Nama : Riwan Sutandi (3101412084)
Sejarah politik
Artikel
Fenomena: Masa Orde Baru
Konsep:
A. Penyederhanaan sistem
politik dari multipartai menjadi 3 partai utama.
B. Tokoh-tokoh sosialis
ditekan dan menaikkan para teknokrat.
C. Segala keputusan
strategis menjadi wewenang pemerintah pusat. Pemerintahan dijalankan secara
terpusat dan bukan diberikan kepada daerah secara otonom.
Orde
baru adalah sebutan bagi masa pemerintahn presiden soeharto di indonesia.orde
baru menggantikan orde lama yang merujuk kepada era pemerintahan soekarno. Orde
baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 dalam jangka waktu tersebut
perkembangan ekonomi indonesia berkembang pesat walaupun pada saat itu terjadi
persamaan praktek korupsi yang merajalela dinegara ini. Sebagai masa yang
menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965. Presiden
Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara
dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang
ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang
dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia
pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud
untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam
kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28
September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.
Orde
baru lahir sebagai upaya untuk :
1.
Mengoreksi total
penyimpangan yang dilakukan pada masa orde lama.
2.
Penataan kembali
seluruh aspek kehidupan rakyat,bangsa,dan negara indonesia.
3.
Pancasila dan UUD
1945 secara murni dan konsekuen.
4.
Menyusun kembali
kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses
pembangunan bangsa.
Latar
belakang lahirnya orde baru antara lain :
a. Terjadinya peristiwa gerakan 30 september 1965.
b. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau
karena peristiwa gerakan 30 september 1965 dan ditambahnya dengan adanya
konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama.
c. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi
mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan
kenaikan harga barang bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.
d. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk
peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI.rakyat melakukan
demokrasi menuntut agar PKI beserta organisasi masanya dibubarkan serta
tokoh-tokohnya di adili.
e. Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KPPI,KASI dsb) yang ada
dimasyarkat akan bergabung membentuk kesatuan aksiberupa “Front Pancasila” yang
selnjutnya lebih dikenal dengan “angkata 66” untuk menghancurkan tokoh yang
terlibat dalam gerakan 30 september 1965.
f. Kesatuan aksi “front pancasila” pada 10 januari 1966
didepan gedung DPR-GR mengjukan tuntutan yang dikenal dengan TRITURA (tri
tuntutan rakyat) yang berisi :
1.
Pembubaran PKI
beserta orgamisasi masanya.
2.
Pemebrsihan kabinet
dwikora.
3.
Penuruna harga-harga
barang.
g. Upaya reshuffle kabinet dwikora pada 21februari 1966
dan pembentuk kabinet seratus menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat
menganggap kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa
gerakan 30 september 1965.
h. Wibawa dan kekuasaan presiden soekarno semakin menurun
setelah upaya mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan 30 september
1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk mahkamah militer luar
biasa (mahmilub).
i.
Sidang paripurna
kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak
juga berhasil.maka presiden mengeluarkan surat pemerintah 11 maret 1966
(supersemar) yang ditunjukan bagi letjen soeharto guna mengambil langkah yang
dianggap perlu untuk mengatasi keadaan keadaan negara yang semakin kacau dan
sulit dikendalikan.
Presiden soeharto memulai orde baru
dalam dunia politik indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar
negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh soekarno sampai akhir
jabatannya. Orde baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan
utamanya dan menempuh kebijaksanaannya melalui struktur administratifnya yang
didominasi militer,DPR, dan MPR tidak berfungsi efektif. Anggotanya juga
seringkali dipilih dari kalangan militer khususnya mereka yang dekat dengan
cendana.dan hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat kurang di dengar pusat.
Jenderal Soeharto sebagai pemimpin
utama orde baru yang menjabat ketua presidium kabinet ampera, pada tanggal 19
april 1969 telah memberikan uraian mengenai hakekat orde baru yaitu sebagai
berikut “orde baru adalah tatanan seluruh perkehidupan rakyat, bangsa dan
negara republik indonesia yang diletakkan kepada kemurnian pelaksaan pancasila
dan undang-undang dasar 1945.
Dilihat
dari proses lahirnya cita-cita mewujudkan orde baru itu merupakan suatu reaksi
dan koreksi prinsipiil terhadap praktek-praktek penyelewengan yang telah
terjadi pada pada waktu-waktu yang lampau yang disebut dengan orde lama. Orde
baru hadir dengan semangat “koreksi
total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh soekarno pada masa orde lama. Jadi
oleh karena itu pengertian orde baru yang terpenting ialah suatu orde yang
mempunyai sikap dan tekat mental dan iktikad baik yang mendalam untuk mengabdi
kepada rakyat,mengabdi kepada kepentingan nasional yang dilandasi oleh falsafah
pancasila dan yang menjunjung tinggi azas dan sendi undang-undang dasar 1945. Untuk
membangun pemerintahan yang sedemikian solid, Soeharto mengambil
langkah-langkah atau Perubahan strategis – yang dapat dipakai untuk
menggambarkan gaya kepemimpinannya langkah-langkah tersebut yaitu sebagai
berikut:
- Penyederhanaan
sistem politik dari multipartai menjadi 3 partai utama.
Perubahan mendasar dalam sistem
perpolitikan di Indonesia terjadi dimasa reformasi. Salah satu agenda
reinstitusionalisasi politik tersebut telah menempatkan partai politik sebagai
salah satu instrumen terpenting dalam demokratisasi. Namun demikian, dinamika
kehidupan partai politik tidak berkembang diruang fakum. Partai politik
memiliki sejarah yang panjang sejak pemerintahan Republik melalui Maklumat X/
1945 membuka ruang gerak kehidupan multi partai, pembatasan kehidupan
kepartaian di masa Demokrasi terpimpin hingga pengerdilan ruang gerak partai di
masa Orde baru.[1]
Menurut Harold Crouch, tentara
Indonesia tidak pernah membatasi dirinya hanya sebagai kekuatan militer. Pada
masa revolusi 1945-1949, tentara terlibat di dalam perjuangan kemerdekaan di
mana tindakan politik (diplomasi) dan militer merupakan dua hal yang tidak bisa
dipisahkan. Pengumuman keadaan darurat perang tahun 1957, di samping membuka
peluang tentara masuk dalam pemerintahan juga meningkatkan peran militer dalam
bidang ekonomi. Namun peristiwa 1965 merupakan tonggak sejarah paling penting,
karena saat itu militer berhasil menghancurkan Partai Komunis Indonesia, Musuh
Besarnya.[2]
Kemudian dilakukan konsolidasi di
kalangan tentara: pengikut dan simpatisan Sukarno serta perwira yang mempunyai
potensi penentang Soeharto disingkirkan. Setelah terwujud Dominasi angkatan
darat dalam politik, mereka dengan leluasa merambah ke dunia bisnis.[3]
Pemerintah Orde baru di bawah
Presiden Soeharto, bertekad mengentaskan kemiskinan dan krisis ekonomi.
Menghidupkan wawasan politik yang tidak lagi mempertentangkan ideologi, hanya
berideologi tunggal pancasila. Menyederhanakan jumlah partai politik. Meredam
perkembangan rasa kecurigaan terhadap pemerintah, dengan memehamkan masyarakat
terhadap program pembangunan, rencana pembangunan lima tahun-repelita yang
ditentukan oleh MPR dengan garis besar haluan negara yang berdasarkan pancasila
dan UUD 1945.[4]
Pada awal masa orde baru dalam
rangka menghadapi parahnya kondisi ekonomi yang diwariskan sebelumnya dan situasi
politik yang tidak menentu, orde baru mengambil tindakan-tindakan yang
prakmatis dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan politik nasional,
yaitu diantaranya dalam penyelamatan politik nasional pemerintah orde baru
melakukan penyederhanaan sistem politik dari multipartai menjadi 3 partai utama.[5]
Pemerintah orde baru melakukan penyederhanaan partai
politik melalui fusi pada 1973, dari 10 menjadi 3 partai politik. Partai
Persatuan pembangunan (PPP) merupakan hasil fusi dari 4 partai islam, yakni NU, Parmusi, PSII, dan Perti.
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan hasil fusi dari PNI, Parkindo,
Partai Katholik, Murba, dan IPKI, sedangkan Golkar tetap sebagai organisasi
politik yang didukung pemerintah.[6]
Pada
tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru
pemerintahan pemerintah melakukan penyederhaan dan penggabungan (fusi) partai-
partai politik menjadi tiga kekuatan social politik. Penggabungan partai-partai
politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideology, tetapi lebih atas
persamaan program.
Penyederhanaan partai-partai
politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas
kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan
sebelumnya telah memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi dimasa
Orde Lama, karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman
persepsiserta pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.
Selama masa Orde Baru pemerintah
berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985,
1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa
pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan
memenangkan Pemilu.[ Pada Pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa
pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51 % dengan perolehan 325 kursi di
DPR, dan PPP memperoleh 5,43 %dengan peroleh 27 kursi. Dan PDI mengalami
kemorosotan perolehan suara hanya mendapat11 kursi. Hal disebabkan adanya
konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut, dan PDI pecah
menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang menjadi PDIP
.Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah
menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik.
Apalagi Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan
rahasia). Namun dalamkenyataannya Pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu
kontrestan Pemilu yaituGolkar.Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak
Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah di mana
perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah
memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode,
karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu setiap
pertanggungjawaban, rancangan Undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah
selalu mendapat persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan.[7]
- Tokoh-tokoh
sosialis ditekan dan menaikkan para teknokrat.
Menjelang berakhirnya tahun 1965
operasi militer penumpasan terhadap pemberontakan G 30 S/PKI dapat dikatakan
sudah berakhir. Akan tetapi, penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut
belum terlihat adanya tanda-tanda akan dilaksanakan oleh presiden soekarno
sesuai dengan janjinya. Begitupun dengan tokoh-tokoh sosialis yang ada di
indonesia. Tokoh- tokoh sosialis banyak yang dibunuh dan banyak juga yang
diasingkan di pulau lain.[8]
Dalam bulan-bulan setelah peristiwa
ini, semua anggota dan pendukung PKI, atau mereka yang dianggap sebagai anggota
dan simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu
pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp
tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di
Jawa Tengah (bulan Oktober), Jawa Timur (bulan November) dan Bali (bulan
Desember). Berapa jumlah orang yang dibantai tidak diketahui dengan persis -
perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara perkiraan lain
menyebut dua sampai tiga juga orang. Namun diduga setidak-tidaknya satu juta
orang menjadi korban dalam bencana enam bulan yang mengikuti kudeta itu. Dihasut
dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi
muslim sayap-kanan seperti barisan Ansor NU dan Tameng Marhaenis PNI melakukan
pembunuhan-pembunuhan massal, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada
laporan-laporan bahwa Sungai Brantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat
sampai di tempat-tempat tertentu sungai itu "terbendung mayat". Pada
akhir 1965, antara 500.000 dan satu juta anggota-anggota dan
pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan ratusan ribu
lainnya dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi, tanpa adanya perlawanan sama
sekali. Sewaktu regu-regu militer yang didukung dana CIA menangkapi semua
anggota dan pendukung PKI yang terketahui dan melakukan pembantaian keji
terhadap mereka, majalah "Time" memberitakan: "Pembunuhan-pembunuhan
itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat menyebabkan
persoalan sanitasi yang serius di Sumatra Utara, di mana udara yang lembap
membawa bau mayat membusuk. Orang-orang dari daerah-daerah ini bercerita kepada
kita tentang sungai-sungai kecil yang benar-benar terbendung oleh mayat-mayat.
Transportasi sungai menjadi terhambat secara serius. "Di pulau Bali, yang
sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35.000 orang menjadi
korban di permulaan 1966. Di sana para Tamin, pasukan komando elite Partai
Nasional Indonesia, adalah pelaku pembunuhan-pembunuhan ini. Koresponden khusus
dari Frankfurter Allgemeine Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir
jalan atau dibuang ke dalam galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh
dibakar di mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah
mereka yang sudah hangus. Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk
membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota
besar pemburuan-pemburuan rasialis "anti-Tionghoa" terjadi.
Pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok
sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner ini dipecat. Paling
sedikit 250,000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi.
Diperkirakan sekitar 110,000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik
pada akhir 1969. Eksekusi-eksekusi masih dilakukan sampai sekarang, termasuk
belasan orang sejak tahun 1980-an. Empat tapol, Johannes Surono Hadiwiyino,
Safar Suryanto, Simon Petrus Sulaeman dan Nobertus Rohayan, dihukum mati hampir
25 tahun sejak kudeta itu.[9]
Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta
stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah
mengeluarkan kebijakan:
1. Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang
diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966
2. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di
Indonesia
3. Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri
yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965.
Realitas kekuasaan rezim soeharto
bukanlah semata-mata jabatan formal yang kemudian mengendalikan jalannya
negara, sambil membunuh semua pertanyaan dan perlawanan. Tatapi kekuasaan dalam
bentuk penjara-penjara yang menunjukkan betapa soeharto mampu menguasai siapa
saja yang dianggap sebagai musuh, tidak peduli sekecil apapun arti mereka dalam
pertarungan politik. Menyelamatkan sarung dan sikat gigi milik para tapol,
adalah pertarungan hidup mati, sebuah perjuangan untuk tetap hidup tanpa tahu
kapan kebebasan akan dicapai.[10]
Pada tahap awal, Soeharto menarik
garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik - di
Eropa Timur sering disebut lustrasi - dilakukan terhadap orang-orang yang
terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan
menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang
dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian
dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru.
Provokasi Amerika Serikat (Howard
Jones, 1964) agar Angkatan darat menghancurkan PKI terbukti ampuh. Sjam
Kamaruzaman, penghubung antara biro khusus PKI dengan perwira, terpancing untuk
menangkap anggota dewan dan menghadapkannya kepada presiden soekarno. Aksi
komplotan tersebut sangat ceroboh, sukarno pun ikut jatuh. Tragisnya bukan
hanya soekarno yang menjadi korban akan tetapi 500.000 jiwa korban dalam
pembantaian masal. Peristiwa 30 september 1965 juga menenggelamkan begitu
banyak orang kedalam penderitaan, 10.000 orqng di buang kepulau Buru tanpa
peradilan antara tahun 1969-1979. Mahasiswa yang belajar ke luar negeri pun
juga di stigma sebagai penghianat bangsa.[11]
- Segala
keputusan strategis menjadi wewenang pemerintah pusat. Pemerintahan
dijalankan secara terpusat dan bukan diberikan kepada daerah secara
otonom.
Pemerintahan Orde Baru dalam
melaksanakan sistem pemerintahanbersifat sentralistis, artinya semua bidang
kehidupan berbangsa dan bernegara di atur secara sentral dari pusat pemerintah
( Jakarta ), sehingga peranan pemerintah pusat sangatmenentukan dalam berbagai
bidang kehidupan masyarakat.Pelaksanaan politik sentralisasi ini sangat
terlihat pada bidang ekonomi,sebagian besar kekayaan daerah dibawa ke pusat dan
pemerintah daerah tidak dapatberbuat banyak karena dominasi pusat terhadap
daerah sangat kuat. Hal tersebutmenimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat
di daerah terhadap pemerintah pusat.Krisis moneter dan ekonomi semakin meluas
dan menjadi krisismultidimensional. Di tengah situasi yang semakin melemahnya
nilai rupiah, aksi massa,aksi buruh, dan aksi mahasiswa terjadi dimana-mana.
Mereka menuntut agar pemerintahsegera mengadakan pemulihan ekonomi, sehingga
harga-harga sembako turun, tidak lagiada PHK dan lain-lain. Depolitisasi
menambah segala aspek kehidupan masyarakat Orde Baru. Dunia kampus, misalnya
merupakan wilayah luar politik-formal yang paling merasakan dampaknya. Catatan
fakta sejarah masa Orde Barumenunjukkan betapa cara-cara represif atau quasi
represif amatlah efektif untuk meredam suara-suara kritis yang datangnya daari
kampus. Rezim Orde Baru tampak selalu tidak kekurangan akal dalam meredam
setiap gerakan mahasiswa yang berkembang dikampus-kampus sehingga tidak menjadi
sebuah gerakan yang massif dan membesar esonansinya. Setiap aksi mahasiswa yang
bersemangat mengkritik Orde Baru tampak kekurangan akal, dalam meredam setiap gerakan mahasiswa yang
bersemangat mengkritik Orde Baru, nyaris selalu disusul dengan penangkapan para
tokoh-tohok geraknya. Di dunia kampus, ‘mata-mata’ rezim berkeluyuran dimana-mana,
mulai dari rector sebagai ‘kepanjangan tangan’ rezim hingga intelijen-intelijen
partikelir, yakni mahasiswa yang bertugas untuk melaporkan setiap kegiatan
mahasiswa yang dianggap bakal ‘membahayakan negara’.
Mitos-mitos politik diciptakan dan dipelihara. Setiap
aktivitas yang dianggap subversive terhadap Negara, kerap dikait-kaitkan dengan
tuduhan terlibat G30S/PKI. Hantu PKI dihidupkan lagi dan terus-terusan, dan ternyata efektif untuk
menakut-nakuti masyarakat, sekaligus membuktikan betapa kekuatan Negara
tidakboleh disangkal, Negara, dengan demikian dicitrakan sebagai sosok makhluk
yang menakutkan, sebagaimana pernah dibayangkanThommas Hobbes sebagai monster
yang bernama Leviathan. Cap PKI
merupakan momok yang serius bagi masyarakat, memngingat betapa
sengsaranya bila cap tersebut dituduhkan. Di masa Orde Baru mereka yang
terlibat atau, setidaknya dianggap terlibat anggota PKI tidak memiliki hak
politik secara penuh. Mereka didiskriminasikan hingga ke anak cucu, diantaranya
tidak boleh menjadi pegawai negeri atau anggota ABRI.
Hantu lainnya adalah stempel ekstrem kanan. Sesuatu
yang berlabel, bernada dan berirama agama (islam) dicitrakan sedemikian rupa
sebagai ancaman bagi eksistensi bangsa dan Negara. Berbagai operasi intelijen
dilakukan dengan lulus (dan kasar) dan sistematis untuk memojokkan umat islam.
Hal ini secra psikologis politis amat memukul rasa percaya diri umat islam
Indonesia, sehingga ummat islam sebagian besar cenderung untuk bersembunyi
dikolong-kolong kursi kekuasaan yang otoriter itu, dan sebagian yang mereaksinya
dengan cara yang agak kasar dan ini justru jebakan yang dikehendaki oleh
kekuasaan saat itu. Penjara-penjara Orde Baru adalah saksi yang paling jujur
tentang bagaimana orang-orang islam didzalimi setegas-tegasnya oleh kekuasaan
yang menindas kita.
Piramida
Politik Orde Baru Dan Negara Otoriter Birokratik
Mengandalkan
tiga kekuatan politik demi mensukseskan tujuannya, yakni masing-masing:
A. ABRI
B. Teknokrasi, dan
C. Golongan Rakyat (GOLKAR).
ABRI merupakan institusi penyangga Orde Baru,
sekaligus ‘mesin’ yang efektif untuk merobos basis-basis ‘kekuasaan sipil’.
Doktrin dwifungsi ABRI-ABRI memiliki funsi sebagai kekuatan pertahanan dan
keamanan (hankanm) dan politik merupakan dar normative, yang dijadikan
pembenaran bagi ABRI untuk berkiprah di wilayah sipil. Keterlibatan ABRI di wilayah-wilayah sipil ini,
mengakibatkan profesionalismenya di bidang bidang hankam dipertanyakan kelak.
Kehadiran kaum teknokrat semasa Orde Baru, merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, mengingat perannya yang juga
dominan dalam menata infra struktur pembangunan nasional di Indonesia. Inilah
yang menjadi cirri Orde Baru, peran militer yang dominan, sebagai penjamin
stabilitas politik, dan teknokratyang terampil dalam menata ekonomi nasional,
yang belakangan luluh lantak itu.[12]
Politik Orde Baru nyaris identik dengan
politik Golkar, namun bukan Golkar yang menentukan sesuatunya, melainkan Dewan
pembinanya, yakni Presiden Soeharto. Tak heran, OPP yang selalu menang mutlak
di era Orde Baru ini, lebih tepat disebut the ruler’s party (partainya
penguasa). Eksistensi politik Golkar tak bisa lepas dari control rezim Orde
Baru, dalam hal ini peran Dewan Pembina amat menonjol itu. Kelahiran Golkar tak lepas dari rekayasa
rezim Orde Baru, dalam rangka menandingi kekuatan adeologi komunis saat itu
dibawah kendali PKI. Embrio awal Golkar, memang tak lepas dari scenario Ankatan
Darat dan ormas-ormas pendukung Orde Baru, yang kemudian terhimpun dalam
Sekretariat Bersama (SEKBER) Golkar.
Tahun 1971, Golkar memenangkan pemilu pertama kali Orde Baru lewat, apa
yang kemudian dikenal sebagai “buldoser politik” menggilas partai-partai lain
dengan muda karena Golkar memang didukung tentara.
ABRI, democrat (birokrasi) dan Golkar, hanyalah simpul-simpul power Orde
Baru, yang posisinya dikendalikan secara signifikan oleh sang pengendali utama
kekuasaan presiden Soeharto. Sebab, dialah yang secara structural merupakan
panglima tertinggi ABRI, seorang presiden yang membawahi cabinet tenokrasi dan
Dewan Pembinaan Golkar. Budaya politik Orde Baru dalam beberapa kajian, tak
lepas dari budaya politik Jawa yang dikembangkan secara tak bertanggung jawab
oleh kekuasaan Soeharto.
Studi
William Liddle, setidaknya memperkuat uraian diatas. Di dalam sebuah tulisannya
berjudul Soeharto’s Indonesia: Personal
Rule and Political Institutions, Liddle menyebutkan fenomena pergeseran
personal rule menjadi institusionalisasi politik dengan sebutan new order
pyramid, yang dicirikan oleh
a. Dominasinya kekuasaan kepresidenan
b. Kekuatan militer yang aktif secara politik
c. Proses pembuatan keputusan yang berpusat dalam
birokrasi, dan pola hubungan masyarakat Negara tang menggabungkan kooptasi dan
response dengan represi.
Singkatnya, Liddle melihat bahwa
bangunan politik Orde Baru sebagai sebuah piramida, dimana pucuk kekuatan tau
kekuasaan di dalamnya didominasi presiden, di level bawahnya militer, dan
birokrasi. Negara, memiliki kekuasaan yang amat besar terhadap masyarakatnya
dalam pola-pola kooptasi dan represi.
Wacana Negara Otoriter Birokratik
(NOB) dan Negara Organis Korporatis (NOK) sebagaiman dikembangkan para pengamat
politik, sungguh tepat untuk menggambarkan kinerja system ketatanegaraan Orde
Baru. Secara ringkas, teori NOB yang dikembangkan berdasarkan pengalaman
Negara-negara di Amerika Latin oleh O’ Donnel memiliki sifat-sifat:
1. Pemerintah dipegang oleh militer, bukan sebagai
diktaktor pribadi melainkan sebagai suatu lembaga yang berkolaborasi dengan
teknokrat sipil;
2. Ia didukung oleh entrepreneur oligolpolistik, yang
bersama Negara berkolaborasi dengan masyarakat bisnis internasional;
3. Pengambilan keputusan yang bersifat
birokratik-teknokratik, sebagai lawan pendekatan politik dalam pembuatan
kebijaksanaan yang memerlukan proses bargaining yang lama diantaraberbagai
kelompok;
4. Massa dimobilisasikan;
5. Untuk mengendalikan oposisi, pemerintah melakukan
tindakan-tindakan represif.
Wacana “piramida politik” Liddle
dan NOB yang popular dikalangan akademisi politik, cukup layak dalam
mengilustrasikan betapa rezim Orde Baru masih jauh dari jangkauan demokrasi
yang sesungguhnya.
Orde Baru memilih perbaikan dan
perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui
struktur administratif yang didominasi militer. DPR dan MPR tidak berfungsi
secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer,
khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi
rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena
70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga
melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.
Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi
dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung
Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwi tujuan,
bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di
pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta
dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik
dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.
Di Indonesia, Pada masa Orde baru sistem kebijakan
komunikasi, hanya satu arah dan dikuasai oleh pemerintah. Akibatnya, tidak
dapat melawan pemberian negatif tentang indonesia dari news imperialism.
Dampaknya, pemerintah orde baru tidak mampu bertahan menghadapi perubahan sikap
politik kalangan intelektual dan rakyat yang dibentuk oleh arus berita penjajah
news imperialism dari barat.[13]
Di masa Orde Baru pemerintah
sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti
radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan
bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah
meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali
dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan
Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini
adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan
terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul
tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen
anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.
Dalam keputusan strategis menjadi
hak dan kekuasaan pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan, hal itu
menjadikan konflik, kekerasan dan komisi hak-hak manusia di daerah-daerah yang
ada di indonesia. Seperti contohnya peristiwa 15 Januari 1974 (Demonstrasi
Mahasiswa di Jakarta, menjelang kedatangan perdana menteri Jepang), Peristiwa
Tanjung Priok, Peristiwa Talangsari Lampung, Peristiwa Dili 12 November 1991,
Komisi Nasional hak-hak Asasi Manusia, Peristiwa 27 Juli 1996 (Konflik Partai
Demokrasi Indonesia).[14]
Dari
beberapa langkah strategis yang diambil Soeharto diatas, ia berhasil membangun
stabilitas politik dan ekonomi di negara ini. Masyarakat Indonesiapun (minus
kalangan oposisi) pernah merasakan hidup tenteram sebagai warga negara
Indonesia, dan bangsa Indonesia dihargai di mata dunia. Banyak sumbangsih yang
diberikan bangsa Indonesia bagi masyarakat dunia, dan juga banyak prestasi yang
didapat Indonesia. Dengan gaya kepemimpinan yang cenderung otokratik, kesolidan
dan kestabilan negara dapat dibangun. Gaya kepemimpinan yang otoriter ala
Soeharto diatas tentu bukanlah hal yang keliru jika kita melihat kembali situasi
banga Indonesia yang tidak menentu arahnya pada waktu itu. Dalam situasi yang
sedemikian tidak jelas, dibutuhkan pemimpin yang mampu mengawali dan membawa
bangsa ini kepada suatu perubahan. Dalam situasi yang demikian, gaya
kepemimpinan yang dibutuhkan adalah gaya kepemimpinan yang otokratik. Seorang
pemimpin harus tampil dengan berani dan tegas membawa bangsa ini menuju suatu
pembaharuan, dan itulah yang dilakukan oleh Soeharto. Gaya kepemimpinan
Soeharto yang otoriter memberi sebuah catatan tersendiri dalam sejarah bangsa
Indonesia. Hasil yang ditimbulkan oleh gaya kepemimpinan ini pun sangat besar,
baik itu positif maupun negatif. Harus diakui ibaratnya mata uang, gaya
kepemimpinan Soeharto mempunyai dua sisi, tergantung dari sisi mana kita mau melihatnya.
Daftar
Pustaka
Adam,
Asvi Warman. 2009. Orang-orang di balik tragedi.Jakarta: Galangpress.
Firmanzah,2008.
Mengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor.
Notosusanto,
Nugroho. Poesponegoro, Marwati Djoened. 2009. “Sejarah Nasional Indonesia VI”. Jakarta: Balai Pustaka.
Urbaningrum,
Anas. 1999. Ranjau-Ranjau Potret Konflik
Politik Pasca Kejatuhan Soeharto. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Suryanegara,
Ahmad mansur. 2010. Api Sejarah 2.
Salamadani. Bandung: Pustaka Semesta.
Soepardjan,
Adam. 2004. Mendobrak sejarah rezim
Soeharto. Yogyakarta: Ombak.
Huda,
Nurul. 2010. “Benarkah Soeharto Membunuh
Soekarno?”. Yogjakarta: Starbooks.
Mukhamad
Shokheh, 2008. Dari Konfrontasi menuju
Akomodasi.Semarang:UNNES PRESS.
Suryanegara,
Ahmad mansur. 2010. Api Sejarah 2.Bandung:
Salamadani Pustaka Semesta.
Adam, Asvi Warman,
2009. Pelurusan Sejarah Indonesia.Yogyakarta:
Ombak.
Internet:
https://arikhamid.wordpress.com/2013/09/03/kebijakan-politik-dalam-negeri-orde-baru.
[1] Firmanzah,2008.
Mengelola Partai Politik. Yayasan
Obor: Jakarta. hal xv
[2] Asvi
Warman Adam, 2009. Pelurusan Sejarah
Indonesia. Ombak: Yogyakarta. Hal 119.
[3] Asvi
Warman Adam, 2009. Pelurusan Sejarah
Indonesia. Ombak: Yogyakarta. Hal 119.
[4]
Suryanegara, Ahmad mansur. 2010. Api
Sejarah 2. Salamadani Pustaka Semesta: Bandung. Hal 482
[5] Mukhamad
Shokheh, 2008. Dari Konfrontasi menuju
Akomodasi. UNNES PRESS: Semarang. Hal 30
[6] Mukhamad
Shokheh, 2008. Dari Konfrontasi menuju Akomodasi. UNNES PRESS: Semarang. Hal 33
[7] https://arikhamid.wordpress.com/2013/09/03/kebijakan-politik-dalam-negeri-orde-baru.
[8]
Poesponegoro, Marwati Djoened. 2008. Sejarah
Nasional Indonesia VI. Balai Pustaka: Jakarta. Hal 543
[9] Huda,
Nurul. 2010. “Benarkah Soeharto Membunuh
Soekarno?”. Jogjakarta: Starbooks. Hal 119
[10]
Soepardjan, Adam. 2004. Mendobrak sejarah
rezim Soeharto. Ombak: Yogyakarta. Hal XVII.
[11] Adam,
Asvi Warman. 2009. Orang-orang di balik
tragedi. Galangpress : Jakarta. (Sampul buku)
[12] Urbaningrum,
Anas. 1999. Ranjau-Ranjau Potret Konflik
Politik Pasca Kejatuhan Soeharto. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hal 38.
[13]
Suryanegara, Ahmad mansur. 2010. Api
Sejarah 2. Salamadani Pustaka Semesta: Bandung. Hal 527.
[14] Notosusanto, Nugroho.
Poesponegoro, Marwati Djoened. 2009. “Sejarah Nasional Indonesia VI”. Jakarta:
Balai Pustaka. Hal 637-654.
No comments:
Post a Comment