SOEHARTO & BARISAN JENDRAL ORBA: rezim militer Indonesia 1974-1983

	Identitas Mahasiswa
	Nama	: TRI MAHENI
	NIM	: 3101412061
	Program Studi	: Pendidikan Sejarah
	Rombel	: 5B

A.      Identitas Buku.

Judul                         : SOEHARTO & BARISAN JENDRAL ORBA: rezim militer Indonesia 1974-1983

Penulis                  : Devid Jenkins

Penerbit                : Komunitas Bamboo

Tanggal terbit       : mei- 2010

Halaman               : 381

B.       Sinopsis Buku.

Buku ini bengitu rinci mengupas sepak terjang dan kepiawaian Soeharto sebagai dalang jendral-jendralnya yang sangat setia dan mendominasi kelompok elite orde baru. Dikisahkan bagaimana Soeharto memainkan mereka dalam perang melawan jendral barisan sakit hati menentang kekuasaan orde baru. Termasuk perang terhadap kelompok Islam politis yang dianngap Soeharto sebagai musuh bersama.

David Jenkins yang tulisannya pada tahun 1986 menggemparkan karena membuka borok Soeharto dan bisnis keluarganya. Berbagai data yang akurat ia peroleh berkat kepiawainya sebagai sarjana dan wartawan. Hasil uraian sejarah yang secara gambling menggambarkan kekuasaan rezim militer yang penuh intrik, rekayasa dan tipu daya.

PARA JENDRAL AD DAN POLITIK KERATON

Soeharto yang lemah lembut, sering sering seperti seorang paman yang baik, perilakunta menyembunyikan kecerdikan dan kelicikan. Keramahan pribadinnya selalu ditunjukan kepada para tamu, menyamar dengan kuat-kuat dan anehnya begitu dingin serta kaku-akan model masyarakat yang hendak dibangunya.

Soeharto menghabiskan tahun-tahun sejak 1965 untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaannya. Ia mendominasi kabinet jajaran birokrasi negara, serta mendominasi ABRI dan menguasai sepenuhnya Menteri pertahanan dan keamanan serta Panglima Kopkamtib yang berkuasas dalam pemulihan keamanan dan ketertiban. Soeharto merupakan tokoh sentral di Golkar, suatu organisasi politik yang didukung oleh militer AD dengan cara melumpuhkan dua partai “oposisi”. Soeharto juga mendominasi seluruh bagian badan yudisial yang melemah dengan memdudukan kolega lamanya di posisi kunci. Hal ini dalam kenyataannya terjadi pada Soeharto sebagaimana halnya pada Soekarno. Secara resmi Soeharto mempengaruhi masyarakat seperti tanpa batas.

Gaya kepemimpinan Soeharto pada tahun-tahun awal Orde Baru dengan pasti meningkatkan kepercayaan bahwa ia mengikuti dasar pendekatan patrimonial. Kekuasaan besar yang diberikan kepada orang seperti Letkol ( kemudian Letjen) Ali Murtopo, rekan lamanya yang cenderung melakukan operasi di luar struktur “legal-rasional” pemerintah. Masa-masa sesudah percobaan kudeta merupakan situasi penuh ketidakpastian di Indonesia, demikian dengan keadaan dikalangan militer. Keadaan itu memaksa pemimpin baru mencari orang-orangnya untuk bekerjasama, mencari sekutu yang dapat diandalkan daripada mencari orang lain sebagai “orang luar”.

Suatu pendekatan alternatif yang mungkin lebih tepat untuk menjelaskan kasus di Indonesia dengan istilah “ pretorian”. Suatu bangsa menurut Nordlinger- dimana para opsir militer menjadi “ aktor utama yang lebih berkuasa disebabkan oleh kekuatan nyata atau ancaman kekerasan. Sifat “ pretorian” memberikan berbagai gambaran diri mereka sebagai para perwira bertanggungjawab kepada konstitusi dan bangsa. Alsannya adalah pihak militer punya tanggungjawab khusus yaitu “ suatu tugas mendesak melampaui kewajiban mereka kepada otoritas yang ada”.

Ketika Soeharto meraih kekuasaan pada pertengahan 1960an ia benar-benar menyandarkan diri kepada sekelompok kecil dari AD. Pada Agustus 1966 ia membentuk Staf Pribadi (SPRI) yang terdiri dari enam orang perwira tinggi AD serta dua tim sipil, para spesialis bidang ekonomi. Pada 1968 SPRI beranggotakan 12 orang. Mereka secara luas dipandang sebagai “ pemerintah bayangan” yang mempunyai kekuasaan lebih besar dibanding kabinet, utamanya dalam penyusunan kebijakan. Para anggota SPRI bertanggung jawab terhadap soal-soal keuangan,politik, intelijen dalam dan luar negeri, kesejahteraan sosial, masalah-masalah pemilu, juga dengan masalah umum dan masalah khusus.

SPRI dibubarkan pada juni 1968 karena adanya protes mahasiswa dan media, para anggota inti masih mempunyai peran yang besar. Alamsjah yang diangkat sebagai sekretais pada Febuari 1968, emelakukan pengawasan terhadap staf resmi presiden. Yoga Sugama yang bertanggung jawab terhadap urusan intelijen dalam negeri diangkat sebagai wakil ketua Bakin, kemudian menjadi ketua Bakin pada tahun yang sama.

 Sementara itu Mayjen (kemudian Letjen) Surjo Wirjohadiputro, perwira SPRI bidang keuangan, Sudjono Humardhani (ekonomi) dan Ali Murtopo (intelijen luar negeri) diangkat menjadi Asisten Pribadi (ASPRI) Soeharto. Opsus di bawah Ali Murtopo terus menjalankan “operasi khusus” atas nama presiden meskipun terdapat oposisi dari sejumlah perwira senior (terutama dari Jendral Sumitro).

Terlepas dari kesetiaan dan hubungan panjang mereka hal yang paling mencengangkan tentang kelompok inti tersebut. pertama, presiden punya posisi lebih berpengaruh terhadap para perwira dengan latar belakang intelijen dan urusan keamanan. Tiga orang dimana Soeharto bergantung yaitu Ali Murtopo, Benny Murdani dan Yoga Sugama semua dari bidang intelijen sedangkan Sudomo mempunyai kekuasaan luar biasa di bidang keamanan. Ciri Kedua yang tidak lazim ialah “ menggandakan” fungsi-fungsi kepada sejumlah sosok yang paling dipercaya dilingkaran dalam Soeharto. Ciri ketiga,orang-orang yang sangat terpercaya dari “kelompok inti lingkaran dalam” cenderung tetap berada diposisinya jauh melampaui kebiasaan masa tugas selama dua tahun.

 Ciri keempat, ialah posisi unik yang “disandang” Murdani, tiga pilar utama pemerintah Soehaarto: Hankam, Kopkamtib dan Bakin, ketiganya dipimpin oleh mereka yang setia kepada Soeharto. Ciri kelima, dua dari empat anggota inti tersebut tergolong orang jawa abangan dari Jawa Tengah tempat asal Soeharto, sementara dua lainnya Sudomo dan Mardani adalah Jawa Kristen. Ciri keenam, secara umum kelompok inti tersebut punya pandangan yang sama dengan sejumlah perwira militer senior lainnya dalam hal bisnis.

 Mereka percaya agar operasi mereka berhasil di luar sistem ekonomi legal-rasional, perlu adanya kerjasama yang saling menguntungkan dengan para cukong (pemilik dana yang umumnya orang Cina) serta modal asing. Jalur ini dipelihara meskipun tidak begitu meningkatkan kekayaan para perwira senoir tersebut.

Hal lain yan menarik ialah kelompok inti disekitar Soeharto tersebut masing-masing anggotanya bersifat “pragmatis”. Ini bukan sekedar tuntutan fungsi yang diterapkan untuk tugas tertentu. Secara umum perwira militer Indonesia, terutama mereka yang ada dalam dinas intelijen, rentang terhadap perpecahan diantara mereka yang dikelompokkan sebagai “pragmatis” dan mereka yang mungkin dapat digambarkan sebagai “prinsipil”.

STRUKTUR ANGKATAN DARAT, SANG PENGUASA

Sejak awal para pemimpin Orede Baru menyampaikan komitmen mereka memegang teguh Pancasila, termasuk prnsip-prinsip kedaulatan rakyat. Mereka juga berkomitmen menjaga UUD 1945 beserta segala hal yang berkaitan dengan DPR yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Sebagaimana diamati Donalf Hindley, baik Soeharto maupun para Jenderal di sekelilingnya tidak ingin “membagi kekuasaan sesungguhnya dengan partai-partai politik, apalagi memindahkan kekuasaan kepada mereka”. Partai-partai politik dipandang sebagai mesin pendukung kemerosotan, dikendalikan oleh kaum oportunis yang bekerja memenuhi kepentingan-kepentingan sempit lapisan kecil. Bahkan secara mendasar, bagi kelompok para pembantu penting Soeharto, kedua partai politik yang masih hidup yaitu partai tradisonal Nahdhatul Ulama ( NU) serta Partai Nasional Indonesia (PNI) yang pro-Soekarno.

Pada akhir 1960-an Soeharto menerapkan pendekatan lebih merangkul partai-partai dari pada mendekati kelompok yang disebut “ Jenderal Orde Baru radikal”. Menurut seorang kolega militer, Soeharto berpendapat bahwa NU dan PNI tidak mengartikan pancasila sebagaimana mestinya. Menurut kelompok penguasa, Soeharto percaya PNI pun menghendaki “ pancasila plus”. Tuntutan mereka berupa pancasila ditambah dengan mahaenisme atau pancasila plus kerakyatan.  Dari penjelasan tersebut tidak banyak hal yang bersifat persuasif. Ketakutan terhadap kekuatan islam politis begitu dalam dibenak pemikiran para Jenderal Orde Baru sebagai titik sentral guna memahami politik Indonesia mutakhir.

Pada akhir 1960-an sekutu militer Soeharto mulai mengubah sekber Golkar menjadi kelompok politik yang sepenuhnya dengan cara manipulasi, intervensi serta penyumbatan, sejumlah pembantu Soeharto dapat membatasi kekuatan semua partai politik utama. Guna mencapai kemenangan yang diperlukan Golkar maka para pembantu Soeharto menggunakan cara-cara intimidasi dan paksaan. Dengan begitu Golkar memenangkan pemilihan umum mayoritas dengan perolehan sebesar 62%.

Pada pertengahan 1970-an harapan awal Golkar mulai menghilang. Sejumlah sosok independen penting yang berada di organisasiini menarik diri. Golkar memenangkan pemilihan umum bagi para petinggi AD, sekedar menjadi alat tanpa peran berarti dalam proses parlementer. Kini ketika pemilihan umum 1977 mendekat, nampak sekali pemerintah berkeinginan membawa Golkar sebagai “pengesah terorganisasi dari kekuasaan militer”.

Menjelang berlangsungnya pemilihan umum 1977, pemerintah menjadi deskriminatif dengan melarang PDI berkampanye di jalan-jalan. Yang lebih serius ialah kelompok politik Islam maju sebagai oposisi utama di masyarakat, sebagai kesalahan besar taktik pemerintah yang memaksa fusi berbagai kelompok islam berbeda ke dalam satu wadah. Pada pertengahan tahun 1970-an muncul kekecewaan publik terhadap Golkar. Kini partai tersebut dipandang hanya sebagai cangkang berongga. Seperti yang dikatakan Jusuf Wanandi, seorang perancang strategi kelompok Ali Murtopo yang mengakuinya pada 1977.

Peran pemerintah terhadap Golkar  terlalu kuat. Wanandi mengeluh bahwa Golkar harus berada dibawah bayang-bayang kekuasaan. Partai-partai politik telah diberikan “sejumlah kebebasan tertentu” untuk tumbuh, tetapi Golkar hanya sebagai latar belakang. Sekalipun demikian terdapat tempat yang sesungguhnya bagi kepentingan resmi Golkar, sehingga Golkar bukanlah sekedar cangkang berongga. Kini pada pertengahan 1970-an pemerintah harus menerima penegasan sendiri akan kenyataan bahwa Golkar mungkin tidak akan bisa menghadapi sebagaimana yang diharapkan-suatu kompetisi yang relatif bebas dengan PPP.

NAIK KE PUNCAK KETEGANGAN ANTAR MILITER

Pada 1972 presiden Soeharto memberikan tugas kepada Letjen M.R. Kartakusuma, sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Hankanmas), agar mengumpulkan bahan-bahan untuk GBHN yang harus disampaikan kepda MPR pada 1978. Tidak lama sebelum terjadinya kerusuhan anti-Jepang dan anti-pemerintah pada peristiwa malari januari1974. Di Jombang pusatnya penganut islama taat, anggota tim Kartasuma dikepung oleh sekelompok mahasiswa yang marah, menunjukkan anti Golkar dan antimiliter. Keadaan yang sama juga terjadi di Malang sehari sebelum pecahnya peristiwa Malari. Menurut Ruslah Abdulgani di mana-mana muncul “perlawanan terhadap kekuasaan, kediktatoran birokrasi dan manipulasi dalam banyak hal.

Dengan latar belakang masalah yang terjadi, banyak pensiunan Jenderal yang percaya bahwa kelompok elite penguasa memutuskan untuk menciptakan suatu “kondisi khusus”. Maka masalah yang timbul ialah adanya ancaman keamanan yang dituduhkan kepada Komando Jihad. Anggota ABRI merupakan warga negara yang percaya dan mendukung Pancasila, patriot yang mempertahankan ideologi negara, pejuan yang membela kejujuran,kebenaran dan keadilan. Disamping dwifungsi terdapat sembilan prinsip yang harus dijunjung dalam pelaksanaan dwifungsi ABRI. Dalam memperkenalkan prisip pertama dari sembilan prinsip dikatakan karena ABRI sebagai instrumen Hankam merupakan alat kekuasaan pemerintah, posisinya setara dengan pemerintah yaitu diatas seluruh kelompok dalam masyarakat.

SERUAN PEMURNIAN: FOSKO DAN LKB

Dengan pengakuan resmi dan sambutan simpatik dari Kasad, maka Fosko pun tumbuh mekar. Pada 21 juli 1978. Widodo mengirimkan surat sepanjang dua halaman kepada Menteri Hankam Mohamad Jusuf yang baru saja dilantik. Ia melaporkan tentang pembentukan Forum Studi dan Komunikasi TNI serta perkembangannya saat itu. Dalam surat tersebut Widodo menyatakan bahwa setelah diangkat sebagai Kasad, bukan saja ia bertanggung jawab terhadap militer secara “organik”, tapi juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP). Tugasnya ialah menyusun rekomendasi kepada Kasad tentang “pemeliharaan ideologi kejuangan tentara”.

Seperti diketahui bahwa anggota FOSKO hanya terbatas pada pensiunan perwira senior AD dan melakukan kegiatan hanya pada masalah yang menyangkut TNI dalam hubungannya dengan masyarakat. Sekalipun demikian apa yang merekan prihatinkan ternyata memiliki dampak. Maka berdirilah organisasi serupa tetapi lebih berbasis lebih luas, yaitu Yayasan Lembaga Kesadaran Berkontitusi (YLKB). Yayasan ini didirikan atas inisiatif Nasution, dengan keanggotaan mencakup seluruh elemen bangsa.

Dibangun pada seputar poros Hatta-Sultan-Nasution, LKB akan menjadi badan yang cukup berpengaruh dengan disatukannya dua orang mantan wakil presiden pertama dan seorang jenderal terkemuka. Didirikan pada 1 Juni 1978, tepat enam bulan setelah Fosko didirikan, LKB mempertahankan hubungan dekat dengan kelompok pensiunan perwira senior. Dan untuk menjaga reputasi serta tujuan-tujuan yang telah diumumkan, LKB berulang kali menekankan tema kesadaran konstitusi

AD MENGUSULKAN, ISTANA MEMUTUSKAN

Setelah pelantikannya sebagai kepala AD pada Januari 1978, Widodo meminta sebuah salinan makalah Seskoad. Berbagai pendapat yang tertuang di makalah itu memiliki banyak persamaan dengan pemikirannya. Dalam waktu singkat ia membentuk sebuah komite yang diketuai oleh wakilnya, Letjen Poniman untuk mengadakan diskusi masalah tersebut secara mendalam dengan semua kelompok AD. Namun sebenarnya komite itu diberi tugas segera merumuskan dengan jelas doktrin dwifungsi ABRI.

Pada dekade pertama Orde Baru, peran ABRI sebagai kekuatan sosial sangat menonjol, demikian menurut makalah itu. Hal tersebut wajar karena merupakan masa peralihan dari kehidupan “totaliter” Orde Lama menuju kehidupan demokratis dengan cita-cita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di masa depan ABRI melihat dirinya sebagasi kekuatan pertahanan dan keamanan. ABRI mengabdikan diri untuk menjaga wilayah RI dan seluruh isinya dalam kerangka pertahanan semesta. Dengan demikian keamanan nasional secara otomatis meningkatkan kemakmuran rakyat.

Hal ini tidak berarti fungsi sosial ABRI dihapus atau diabaikan. Sebab tugas membangun wilayah yang menjadi tanggungjawab ABRI dalam kapasitasnya sebagai kekuatan sosial dilaksanakan melalui institusi lambang kedaulatan rakyat dan melalui badan-badan legislatif, baik ditingkat nasional maupun daerah.

KEDUA SISI YANG MENGHIMPIT

Katika pembangunan gedung perkantoran presiden hampir ramping pada akhir 1960-an, tempat itu kemudian disebut sebagai gedung “KISS” yang menjelaskan tentang fungsi pokok yang harus dilakukan disana yakni koordinasi, intergrasi, stabilisasi dan sinkronisasi. Dengan sisnis orang memplesetkan akronim ini menjadi “Ke Istana Sendiri-Sendir”, berkaitan dengan kebiasaan presiden Soeharto memanggil para pembantu dekatnya sendiri-sendiri lalu mempertantangkan mereka satu sama lain. Sekalipun Soeharto menikmati menikmati kekuasaan besar dengan kedudukannya sebagai presiden dan panglima tertinggi ABRI tanpa mmenyebutkan posisinya yang berpengaruh besar di semua angkatan bersenjata ia menerapkan gaya kekuasaan bersifat kebapakan.

Pada akhir Agustus 1979, Menhamkan berbicara dalam suatu “pertemuan informal” dengan para pejabat sipil dan ABRI di Sulawesi Selatan. Ia mngatakan bahwa peran yang diharapkan dari ABRI adalah menjadi dinamisator kesadaran poilitik rakyat namun bukan berarti ABRI harus campur tangan dalam urusan internal partai-partai poltik. Jika pemimpin Hankam hendak menyakinkan rakyat bahwa  ABRI berdiri diatas semua golongan, bahwa ABRI bukan hanya milik satu golongan, maka mau tidak mau “ambisi politik” harus dibatasi.

Agaknya jelas bahwa Soeharto paham betul akan perlunya menjembatani jurang antara ABRI dengan rakyat. Ia pun memberikan restunya atas upaya Jenderal Jusuf untuk menghadirkan wajah baru ABRI. Namun presiden Soeharto cukup realitis untuk tahu bahwa selain menguntungkan, pendekatan semacam itu juga mengandung bahaya. Menurut pandangan Soeharto, ABRI dan Golkar tidak dapat dibagi-bagi jika Jenderal Jusuf berjalan terlalu jauh membawa bola “ABRI diatas semua golongan” hal itu akan membahayakan posisi Golkar dalam pemilihan umum 1982 mendatang.

BADAI BERTIUP DARI PEKANBARU

Jika Sudomo mengakui pertemuan 17 Oktober 1979 yang menyatakan ABRI sebagai bagian dari keluarga besar Golkar, maka selanjutnya tergantung bagaimana Soeharto menafsirkan hal itu dalam pidato resminya. Presiden melakukannya pada Maret 1980. Berbicara tanpa teks dihadapan rapat pimpinan ABRI di kota minyak Pekanbaru 27 Maret 1980, presiden menyrang lawan-lawan politiknya dan menyampaikan sejumlah pemikiran kontrovesional tantang peran ABRI di masyarakat.

Tiga minggu setelah pidatonya di Pekanbaru, dalam sambutan tanpa teks pada ulang tahun ke-28 Kopassandha di Cijantung, Soeharto sekali lagi  melakukan serangan. Kali ini sasarannya ialah “mahasiswa dan ibu rumah tangga” yang menyebarkan desas desus bahwa istrinya ibu Tien Soeharto menerima komisi serta dapat menentukan siapa yang akan memenangkan tender pemerintah. Selain itu beredar rumor bahwa dirinya mengambil seorang artis terkenal sebagai simpanan. Menurut Soeharto desas-desus itu bertujuan untuk menjatuhkan kedudukannya. Tetapi mereka yang menyebarkan desas-desus itu lupa bahwa jika dirinya tersingkir, maka yang lain akan muncul  masyarakat dan prajurit ABRI akan selalu mencegah rencana tersebut. terlebih lagi jika orang-orang tersebut hendak menggati ideologi negara Pancasila dan mengubah UUD 1945.

Pidato Soeharto di Pekanbaru dengan jelas menempatkan Jenderal Jusuf pada posisi menyakitkan. Lebih dari setahun lamanya Menhamkam Jusuf selalu menekankan ABRI berada diatas semua golongan. Setelah dilemahkan oleh perjanjian rahasia Sudomo dengan Golkar, janji-janji Jusuf kini menghadapi hantaman telak dari presiden.

KEKECEWAAN DAN BALASAN SETIMPAL

Letjen Mohamad Jasmin telah membuktikan bahwa dirinya sebagai seorang Jenderal pensiunan paling tajam. Seperti halnya para pensiunan Jenderal lainnya yang tidakannya seringkali berbeda dibandingkan ketika masih menjadi militer aktif, tapi pandangannya tentang nilai-nilai kebebasan berpendapat sangat berlawanan dibandingkan ketika dirinya masih bertugas. Nampaknya jelas bahwa penindasan politik bukanlah perhatian utama Jasin pada akhir 1960-an. Keraguan Jasin yang pertama terhadap Soeharto dipicu oleh tiga “ pengalaman titik tolak” pada awal 1970-an.

Jelas sekali pemerintah Soeharto siap melangkah sejauh apapun untuk memastikan para “musuhnya” membayar kelancangan mereka mengkritik pidato presiden di Pekanbaru. Bank-bank pemerintah serta kantor imigrasi memiliki daftar petisi 50 yang dapat mengikuti tender pemerintah, memperoleh kredit bank atau pun pergi keluar negeri. Pemerintah juga mengambil langkah untuk memastikan para akademisi yang mengajar mengundurkan diri, melarang orang seperti Nasution memberikan ceramah di masjid maupun melulis di media massa. Pemerintah juga melarang para pemimpin menghadiri berbagai upacara peringatan di Istana.

MAKALAH HANKAM

Yang nyata terlihat diawal 1980 ialah bahwa kritik terhadap sistem yang sedang berlaku bukan hanya datang dari para pensiunan perwira (yang membuat mereka terlihat sebagai orang-orang yang tidak puas). Jelas bahwa dua orang terkuat dalam sistem komando militer Menhankam/Kasad dan Kepala Staf AD terlibat dalam pemikiran mengenai pelaksanaan dwifungsi ABRI. Sejumlah pejabat militer senior juga punya perhatian yang sama. Tetapi dalam perkiraan terakhir dukungan itu sangat kecil. Betapa luar biasa langakah-langkah yang dilakukan presiden untuk mengendalikan sistem sehingga ia mampu membungkam suara-suara tersebut dengan pidato Pekanbaru pada 27 Maret 1979.

Makalah Hankam meliputi sangkalan-sangkalan terhadap pokok-pokok dwifungsi yang terdapat dalam makalah Widodo serta pembuktian terhadap pentingnya keterlibatan ABRI secara luas dan berkelnjutan dalam kegiatan nonmiliter . makalah ini disusun atas perintah kelompok pragmatis di Hankam, bahkan mungin oleh presiden sendiri.

Didepan umum mungkin para pemimpin menyetujui saran-saran yang tertuang di makalah hankam, tetapi masalahnya Indonesia menghadapi paradox yang muncul dalam musyawarah golkar II pada 1978. Ketika pembicaraan tentang pengurangan keterlibatan militer di sector sipil meningkat, cengkeraman militer terhadap sejumlah institusi Negara meningkat lebih kuat.

PANDANGAN JENDRAL NASUTION

Dari semua pensiunan jenderal yang berseteru dengan pemerintah pada akhir 1970-an dan awal 1980-an tak ada yang paling menonjol melebihi jendral Nasution. Ia merupakan tokoh dominan di AD sejak awal revolusi, reputasinya bukan saja dibidang taktik dan strategi militer tetapi juga sebagai aktor politik yang cerdas, meski kadang meragukan.

Nasution lebih tua tiga tahun dari Soeharto dan para tokoh kunci lainya yang seangkatan. Tapi karirnya matang terlebih dahulu ketimbang yang lain. Ia telah berpangkat mayor jendral ketika Soeharto baru seorang kapten. Sebagai seorang yang berasal dari luar pulau jawa dan tantama akademi militer kerajaan belanda di bandung, Nasution tidak banyak berhubungan dengan para perwira peta didikan jepang. Kepatuhanya terhadap islam berbeda dengan perilaku pesimis orang jawa abangan umumnya.

Kegagalan dalam menerapkan konstitusi secara murni dan konsekuen berkaitan erat dengan apa yang dipandang Nasution sebagai penyalahgunaan dwifungsi oleh kelompok Soeharto. Menurut Nasution dibawah kekuasaan Soeharto sistem wilayah dipolitisasi dan tunduk pada kebutuhan kelompok yang berkuasa. Berdasarkan doktrin, ABRI berada diatas semua golongan. Menurut Nasution pada saat yang sama kekuasaan darurat yang diperoleh pimpinan AD sebagai akibat lahirnya Kopkamtib pada 2 Oktober 1965, bukan saja memperluas kekuasaan para pimpinan militer. Kekuasaan itu juga semakin ke bawah dan keluar hingga para laksus ( pelaksana khusus Kopkamtib) di  seluruh propinsi.

Wewenang-wewenang Kopkamtib dan seluruh aparatnya didaeraha adalah melakukan seleksi para kandidat dalam pemilihan umum, menyelenggarakan Operasi Penertiban (Opstib) setelah tahun 1977, mengecek harga-harga kebutuhan pokok dan memberikan izin pertemuan keagamaan. Kekuasaan ini diperluas lagi dengan dibentuknya Muspida di setiap propinsi. Muspida terdiri dari panglima setempat, kepala polisi, ketua kejaksaan dan sebagainya. Lembaga ini diketuai oleh panglima daerah dalam kapasitasnya sebagai Laksuda ( Pelaksana Khusus daerah, mewakili Kopkamtib ).

Menurut Nasution dengan adanya Supersemar dwifungsi ABRI jauh lebih diperluas. Sebagaimana kita ketahui dengan kekuasaan yang dipegangnya berdasarkan Supersemar Soeharto dua kali melakukan perombakan besar-besaran terhadap DPR (GR) dan MPRS pada tahun 1966 dan 1968. Akibat kekuasaan darurat tersebut, pemerintah telah meniadakan sejumlah hak dasar rakyat.  Nasution pada akhirnya semakin mendekati mahasiswa dan golongan kelas menengah di Jakarta dan Bandung. Nasution memusatkan perhatiannya pada pengamatan hukum dan prosedur, sesuatu yang sangat lekat di golongan ini.

Kelebihan Buku

Gaya penulisan yang kritis diselingi dengan tanggapan-tanggapanya. Sehingga sangat menarik minat pembaca kembali informasi lebih dalam apa yang telah terjadi pada saat itu. Dengan penulisan yang lumayan berimbang membuat para pembaca menjadi lebih mendepat pengetahuan mengenai peristiwa tersebut.