KABINET NATSIR (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

BAB II

PEMBAHASAN

1.        KABINET NATSIR (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

a.    Awal Pembentukan Kabinet Natsir

Kabinet Natsir memerintah antara tangga l6 September 1950 - 21 Maret 1951. Setelah bentuk negara RIS dibubarkan, kabinet pertama yang membentuk NKRI adalah kabinet Natsir yang merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi dan PNI sebagai partai kedua terbesar menjadi oposisi. PNI menolak ikut serta dalam komite karena merasa tidak diberi kedudukan yang tepat sesuai dengan kekuatannya. Tokoh-tokoh terkenal yang mendukung kabinet ini adalah Sri Sultan HB IX, Mr.Assaat, Mr.Mohamad Roem,Ir.Djoeanda Kartawidjaja dan Dr.Soemitro Djojohadikoesoemo. Kabinet ini juga disebut dengan nama zaken cabinet, karena didalam cabinet ini terdapat tokoh-tokoh terkenal yang sudah disebutkan diatas tadi.[1]

b.   Susunan Kabinet Natsir:

NO	JABATAN	NAMA MENTERI	PARTAI POLITIK
1	Perdana Menteri	Natsir	Masyumi
	Wakil Perdana Menteri	Hamengku Buwono IX	Non partai
2	Menteri Dalam Negeri	Assaat	Non partai
3	Menteri Luar Negeri	Mohammad Roem	Masyumi
4	Menteri Keamanan Rakyat	Abdul Halim1	Non partai
5	Menteri Kehakiman	Wongsonegoro	PIR
6	Menteri Penerangan	M. A. Pellaupessy	Fraksi demokratik
7	Menteri Keuangan	Syafruddin Prawiranegara	Masyumi
8	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Sumitro Joyohadikusumo	Partai sosialis Indonesia
9	Menteri Pertanian	Tandiono Manu	Partai sosialis Indonesia
10	Menteri Pekerjaan Umum dan REkonstruksi	Herman Johannes	PIR
11	Menteri Sosial	F. S. Haryadi	Partai Katolik
12	Menteri Perhubungan	Djuanda Kartawidjaja	Non partai
13	Menteri Kesehatan	Johannes Leimena	Partai Kristen Indonesia
14	Menteri Agama	Wahid Hasyim	Masyumi
15	Menteri Tenaga Kerja	Panji Suroso	Parindra
16	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Bahder Djohan	Non partai
17	Menteri Negara	Harsono Cokroaminoto2	PSII

[2]

c.    Program Kerja Kabinet Natsir Meliputi:

1.      Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman

2.      Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

3.      Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan bekas anggota-anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat.

4.      Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya.

5.      Mengembangkan dan memperluas kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional yang sehat.

6.      mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.

7.      Pelaksanaan program industrialisasi (Rencana Sumitro)

selain soal keamanan, sebenarnya yang menjadi prioritas utama dari kabinet ini yaitu soal memperjuangkan Irian ke tangan Indonesia. Belanda tidak bermaksud untuk mengembalikan Irian ke Indonesia. Perundingan soal Irian antara Indonesia dengan Belanda dimulai pada tanggal 4 Desember 1950 semasa cabinet Natsir. Tetapi perundingan ini mengalami jalan buntu. Karena masing-masing pihak tidak beranjak dari pendirian. Hal ini menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen terhadap cabinet.[3]

d.   Keberhasilan Yang Pernah Dicapai Kabinet Natsir :

1.      Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional

2.      Indonesia masuk PBB

3.      Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

e.    Kendala/ Masalah Yang Dihadapi:

1.      Pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bentuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran.

2.      Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan).

3.      Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.

4.      Seringnya mengeluarkan Undang Undang Darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi.[4]

f.     Jatuhnya Kabinet Natsir

Penyebab kabinet mengalami jatuh bangun pada masa demokrasi liberal adalah akibat kebijkaan-kebijakan yang dalam pandangan parlemen tidak menguntungkan Indonesia ataupun dianggap tidak mampu meredam pemberontakan-pemberontakan di daerah. Sementara keberlangsungan pemerintah sangat ditentukan oleh dukungan di parlemen.

Berikut adalah  Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir  yang dikarenakan kegagalan Kabinet ini dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Kabinet Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 21 Maret 1951.[5]

2.        KABINET SOEKIMAN (27 April 1951 – 23 Februari 1952)

a.    Awal pembentukan cabinet soekiman

Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, presiden menunjuk Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur. Hampir satu bulan beliau berusaha membentuk kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Namun usahanya itu mengalami kegagalan, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28 Maret-18 April 1951).

Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojosukatro ( PNI ) dan Soekiman Wijosandjojo ( Masyumi ) sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman ( Masyumi )- Soewirjo ( PNI ) yang dipimpin oleh Soekiman.[6]

b.   Susunan Kabinet Soekiman

1	Perdana Menteri	Sukiman Wirjosandjojo
	Wakil Perdana Menteri	Suwirjo
2	Menteri Luar Negeri	Achmad Subardjo
3	Menteri Dalam Negeri	Iskak Tjokroadisurjo
4	Menteri Pertahanan	Sewaka
5	Menteri Kehakiman	Mohammad Yamin
6	Menteri Penerangan	Arnold Mononutu
7	Menteri Keuangan	Jusuf Wibisono
8	Menteri Pertanian	Suwarto
9	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Sujono Hadinoto
10	Menteri Perhubungan	Djuanda Kartawidjaja
11	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Ukar Bratakusumah
12	Menteri Perburuhan	Iskandar Tedjasukmana
13	Menteri Sosial	Sjamsuddin
14	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Wongsonegoro
15	Menteri Agama	Wahid Hasjim
16	Menteri Kesehatan	J. Leimena
17	Menteri Negara	A. Pellaupessy (urusan umum)
		Pandji Suroso (urusan pegawai)
		Gondokusomo (urusan agraria)

c.    Program kerja dari Kabinet Soekiman adalah:

1.      Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai Negara Hukum Menjamin Keamanan dan Ketentraman. Menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan Negara

2.      Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan ekonomi rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.

3.      Mempercepat usaha penempatan bekas Pejuang dalam lapangan pembangunan

4.      Menyelesaikan persiapan pemilihan Umum untuk membentuk Konsistuante dan menyelenggarakan Pemilihan Umum itu dalam waktu yang singkat. Mempercepat terlaksananya otonomi daerah

5.      Menyiapakan undang-undang tentang :

a)                  Pengakuan serikat buruh

b)                  Perjanjian kerjasama

c)                  Penetapan upah minimum

d)                  Penyelesaian pertikaian  perburuhan

6.      Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif dan yang menuju perdamaian. Menyelengarakan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unie-Statut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali lain-lain persetujuan hasil KMB dan meniadakan perjanjian-perjanjian yang nyata merugikan rakyat dan Negara.

7.      Memasukan Irian Barat ke dalam Wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya.[7]

d.   Hasil Kinerja Kabinet Soekiman

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Soekiman yaitu tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

e.    Kendala/ Masalah Yang Dihadapi Oleh Kabinet Soekiman

1.      Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.

2.      Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.

3.      Masalah Irian barat belum juga teratasi.

4.      Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.

5.      Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.[8]

f.     Jatuhnya Kabinet Soekiman

Kejatuhan Kabinet Soekiman merupakan akibat dari ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act ( MSA ). Peretujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki Blok Barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negri Indonesia yang bebas aktif. Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.[9]

BAB III

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang dibentuk setelah berakhirnya RIS dan kembali ke NKRI. kabinet Natsir juga merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi dan PNI sebagai partai kedua terbesar menjadi oposisi. Kabinet tersebut memerintah antara tangga l6 September 1950 - 21 Maret 1951, dengan berbagai program yang dicanangkannya seperti:

1.      Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman

2.      Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

3.      Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan bekas anggota-anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat.

4.      Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya.

5.      Mengembangkan dan memperluas kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional yang sehat.

6.      mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.

7.      Pelaksanaan program industrialisasi (Rencana Sumitro)

Namun tidak semua program tersebut dapat terealisasi seperti yang diharapkan, sampai akhirnya pada tanggal 21 Maret 1951 kabinet tersebut jatuh dengan menyisakan beberapa program yang belum kelar.

Begitu pula dengan kabinet Soekiman yang dilantik pada 27 April 1951, kabinet tersebut bisa dikatakan hanya meneruskan program dari kabinet Natsir, sehingga dalam programnyapun tidak begitu banyak perbedaan. Kabinet ini jatuh pada 23 Februari 1952 akibat dari ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act ( MSA), yang kemudian membuat Masyumi dan PNI menarik dukungannya pada kabinet tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A.B. Lapian dkk. 1996. Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959. Jakarta: cv. Defit Prima Karya.

Marsono. 2005. Sejarah Pemerintahan dalam Negeri. Jakarta: CV Eka Jaya.

Simanjuntak, P. N. H. 2003. Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan.

Arifin, Zainal. “Natsir Sebagai Perdana Menteri” 18 Mei 2011. http://politik.kompasiana.com/2011/05/18/natsir-volume-16-363891.html

Rozy. “Kabinet Natsir”. http://www.scribd.com/doc/114010498/KABINET-NATSIR

Suwandi. “Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal di Indonesia (1950-1959)” Kamis, 08 November 2012. http://suwandi-sejarah.blogspot.com/2012/11/perkembangan-politik-masa-demokrasi.html

---

[1] A.B. Lapian dkk. “Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959”. (Jakarta: cv. Defit Prima Karya. 1996).  hal 174

[2] Rozy. “Kabinet Natsir”. http://www.scribd.com/doc/114010498/KABINET-NATSIR

[3] A.B. Lapian dkk. 1996., ibid., hal 175

[4] P. N. H. Simanjuntak. “Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi”. (Jakarta: Djambatan, 2003) hlm. 116–119

[5] Zainal Arifin. “Natsir Sebagai Perdana Menteri” 18 Mei 2011. http://politik.kompasiana.com/2011/05/18/natsir-volume-16-363891.html

[6] Marsono. “Sejarah Pemerintahan dalam Negeri”. (Jakarta: CV Eka Jaya. 2005). Hal 211

[7] Marsono. 2005. Ibid. hal. 211-212

[8] A.B. Lapian dkk. 1996., ibid., hal 178-179

[9] Suwandi. “Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal di Indonesia (1950-1959)” Kamis, 08 November 2012. http://suwandi-sejarah.blogspot.com/2012/11/perkembangan-politik-masa-demokrasi.html