Setelah itu ia memutuskan untuk bekerja menjadi
pegawai majalah, disitulah ia bertemu dengan Susanti yang akhirnya menjadi
istrinya.
Di akhir tahun 1950 RI ditakuti oleh negara–negara
barat karena paham Komunisme tumbuh besar di Indonesia. PKI telah bangkit
kembali setelah peristiwa Madiun yang membuatnya surut. PKI menjelma menjadi
kekuatan politik , semua itu tidak dilepaskan dari peranna D.N Aidit sebagai
tokoh antagonis dalam sejarah Indonesia. kepemimpinan Sidit menjadikan PKI
menjadi partai komunis terbesar ketiga setelah RCC dan Uni Soviet.
Cara Aidit dalam membangun PKI cukup militan, Ia
membangun jaringan–jaringan partai hingga ke massa bawah. Aidit membentuk
berbagai organisasi–organisasi sayap yang beraffiliasi kepada PKI, dan
menempatkan kader–kadernya dalam berbagai organisasi profesi bahkan ditubuh
militer. Ia juga menggerakan kader PKI untuk menyusup ke dalam partai–partai
lain yang ada. Dengan ciri khasnya Flamboyan dan gaya kepemimpinannya yang
kharismatik ini membuat PKI mendapat simpati dari masyarakat Indonesia.
Gerakan politik Aidit dan Lobi–Lobi yang dilakukan
PKI berhasil membujuk Soekarno agar menempatkan kader PKI dijajaran pemerintahan.
Kampanye Nasakom yang dipaparkan rezim Soekarno merupakan bukti keberhasilan
Aidit dalam membujuk soekarno. Kampanye Nasakom tersebut memberi pengakuan
bahwa Nasional, Komunis, dan agama berada dalam posisi yang sama. Kampanye
Nasakom ini juga membuka jalan bagi Aidit untuk menempatkan PKI dalam
Pemerintahan.[5]
Saat kepemimpinan Aidit dalam PKI, kader kadernya
aktif dalam memprovokasikan masssa serta lawan politiknya dengan berbagai
gagasan yang terkadang menimbulkan kontroversi. Aidit pernah melontarkan sebuah
gagasan, bahwa pancasila sudah kurang efektif dalam melihat kondisi Indonesia
ke depan. Aidit mengusulkan pembentukan angkatan ke lima. Strategi yang
dilakukan yaitu dengan mempersenjatai buruh dan petani dengan bantuan
persenjataan dari RRC. Kampanye memberikan senjata kepada buruh dan tani tentu
saja merupakan tantangan bagi lawan politik PKI yang paling kuat, yaitu
angkatan darat. Jadi tidak mengherankan jika AD menolak ususlan tersebut.
Pada tahun 1965 meletuslah gerakan 30 September,
yang menculik lalu membunuh jendral Jendral AD. Korban korban itu diantaranya
adalah : A.H Nasution, A.Yani, S.Parman, Suprapto, MT.Haryono, Sutojo S, D.I
Pandjaitan. Setelah terjadinya peristiwa ini situasi politik Indonesia menjadi
kacau. Oarang orang saling tuduh menuduh. Ad menuduh PKI sebagai dalang dibalik
peristiwa tersebut sementara Aidit menyebutkan bahwa tragedi itu adalah murni
konflik internal yang ada dalam AD. pihak AD yang mengerahkan media masa
sehingga bisa mempublikasikan kepada publik bahwa gerakan itu adalah didalangi
oleh Aidit.
Arah
pandang pimpinan PKI (Muso)
Muso dikenal sebagai otak dibalik Peristiwa Madiun
pada tahun 1948. Ada juga yang menyebut Muso sebagai tokoh yang berperan dalam
pemberontakan PKI terhadap pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1926. Masa
muda Muso cukup aktif terutama dibidang organisasi, tak hanya satu organisasi
yang ia ikuti tapi banyak diantaranya: Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia,
Sarekat Rakyat, ISDV dan organisasi-organisasi perburuhan pada masa sebelum kemerdekaan
Indonesia. Lewat gerakannya yang dikenal radikal terhadap imperial dan
kolonial, gerakannya pun sampai ke Rusia yakni di Komunisme Internasional
(komintern) sebagai induk organisasi komunis dunia. Ia pun dekat dengan Stalin,
pemimpin gerakan komunis yang juga penguasa Rusia.
Muso dengan nama lengkapnya Muso Manowar. Musso
lahir dengan nama Munawar Musso pada 12 Agustus 1897 di Desa Jagung, Kecamatan
Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.[6]
Ayahnya Mas Martoredjo[7] pegawai
kantoran pada Bank di Kecamatan Wates, tak jauh dari rumah. Sedang ibunya
bekerja dirumah mengelola kebun Kelapa dan kebun Mangga. Sumber lain[8] menulis
bahwa bapaknya bernama Datar yang bekerja setiap hari, sehari penuh di sawah.
Ibunya bernama Khasanah yang kesehariannya membatik yang kemudian hasilnya
ditukar dengan bahan-bahan keperluan sehari-hari.
Pemikiran Muso dipengaruhi oleh Stalin yang
merupakan anggota dari Internasional Komunis di Moskwa. Dirumah Tjokroaminoto
inilah ia bertemu dengan Sneevliet, seorang Marxian dari Belanda yang kerap
berdiskusi dengan Tjokroaminoto dan para muridnya yang indekos disana.
Sneevliet juga yang mengkader Musso, Alimin, Haji Misbach, Darsono, Semaoen dan
Mas Marco Kartodikromo dan mendirikan Indische Sociaal-Democratische
Vereeniging (ISDV) organisasi ini berhaluan Marxisme. Sneevliet juga memasukkan
gagasan sosialis dalam tubuh Sarekat Islam hingga pada akhirnya Tjokro memecah
Sarekat Islam menjadi 2 kubu yaitu Sarekat Islam Merah dan Putih sebagai
disiplin partai, juga karena adanya dualisme keanggotaan antara Sarekat Islam
dan ISDV yang kemudian menjadi PKI.
Sneevliet jeli melihat Sarekat Islam sebagai
organisasi rakyat yang memiliki basis massa besar, itu sebabnya Sneevliet masuk
dan menanamkan pengaruhnya dengan membangun blok merah di tubuh Sarekat Islam,
apalagi Sneevliet adalah orang yang berani menyuarakan gagasan “Hindia Belanda Merdeka”
gagasan yang revolusioner untuk masa itu ketika Belanda kuat menancapkan
imperialisme.[9]
Muso
memiliki harapan besar terhadap perubahan Indonesia melalui jalan Revolusi.
Sejak tahun 1920an Muso aktif dalam gerakan Komunisme, bahkan ketika terjadinya
pemberontakan pada tahun 1926. Keaktifan Muso tidak hanya di dalam negeri saja
tapi ia juga ikut serta dalam gerakan di luarnegeri tepatnya di Moskow, ia mejadi
komite eksekutif komunis internasional. Setelah kepulangannya dari Moskow, Muso
memiliki konsep baru melalui pemikirannya setelah ia dapatkan inspirasi di
Moskow.
Konsep penawaran dan koreksi kritis terhadp
pemerintahan waktu itu, konsepsi paradigmatiknya yang kemudian dikenal dengan
“Djalan Baroe oentoek Repoeblik Indonesia” cukup laris lewat sosialisasinya
diberbagai daerah. Jalan baru kemudian distensil untuk diperbanyak oleh CC PKI
sebagai pedoman kaum kiri yang mayoritas menggantungkan gerakan populis kepada
kaum buruh dan tani. Setelah itu ia kembali lagi ke Moskow untuk menghindari
endusan intelejen kolonial Belanda, saat Indonesia merdeka pun Musso masih
diluar negeri.
Pada bulan Agustus 1948 Musso kembali ke Indonesia
dengan bekal doktrin garis keras yang dibenci Amerika karena bersifat
non-kooperatif. Musso menerapkan gagasannya dalam PKI yaitu “Jalan Baru”. Jalan
Baru yang akhirnya cukup diterima PKI akhirnya diimplementasikan dengan
meleburnya unsur-unsur kiri menjadi PKI. Musso pun menjadi pimpinan PKI. Dari
gagasan yang diusung Musso itulah yang membuat PKI giat dalam mengkritik
kebijakan pemerintah yang bersifat
kapitalis.
Sementara
itu diluar kisruh politik terjadi juga olemik ketentaraan, Pesindo dan
laskar-laskar kiri yang tidak puas atas kebijakan Hatta seakan mendapat
peringatan lewat penculikan dan pembunuhan terhadap anggotanya.Sementara itu
Muso masih keliling pulau Jawa dalam rangka rapat-rapat akbar demi
mensosialisikan gagasannya yakini Jalan Baru. Untuk memastikan keadaan di
Madiun, Jenderal Soedirman mengirim Letnan Kolonel Soeharto ke Madiun, ia pun
disambut Soemarsono selaku pimpinan Pesindo. Soeharto melihat keadaan Madiun
yang aman terkendali, namun Soemarsono tidak yakin bahwa Soeharto menyampaikan
pesan ke Soedirman bahwa Madiun aman, sehingga Pasukan pemerintah yang mengira
Madiun dalam keadaan darurat dan datang pasukan menyerang Pesindo.
Ketidakjelasan surat yang seharusnya disampaikan Soeharto kepada Jendral
Soedirman itu pun menambah spekulasi bahwa Madiun tidak aman, ditambah lagi
pidato Soemarsono yang diakhiri dengan kata “dari Madiun kita mulai
kemenangan”.
Soemarsono berdalih bahwa itu adalah pidato
pembelaan terhadap penculikan yang dilakukan oleh pasukan tak dikenal sebagai
provokasi[10] Pidato
Soekarno yang dinilai provokatif adalah bahwa para pengacau menyulitkan
jalannya pemerintahan, Musso mendirikan negara Soviet Madiun.[11]
Soekarno menilai Musso dan PKI melakukan tindakan radikal dan anarkhis, padahal
menurut Soemarsono mereka hanya membela diri dengan melucuti tentara yang
menculik dan menembak tentara dan laskar afiliasi darianggota PKI. Kata “basmi”
memang menuai kontroversi, setidaknya pasca peristiwa Madiun terjadi pembunuhan
bagi kader, simpatisan ataupun mereka yang dianggap PKI secara besar-besaran. Soekarno
mengambil kesimpulan bahwa PKI melakukan pemberontakan dengan melucuti senjata
tentara pemerintah, selanjutnya ada pembentukan negara Soviet Madiun.
Musso yang merasa dianggap sebagai pengacau, ia
tidak tinggal diam. Dia merasa tersudutkan setelah mengetahui diserang secara
terbuka oleh temannya sendiri. Melalui corong Radio Gelora Pemuda, Musso
membalas pidato Soekarno, Musso menyatakan bahwa Soekarno-Hatta hendak menjual
Indonesia kepada imperialis Amerika.
Musso berusaha menyerang Soekarno. Ia pun
mengungkapkan realita yang terjadi yang menurutnya hasil kerjasama Hata dan Tan
Malaka. Pembebasan Tan Malaka setelah ia dipenjara akibat dituduh turut andil
dalam peristiwa penculikan Perdana Menteri Sjahrir yang terjadi di Solo, 27
Juni dan peristiwa kudeta 3 Juli 1946 adalah upaya adu domba, PKI mencium
itu setelah tahu bahwa hubungan PKI dan Murba yang condong ke Tan Malaka tidak
baik. Mereka berkomitmen bahwa Tan dibebaskan dengan syarat agar menyerang PKI.
Tapi kemudian setelah PKI hancur dan Tan Malaka dan kelompoknya pun hilang,
diduga dibunuh oleh tentara pemerintah.
MOBILISASI MASSA OLEH
PKI
Pengikut komunisme di Indonesia pada masa awal kemerdekaan terdiri atas: Kelompok
partai ilegal yang didirikan oleh Musso
di Surabaya pada tahun 1935, kelompok Joyoboyo yang dipimpin Mr. Mohammad Joesoeph dan Mr. Suprapto yang mengikuti
garis Stalin, kelompok Amir Sjarifuddin, Njono, Oei Gee Hwat dan Widarta,
kelompok Nederland terdiri atas
anggota PKI bekas pengurus Perhimpunan
Indonesia (PI), mereka adalah AbdulMadjid Djojodiningrat, Setiadjid,
Maruto Darusman dan Suripno, serta kelompok Digul yang dipimpin oleh Sardjono,
AchmadSumadi, Harjono.
Di antara kelompok-kelompok ini pertama kali tampil
ke panggung politik adalah kelompok Amir Sjarifuddin. Mr. Amir Sjarifuddin
setelah keluar dari penjara Malang bulan September 1945, langsung pergi ke
Jakarta, karena ia telah diangkat sebagai Menteri Penerangan dalam kabinet
pertama RI (19 Agustus-14 November 1945). Kelompoknya segera melakukan
konsolidasi serta membagi tugas dalam pelbagai bidang. Bidang politik ditangani
oleh Mr. Amir Sjarifuddin karena ia
kurang tertarik pada bidang sosial dan ekonomi, bidang kepemudaan oleh Wikana,
bidang ketentaraan dan pertahanan oleh
Atmadji dan Djokosuyono.
Setelah proklamasi kemerdekaan,
organisasi-organisasi pemuda tumbuh laksana jamur di musim hujan. Pada tahun
1945, telah terbentuk lebih kurang 30 organisasi pemuda. Organisasi pemuda ini
biasa disebut dengan nama badan-badan perjuangan atau laskar. Di Jakarta lahir
beberapa badan perjuangan yang kemudian bersatu dalam Komite van Aksi yang
dipimpin oleh Sukarni, Chaerul Saleh, dan Maruto Nitimihardjo. Organisasi-organisasi pemuda
yang bernaung dalam Komite van Aksi antara lain Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat (BARA). Mr.
Amir Sjarifuddin juga muncul dalam kubu
organisasi pemuda. Ia berhasil mengkonsolidasikan sisa-sisa grupnya yang barada
di Surabaya membentuk organisasi
Angkatan Muda Indonesia (AMI) pada tanggal 20 September 1945, yang dipimpin
oleh Roeslan Abdulgani. Organisasi ini
sama sekali bukan organisasi yang berhaluan komunis. AMI berhasil
menyelenggarakan rapat raksasa di Stadion Tambaksari, Surabaya pada tanggal 21
September 1945. Dalam suasana awal revolusi itu kader-kader komunis dalam AMI mulai bergerak. Pada tanggal 6 November
1945 di Yogyakarta berlangsung pertemuan antar organisasi pemuda. Pertemuan itu
memutuskan waktu dan tempat kongres yaitu tanggal 10-11 November 1945 di
Yogyakarta. Kongres Pemuda dihadiri oleh 332 utusan dari 30 organisasi pemuda
seluruh Indonesia. Pimpinan Kongres
adalah Chaerul Saleh. Menteri Penerangan Mr. Amir Sjarifuddin mempergunakan kesempatan ini
untuk mempengaruhi pemuda. Dalam sambutannya pada pembukaan kongres, ia
menyatakan sebagai berikut: “Hai pemuda, jika kamu memegang bedil di tangan
kananmu haruslah kamu memegang palu di tangan kirimu, dan jika kamu memegang
pedang di tangan kananmu, peganglah arit di tangan kirimu”.
Selama Kongres Pemuda, organisasi-organisasi dari
kelompok sosialis dan komunis berhadapan dengan organisasi-organisasi pemuda
dan kelompok Tan Malaka. Masing-masing
kelompok berusaha merebut kepemimpinan pemuda, dengan menggeser atau
menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak revolusioner dan tidak tahu revolusi.2
Kelompok sosialis-komunis membentuk suatu wadah tunggal. Dengan menggunakan
kekuatan organisasi Pemuda Republik
Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Amir Sjarifuddin, mereka
melakukan gerakan anschluss (pencaplokan) terhadap beberapa organisasi pemuda
untuk difusikan dalam wadah baru yang
bernama Pemuda Sosialis Indonesia
(Pesindo).
Strategi pki terhadap kaum petani pada masa
kepemimpinan Aidit mulai dirumuskan dalam kongres nasional ke-V tahun 1954.
Program agraria PKI tersebut didasarkan pada tulisan Aidit dimajalah Bintang
Merah pada bulan Juli 1953 yang berjudul “Hari Depan Gerakan Buruh Tani
Indonesia”. dalam tulisan itu, Aidit dengan tegas mengkritik progam
“Nasionalisasi Tanah”[12]
yang menurutnya tidak sesuai dengan Revolusi Indonesia dan memisahkan kader
dengan masa kaum tani serta membuat kecurigaan dikalangan Tani.
Dengan pernyataan Aidit tersebut, kita dapat melihat
Bahwa PKI menyadari kekuatan politik yang mereka miliki belum terlalu kuat
untuk mendorong sebuah kebijakan yang mereka harapkan sehingga, yang mereka
angkatlah hanya sebuah semboyan dan semangat perjuangan partai untuk
mendapatkan simpati dari kaum tani. Namun aidit menyadari bahwa kesadaran kader
partai untuk bekerja dikalangan kaum petani masih belum optimal, hal tersebut
didasari oleh masih sedikitnya dari kalangan kaum tani serta belum adanya
anggota partaiyang benar-benar mengrti hubungan agraria dengan tuntukan
kehidupan peteni.
Oleh karena itu, pada tahun1953, Aidit menyerukan
kepada para kader partai untuk melakukan pekerjaan dikalangan kaum tani.[13]
Melihat realitas kekuatan politik yang belum signifikan,cara-cara yang
dilakukan PKI masih terbatas dengan melakukan propaganda terkait masalah tanah
nasib petani.selain itu, PKI juga menggunakan FPT ( Front Persatuan Tani ) yng
dibentuk pada 2 juli 1951 sebagai sayap gerakan partai komunis terhadap kaum
tani. Hal itu semakin bertambah besar pada akhir 1952 sebelum terjadi fusi
antara berbagai organisasi tani kedalam BTI yang sudah dikuasai kaum komunis.
Langkah yang dilakukan PKI dalam mencari dukungan
massa adalah dengan mengenali berbagai aspek kehidupan petani dalam hubungannya
dengan masalah Agraria. Dalam hal itu, PKI menjalankan salah satu progam utama,
yakni dengan mengirimkan kader-kader partai ke depan pedesaan. Mereka
mengadakan diskusi, konsolidasi serta meluaskan jaringan organisasi yang
berafiliasi kepada PKI sebagai kegiatan pokok partai.
Selain organisasi yang didasarkan kepada fungsi
organ-organ PKI, terdapat juga organisasi yang
didasarkan kepada tugas seorag atau kelompok. Petani di gerakkan melalui
organisasi pemuda, wanita, buruh (tani), nelayan, dan sebagainya. Organisasi
yang terbentuk adalah Barisan Tani Indonesia (BTI), Serikat Tani Indonesia
(SAKTI), dan Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI). Dibentuk
pula organisasi untuk pamong desa, yakni Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI)
yang semula merupakan organisasi non-komunis, tetapi sejak 1951 dikuasai PKI.
Segala usaha yang dibentuk untuk kepentingan petani di desa ini telah diorganisir oleh oleh Aidit sejak 1951
yang bertujuan agar PKI bisa memasuki berbagai kegiatan hidup di pedesaan dan
menjadikan petani sebagai kader militan untuk menarik dukungan yang luas.
TINDAKAN DARI
PEMERINTAHAN YANG BERKUASA
Pengertian Komunis di Indonesia pada masa
pemerintahan Kolonial Belanda yaitu ditekankan pada menentang pemerintahan
Belanda dengan yang ikut andil dalam perang Sabil. Dalam mendapatkan dukungan
dari rakyat tokoh PKI yaitu Musso dan Alimin melakukan strategi dengan menghilangkan
kata Komunisme , mereka lebih mengedepankan dengan kata persamaan Perjuangan
antara PKI dan Islam. Hal ini yang membuat para ulama Basnten tidak menentang
kedatangan PKI. Dengan meningkatnya aktivitas PKI di Banten bulan Juli–September
1926 pemerintah Hindia Belanda melakukan Penangkapan terhadap beberapa pemimpin
PKI di Banten. Hal ini yang menyebabkan Pki berada di bawah tangan ulama dan
Jawara.
Golongan inilah yang kemudian melancarkan aksi
pemberontakan pada bulan November 1926. Target utama dari pemberontakan ini
adalah kaum priyayi yang dianggap mereka yang mencemari kota Banten. Dalam
pemberontakan ini PKI menyerbu pelabuhan pada tengah malam , setelah kejadian
ini pemerintah Kolonial Belanda melakukan penangkapan diberbagai tempat di Banten.
sampai dengan bulan Desember 1926 pemerintahan kolonial Belanda masih melakukan
pencarian terhadap antek antek dalam pemberontakan. Para pemberontak yang telah
ditemukan dan ditangkap kemudian diasingkan, dipenjara, atau dihukum mati. 4
orang dihukum mati, 9 orang divonis hukuman seumur hidup dan 99 orang
diasingkan ke Boven Ghazali, termasuk para ulama Banten, seperti Tu Bagus K.H
achmad Chatib,Tubagus Hadi, Puradi Sastra (kakak dari Sukaesih), Alirachman,
dan Tubagus Hilman.[14]
Tidak hanya di Jawa PKI melakukan
aksi pemberontakannya. Di Sumatera pun ada gerakan dari PKI . Paham Komunisme
di daerah Sumatera yang dimotori oleh Haji Datuk Batuah yang diperkirakan tahun
1923. Haji Datuk Batuah mengajarkan paham komunisnya melalui kaum pelajar
pelajar dan guru guru muda Sumatera Thawalib Padang panjang, ada tahun 1920-an,
Haji Datuk Batuah ditugasi oleh Haji Rasul untuk meninjau keadaan sekolah
Thawalib di Aceh. Namun, siapa sangka, di perjalanan inilah Ia bertemu dengan
Natar Zainuddin, seorang propagandis serikat buruh kereta api (VSTP).[15]
Datuk Batuah dan Natar Zainuddin langsung berkawan
akrab. Pada tahun 1923, keduanya berangkat ke Jawa. Entah sengaja atau tidak,
keberangkatan mereka bertepatan dengan Kongres Partai Komunis Indonesia
(PKI)/Sarekat Rakyat (SR) di Bandung, Jawa Barat.Datuk Batuah dan Natar
Zainuddin jadi peserta di kongres itu. Saat itu, seorang Haji dari Surakarta,
yaitu Haji Misbach. Namun, begitu Misbach masuk ke inti pidatonya, Datuk Batuah
langsung terperangah. Menurut Misbach, ada kesesuaian antara ajaran Al-Quran
dan Komunisme. Antara lain, Al-Quran mengajarkan bahwa setiap muslim harus
mengakui hak azasi manusia. Tetapi hal itu juga menjadi prinsip dalam program
komunis.[16]
Selain itu, kata Misbach, Tuhan memerintahkan untuk
melawan segala bentuk penghisapan dan penindasan. Hal itu juga menjadi jiwanya
kaum komunis. Lebih penting lagi, komunisme tidak mentolerir diskriminasi
pangkat dan ras. Ajaran Karl Marx ini juga mengutuk klas-klas di dalam
masyarakat. Slogannya: Sama rasa, Sama rata! “Siapa yang tidak bisa
menerima prinsip-prinsip komunisme berarti dia belum benar-benar muslim,” kata
Misbach di akhir pidatonya.
Pidato Misbach sangat membekas dalam pikiran Datuk
Batuah. Begitu pulang ke Sumatera Barat, ia segera menyebarkan pandangan “Islam
Komunis” ala Misbach itu kepada murid-muridnya di Perguruan Thawalib dan
melalui koran “Pemandangan Islam”.
Sementara Natar Zainuddin, yang kembali ke Sumatera
Barat pada Mei 1923, segera menyebarkan gagasannya melalui koran “Djago-Djago”.
Dua koran ini pula yang menjadi terompet perjuangan menentang kolonialisme di
Sumatera Barat. Pada tanggal 20 November 1923, berdirilah PKI seksi Padang
Panjang dengan susunan pengurus: Haji Dt. Batuah (Ketua), Djamaluddin Tamim
(sekretaris dan bendahara), Natar Zainuddin (anggota), dan Dt. Machudum Sati
(anggota).[17]
Sejak itu, Datuk Batuah menjelma menjadi
“propagandis komunis”. Rakyat banyak menyebutnya “ilmu kuminih”. Banyak
pedagang terseret dalam propaganda “Islam Komunis”. Maklum, Islam mengharamkan
praktek “Riba” dan melarang umatnya menumpuk harta. Ini selaras dengan
propaganda Marxisme menentang kapitalisme. Haji Datuk Batuah
menikah dengan Saadiah. Hasil perkawinannya dikaruniahi tiga anak. Salah seorang
anaknya diberinama: Lenin. Lalu, Datuk Batuah menikah lagi dengan seorang
perempuan bernama Zainab. Ia dikaruniai seorang putri bernama Kartini.
Sebagai seorang komunis, Haji Datuk Batuah tetap
taat pada agamanya. Audrey Kahim mengutip pernyataan Buya Hamka tentang Haji
Datuk Batuah: “Rupanya dia menjadi pengikut setia komunisme hanya untuk hal-hal
yang menyangkut (ajaran) ekonomi, tidak dalam hal-hal materialisme historisnya.
Jadi, dia komunis tulen yang masih memeluk agama Islam. Konon kabarnya,
orang-orang komunis yang anti-agama harus hormat kepadanya. Sebab dia tidak
keberatan bersikap keras terhadap orang-orang yang mencela agamanya.”Propaganda
“Islam Komunis” sangat membumi. Rakyat pun berbondong-bondong menjadi anggoat
PKI. PKI Padang Panjang punya pusat propaganda bernama: International Debating
Club (IDC). Namun, rupanya, Belanda sangat khawatir dengan hal itu. Maklum, PKI
adalah organisasi paling radikal dan paling keras menentang kolonialisme
Belanda.
Akhirnya, baru 2 bulan beraktivitas di Padang
Panjang, Belanda menggeledah IDC. Itu terjadi tanggal 11 November 1923.
Saat itu, aktivis IDC sedang melipat-lipat koran Djago-Djago! Tiba-tiba datang
Polisi bersenjata lengkap menggeledah tempat itu.Natar Zainuddin dan Datuk
Batuah ditangkap. Sehari kemudian, para aktivis PKI Padang Panjang dan anggota
Redaksi Djago-Djago juga mulai ditangkapi oleh Belanda. Sebulan kemudian,
Djamaluddin Tamin juga ditangkap.
Datuk Batuah dan Natar Zaimuddin dibuang ke Timor
(NTT). Natar Zainuddin dibuang ke Kafannanoe (Kefamenanu), sedangkan Datuk
Batuah dibuang ke Kalabai (Kalabahi, Alor). Namun, meski di pembuangan, Datuk
Batuah tetap aktif berjuang.Bersama dengan Christian Pandie, aktivis
Timor, mendirikan organisasi bernama Partai Serikat Timor. Tak lama
kemudian, partai ini berganti nama menjadi Partai Serikat Rakyat. Azasnya
tetap: Komunisme! Sayang, ketika meletus pemberontakan PKI tahun 1926, aktivis
Partai Sarekat Rakyat turut ditumpas Belanda. Pada tahun 1927, Datuk
Batuah dan Natar Zainuddin dipindahkan ke Boven Digul, Papua. Tidak banyak
dokumentasi terkait kehidupan Datuk Batuah dan Natar selama di Digul. Begitu
Jepang merengsek masuk Indonesia, Datuk Batuah dipindahkan New South Wales,
Australia.
Konon kabarnya, Datuk Batuah dan istrinya, Saadiah,
sempat kembali ke Indonesia dan tinggal di Solo, Jawa Tengah. Dalam buku Soe
Hok Gie, Orang-Orang Di Persimpangan Kiri Jalan, disebutkan bahwa Datuk Batuah
masuk daftar anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Ia mewakili Solo
bersama DN Aidit dan Alimin.Tahun 1948, Ia kembali ke kampung halamannya: Koto
Laweh, Padang Panjang. Di sana
ia tetap berpropaganda komunisme. Datuk Batuah meninggal dunia tahun 1949.[18]
Memperkuat propaganda di kalangan buruh-buruh tani
yang bekerja di perkebunan-perkebunan. Tetapi gelagat akan terjadinya
pemberontakan di Sumatera Barat, terlebih dulu tercium Pemerintah kolonial
Belanda. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda segera bertindak
melakukan penangkapan-penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin PKI Sumatera
Barat. Berturut-turut Said Ali, Idrus, Sarun, Yusup Gelar Radjo Kacik, Datuk
Bagindo Ratu dan Haji Baharuddin pada akhir tahun 1926, kemudian ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan
hendak memberontak.
Baru-baru ini {1994} muncul perdebatan yang memanas
mengenai keterlibatan Soekarno dalam perdebatan kudeta yang dikenal sebagai
G3OS. Keterlibatan ini semestinya tidak dikaburkandengan kecurigan atau praduga
mengenai keterlibatan Soekarno dalam percobaan kudeta tersebut. Praduga yang
muncul diperkuat dengan kebijaksanaanya pro PKI setelah kudeta ini terjadi. Hal
ini bisa juga ditafsirkan bahwa Soekarno mendukung gerakan itu.
Pemimpin Kudeta Letkol Untung, Komandan pengawal
istana, mengambil alih kekuasaan presiden dan pemimpin besar Revolusi, gelar
Soekarno pada waktu itu. Kudeta itu menyatakan bahwa cabinet dibubarkan dan
dibentuklah Dewan revolusi. Kudeta itu bagaimanapun, diperlukan untuk
menyelamatkan revolusi dan pemimpin besar Revolusi dari dewan Jendral yang
merencanakan sebuah revolusi tandingan.Meskipun G3OS adalah kudeta untuk
menjatuhkan pemerintahan Soekarno dengan tindakannya mengambil alih kekuasaan,
kecurigaan publik langsung mengarah pada Soekarnokarena selama berbulan-bulan
terdapat ketegangan dan konflik antara istana dan pemimpin AD.[19]
Hingga kini tidak ada bukti bahwa Soekarno
mengatahui atau terlibat dalam G3OS. Hal ini benar-benar tak terpikirkan bahwa
seorang presiden akan mengadakan kudeta terhadapdirinya sendiri, sebagaimana
yang di maksud atas keterllibatannya dalam G3OS. Tindakan Soekarno untuk
melindungi komandotertinggi AU dan pemimpin PKI dari tuduhan terlibat G3OS
dijadikan bukti keterlibatan
Soekarno dalam gerakan tersebut. Dan tentusaja mereka, kalau tidak terlibat,
paling tidak mengetahui atau mendukung kudeta itu. Sejak 1962 Soekarno memiliki
gagasan perjuangan bangsa Indonesia, yang terdiri dari tiga kekuatan politik
saat itu: Nasionalis, Agama dan Komunis, dalam rangka melawan Kolonialisme.[20]
BAGAIMANA PKI BERTAHAN
DAN BERKEMBANG
Salah satu sejarah yang akan selalu dikenang oleh
masyarakat Indonesia adalah Sejarah Komunisme di Indonesia. Josephus Franciscus
Marie Sneevlit, seorang Propagandhis ahli asal Belanda mendirikan suatu
kelompok yang terdiri 60 orang sosial demokrat bernama Indische
Sosial-Democratische Vereneging (ISDV) pada 9 Mei 1914 di Surabaya.[21] ISDV
merupakan organisasi yang menjadi cikal bakal perkembangan Komunis di
Indonesia. Pada bulan Mei 1920, organisasi ini berganti nama menjadi
Perserikatan komunis di Hindia dan pada 1924 namanya berganti lagi menjadi
Partai Komunis Indonesia (PKI).[22]
Sebagai organisasi yang berhaluan kiri, banyak
tindakan dari ISDV hingga PKI yang menentang kebijakan pemerintah
Hindia-Belanda seperti kekacauan-kekacauan pedesaan di Surakarta yang dipimpin
oleh Haji Misbach tahun 1919, pemogokan sarekat buruh pegadaian yang dipimpin Abdul
Muis tahun 1922, pemberontakan tahun 1925 dan pemberontakan di Batavia, Banten
serta Priangan pada 1926.[23] Setelah
pemberontakan yang terjadi di Jawa mampu ditumpas oleh pemerintah
Hindia-Belanda saat itu, meletus pemberontakan di Sumatera pada 1 Januari 1927,
meski pertempuran disini lebih sulit namun pemberontakan mampu dipadamkan 4
Januari1927.[24]
Perkembangan
PKI yang begitu mencengangkan pada 1920-an disebabkan karena pada
kenyataannya partai itu tidak menolak tradisi islam indonesia. Meski demikian,
partai ini sangat perlahan dalam perkembangannya di wilayah yang terkenal basis
Islam ortodoksnya dan sekaligus sebagai wilayah yang sering melancarkan
pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Pada bulan maret 1925, seorang
pensiunan Residen Belanda menulis “Rakyat Banten sangat religius dan
konservatif, sehingga komunisme tidak akan pernah mendapatkan lahannya untuk
dapat berkembang di sini”. Alasan tadi tidak sulit untuk diterka mengapa bisa
demikian. Perkembangan sosial ekonomi Jawa selama abad ke 19 nyaris tidak
menyentuh Banten, sehingga menjadikan wilayah ini terisolasi dan tidak menerima
hal-hal yang berbau luar. Seiring dengan kuatnya ciri khas dan tradisi
daerahnya, keadaan tadi menyebabkan sulit sekali untuk berkembangnya gerakan
sosial politik baru.[25]
Dapat diamati bahwa di mana negara bangsa tidak
mampu mengontrol atau mengintegrasikan daerah-daerah periperal, maka munculah
ruang-ruang kosong bagi politik kaum menengah atau pedagang perantara yang
dapat menjembatani jurang komunikasi yang menganga dan acapkali justru dapat
mengeksploitasu pemerintah dengan mengambil posisinya di hadapan kaum tani.
Kaum elite agama bersama dengan jawara mengambil kesempatan tersebut dalam
beberapa hal. Pada dasarnya keberadaan mereka bukanlah sebagai perlawanan terhadap
segala perkembangan yang terjadi.seperti munculnya gerakan-gerakan politik
sekuler semacam partai komunis.
Proses pengembangan pada perubahan sosial menjadi
proses yang penting, kaum petani di wilayah banten misalnya, mulai menyebar ke
luar batas-batas pedesaan sebagai pekerja, yaitu di Batavia dan Sumatra. Meski
demikian proses perkembangan itu tetap saja tidak seimbang. Sebagai misal, kita
mengetahui bahwa antara pemimpin gerakan komunis Banten yang diasingkan ke
Boven dan digul pasca tahun 1927 kebanyakan dari kalangan petani yang sama
sekali tidak pernah keluar dari desa mereka. Pada pemberontakan 1926 di Banten,
sebuah kelompok sosial-politik yang pada pemeberontakan banten pertama yaitu
tahun 1888 mereka tidak ikut serta, itu justru sebaliknya mereka ikut serta
dalam pemberontakan banten tahun 1928, pelaku sosial-politik yang terdiri dari
kaum pekerja atau semi intelektual seperti pegawai, guru sekolah desa,
penjahit, tukang cetak dan profesi pertukangan lainnya. Mereka rata-rata
mempunyai pengalaman hidup diluar Banten.umumnya golongan ini memperoleh
pendidikan formal di Batavia dan dari merekalah transmisi yang signifikan
antara PKI, sebagai gerakan politik nasional dan para ulama atau jawara Banten
Terjalin[26]
jika evolusi sosial dan politik di Banten tidak melulu dipandang sebagai
“Tradisi Kecil” yang berhadapan dengan “Tradisi Besar”, maka hal yang patut
dicatat bahwa elemen-elemen masyarakat tidak merespon kekuatan-kekuatan baru
itu ternyata membuat mereka terisolasi dan secara gradual mengalami peruntuhan
prestise dari posisi awal mereka.
Pertemuan Tradisi kecil dan Tradisi Besar terjadi
dalam dua tataran, pertama dalam gerakan politik baru semacam SI dan PKI yang
sedang mencari dukungan masyarakat lokal. Kedua derajat efektifitas aparat negara
yang mulai mendapat resistensi keras dari masyarakat lokal. Di saat yang sama
kaum tani menjadi lebih terbuka terhadap lingkungan baru yang sekaligus
membingungkan itu, yang mana mereka harus menghadapi gelombang individualisasi
pasar kapitalis. Mereka juga berhadapan dengan konsolidasi birokrasi negara
kolonial yang terkesan lambat. Perubahan tadi yang begitu nyata membuat PKI
berkembang dan gerakan ini nyaris menyamai kuasa pemerintah kolonial.
Semua pemberontakan yang dilakukan PKI mampu
digagalkan oleh pemerintah Hindia-Belanda hingga akhirnya mereka lenyap dari
peredaran politik Indonesia masa itu. Sekitar 13.000 orang ditangkap, beberapa
orang ditembak. Sekitar 4500 orang dijebloskan ke dalam penjara dan 1.308 orang
dikirim ke kamp penjara yang terkenal mengerikan di Boven Digul, Papua, yang
khusus dibangun pada 1927 untuk mengurung mereka.[27]
Setelah 20 tahun lebih menghilang, pada tanggal 18
September 1948 di Madiun oleh tokoh-tokoh PKI diproklamasikan berdirinya
Republik Sovyet Indonesia maka pecahlah pemberontakan PKI di Madiun.[28] Suara
Merdeka pada tanggal 2 Oktober 1948 yang dikutip Kartodirdjo dkk.
Menyebutkan: Dengan
pecahnya pemberontakan PKI di Madiun, pemerintah segera mengambil
tindakan–tindakan untuk menumpasnya. Dengan gerakan operasi Militer 1 yang
dilancarkan oleh Angkatan Perang, maka pada tanggal 30 September 1948 jam 16.15
kota Madiun berhasil direbut kembali.[29]
Keberhasilan menggagalkan pemberontakan PKI yang
dilakukan oleh pemerintah bukan berarti menghentikan eksistensi dari partai yang
berhaluan komunis tersebut. Pemimpin-pemimpin PKI yang tidak tertangkap sebelum
19 Desember 1948 tetap bebas, bahkan sesudah KMB mereka bebas membangun kembali
partainya.[30]
Pimpinan baru PKI melaksanakan strategi perjuangan baru yaitu Front Persatuan Nasional,
dengan konsekuensi PKI harus menerima kerjasama dengan partai-partai lain salah
satunya PNI yang dulunya anti PKI. Selain strategi Front Persatuan Nasional,
PKI juga membentuk organisasi massa yang secara resmi belum bercorak komunis
namun secara resmi sudah berada di bawah kendali PKI, seperti Sentral
Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Barisan Tani Indonesia (BTI),
Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Pemuda Rakyat (PR), dan Gerakan Wanita
Indonesia (Gerwani).[31]
Perkembangan PKI begitu pesat, semua itu dapat
dilihat dari hasil pemilu tahun 1955. PKI mampu meraup 6.176.914 suara dan
mendapat 39 kursi dari 257 kursi di DPR.[32] Hasil
perolehan suara PKI ini sangat mengejutkan karena setelah 20 tahun menghilang
partai ini mampu berdiri sejajar dengan partai-partai besar seperti PNI,
Masyumi, dan NU hanya dalam kurun waktu 7 tahun. Hasil pemilu 1955 menunjukan
banyaknya dukungan rakyat terhadap PKI sehingga Sukarno sendiri kini lebih
senang dengan PKI daripada PNI.[33]
Kedekatan Sukarno dengan PKI mempengaruhi kebijakan
dalam memimpin Indonesia. Salah satu buktinya adalah muncul doktrin Nasakom
(Nasionalisme, Sosial, dan Komunisme). Doktrin tersebut meyakinkan bahwa
Sukarno mulai berpindah aliran ke Komunis sehingga banyak yang mulai menjauh
dan menentangnya. Angkatan Darat merupakan penentang kedekatan Sukarno dengan
PKI yang paling menonjol. Puncaknya terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap
5 perwira Angkatan Darat yang anti Komunis di daerah Lubang Buaya. Peristiwa
tersebut dikenal G 30S/PKI. Sehingga mulai muncul kebencian terhadap PKI dan
itu awal keruntuhan partai komunis tersebut.
Akhirnya pada 22 Februari 1967 MPRS mengeluarkan TAP
XXXIII/MPRS/1967 yang intinya adalah mencabut kekuasaan Sukarno, pelarangan
Sukarno mengikuti pemilu berikutnya, dan menetapkan Suharto menjadi Presiden. Disusul dengan di
keluarkannya TAP XLI/MPRS/68 yang salah satu isinya, “mengembalikan keamanan
dan ketertiban masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G 30S/PKI, menindas
setiap penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD ‘45”.[34] hal
itu menandakan berakhirnya kiprah PKI di Indonesia.
OPERASI MILITER
TERHADAP PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI)
1.
PENUMPASAN G3OS/PKI
Operasi penumpasan G3OS/PKI yang dilancarkan pada
tanggal 1 Oktober 1965 diusahakan sedapat mungkin tidak menimbulkan bentrokan
senjata. Langkah yang pertama kali dilakukan adalah menetralisasi pasukan yang
berada di sekitar Medan Merdeka yang dimanfaatkan oleh pelaku Gerakan 30
September. Pasukan tersebut berasal dari anggota pasukan Batalyon 503/Brawijaya
dan anggota pasukan Batalyon 545/Diponegoro. Anggota pasukan Batalyon
503/Brawijaya berhasil disadarkan dari keterlibatan Gerakan 30 September
tersebut dan kemudian mereka ditarik ke Markas Kostrad di Medan Merdeka Timur.
Sedangkan anggota pasukan Batalyon 545 / Diponegoro berhasil ditarik mundur
sekitar pukul 17.00 WIB oleh pihak Gerakan 30 September ke Lapangan Udara Halim
Perdana Kusuma.
Operasi militer tentang penumpasan Gerakan 30
September mulai dilakukan sore hari, tanggal 1 Oktober 1965 pukul 19.15 WIB.
Sementara itu, pasukan RPKAD berhasil menduduki kembali gedung RRI Pusat,
gedung telekomunikasi dan mengamankan seluruh wilayah Medan Merdeka tanpa
terjadi bentrokan bersenjata atau pertumpahan darah. Juga pasukan Batalyon 238
Kujang/Siliwangi berhasil menguasai Lapangan Banteng dan mengamankan Markas
Kodam V/Jaya dan sekitarnya. Batalyon I Kavaleri berhasil mengamankan BNI Unit I
dan percetakan uang negara di daerah Kebayoran. Dengan demikian, dalam
waktu yang sangat singkat, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1965 itu juga kota
Jakarta telah berhasil dikuasai kembali oleh ABRI dan kekuatan G3OS/PKI yang
memberontak telah berhasil dilumpuhkan.
Untuk menentramkan kegelisahan masyarakat dan
menyadarkan pasukan yang terlibat dalam G3OS/PKI, maka dilakukanlah berbagai
bentuk upaya. Di antaranya melalui siaran RRI pada pukul 20.00 WIB, Mayor
Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat mengumumkan adanya
usaha perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh mereka yang menamakan dirinya
“Gerakan 30 September 1965” serta penculikan terhadap enam perwira tinggi
Angkatan Darat Sementara itu Presiden dan Menko Hankam/KASAB dalam keadaan aman
dan sehat.
Dinyatakan pula bahwa di antara Angkatan Darat
Angkatan Laut dan Kepolisian telah terjadi saling pengertian untuk bekerja sama
menumpas G3OS/PKI. Mayjen Soeharto juga menganjurkan kepada rakvat Indonesia
agar tetap tenang dan waspada. Setelah berhasil diketahui bahwa basis
utama dari G3OS/PKI berada di sekitar lapangan udara Halim Perdana Kusuma. maka
Iangkah berikutnya adalah berupaya membebaskan pangkalan tersebut dan tangan
G3OS/PKI. Presiden Soekarno dihimbau untuk meninggalkan daerah Halim Perdana
Kusuma. Hal ini dimaksudkan. untuk menjaga keselamatannya apabila terjadi
bentrokan fisik antara pasukan TNI dengan pasukan pendukung G3OS/PKI yang
bersembunyi di sekitar pangkalan udara Halim Perdana Kusuma.
Kemudian Presiden Soekarno meninggalkan halim
Perdana Kusuma menuju Istana Bogor. Sedangan pasukan RPKAD yang dibantu oleh
pasukan Batalyon 238 Kujang/Siliwangi dan Batalyon 1 Kavaleri diperintahkan
bergerak menuju sasaran. Juga didatangkan bantuan kekuatan pasukan sebanyak
tiga kompi tempur Kavaleri pengintai yang langsung dipimpin oleh Komandan
Kesejahteraan Kavaleri (Dansenkav) Kolonel Subiantoro. Mereka tiba di Cijantung
dan langsung diikutsertakan dalam gerakan untuk menutup jalan simpang tiga
Cililitan, Kramat Jati dan simpang tiga Lanuma Halim Lubang Buaya tanpa menemui
kesulitan. Pada pukul 06.10 WIB tanggal 2 Oktober 1965 daerah pangkalan udara
Halim Perdana Kusuma sudah berhasil dikuasai, walaupun sempat mendapat
perlawanan kecil dan timbul kontak senjata. Kontak senjata juga terjadi pada
saat dilakukan gerakan pembersihan yang dilanjutkan hingga ke kampung-kampung
di sekitar wilayah lubang Buaya. Karena di daerah-daerah itu sebelumnya
disinyalir dijadikan sebagai tempat latihan kemiliteran Pemuda Rakyat dan
Gerwani.
Dalam gerakan pembersihan ke kampung-kampung di
sekitar Lubang Buava, Ajun Brigadir Polisi (Abriptu/Kopral Satu) Sukitman yang
sempat ditawan oleh regu penculik Brigjen Dl Pandjaitan berhasil meloloskan
diri. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 1965 berhasil menemukan jenazah para
perwira tinggi Angkatan Darat yang dikuburkan dalam sumur tua. Pengangkatan
jenazah baru berhasil dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1965 oleh anggota
RPKAD dan KKOAL (marinir). Seluruh jenazah dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan
Darat (sekarang RSPAD Gatot Subroto) untuk dibersihkan dan kemudian
disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat.
Keesokan harinya bertepatan dengan Hari Ulang Tahun
ABRI tanggal 5 Oktober 1965, jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat itu
dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka dianugerahi gelar Pahlawan
Revolusi, serta diberi kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, anumerta.
Ketika berada di Halim Perdana Kusuma pada tanggal 1 Oktober 1965, Presiden
Soekarno mengeluarkan perintah yang ditujukan kepada seluruh jajaran Angkatan
Bersenjata. Presiden Soekarno meminta untuk mempertinggi kesiapsiagaan dan
untuk tetap di pos masing-masing serta hanya bergerak jika ada perintah.
Seluruh rakyat agar tetap tenang dan meningkatkan
kewaspadaan serta memelihara persatuan dan kesatuan nasional. Selain itu,
diumumkan bahwa pimpinan Angkatan Darat untuk sementara waktu dipegang oleh
Presiden/Panglima Tertinggi ABRI dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam
Angkatan Darat ditunjuk untuk sementara Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro,
Asisten II Men/Pangad. Perintah itu tidak segera diketahui oleh anggota ABRI
yang berada di luar Halim. Oleh karena itu, pada hari yang sama, sesuai dengan
tata cara yang berlaku, Mayor Jenderal Soeharto menyatakan untuk sementara memegang
pimpinan Angkatan Darat.
2. PEMULIHAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN
Untuk menyelesaikan masalah pemulihan keamanan dan
ketertiban, pada tanggal 2 Oktober 1965 Presiden Soekarno memanggil semua
panglima dan seluruh angkatan ke Istana Bogor. Dalam pertemuan itu diputuskan
bahwa pimpinan Angkatan Darat Iangsung berada di tangan presiden. Untuk
menyelesaikan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat ditetapkan dan ditunjuk
Mayor Jenderal Pranoto, dan Mayor Jenderal Soeharto diberi tugas untuk
pemulihan keamanan dan ketertiban yang terkait dengan G3OS/PKI.
Keputusan itu diumumkan melalui RRI Pusat pukul
01.30, pada tanggal 3 Oktober 1965. Hal ini merupakan awal eksistensi Komando
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Berdasarkan perintah tersebut,
siang harinya Mayor Jenderal Soeharto melalui RRI mengumumkan pengangkatan
dirinya selaku pelaksana pemulihan keamanan dan ketertiban yang akan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kebijakan Presiden Soekarno mengenai
penyelesaian G3OS/PKI dinyatakan dalam sidang paripurna Kabmet Dwikora tanggal
6 Oktober 1965 di Istana Bogor sebagai berikut: “Presiden/Panglima
Tertinggi ABRJ/Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno menandaskan bahwa ia
mengutuk pembunuhan buas yang dilakukan oleh petualang kontrarevolusi yang
menamakan dirinya dengan Gerakan 30 September 1965. Presiden juga tidak
membenarkan pembentukan apa yang dinamakan Dewan Revolusi. Hanya saja bisa
mendemisionerkan kabinet, bukan orang lain.”
Dalam rangka penyelesaian masalah G3OS / PKI
digariskan beberapa kebijakan, di antaranya aspek politik diselesaikan oleh
presiden, aspek militer administratif diserahkan kepada Mayor Jenderal Pranoto,
serta penyelesaian aspek militer teknis, masalah keamanan dan ketertiban
diserahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto. Setelah keluar pernyataan presiden
yang mengutuk G3OS/PKI dan diduga PKI yang mendalangi atau berada di belakang
gerakan tersebut, maka kemarahan dan kebencian rakyat terhadap PKI semakin
meningkat. Antara lain dengan dibakamya gedung Kantor Pusat PKI di Jalan Kramat
Raya. Rumah tokoh-tokoh PKI dan kantornya menjadi sasaran kemarahan rakyat.
Aksi corat-coret menuntut pimpinan PKI diadili dan demostrasi menuntut
pembubaran PKI dipelopori oleh mahasiswa, pelajar dan organisasi massa (ormas)
yang setia kepada Pancasila.
Sementara itu, gerakan operasi pembersihan terhadap
sisa-sisa G3OS/PKI terus ditingkatkan. Koloriel A. Latief, komandan yang telah
dipecat dan Brigade Infantri/Kodam Jaya ditangkap tanggal 11 Oktober 1965 di
Tegal dalam perjalanan melarikan diri ke Jawa Tengah. Walaupun peranan PKI
makin kuat terungkap sebagai dalang peristiwa G3OS/PKI, dan demonstrasi yang
menuntut pembubaran PKI semakin memuncak, namun Presiden Soekarno belum
bertindak Presiden Soekarno belum mengambil keputusan dan belum juga bertindak
mengambil langkah-langkah ke arah penyelesaian politik dan masalah G3OS/PKI
itu, sebagaimana yang telah dijanjikannva.
D.N. Aidit dalam pelariannya pada tanggal 6 Oktober
1965 dan Blitar mengirim surat kepada presiden. D.N. Aidit mengusulkan supaya
melarang adanva pernyataan-pemyataan yang sifatnya mengutuk G3OS/PKI, serta
melarang adanya saling menuduh atau saling menyalahkan. Dengan demikian
diharapkan amarah rakyat kepada PKI semakin mereda. Pernyataan ternyata tidak
membuat surut rakyat Indonesia untuk menuntut pembubaran PKI beserta organisasi
massanya. Komando Daerah Militer (Kodam juga turut membekukan PKI beserta
organisasi massanya (ormasnya).
3.
PENUMPASAN G3OS/PKI DI JAWA TENGAH DAN YOGYAKARTA
Ketika meletus G3OS/PKI, daerah yang paling gawat
keadaannya adalah di Jakarta dan Jawa Tengah. Di kedua daerah itu pihak
G3OS/PKI mempergunakan kekuatan senjata, sedangkan di daerah lainnya secara
umum kaum G3OS/PKI itu tidak beraksi menggunakan kekuatan bersenjata. Kodam VII
/ Diponegoro memiliki tiga Brigade, yaitu Brigade 4, 5, 6. Sebagai hasil
penggarapan Biro Khusus PKI , anggota Brigade 4 dipergunakan oleh kaum G3OS/PKI
sedangkan anggota Brigade 5 hanya sedikit yang berhasil dipengaruhi. Hanya
anggota Brigade 6 yang tidak terpengaruh oleh mereka. Batalyon yang aktif
dipergunakan oleh kaum G3OS/PKI adalah Batalyon K dan M yang berkedudukan di
Solo. Batalyon L dan C berkedudukan di Yogyakarta, serta Batalyon D
berkedudukan di Salatiga.
Setelah G3OS/PKI bergerak di Jakarta, pada tanggal 1
Oktober 1965 gerakan itu juga memulai aksinya di daerah Jawa Tengah. Munculnya
G305/PKI di Jawa Tengah diawali dengan siaran RRI Semarang. Melalui RRI
Semarang itu, Asisten Kodam Vil/Diponegoro, Kolonel Suhirman mengumumkan
dukungannya terhadap G305/PKI pada daerah Tingkat I Jawa Tengah. Mereka
berhasil menguasai Markas Kodam Vil/Diponegoro dan kemudian dijadikan markas
serta meluaskan gerakannya ke seluruh Korem dan Brigade di lingkungan Kodam
VII/Diponegoro.
Di samping itu, G3OS/PKI mendatangkan pasukan
pelindung, di antaranya dan Solo, Batalyon K di bawah pimpinan Mayor Kadri dan
dua kompi Batalyon D dari Salatiga pimpinan Mayor Supardi. Pasukan ini
ditempatkan di tempat-tempat strategis terutama di Makodam, RRI dan
telekomunikasi. Selanjutnya, Kolonel Sahirman mengumumkan bahwa Letnan Kolonel
Sastrodibroto mengambil alih pimpinan Kodam Vil/Diponegoro dan di beberapa
tempat pendukungnya mengambil alih pimpman setempat, di antaranya:
a.
Markas Komando Resort Militer (Makorem) 071/Purwokerto dipimpin oleh Kepala
Staf Letnan Kolonel Soemito.
b.
Makorem 072/Yogvakarta dipunpm oleh Kepala Seksi 5 Mayor Mulyono.
c.
Markas Brigade Infantri 6 dipimpin oleh Komandan Kompi Markas, Kapten Mintarso.
Dewan Revolusi Yogvakarta mengumumkan melalui RRI
pada tanggal 1 Oktober 1965 bahwa yang menjadi Ketua G3OS/PKI di Yogyakarta
adalah Mayor Mulyono. Dengan mempergunakan kekuatan Batalyon L, mereka
menguasai Makorem 072 dan menculik Kepala Staf Korem 072 Letnan Kolonel
Sugiyono. Selanjutnya mereka mengeluarkan perintah kepada segenap Komando
Distrik Muter (Kodim) supaya mendukung G3OS/PKI. Mereka juga membagi-bagikan
senjata kepada anggota Legiun Veteran setempat. Pada tanggal 2 Oktober
1965, terjadi demonstrasi anggota PKI dan organisasi massanya di depan Makorem
072 untuk menyatakan dukungannya kepada Gerakan 30 September 1965. Pada hari
itu juga Komandan Korem 072 Kolonel Katamso diculik dan rumahnya dan dibawa ke
kompleks Batalyon L di desa Kentungan, sebelah utara kota Yogyakarta.
Selanjutnya Kolonel Katamso bersama Letnan Kolonel Sugijono dibunuh oleh
anggota G3OS/PKI. Dengan kekuatan Batalyon M, G3OS/PKI juga melakukan
gerakannya di Solo. Gerakan itu diawali dengan penculikan. Mereka menculik
Komandan Brigade 6 Kolonel Azahari, Kepala Staf Brigade 6 Letnan Kolonel
Parwoto, Kepala Staf Kodim 735 Mayor Soeparman, Komandan Polisi Militer
Detasemen Surakarta Kapten Prawoto dan Komandan Batalyon M, Mayor Darso. Selain
melakukan penculikan, mereka juga melakukan pendudukan terhadap kantor
RRI, telekomunikasi dan bank-bank negara. Pada tanggal 2 Oktober 1965, Wali
Kota Solo, Oetomo Ramelan, melalui RRI mengumumkan dukungannya kepada
G3OS/PKI.
Daerah Surakarta diliputi suasana pemberontakan.
Rakyat yang bukan anggota PKI atau organisasi satelitnya merasa ketakutan dan
khawatir. Sementara itu, polisi belum bertindak mereka hanya mengamati kegiatan
yang dilakukan PKI dan organisasi massanya. Hal ini disebabkan polisi hanya
memiliki kekuatan satu kompi Brimob dan satu kompi Perintis. Demikian
juga tentara pelajar yang bergabung dalam organisasi GPTP (Gerakan
Pelaksana Tjita-jita Prokiamasi) sebanyak 50 orang serta organisasi massa
golongan nasionalis dan agama. Mereka masih pasif dalam menghadapi kekuatan
massa G3OS/PKI yang mendapat perlindungan dan oknum-oknuni Brigade 6.
Oleh karena itu, Pangdam VII/Diponegoro, Brigadir
Jenderal Surjosumpeno, setelah mendengar pengumuman letnan Kolonel Untung
melalui radio, segera memanggil perwira stafnya dan Sad Tunggal Jawa Tengah
untuk mengadakan taklimat (briefing). Pangdam memerintahkan kepada
para pejabat supaya tetap tenang dan berusaha untuk menenangkan rakyat, karena
situasi yang sebenarnya belum diketahui. Ia berangkat ke Salatiga untuk
mengadakan taklimaf yang sama dan direncanakan akan terus ke Magelang. Asisten
2, Letnan Kolonel Soeprapto diperintahkan untuk mengadakan taklimat (briefing)
di Solo. Namun ketika Pangdam VII/Diponegoro tidak berada di Semarang, Kolonel
Sahirman mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi dan Kolonel Usman mengambil alih
pimpinan Kodam VII/Diponegoro.
4.
PENUMPASAN G3OS/PKI DI SOLO
Ketika sampai di Salatiga, Brigjen Surjosumpeno
menghadapi kenyataan bahwa kota tersebut telah dikuasai oleh G3OS/PKI. Atas
saran Letkol Soeprapto (yang tidak jadi berangkat ke Solo, karena sudah ada
informasi bahwa kota Solo juga telah dikuasai oleh G3OS / PKI), Brigjen
Surjosumpeno berangkat ke Magelang untuk menyusun kekuatan. Pasukan di Garnisun
Magelang tidak terpengaruh oleh G3OS/PKI. Oleh karena itu, Panglima Daerah VII/
Diponegoro segera mengadakan taklimat dengan komandan setempat dan memutuskan
untuk menggerakkan pasukan dalam upaya menumpas G3OS/PKI itu. Pasukan yang
digunakan di antaranya adalah:
a.
Batalyon Kavaleri 2 yang berkedudukan di Magelang.
b.
Batalyon Artileri Medan 3 yang berkedudukan di Magelang.
c.
Batalyon Artileri Medan 9 yang berkedudukan di Magelang.
d.
Batalyon 4 yang berkedudukan di Medan
e.
Batalyon Zeni Tempur 2/Para yang berkedudukan di Magelang.
f.
Sebagian anggota Batalyon 4 yang berkedudukan di Gombong.
g.
Sebagian Batalyon 3/Para yang berkedudukan di Semarang.
Gerakan operasi penumpasan dimulai pada tanggal 2
Oktober 1965. Pasukan mulai bergerak pada pukul 05.00 W1B untuk membebaskan
kota Semarang dengan kekuatan 2 pleton BTR (Bronero Transportasi), yaitu
kendaraan yang mengangkut personel kavaleri pimpinan Letnan Kolonel Jassin Husein
dan satu’Batalyon Artileri Medan dengan tugas infantri.Setelah ada siaran RRI
Jakarta, bahwa Jakarta telah berhasil dikuasai kembali oleh ABRI, sedangkan
pasukan yang digunakan oleh G3OS/PKI mulai tidak kompak. Kota Semarang berhasil
dikuasai kembali oleh pasukan ABRI tanpa letupan senjata. Kolonel Sahirman, dkk
melarikan diri ke luar kota dikawal oleh dua kompi anggota Batalyon K pimpinan
Mayor Kadri. Dua kompi anggota Batalyon K lamnya dan dua kompi anggota
Batalyon D dapat disadarkan kembali dan keterlibatannya dengan G3OS/PKI. Pukul
10.00 WIB han itu juga (tanggal 2 Oktober 1965) Pangdam Vil/Diponegoro melalui
RRI mengumumkan bahwa Pangdam telah kembali memegang pimpinan Kodam VII /
Diponegoro.
Kota demi kota yang pernah dikuasai oleh pihak
G30S/PKI itu berhasil direbut kembali, sehingga pada tanggal 5 Oktober 1965
garis Komando Kodam VII/Diponegoro telah dipulihkan kembali. Untuk memantapkan
konsolidasi Kodam VII / Diponegoro, pada tanggal 5 Oktober 1965 Pangdam
mengadakan taklimat secara simultan dengan komandan-komandan pleto di kota
Salatiga, Solo dan Yogyakarta. Dengan demikian, secara fisik militer, pemulihan
keamanan dalam jajaran Kodam VII/Diponegoro telah selesai. Namun kemudian
timbul gerakan pengacau, sabotase dan pembunuhan yang dilakukan oleh massa PKI
terhadap golongan yang menentang G3OS/PKI. Daerah Jawa Tengah merupakan daerah
garis PKI yang kuat. Oleh karena itulah, Ketua CC PKI, D.N. Aidit memilih Jawa
Tengah sebagai tempat pelariannya.
Untuk mengatasi kekacauan dan menegakkan ketertiban
umum, Pangdam VII / Diponegoro berangkat dan Jakarta tanggal 16 Oktober 1965,
dan dengan bantuan RPKAD serta pasukan kaveleri mereka tiba di Semarang tanggal
19 Oktober 1965. Daerah Jawa Tengah yang dianggap paling gawat dan merupakan
basis G3OS/PKI adalah daerah Surakarta, Klaten, dan Boyolali.
Untuk mengintensifkan gerakan pembersihan terhadap
sisa-sisa G3OS/PKI di Jawa Tengah, pada tanggal 1 Oktober 1965
dibentuk Komando Operasi Merapi. Operasi Merapi ini langsung dipimpin
oleh Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhi Wibowo. Dalam operasi itu pimpinan
G3OS/PKI Jawa Tengah seperti Kolonel Sahirman, Kolonel Maryono dan Kapten
Sukarno berhasil
ditembak mati. Dengan keberhasilan itu, pada tanggal 30 Desember 1965 pasukan
RPKAD ditarik kembali dan Jawa Tengah ke pangkalannya di Jakarta. Kemudian
pemulihan keamanan dan ketertiban dilanjutkan dalam
rangka peperda pembersihan organisasi politik dan organisasi massa
pendukung G305 /PKI.
Pembersihan terhadap G3OS/PKI itu juga dilakukan di
daerah Blitar Selatan. Gerakan pembersihan itu diberi nama Operasi Trisula yang
dilancarkan mulai tanggal 3 Juli 1968. Operasi itu memakan waktu satu setengah
bulan dan berhasil menangkap 850 orang PKI yang mendukung G3OS/PKI. Mereka yang
tertangkap itu di antaranya 13 orang tokoh tingkat CC dan 12 orang tokoh
tingkat CDB. Operasi penumpasan terhadap pendukung gelap G3OS/PKI dan PKI gelap
juga dilakukan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu di daerah
pegunungan Lawu dan Kendeng. Operasi itu berhasil menangkap 200 orang kader
PKI. Selain itu terdapat operasi penumpasan di daerah Purwodadi setelah tercium
bahwa PKI gelap membangun STPR (Sekolah Tentara Perlawanan Rakyat). Diketahui
pula PKI gelap memindahkan kegiatannya di daerah kompleks Merapi Merbabu (MMC).
Dalam operasi yang dilancarkan di daerah itu berhasil ditangkap Pono (Supono
Mrsudidjojo), orang kedua dalam biro khusus PKI.
Sementara itu, operasi penumpasan G3OS/PKI yang
dilakukan di luar Jakarta dan Jawa Tengah cukup dilakukan dengan Gerakan
Operasi Territorial. Operasi itu dilakukan dengan menangkapi tokoh-tokoh
organisasi politik dan organisasi massa PKI. Pada daerah-daerah itu para
pendukung G3OS/PKI belum sempat mengadakan gerakan perebutan kekuasaan, hanya
di daerah Jawa Timur dan Bali timbul kekacauan dengan terjadinya penculikan dan
pembunuhan. Namun, dalam waktu singkat gerakan itu dapat dilumpuhkan. Secara
keseluruhan pemberontakan yang menamakan G3OS/PKI yang ditenggarai didukung
oleh PKI telah berhasil ditumpas. Bahkan PKI dinyatakan sebagai partai terlarang
oleh pemerintah untuk berdiridi Republik Indonesia.
PELARANGAN PKI
(BERKEGIATAN ATAUPUN SEBAGAI PARTAI)
Meletusnya peristiwa Gerakan 30 September membawa
perubahan yang begitu besar dalam berbagai sendi kehidupan bangsa dan negara
Indonesia. Kekuatan politik yang sebelumnya mengerucut pada tiga kekuatan besar
(Soekarno, TNI, dan PKI), setelah meletusnya peristiwa tersebut ternyata
berubah secara drastis. TNI berada di posisi paling strategis dalam kancah
politik nasional. Posisi strategis ini dapat terlihat dari tingginya dukungan
masyarakat terhadap TNI setelah TNI berhasil menumpas Gerakan 30 September. Hal
yang bertolak belakang justru terjadi pada Soekarno dan PKI. Kekuasaan dan
kekuatan Soekarno secara perlahan menurun. Kepercayaan rakyat terhadapnya juga
perlahan meluntur karena dia dianggap tidak tegas dalam menghadapi kekacauan
nasional yang ada. Nasib PKI lebih tragis lagi karena PKI dianggap sebagai
dalang peristiwa yang mengakibatkan tewasnya enam jendral.
Pada tanggal 11 Maret 1966 diadakan rapat paripurna
Kabinet Dwikora di Istana Merdeka. Situasi di sekitar Istana dianggap tidak
aman karena ada pasukan tidak dikenal sedang berkeliaran. Oleh karena itu,
Presiden meninggalkan rapat dan menuju Istana Bogor untuk mengamankan diri.
Presiden selanjutnya mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret yang ditujukan kepada
Soeharto. Maksud dikeluarkannya surat itu adalah untuk menugaskan Suharto
mengamankan situasi, namun kemudian berubah, bahwa surat itu seakan cek kosong
yang dapat diisi apa saja termasuk pemindahan kekuasaan dari Sukarno kepada
Suharto. Teks asli surat perintah itu sendiri sampai kini belum ditemukan
(Adam:2009). Soeharto cenderung berlebihan dalam menanggapi situasi yang ada.
Super Semar ini menjadi tonggak lahirnya zaman Orde Baru. Tidak dapat
dipungkiri bahwa orang yang mendapat keuntungan dari peristiwa berdarah tahun
1965 adalah Soeharto. Soeharto mengggunakan G-30-S sebagai dalih untuk
merongrong legitimasi Soekarno, sambil
melambungkan dirinya ke kursi kepresidenan (Roosa:2008). Selang beberapa tahun
kemudian, tepatnya tanggal 20 Februari 1967 Soeharto dukukuhkan menjadi Pejabat
Presiden Republik Indonesia.
Sehari setelah menerima Surat Perintah Sebelas Maret
(Supersemar), Soeharto mengeluarkan surat perintah bernomor 1/3/1966 yang memuat
tentang pembubaran serta pelarangan PKI dan organisasi onderbouwnya di
Indonesia (Triyana:2002). Surat ini sangat berpengaruh buruk terhadap
keberadaan PKI. Namun demikian, surat ini justru menjadi senjata yang sah
secara hukum untuk melakukan berbagai hal untuk membubarkan PKI. Berbagai hal
dihalalkan untuk membubarkan PKI. Semakin cepat PKI bubar, maka TNI dalam hal
ini Soeharto bisa menguasai peta politik nasional. Bagaimana tidak, dengan
membubarkan PKI, TNI semakin mendapat dukungan dari rakyat dan semakin mulus
melenggang ke puncak panggung politik.
Pembubaran Partai Komunis menjadi tidak manusiawi
ketika mereka harus diluluhlantahkan secara anarkis, tragis, dan sporadis.
Jenderal Suharto setelah peristiwa G 30 S melakukan pembersihan terhadap seluruh
kekuatan PKI. Orang-orang atau kelompok yang terkait dengan organisasi tersebut
pun tidak luput dari pembasmian (Roosa:2008). Hal semacam ini telah membuat PKI
kehilangan semua yang dimiliki. Secara kekuatan, PKI terus menerus digerogoti
yang pada akhirnya partai ini benar-benar kehilangan kekuatan. Partai ini tidak
bisa melakukan perlawanan apa-apa. Tokoh-tokoh penting partai dihabisi, dan
para simpatisan dibunuh. Bahkan orang-orang atau kelompok yang terkait dengan
organisasi tersebut juga dibasmi. John D. Legge dalam Sukarno Biografi Politik
menyebutkan bahwa pembantaian dilakukan kadang-kadang oleh tentara,
kadang-kadang oleh sipil, orang-orang Islam atau lainnya.
Perlakuan terhadap PKI memang begitu mengenaskan.
Selain penculikan dan pembunuhan, orang-orang yang terlibat atau dianggap
terlibat dalam organisasi juga mengalami tindakan yang tidak mengenakkan.
Pembuangan paksa lebih dari 10.000 orang ke Pulau Buru (1969-1979) (Adam:2009).
Orang-orang yang dibuang ini tidak mengetahui alasan mengapa mereka dibuang ke
Pulau Buru. Mereka tidak diadili tetapi langsung dihukum dengan pengasingan
diri. Jumlah korban pembantaian tahun 1965/1966 menurut Robert Cribb dalam
“Pelurusan Sejarah Indonesia” berkisar 78.000 sampai dua juta jiwa. Tindakan
semacam ini memang menjadi wajar jika berniat menghabiskan dan membasmi partai.
Pembersihan secara total memang menjadi alat yang efektif untuk mematikan
kekuatan dari akar.
Secara tidak langsung, kekuatan PKI telah mengalami
kehancuran. Tindakan pembunuhan, penculikan, dan pembuangan orang yang terlibat
atau dianggap terlibat dalam organisasi PKI telah meruntuhkan kekuatan partai
yang sebelumnya mempunyai potensi yang tinggi untuk mendominasi percaturan
politik Indonesia. Perlakuan terhadap PKI ternyata belum selesai. Bukan
terhadap mereka yang diduga terlibat Gerakan 30 Spetember tetapi anak cucunya
juga dikenai ketentuan yang yang melanggar hak asasi, misalnya aturan Litsus
dan “bersih lingkungan” dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 1981 yang
melarang mereka bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/MIliter (Adam:2009).
Perlakuan semacam ini adalah perlakuan yang sangat kejam. Seorang cucu harus
memikul dosa para leluhurnya. Sebuah hal yang sangat tidak adil dan cenderung
sangat diskriminatif. Hak-hak mereka direnggut oleh penguasa kerenna dosa
warisan dari para leluhurnya. Mereka hanya dapat bekerja pada sektor-sektor non
formal.
Kekajaman yang diterima PKI terus berlanjut melalui
cuci otak yang dikerjakan selama Orde Baru berkuasa. Melalui pendidikan atau
penataran, ditanamkan bahwa PKI adalah
satu-satunya dalang kudeta 1965 yang memakan korban jendral (Adam:2009).
Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru tentunya sangat merugikan
bagi citra PKI. Orang-orang yang terlibat atau diduga terlibat mengalami perlakuan
yang tidak mengenakkan dari masyarakat lainnya yang telah tercuci otaknya.
Mereka dicurigai, dijauhi, dan juga dibenci oleh masyarakat. Pelarangan bagi
PKI untuk berkegiatan ataupun sebagai partai pada akhirnya telah menghancurkan,
membinasakan, dan juga telah menenggelamkan PKI ke dalam lubang sumur yang
diciptakan oleh Kaum Orba.
[3] Baskara T. Wardaya.Bung
KARNO MENGGUGAT! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal ’65 hingga G30S.
Yogyakarta. Galang Press. 2006. hlm.145-183.
[4] 100 Tokoh yang mengubah
Indonesia (Biografi singkat Seratus tokoh yang paling berpengaruh dalam Sejarah
Indonesia di Abad 20).Yogyakarta: Penerbit Narasi.
[5] Nasakom adalah singkatan dari Nasionalis, agama, dan Komunis.
Konsep ini diperkenalkan oleh Soekarno, presiden pertama RI. Nasakom hakikatnya
menekankan adanya persatuan dari segala macam ideologi nusantara untuk melawan
penjajahan, dan sebagai pemersatu bangsa untuk revolusi rakyat dalam upaya
memberantas kolonialisme di bumi Indonesia. dengan penyatuan tiga konsep
inisoekarno sebenarnya berusaha untuk mengajak segala komponen bangsa tanpa
melihat segala perbedaan yang ada. Baik dari perbedaan religius, suku, ras, dan
budaya. Lihat uraian menyambut kemerdekaan RI yang ke 66, refleksi Sejarah
Bangsa Indonesia dalam empat Periode, yang diadakan oleh golongan Karya dalam
id.wipedia.org
[6] Lihat Tim Buku Tempo. Op.Cit. Hal 2. Sutopo,
dalam Provokasi Madiun. Op.Cit. Hal 59. Menyebut Musso lahir
pada 12 Agustus 1898
[7] Agus Sunyoto (Lesbumi NU) menyebut Musso adalah cucu Kyai KH
Kasan Muhyi pendiri Pondok Pesantren Kapurejo, desa Kapu, Pagu, Kediri, Jawa Timur.
Putri KH Kasan Muhyi, Nyai Masruroh, adalah istri Hasyim Asy’ari, pendiri NU.
Lebih lengkap lihat ww.nu.or.id atau @wartaNU. Asumsi lain mengatakan bahwa
Musso adalah anak Kyai Hasan (bukan Kasan) Muhyi, KH Hasan Muhyi menikah
sebanyak tiga kali, istri pertamanya adalah Nyai Juru. Dari pernikahannya yang
pertama itu KH Hasan Muhyi diberikan 12 putra. Dan salah satunya adalah Musso.
KH Hasan Muhyi, yang asli Mataram mempunyai nama asli yakni Rono Wijoyo. Lihat http://serbasejarah.wordpress.com/2013/02/04/cerita-musso-tokoh-pki-yang-ternyata-anak-kiai-besar/
[8] Sutopo, ibid. hal 59. Sutopo juga menyebutkan bahwa
Musso mempunyai 7 kakak beradik. Sedangkan di Tim Buku Tempo, Ibid. Hal
2. Disebutkan Musso hanya dua orang bersaudara bersama Sidik, adiknya.
[11] Pidato Soekarno di Radio menyikapi apa yang terjadi di Madiun.
Pidato pada tanggal 19 September 1948 pukul 20.00. Lihat Soemarsono. Op.Cit. Hal
132-135.
[12] Kongres BTI di Jember tahun 1947 menggunakan semboyan “hak negara
atas semua tanah”oleh RTI, program dan semboyan diubah menjadi “nasionalisasi
semua tanah”. “hari depan gerakan tani Indonesia” dalam DN. Aidit, pilihan
tulisan, Djakarta: jajasan pembaruan, 1959, hlm 158-159
[18] Abdul Muluk Nasution, Pemberontakan
rakyat Silungkang Sumaterabarat 1926-1927, Mutiara, Jakarta, 1976, 1981: 91
[22] Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern
1200-2008. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta., hal. 375.
[25] Michael C. Williams, 2003,
“Arit dan Bulan Sabit Perkembangan Komunis 1926 diBanten” .Yogyakarta.Sarekat
Islam.hal.4
[28] Kartodirdjo. dkk. 1975. Sejarah Nasional Indonesia
VI. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.hal.58.
[30] Moedjianto. 1989. Indonesia Abad ke-20 2: Dari Perang
Kemerdekaan pertama sampai PELITA III. Yogyakarta: Kanisius., hal. 133.
No comments:
Post a Comment