PENANAMAN MODAL ASING PADA MASA ORDE BARU

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Sejarah penanaman modal asing tidak terlalu diangkat dalam panggung sejarah nasional Indonesia, meskipun penanaman modal asing di Indonesia memiliki peran dalam pembangunan ekonomi nasional pada era Soeharto. Salah satu faktor yang menyebabkannya yaitu pengaruh dari penanaman modal asing di Indonesia tidak langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia namun demikian pananaman modal asing memiliki dampak yang sangat besar bagi Indonesia guna mengejar laju pertumbuhan maksimal.

Masuknya penanam modal asing ke Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi, karena ikut memacu pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, transfer of technology, serta masuknya capital inflow dan devisa hasil ekspor. Namun demikian tetap saja adanya penanaman modal asing di Indonesia menimbulkan dampak lain dari segi bagi Indonesia hal ini yang menyebabkan luputnya pengawasan terhadap pembangunan di Indonesia yang menyebabkan beberapa sektor terabaikan misalnya pertanian.

Selama periode orde lama perekonomian Indonesia tidak berjalan mulus, bahkan sangat buruk yang disebabkan juga oleh ketidakstabilan politik di dalam negeri yang dicerminkan oleh beberapa pemberontakan di daerah-daerah yang menyebabkan nyaris hancurnya ekonomi nasional. Ketidakstabilan politik di dalam negeri pada masa Soekarno juga yang membuat perekonomian pada saat itu menjadi tidak stabil atau hampir hancur, itu terjadi karena pada masa Soekarno sering terjadi pergantian kabinet sampai 8 kali perubahan selama demokrasi parlementer.

            Pada tahun 1957, Soekarno mencanangkan “ Ekonomi Terpimpin” yang lebih memperkuat lagi sistem ekonomi komando, dan selama tahun 1957-1958 terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Dengan pencanangan Ekonomi Terpimpin, sistem politik dan sistem ekonomi Indonesia semakin dekat dengan haluan/pemikiran sosialis/komunis. Walaupun ideologi Indonesia adalah Pancasila, pengaruh ideologi komunis dari negara bekas Uni Soviet dan Cina sangat kuat. Sebenarnya pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umunya memilih haluan politik yang berbau komunis hanya merupakan suatu refleksi dari perasaan anti kapitalisasi pada sat itu. Seperti telah dijelaskan Soekarno percaya bahwa pemikiran Marxisme merupakan satu-satunya senjata yang ampuh untuk melawan kapitalisme. Pada saat itu prinsip-prinsip individualisme, persaingan bebas dan perusahaan swata/pribadi sangat ditentang karena oleh pemerintah dan masyarakat pada umunya prinsip-prinsip tersebut sering dikaitkan dengan pemikiran kapitalisme. Keadaan ini semakin membuat Indonesia semakin sulit mendapat dan dari negara-negara barat baik dalam bentuk pinjaman maupun penanaman modal asing (PMA), sedangkan untuk rekontruksi ekonomi dan pembangunan selanjutnya Indonesia sangat membutuhkan dana sangat besar ( Hiil, 1989). Hingga akhir tahun 1950-an, tepatnya menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda, sumber utama penanaman modal asing di Indonesia berasal dari Belanda yang sebagian besar untuk kegiatan ekspor hasil-hasil perkebunan dan pertambangan serta untuk kegiatan ekonomi-ekonomi terkait.

Pada masa orde baru sitem ekonomi berubah total. Berbeda dengan pemerintahan orde lama, dalam era Soeharto paradigma pembangunan ekonomi mengarah pada persiapan ekonomi pasar dan politik ekonomi diarahkan pada upaya-upaya dan cara-cara menggerakan kembali roda ekonomi. Pemerintahan orde baru menjalin kembali hubungan dengan pihak barat, dan menjauhi ideologi komunis. Indonesia juga kembali masuk menjadi anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dan menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang putus pada zaman Soekarno. Dengan membaiknya hubungan Indonesia dengan kedua lembaga tersebut, pemerintah Indonesia mendapat pinjaman untuk membiayai defisit anggaran belanjanya, yang sumber dananya berasal dari pinjaman bilateral dari sejumlah negara barat seperti AS, Inggris dan Belanda.

Pada awal era Soeharto, pemerintah mengambil beberapa langkah drastis yang bersifat strategis yang menandakan sedang berlangsungnya suatu perubahan yang cepat dalam sistem ekonomi Indonesia yang dari sistem ekonmi komando ke ekonomi pasar, diantaranya dikeluarkannya sejumlah paket kebijakan liberalisasi dalam perdagangan dan investasi. Paket-paket kebijakan jangka pendek tersebut adalah tindak lanjut dari diterbitkannya TAP MPRS No. XXIII Tahun  1966 tentang pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi, Keuangan  dan pembangunan yang bertujuan untuk mentimulir swasta masuk ke sektor-sektor strategis (Chaniago,2001). Salah satu paket kebijakan yang sangat penting dalam arti sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pemerintahan orde baru adalah UU Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan pada tahun 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968. Untuk mendukung pelaksanaan kedua UU tersebut, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan deregulasi  yang berkaitan dengan perekonomian pada umunya dan investasi pada khususnya (Salim, 2000). Selain itu, pada masa yang sama perusahaan-perusahaan yangdinasionalisasikan pada masa orde lam dikembalikan ke pemiliknya.

B.            Rumusan Masalah :

1.           Apa yang melatar belakangi masuknya modal asing ke Indonesia?

2.           Bagaimana perkembangan penanaman modal asing di Indonesia?

3.           Apa dampak dari masuknya modal asing bagi Indonesia ?

C.            Tujuan Penulisan

1.           Mengetahui melatar belakangi masuknya modal asing ke Indonesia.

2.           Mengetahui perkembangan penanaman modal asing di Indonesia.

3.           Mengetahui dampak dari masuknya modal asing bagi Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

1.        LATAR BELAKANG MASUKNYA MODAL ASING KE INDONESIA

A.    Campur Tangan Amerika Serikat dan Kembalinya Irian Barat

Penjarahan Freeport atas gunung emas di Papua sudah dimulai sejak tahun 1967. Namun, kiprah Freeport sendiri di Indonesia sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya.

Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959. Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun selalu pula menemui kegagalan.[1]

Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur Pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen.

Pada saat itu, Gruisen bercerita bahwa dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Mountain Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di Perpusatakaan Belanda. Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya.

Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pimpinan Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya di seluruh dunia. Kandungan biji tembaga yang ada di Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah.

Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survei dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi. Karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah.[2]

Dari udara, tanah di sekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari. Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak.[3]

Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama Gold Mountain, bukan Ersberg Mountain atau Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dan dalam waktu tiga tahun sudah kembali modal.

Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur menekan kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.

Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat.

Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah sepertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat.

Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.

Ketika itu, sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut.

Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pimpinan Freeport jelas marah besar. Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan.

Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kenndey merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil siap yang bertolak-belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya.

Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C Long. Ia juga salah seorang anggota dewan direksi Freeport. Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia.

Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia.

Caltex, sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.

Augustus C Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya. Mungkin suatu kebetulan yang ajaib. Augustus C Long juga aktif di Presbysterian Hospital, New York di mana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962). Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pimpinan Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial.[4]

Lisa mendapakan data jika pada Maret 1965, Augustus C Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelijen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri.

Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai “our local army friend”.

Salah satu bukti adalah sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan ada kelompok Jenderal Suharto yang akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.

Setelah Soeharto berkuasa, maka Freeport dengan leluasa menjarah Gunung Ersberg yang disamping terkandung tembaga juga terdapat kandungan emas dan perak, bahkan terdapat kandungan uranium.

Skenario Pesta Kenduri Bancakan SDA Indonesia di Genewa-Swiss Tahun 1967:

Tumbangnya Soekarno dan naiknya Jenderal Suharto disambut gembira Washingon. Presiden AS Richard M. Nixon sendiri menyebut hal itu sebagai “Terbukanya upeti besar dari Asia”. Indonesia memang laksana peti harta karun yang berisi segala kekayaan alam yang luar biasa. Jika oleh Soekarno kunci peti harta karun ini dijaga baik-baik bahkan dilindungi dengan segenap kekuatan yang ada, maka oleh Jenderal Suharto, kunci peti harta karun ini malah digadaikan dengan harga murah kepada Amerika Serikat.[5]

Sejak akhir 1940-an, AS sesungguhnya sudah mengamati gerak-gerik dua tokoh PSI bernama Soemitro Djojohadikusumo dan Soedjatmoko yang berasal dari kalangan elit. AS mengetahui jika keduanya menentang sikap Soekarno. Baik Soedjatmoko maupun Soemitro diketahui menyambut baik Marshall Plan. Bahkan Soedjatmoko berkata, “Strategi Marshall Plan untuk Eropa tergantung pada dapat dipergunakannya sumber-sumber alam Asia.” Koko, demikian panggilan Soedjatmoko, bahkan menawarkan suatu model Indonesia yang terbuka untuk bersekutu dengan Barat. Awal 1949, Soemitro di School of Advanced International Studies yang dibiayai Ford Foundation menerangkan jika pihaknya memiliki model sosialisme yang membolehkan dieksploitasinya kekayaan alam Indonesia oleh Barat ditambah dengan sejumlah insentif bagi modal asing.

Prosesi digadaikannya seluruh kekayaan alam negeri ini kepada jaringan imperialisme dan kolonialisme Barat terjadi di Swiss, November 1967. Jenderal Suharto mengirim sat tim ekonomi dipimpin Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, dan Soemitro Djojohadikusumo. Tim ini kelak disebut sebagai Mafia Berkeley, menemui para CEO korporasi multinasional yang dipimpin Rockefeller. Dalam pertemuan inilah tanah Indonesia yang kaya raya dengan bahan tambang dikapling-kapling seenaknya oleh mereka dan dibagikan kepada korporasi-korporasi asing, Freeport antara lain mendapat gunung emas di Irian Barat, demikian pula yang lainnya. Bahkan landasan legal formal untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia pun dirancang di Swiss ini yang kemudian dikenal sebagai UU Penanaman Modal Asing tahun 1967 (John Pilger; The NewRulers of the World). Dan jangan lupa, semua COE korporasi asing tersebut dikuasai oleh jaringan Yahudi Internasional.

oleh John Pilger dalam bukunya yang berjudul “The New Rulers of the World.” Yang di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili : perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto (Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, dan Soemitro Djojohadikusumo) yang oleh Rockefeller disebut “ekonom-ekonom Indonesia yang top”.

Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat . Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.”

Demikian gambaran yang diberikan oleh Brad Simpson, Jeffrey Winters dan John Pilger tentang suasana, kesepakatan-kesepakatan dan jalannya sebuah konferensi yang merupakan titik balik masuknya kembali bangsa Indonesia kepada penjajahan ekonomi gaya baru, Neo-Liberalism.

Bidang-bidang ini adalah pertambangan dan infra struktur seperti listrik dan jalan tol yang dari tarif tinggi yang dikenakan pada rakyat Indonesia mendatangkan laba baginya. Bidang lain adalah memberikan kredit yang sebesar-besarnya dengan tiga sasaran : pertama, memperoleh pendapatan bunga, kedua, proyek yang dikaitkan dengan hutang yang diberikan di mark up (korupsi), dan dengan hutang kebijakan Indonesia dikendalikan melalui anak bangsa sendiri, terutama yang termasuk kelompok Mafia Berkeley untuk ekonomi dan kelompok The Ohio Boys untuk bidang politik.

Keseluruhan ini sendiri merupakan cerita yang menarik dan bermanfaat sebagai bahan renungan introspeksi betapa kita sejak tahun 1967 sudah dijajah kembali dengan cara dan teknologi yang lebih dahsyat.

Sejak tahun 1967, pengerukan dan penyedotan kekayaan alam Indonesia oleh kekuatan asing, terutama mineral yang sangat mahal harganya dan sangat vital itu dilakukan secara besar-besaran dengan modal besar dan teknologi tinggi. Para pembantunya adalah bangsa sendiri yang berhasil dijadikan kroni-kroninya.

B.     Peristiwa G30S pada tahun 1965

Gerakan 30 September adalah sebuah misteri pembunuhan yang pemecahannya akan membawa implikasi sangat luas bagi sejarah nasional Indonesia. Hal-hal yang dipertaruhkan dalam “kontroversi tentang dalang” sungguh besar. Rezim Suharto membenarkan tindakan represi berdarahnya terhadap PKI dengan menekankan bahwa partai itulah yang memulai dan mengorganisasi G-30-S. Walaupun aksi-aksi pada 1 Oktober tersebut tak lebih dari pemberontakan berskala kecil dan terbatas oleh pasukan Angkatan Darat dan demonstrasi oleh kalangan sipil, rezim Suharto menggambarkannya sebagai awal dari serangan PKI yang masif dan keji terhadap semua kekuatan nonkomunis. Gerakan 30 September dilihatnya sebagai tembakan salvo pembuka dari PKI untuk sebuah revolusi sosial. Dalam membangun ideologi pembenaran bagi kediktatorannya, Suharto menampilkan diri sebagai juru selamat bangsa dengan menumpas G-30-S. Rezim Suharto terus-menerus menanamkan peristiwa itu dalam pikiran masyarakat melalui semua alat propaganda negara: buku teks, monumen, nama jalan, fi lm, museum, upacara peringatan, dan hari raya nasional. Rezim Suharto memberi dasar pembenaran keberadaannya dengan menempatkan G-30-S tepat pada jantung narasi historisnya dan menggambarkan PKI sebagai kekuatan jahat tak terperikan. Pernyataan bahwa PKI mengorganisasi G-30-S, bagi rezim Suharto, bukan sekadar fakta biasa; tetapi sang fakta sejarah mahabesar, yang menjadi sumber pokok keabsahan rezimnya.[6]

G-30-S dan pembasmiannya merupakan tindakan – tindakan yang dirancang secara rahasia oleh para perwira militer, agen intelijen, dan agen ganda, sumber-sumber informasi yang lazim dipakai sejarawan, surat kabar, majalah, dokumen pemerintah, dan pamflet  tidak banyak membantu. Dalam buku teksnya tentang sejarah Indonesia, Merle Ricklefs menulis bahwa “ruwetnya panggung politik” pada 1965 dan “banyaknya bukti-bukti yang mencurigakan” menyebabkan penyimpulan tegas mengenai G-30-S hampir tidak mungkin. Rekan-rekannya sesama sejarawan asal Australia, Robert Cribb dan Colin Brown, berpendapat bahwa “alur kejadian yang tepat” itu “diselubungi ketidakpastian.” Menjelang G-30-S terjadi, “desas-desus, kabar burung,dan penyesatan berita yang disengaja menyesaki udara. Gerakan 30 September merupakan peristiwa signifi kan dan bukan hanya bagi Indonesia. Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia pada 1965, Marshall Green, berpendapat bahwa G-30-S merupakan salah satu saat paling berbahaya bagi AS semasa perang dingin.

1)      Indikasi keterlibatan PKI

Pernyataan paling penting oleh pimpinan PKI tentang G-30-S ialah pernyataan Sudisman, Sekretaris Jenderal partai yang berhasil lolos dari pembantaian besar-besaran. Ia ditangkap pada Desember 1966 dan dibawa ke depan Mahmilub pada Juli 1967. Ia salah seorang dari kelompok lima tokoh muda yang mengambil alih pimpinan partai pada 1951. Kelima tokoh itu – Aidit, Lukman, Njoto, Sakirman, dan Sudisman sendiri memperoleh sukses besar dalam membangun kembali partai. Sudisman mengakui, dengan cara yang tidak terinci, bahwa ia “terlibat” dalam G-30-S dan bahwa pimpinan-pimpinan PKI lainnya, tanpa menyebut nama, juga “terlibat langsung” di dalamnya.[7]

Penyerahan soal-soal militer kepada D.N. Aidit adalah, menurut pengalaman saya, soal yang biasa, yang sehari-hari. Karena soal militer, artinya soal-soal yang  dengan kerjasama atau sikap-sikap tertentu yang harus diambil oleh Partai terhadap ABRI merupakan hal-hal yang harus dilakukan dengan hati-hati maka ini diserahkan kepada Ketua CC, D.N. Aidit. Dalam praktek sehari-harinya hal ini terwujud dalam misalnya ceramah-ceramah, penulisan-penulisan, atau penjelasan- penjelasan dari sikap Partai terhadap ABRI yang dituangkan dalam editorial-editorial Harian Rakjat. Yang boleh menulis tentang ini hanya Ketua CC, D.N. Aidit, tidak boleh orang lain, redaksi Harian Rakjat sekalipun tidak boleh.[8]

G-30-S bukan buatan atau ciptaan PKI. Maka seandainya ia merupakan gerakan dari PKI, atau gerakan yang “didalangi” PKI, semestinya ia dibicarakan dan diputuskan oleh badan pimpinan partai yang tertinggi yaitu Comite Central. Tetapi hal ini tidak pernah dibicarakan, apalagi diputuskan di dalam dan oleh Comite Central yang anggotanya berjumlah 85 orang itu. Bahkan ada anggota Politbiro atau calon anggota Politbiro yang tidak mengetahui sama sekali. Manakala ada anggota-anggota CC atau PB [Politbiro] yang tersangkut dalam gerakan ini, maka mayoritas dari mereka hanya merupakan pelaksana saja, bukan pemikir yang ikut memutuskan, membicarakan atau merencanakan gerakan ini.[9]

Pada prinsipnya, G-30-S bisa dibenarkan dipandang dari sudutkepentingan PKI sendiri. Kontak-kontak partai dalam angkatan bersenjata bisa digunakan dengan baik untuk membersihkan pimpinan tertinggi Angkatan Darat yang antikomunis. G-30-S berbuah kegagalan telak oleh alasan-alasan yang tidak diperhitungkan Aidit sebelumnya. Pertama, ia buta terhadap kesalahan-kesalahan Sjam. Ia menguasakan Sjam untuk memulai aksi militer tanpa mempunyai sarana yang cukup untuk memeriksa kata-kata Sjam. Saya menduga Aidit tidak menyadari bahwa Sjam telah memaksa para perwira militer untuk bergabung dan mengelabui mereka agar berpikir bahwa PKI akan menjamin keberhasilan aksi. Saat menghubungkan Aidit dengan para perwira, Sjam merancukan pemahaman mereka akan satu sama lain.

2)      Indikasi Keterlibatan Amerika dan CIA

Sampai akhir 1950-an tidak terlihat bahwa pemerintah AS dan Angkatan Darat Indonesia akan mempunyai masa depan bersama yang gilanggemilang. Para pejabat penting dalam pemerintahan Eisenhower (1952- 1960) berpikir tentang bagaimana memecah-belah Indonesia menjadi negara-negara kecil. Bagi mereka, Presiden Sukarno merupakan sebuah kutukan. Politik luar negerinya yang bebas aktif (yang tegas dipamerkan pada Konferensi Asia Afrika 1955), hujatan berulangnya terhadap imperialisme Barat, dan kesediaannya merangkul PKI sebagai bagian integral dalam politik Indonesia ditafsirkan di Washington sebagai bukti kesetiaan Sukarno kepada Moskow dan Beijing. Eisenhower dan Dulles bersaudara – Allen sebagai kepala CIA dan John Foster sebagai kepala Departemen Luar Negeri – memandang semua pemimpin nasionalis Dunia Ketiga yang ingin tetap netral di tengah-tengah perang dingin sebagai antek-antek komunis. Dengan penuh keyakinan akan hak mereka untuk memilih-milih pemimpin di negara-negara asing, Eisenhower dan dua bersaudara Dulles berulang kali menggunakan operasi rahasia CIA untuk menumbangkan pemimpin-pemimpin nasionalis: Mossadegh di Iran pada 1953, Arbenz di Guatemala pada 1954, dan Souvanna Phouma di Laos pada 1960. Dulles bersaudara melihat Sukarno pun sebagai tokoh lain yang menjengkelkan, yang harus disingkirkan dari panggung dunia.[10]

Dulles bersaudara menjadi yakin bahwa Jawa telah jatuh ke tangan kaum komunis dan lebih baik memisahkannya dari daerah lain di Indonesia. Dalam menghadapi kaum komunis di Asia, prinsip yang menjadi pedoman pemerintah Eisenhower ialah membagi negara-negara menjadi kawasan-kawasan komunis dan nonkomunis. Pelajaran dari lepasnya Tiongkok pada 1949 ialah lebih baik merelakan yang sudah lepas dan membiarkan sesuatu wilayah jatuh ke tangan komunis, ketimbang memperpanjang perang berlarut-larut di seluruh negeri. Oleh karena itu Amerika Serikat mau membagi Korea dan Vietnam menjadi paro utara dan paro selatan. Pada akhir 1957 pemerintah Eisenhower berpendapat bahwa kebangkitan PKI, khususnya di Jawa, berarti telah datang saatnya untuk memecah-belah kepulauan Indonesia menjadi satuan-satuan yang lebih kecil.[11]

Dukungan AS kepada para pemberontak berarti mengadu perwira perwira antikomunis satu sama lain. PKI tampil dengan popularitas lebih besar karena kebijakannya tentang imperialisme AS menjadi dikukuhkan oleh pengalaman. Dengan persenjataan AS ditemukan di Sumatra dan pilot AS ditembak jatuh di atas Ambon, bangsa Indonesia bisa melihat langsung bahwa Amerika Serikat memang benar-benar berusaha untuk mencerai-beraikan tanah air mereka.

Strategi baru AS untuk memerangi PKI ini sungguh canggih, terutama jika dibandingkan dengan kekasaran strateginya yang lama. NSC (NSC, National Security Council) sidang dewan keamanan nasional, menyadari bahwa PKI sudah mendapat kepercayaan nasional yang tak termakzulkan.[12] Partai ini terorganisasi dengan sangat baik, berdisiplin tinggi, dan luar biasa populer. Menurut penilaian NSC, PKI “mungkin sekali akan tumbuh sebagai partai terbesar di Indonesia” jika Sukarno tidak menangguhkan pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 1959. Angkatan Darat tidak bisa asal menyerang kaum komunis dengan cara berangasan, “Tindakan terang-terangan menindas PKI akan sulit dibenarkan atas dasar politik dalam negeri, dan akan menghadapkan pemerintahan siapa pun yang mengambil tindakan tersebut kepada tuduhan telah takluk kepada tekanan Barat.” Angkatan Darat harus mendekati PKI dengan kelihaian musang berbulu ayam. Setiap serangan terhadap PKI harus bisa dibenarkan sesuai dengan rambu-rambu nasionalisme Indonesia yang diperjuangkan oleh partai itu sendiri.

Pemerintah AS menjadi sangat mengharapkan terjadinya bentrokan antara Angkatan Darat dan PKI pada 1965 karena hubungan AS dengan pemerintah Sukarno dengan cepat memburuk. Para demonstran militan menyerang banyak kantor konsulat dan perpustakaan pemerintah AS. Reaksi Sukarno yang ogah-ogahan terhadap serangan-serangan pada Februari dan Maret ini mengesankan bahwa ia mengipasi demonstrasi- demonstrasi itu. Amerika Serikat menempuh apa yang dinamai “low-posture policy” (kebijakan merunduk). Kebijakan ini memerlukan penarikan mundur sebagian besar personil kedutaan besar (yang mencapai empat ratus orang pada April dan tiga puluh lima orang pada Agustus), penghentian bantuan kepada pemerintah Sukarno, dan kelanjutan hubungan dengan pimpinan Angkatan Darat dengan harapan mereka akan bertindak melawan PKI dan Sukarno. Pos CIA tetap dipertahankan dengan kontingen lengkap beranggotakan dua belas orang (delapan staf operasional dan empat staf administrasi) agar badan ini bisa meneruskan kegiatan rahasia mereka.[13]

3)      Indikasi Keterlibatan Angkatan Darat

Siasat yang digunakan adalah terus-menerus memprovokasi PKI agar melakukan tindakan gegabah yang akan menampilkan partai tersebut sebagai antinasional. Dokumen NSC tahun 1959 menekankan bahwa dalam memberikan bantuannya kepada Angkatan Darat Amerika Serikat harus memprioritaskan “permintaan bantuan untuk program dan proyek yang akan membuka kesempatan untuk mengisolasi PKI, menggiring partai ke posisi bertentangan secara terang-terangan dengan pemerintah Indonesia, sehingga dengan demikian terciptalah alasan-alasan untuk melakukan tindakan represif yang secara politik bisa dibenarkan dari sudut kepentingan Indonesia sendiri.”[14] Strategi tetap AS dari 1959 sampai 1965 ialah membantu para perwira Angkatan Darat mempersiapkan diri untuk melakukan serangan hebat terhadap PKI. Howard Jones, Duta Besar di Jakarta selama tujuh tahun (1958-1965) dan salah seorang arsitek utama kebijakan tersebut, memasok anasir kesinambungan yang penting bagi tiga pemerintahan AS, Eisenhower-Kennedy-Johnson.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan Angkatan Darat sebagai benteng perlawanan terhadap PKI, pemerintah AS memberi pelatihan kepada perwira-perwira Angkatan Darat di Amerika Serikat, memberi sumbangan dan menjual persenjataan, serta memberi bantuan keuangan. Panglima Angkatan Darat Jenderal Nasution adalah “anak mas” Amerika; kegigihan semangat antikomunisnya meyakinkan para pembesar di Washington bahwa Angkatan Darat benar-benar merupakan harapan paling baik untuk menjinakkan PKI. Berulang kali Nasution memberi jaminan kepada para pejabat AS bahwa Angkatan Darat tidak akan pernah membiarkan PKI merebut kekuasaan. Gabungan kepala-kepala staf AS memberi pembenaran bantuan untuk Angkatan Darat Indonesia pada 1958 sebagai dorongan bagi Nasution agar “melaksanakan ‘rencana’- nya untuk mengendalikan kaum komunis.” Sesudah Sukarno menyingkirkan Nasution pada Juni 1962, mengangkatnya untuk jabatan administratif sebagai panglima angkatan bersenjata, dan dengan demikian membebaskannya dari jabatan sebagai panglima pasukan, penggantinya, Letnan Jenderal Yani, meneruskan sikap antikomunis yang sama.

            Dalam Agustus 1958 Amerika Serikat memulai program bantuan militer dengan memasok perlengkapan untuk militer, khususnya Angkatan Darat, dan melatih para perwira di Amerika Serikat. Dari 1958 sampai 1965 Amerika Serikat setiap tahun mengeluarkan sekitar $10 juta sampai $20 juta untuk bantuan militer Indonesia.[15] Melalui pendidikan ini Amerika Serikat bisa membangun kontak-kontak yang luas dengan Angkatan Darat Indonesia. Tentu saja tidak semua perwira yang disekolahkan di Amerika Serikat menjadi pengikut-pengikut setia perjuangan antikomunis. Tapi program yang berskala sedemikan besar tentu membawa pengaruh terhadap wawasan politik sementara perwira. Pada awal 1960-an para pejabat AS memang merasa telah memperoleh sukses dengan program itu. Pada 1964 Dean Rusk menulis sebuah memo kepada Presiden Johnson untuk menjelaskan bahwa bantuan AS kepada tentara Indonesia dari sudut kemiliteran kecil saja artinya tapi “memungkinkan kita untuk menjalin hubungan tertentu dengan elemen-elemen kunci di Indonesia yang menaruh perhatian dan mampu melawan perebutan kekuasaan oleh kaum komunis” (kursif penegas sesuai aslinya). Angkatan Darat Indonesia mengikuti strategi gaya Gramsci dalam versinya sendiri: menerabas ranah-ranah strategis dalam masyarakat sipilsebelum melancarkan usaha merebut kekuasaan negara.

4)      Indikasi keterlibatan Soeharto

Kedutaan Besar AS juga mentransfer sejumlah besar uang untuk front sipil ciptaan Angkatan Darat yang disebut Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP-Gestapu). Aksi-aksi organisasi ini, seperti dicatat Dubes Green, “Sepenuhnya sejalan dengan dan dikoordinasi oleh Angkatan Darat.” Untuk membantu KAP-Gestapu mengadakan demonstrasi-demonstrasi dan melaksanakan “tindakantindakan represif yang ditujukan terhadap PKI saat ini,” dalam awal Desember 1965 Green memerintahkan pemberian dana sebesar 50 juta rupiah kepada wakil KAP-Gestapu, Adam Malik.[16] Pada awal November Green juga mengerti bahwa Suharto tidak mendongkel Sukarno untuk memulihkan demokrasi dan membangun kembali pemerintahan sipil. Sesuai dengan ajaran Nasution dan Suwarto, Suharto sedang meletakkan dasar-dasar untuk tatanan politik yang secara keseluruhan didominasi Angkatan Darat. Green menyampaikan kepada Washington, “Angkatan Darat tidak hanya berpikir dari sudut militer saja atau bermaksud menyerahkan hari depan politik Indonesia kepada elemen-elemen sipil.

Dari sejak awal ia mengambil kekuasaan negara pada Oktober 1965, Suharto ingin menautkan Indonesia dengan Amerika Serikat dan mengakhiri politik luar negeri Sukarno yang bebas aktif. Suharto bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi, syarat mutlak untuk kediktatoran yang bisa tahan lama, melalui penggabungan yang sangat erat dengan perekonomian Barat. Di sinilah tempat pemerintah Amerika Serikat dan para ekonom Indonesia berpendidikan Amerika Serikat memainkan peranan penting. Wakil-wakil Angkatan Darat mulai mendekati Kedutaan Besar AS pada November 1965, meminta pengiriman beras secara rahasia.

Segera sesudah Suharto mendemisionerkan kabinet Sukarno pada pertengahan Maret 1966, dengan memenjarakan lima belas menteri serta mengangkat pengganti mereka – sementara itu tetap membiarkan Sukarno sebagai presiden – Amerika Serikat membuka keran bantuan ekonominya: konsesi penjualan 50.000 ton beras pada April, dan 75.000 ton kapas, serta $60 juta kredit pertukaran mata uang asing secara cepat dari Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat padaJuni.84 Suharto mengangkat para ekonom berpendidikan Amerika Serikat untuk menduduki kementerian-kementerian yang berkaitan dengan masalah perekonomian. Mereka menebarkan sambutan hangat untuk investasi asing dan mengarahkan ekonomi negeri di sekitar produksi ekspor untuk pasar dunia Barat.[17]

Kudeta merangkak Suharto terhadap Sukarno berjalan mulus karena pimpinan tertinggi Angkatan Darat sudah menyusun rencana. Enam orang jenderal dari pimpinan tertinggi menjadi korban G-30-S (suatu akibat yang sesungguhnya tidak dibayangkan di dalam rencana), tapi mereka yang selamat, seperti Suharto, Nasution, dan Sukendro, bisa meneruskan rencana dan mulai melaksanakannya. Sementara mereka tak pelak lagi menghadapi beberapa peristiwa yang tidak diharapkan dan pada saat-saat tertentu harus mengubah rencana semula, mereka mempunyai strategi dan seperangkat tujuan yang pasti.

Suharto bahkan menggunakan instruksi presiden sebagai pembenaran untuk menahan lima belas menteri anggota kabinet Sukarno dan mengangkat menteri-menterinya sendiri. Sukarno, tentu saja, memprotes bahwa perintah yang diberikannya pada 11 Maret 1966 bukan merupakan pemindahan kekuasaan, tapi kata-kata saja tidak mampu menghentikan langkah Suharto terus ke depan.93 Suharto sangat cermat dalam mengolah prosedur konstitusional, seperti misalnya sidang MPRS yang memilihnya sebagai pejabat presiden pada Maret 1967 (parlemen yang telah dipadati dengan wakil-wakil pilihannya sendiri), sehingga perebutan kekuasaan negara oleh Angkatan Darat tidak akan menampak seperti apa yang sejatinya: kudeta.[18]

5)      Indikasi Keterlibatan Soekarno

Soekarno dijatuhkan dan diganti oleh soeharto. Tapi peralihan kekuasaan ini penuh intrik dan berlumuran darah. Setengan juta orang menjadi korban menjelang pergantian tahun 1965/1966. TAP MPRS no XXXIII/1967 menyebutksan bahwa “ ada petunjuk- petunjuk, yang presiden soekarno telah melakukan kebijakan yang secara tidak langsung menguntungkan G30S/PKI”.[19] Menjelang periungatan 100 tahun kelahiran soekarno tahun 2001 telah muncul tuntutan agar nama baik bung karno direhabilitas seperti dilakukan oleh partono karnen. Dalam peristiwa G30S terdapat banyak unsur yang masih perlu diteliti dengan mendalam dan obyektif, mulai dari keterlibatan PKI sampai kepada peran soeharto.sejak tahun 1965 diluar negeri tulisan- tulisan mengenai peran seokarno dalam peristiwa G30S muncul dalam jumlah besar misalanya langenberg menemui 232 sumber yang membahas G30S dan pendapat p[endapat mengenai ikut sertanya peran soekarno jauh berbeda. Bahkan dibawah peran Orde baru di indonesia peran Soekarno tidak dilukiskan dengan seragam.

Adanya baik bukti maupun argumen yang berlawanan dan bertentangan dalam setiap versi ysng menyalahkan salah satu unsur tunggal. Disamping itu, situasi politik saat itu sangat rumit.  Keterlibatan Soekarno didasarkan pada sejumlah Ada fakta-fakta yang sudah tidak dipersoalkan lagi seperti penculikan  jenderal dan kehadiran Presiden Soekarno di Halim pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965. Fakta-fakta yang diperiksa lebih mendalam  oleh Kerstin menyangkut masa sebelum, pada hari dan setelah kudeta.  Mengenai periode sebelum kudeta diuraikan tentang 1) hubungan  Soekarno dengan PKI, 2) hubungan Soekarno dengan AD, 3) Isu-isu yang  beredar (dokumen Gilchrist, Dewan Jenderal dan kesehatan BK, 4)  Kegiatan Soekarno menjelang kudeta.  Menyangkut kejadian selama kudeta, dibahas 1) Kegiatan Soekarno sebelum tiba di Halim, 2) Kronologi kejadian  di Halim 1 Oktober 1965,  3) Laporan Soepardjo dan reaksi Soekarno, 4) Soekarno di mata kelompok Untung, 5) Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan di Halim,  6) Pengangkatan Pranoto, 7) Keberangkatan dari Halim.[20]

Keberadaan Sukarno di Halim yang digunakan sebagi markas kelompok Untungselam kudeta berjalan dan sikapnya selama di Halim dianggap sebagi petunjuk atas keterlibatnya. Sukarno memerintahkan orang-orang yang dipercayainya untuk menyiapkan dan melaksanakan penculikan para jenderal. Dake (1973) dan Soerojo (1988) berpendapat bahwa pembunuhan para jenderal juga dilakukan berdasarkan perintah Sukarno. Pada hari berikutnya, ia sendiri ke Halim untuk mengendalikan situasi.direncanakan mengumumkan melalui RRI bahwa sebuah dewan Jenderal yang merencanakan kudeta terhadap pemerintahan tlah dinetralisasi, dan bahwa presiden aman dan bertugas seperti biasa. Keberatan: Petunjuk-petunjuk atas kegiatan Sukarno yang mencurigakan dianggap tidak dapat dipercayai. Tafsiran dan perilaku Sukarno, terutamanya yang dikemukakan oleh Dake dianggap subyektif. Motivasi Sukarno untuk melakukan kudetapun diangggap tidak ada.

6)      Indikasi Keterlibatan Inggris

Menurut Asvi, sebenarnya tidak hanya Amerika Serikat yang terlibat dalam kasus G 30 S/PKI, tetapi Inggris dan Australia pada saat itu juga ikut bermain untuk membantu upaya pemberantasan komunisme.[21] Lebih lanjut, Asvi menyatakan, ada pertemuan pada tahun 1964 di Filipina yang merumuskan skenario Amerika Serikat untuk Indonesia. Yaitu skenario supaya Indonesia tidak jatuh kepada Komunis PKI. Kalau hal itu terjadi, maka posisi Amerika yang saat itu bertempur melawan Vietnam akan semakin terjepit.

Apakah G 30 S didalangi pihak asing yang berkepentingan terhadap terjadinya suksesi di Indonesia? hal ini memang tidak dapat dilepaskan dari situasi politik dunia tahun 1960-an, ketika komunisme global mengalami ekspansi dan pihak barat (AS-Inggris) gencar menanamkan pengaruh di dunia ketiga untuk membendung pengaruh komunis. Soekarno menunjukan identitasnya sebagai pemimpin dunia ketiga yang berkarakter. Pengaruh soekarno cukup disegani Negara-negara barat.

AS mulai menajamkan matanya membidik Soekarno setelah munculnya konfrontasi dengan Malaysia pada paruh waktu 1964. Menyusul keterlibatan Inggris dalam konfrontasi dengan Malaysia, pemerintah Indonesia segera menyikapi hal itu dengan menasionalisasikan perusahaan Inggris. Ini adalah nasionalisasi kedua yang dilakukan Indonesia setelah nasionalisasi perusahaan Belanda pada 1956 dan 1957.

Mengetahui hal itu, pemerintah AS segera bertindak. Setelah beberapa waktu sebelumnya menekan Indonesia untuk mengaitkan pencairan pinjamannya dengan program stabilisasi IMF, AS kemudian mengaitkan pencairan pinjaman berikutnya dengan tuntutan untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia[22].

C.    Analisis Uu No.1 Tahun 1967

Pada masa pemerintahan Soeharto muncul Undang-Undang yang berkaitan dengan penanaman modal asing untuk pertama kalinya. Undang-Undang tersebut seperti membuka gerbang bagi masuknya negara lan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal yang terdiri dari 13 BAB 31 pasal memuat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan penanaman modal asing mulai dari pengertian penanaman modal hingga ketentuan penutup.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967  pasal 1 dan 2 berisi mengenai pengertian penanaman modal asing yang dimaksud oleh pemerintah tertuang dalam pasal ini, sedangkan pasal 3 dan 4 berisi mengenai bentuk hukum, kedudukan, dan daerah berusaha dalam derah berusaha perusahaan asing disebutkan jika pemerintah menetapkan derah berusaha perusahaan asing dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah , ini menandakan jika perusahaan yang menanamkan modal asing di Indonesia diharapkan akan memberikan suatu angin segar dalam dunia ekonomi. kemudian pasal 5,6,7, dan 8 berisikan tentang bidang usaha modal asing dijelaskan mengenai bidang usaha apa saja yang tidak diperbolehkan di Indonesia namun tidak ditentukan bidang-bidang usaha yang diperbolehkan dimasuki penanaman modal asing.

Tenaga kerja dibahas pula dalam pasal ini yaitu pasal 9,10,11,12, dan 13 namun lagi-lagi pada pasal tentang tenaga kerja ini memberikan tuang untuk para pemodal asing untuk memiliki keleluasaan dalam hal tenaga kerja dan pemerintah tidak memberikan batasan yang jelas. Pasal 14 berisikan tentang pemakaian tanah yang bila ditelaah lebih jauh, para pemilik modal diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam hal menggunakan pajak dan negara tidak memberikan batasan yang mendasar.

Pasal 15,16, dan 17 berisikan tentang kelonggran-kelonggaran perpajakan dan pungutan lainnya sehingga perusahaan-perusahaan asing dapat terbebas dari beberapa hal salah satunya yaitu pembebasan dari pajak perseroan atas keuntungan yang ditanam kembali dalam perusahaan bersangkutan di Indonesia, untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat penanaman kembali. Selain itu juga perusahaan asing mendapat keringanan misalnya Dengan mengizinkan penyusutan yang dipercepat atas alat-alat perlengkapan tetap.

            Dalam Undang-Undang ini juga dibahas mengenai jangka waktu penanaman modal asing, hak transper dan repatriasi yang tertuang dalam pasal 18,19, dan 20 dimana jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini penanaman modal asing yang berupa perushaan hanya diizinkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun saja. Dibahas pula mengenai cara kerja transfer yang dimana negara disebutkan mendapatkan keuntungan. Pada pasal selanjutnya yaitu 21 dan 22 berisi mengenai nasionalisasi dan kompensasi, sayangnya pada pasal ini dikatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi dan jika pemerintah melakukan nasionalisasi makan perusahaan-perusahaan asing akan mendapatkan kompensasi. Ini sangat disayangkan dilain pihak kerjasama ini menguntungkan kedua belah pihak dan jika perusahaan-perusahaan penanam modal asing telah melewati batas yang ditentukan Undang-Undang seharusnya negara memiliki kuasa untuk memberhentikannya dengan cara nasionalisasi.

            Kerja sama antara modal asing dan modal nasional pula dibahas dalam pasal 23,24, dan 25. Pasal-pasal tersebut juga tidak membahas mengenai alur kerja antara modal asing dan modal nasional yang dibicarakan hanya keuntungan bagi modal asing dan keuntungan bagi modal nasional dan lagi-lagi dibahas mengenai kelonggaran perpajakan dan jaminan atas nasionalisasi dan kompensasi. Ini sangat miris karena dalam satu Undang-Undang yang membahas mengenai kelonggaran dan keistimewaan hampir dibanyak pasal dan dalam berbagai bidang yang bahas.

            Pasal 26 dan 27 membahas mengenai kewajiban-kewajiban lain bagi penanaman modal asing. Pasal  28 dan 29 berisikan tentang ketentuan-ketentuan lain dimana ketentuan dalam Udnag-Undang ini berlaku untuk penanaman modal asing yang telah ada ataupun yang akan melakukan penanaman di Indonesia guna pembaharuan dan perluasan. Pasal 30 berisikan tentang ketentuan peralihan dan pasal 31 berisikan tentang ketentuan penutup.

Jika ditelaah lebih lanjut dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1967 terdapat ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal asing, terdapat pula ketentuan-ketentuan tentang pembebasan serta kelonggaran perpajakan kemudian fasilitas-fasilitas lain yang ditawarkan untuk menarik pemodal asing sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi nasional. Terlebih lagi pada saat itu Indonesia yang tergolong negara baru memerlukan pembangunan ekonomi nasional guna memajukan negara, karena jika mengandalkan pembangunan tanpa bantuan dari bangsa asing dengan jalan masuknya modal asing memerlukan waktu yang lama sedangkan stabilitas ekonomi memerlukan waktu yang relative secepatnya.

2.        Perkembangan penanaman modal di Indonesia

A.    Kebijakan Politik Soeharto

            Dalam merumuskan rencana-rencana pembangunan lima tahunnya yang berangkai yakni, Repelita I, Repelita II, dan Repelita III, pemerintah telah memeperlihatkan kesadaran yang berangsur-angsur semakin besar akan prinsip fundamental yang telah disebutkan di muka. Bahwa sebelum Repelita I diumumkan pemerintah Orde Baru sudah mengambil tindakan-tindakan besar untuk mengendalikan inflasi yang membawa bencana, yang diwariskan oleh pemerintah Soekarno, dan untuk menggerakan kembali perekonomian yang telah macet.Laju inflasi diturunkan dari kira-kira 639 persen pada 1966, pada waktu pemerintah baru mulai bertugas menjadi 10 persen pada tahun 1969. Selama tahun-tahun tersebut poduk domestic bruto negeri ini mengalami kenaikan 6 persen per tahun, ekspor sebesar 14 persen dan dari luar negeri mengalir pula penanaman modal dan dana bantuan yang besar.

            Repelita I, yang dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1969, menempatkan peningkatan produksi pertanian sebagai tujuan pokok, umpamanya rencana tersebut mencanagkan kenaikan produksi produksi padi sekitar 52 persen selama lima tahun. Rencana tersebut juga menitikberatkan pengeluaran untuk irigasi dan pengangkutan, kedua-duanya berkaitan langsung dengan pertanian, juga disamping itu dengan industry, pertambangan, tenaga listrik, perhubungan, perusahaan-perusahaan Negara, pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana.

            Hasil-hasil yang dicapai selama Repelita I pada umunya mengesankan, produk domestic bruto mengalami kenaikan rata-rata lebih dari 7 persen setahun, dan untu pertama kalinya dalam masa tiga dasawarsa pendapatan perkapita mengalami kenaikan yang besar. Kebanyakan target produksi penting dapat dicapai, kecuali pupuk, semen, dan terutama beras, yang disebabkan oleh musim kemarau dan mengalami penurunan yang sangat besar. produksi minyak melampaui sasaran, kira-kira 700 industri baru atau perluasan pabrik dapat diselesaikan, sebagian kekurangan tekstil yang selama ini sifatnya menetap kini sudah dapat diatasi, dan kemajuan yang menonjol telah tercapai dalam bidang peningkatan mutu jalan, bangunan, irigasi, da system pengangkutan dan perhubungan. Tetapi penciptaan lapangan kerja cenderung untuk tertinggal dibelakang kebutuhan.

            Pengalaman selama masa Repeita I terutama memepertegas sifat sukar dipecahkan dari pada dua diantara empat persoalan yang disebut kan pada awal bab ini: masalah pangan dan masalah lapangan kerja. Repelita II dimulai pada tanggal 1 Aril 1974, kembali harus menghadapi masalah yang sangat luas ini bersama-sama dengan masalah-masalah lainnya termasuk maslah distribusi pendapatan, pendidikan, dan pembangunan daerah.

            Repelita II ini melanjutkan penitikberatkan pada pembangunan pertanian dan pedesaan, sekaligus difokuskan pada perbaikan taraf rakyat banyak, terutama berkenaan dengan sandang, pangan, perumahan, kesejahteraan social, dan lapangan pekerjaan. Pembangunan regional dan daerah, pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana, dan transmigrasi, semua memperoleh alokasi dana yang lebih besar dari pada yang diperoleh di Repelita I.

            Selama Repelita II, perekonomian tetap mengalami pertumbuhan, walaupun dengan laju yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Repelita I, yakin 6,7 persen setahun, dan inflasi juga tetap dapat dikendalikan.Walaupun inflasi dunia semakin memburuk, dan walaupun krisis pertamina telah mengakibtkan kerugian yang sangat besar, namun meningkatnya produksi minyak telah memungkinkan pemerintah meluaskan usaha-usaha pembangunanya dan sekaligus memupuk cadangan devisanya. Sektor industry memang mengalami peningkatan yang sangat cepat, tetapi sebagian terbesar dari pada dananya adalah untuk proyek-proyek padat modal. Sebagian disebabkan oleh musim kemarau dan serangan hama, produksi bahan pangan pada umumnya dan produksi beras pada khususnya merosot jatuh di bawah target dan impor pangan terpaksa diperbesar. Kesempatan kerja juga mengalami pertambahan yang terlalu lambat untuk memenui kebutuhan.

            Pada tanggal 15 November 1978, sebelum berakhirnya masa Repelita II, pemerintah melepaskan kaitan antara rupian Indonesia dan dollar Amerika Serikat, mendevaluasikan rupiah sebesar 33,6 persen terhadap dollar, dan membiarkannya mengambang di dalam batas-batas yang dikendalikan. Walaupun devaluasi itu pada mulanya memperbesar tekanan inflasi dan menimbulkan kekacauan yang besar bagi pasar-pasar dan bagi perencanaan dunia usaha, namun pemerintah menganggapnya sebagai suatu tindakan yang esensial untuk menggalakkan ekspor bukan minyak dan untuk memperkuat landasan bagi rencana lima tahun berikutnya.[23]

            Repelita III mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979, berusaha memberikan titik berat yang lebih besar lagi kepada keadilan social di bandigkan dengan kedua Repelita sebelumnya.Tetapi sebagaimana dikemukakan oleh presiden Soeharto, “jika kita menekankan pembagian yang lebih merata sedangkan kita tidak berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, maka sesungguhnya apa yang kita bagikan lebih merata adalah kemiskinan.Saya tidak berpendapat bahwa pembagian kemiskinan yang lebih merata adalah strategi pembangunan yang baik. Dalam praktek, para perencana menetapkan target laju pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 6,5 persen selama Repelita III, hanya sedikit lebih rendah dari pada laju pertumbuhan yang dicapai selama Repelita II.

            Dalam Repelita III, pemerintah menitikberatkan stabilitas moneter maupun pertumbuhan ekonomi dan pembagian yang merata dari pada hasil-hasil pembangunan. Yang juga mendapat perhatian yang banyak adalah usaha-usaha untuk mendorong sektor pertanian, termasuk pengintensifan penanaman padi, penganekaragaman dengan tanaman-tanaman lain, dan pembukaan lebih banyak darah pertanian di luar Jawa. Walaupun pemerintah berharap dapat memepercepat pertumbuhan di beberapa sektor teutama industry, konstruksi, dan pengankutan dan berhubungan namun ia juga sudah memperkirakan menurunya laju pertumbuhan umum di bidang pertanian, pertambangan, dan ekspor minyak bumi.

            Pemerintah sudah mulai memperhitungkan perlunya strategi pembangunan yang diorientasikan pada penciptaan lapangan kerja, namun masalah kesempatan kerja masih tetap jauh dari penyelesaian, dan hal yang sama juga berlaku bagi masalah pangan dan ekspor. Dalam pada itu terdapat tanda-tanda bahwa pemikiran baru sedang muncul, di dalam dan diluar pemerintah tidak kalah pentingnya, juga dikalangan mahasiswa. Dan pemikiran-pemikiran mahasiswa tidak hanya dipusatkan pada dilemma-dilema ekonomi seperti yang diutarakan di atas tetapi juga pada masalah-masalah yang lebih luas, yang bertalian denagn hak-hak asasi manusia dan ideology nasional.

            Program-program transmigrasi resmi dari pada Indonesia dimulai pada tahun 1905, pada waktu Belanda membangun daerah koloni di bagian selatan pulau Sumatera. Transmigrasi dalam artian resmi ini dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk yang direncanakan dan terpimpin dri pulau Jawa (dan pulau-pulau di dekatnya: Madura , Bali, dan Lombok) yang padat penduduk ke pulau-pulau luar Jawa yang berpenduduk lebih jarang. Dalam dasawarsa-dasawarsa menjelang perang dunia ke dua, Belanda menempuh usaha-usaha lebih lanjut yang sporadic untuk menspnsori migrasi seperti itu, tetapi hanyalah kecil-kecilan dan pada umumnya tidak berhasil.Timbulnya perang telah menghentikan semua usaha seperti itu, tetapi setelah kepulangan Jepang dan proklamasi kemerdekaan Indonesia, rezim Soekarno mencoba melancarkan program-program transmigrasinya sendiri.Hasilnya pada umumnya sangat sedikit.

            Di atas kertas, pemerintah Orde Baru memberikan tempat yang penting kepada transmigrasi dalam rencana pembangunan lima tahunnya yang pertama, yang dimulai tahun 1969: tetapi hasilnya mengecewakan. Hal yang hamper sama juga terjadi dalam rencana pembangunan lima tahun yang kedua, yang dimulai ada tahun 1974: 250.000 keluarga direncanakan untuk ditransmigrasikan oleh pemerintah selama Replita tersebut, tetapi dalam praktek hanya kira-kira sepertiga target saja yang di capai. Rencana pembangunan lima tahun ketiga dimulai pada 1979, mentargetkan jumlah yang lebih jauh lebih ambisius lagi, hendak mentransmigrasikan 500.000 keluarga atau kira-kira 2.500.000 orang. Bank dunia sudah menyanggupi, pada prinsipnya akan memeberikan bantuan besar-besaran bagi program transmigrasi, dan pad tahun 1979 kesanggupan ini diulangi lagi sampai jumlah satu milyar dollar.

            Walaupun sektor pertanian mempunyai peranan penting bagi keberhasilan transmigrasi dan pembanguan luar Jawa, namun pengalaman selama beberapa dasawarsa telah membuktikan dan mengingatkan agar kita jangan terlalu mengandalkan sektor pertanian saja.Kini arus pemikiran telah bergerak kea rah konsep pusat pengembangan yang bentuknya dapat beraneka ragam.Pemerintah dapat, umpamanya mengaitkan perencanaan proyek transmigrasi dengan perencanaan industry baru atau pengusahaan hutan atau pertambangan di luar Jawa. Selanjutnya, pemerintah dapat merestui transmigrasi spontan, tanpa disponsori sehubungan dengan proyek-proyek seperti itu, sekali sudah berhasil, sebagaimana dibuktikan oleh pengalaman, maka ribuan oran yag semangat kerja akna meninggalkan pulau Jawa yang memanfaatkan lapangan kerja baru yang tersedia saat itu. Dalam banyak hal, perusahaan-perusahaan swasta memprakarsai proyek-proyek penciptaan lapangan kerja seperti itu di bidang petanian maupun bukan pertanian, dan perusahaan-perusahaan seperti itu biasanya berbentuk usaha patungan yang meliputi para investor asaing yang sudah mendapat persetujuan pemerintah.

            Ringkasnya, transmigrasi yang disponsori pemerintah memindahkan penduduk dari luar Jawacdan pulau-pulau di dekatnya yang berpenduduk terlalu padat.Meringankan tekanan berat ekologikal atas pulau-pulau tersebut.Mengandung potensi penting untuk mencipatakan lapangan kerja, dan membantu peningkatan produksi pertanian dan bukan pertanian untuk keperluan konsumsi dan ekspor.

            Menurut Clapham, “dalam demologi popular perusahaan-perusahaan multinasional adalah sekelompok kecil dari pada banyak sekali perusahaan. Sesungguhnya bahwa jumlah mereka sangat banyak sekali dan berpangkalan di sejumlah besar Negara.walaupun angka yang tepat sangat sulit diperoleh, nmaun ia memperkirakan jumlah total perusahaan multinasional di seluruh dunia.” Terletak antara 12.000-15.000.jumlah ini hanyalah perusahaan-perusahaan induk saja. Jumlah otal kompani dalam kelompok-kelopok multinasional tentu jauh lebih besar lagi.dugaan saya adlah lebbih dekat dengan angka 200.000 dari pada dengan angka 100.000.

            Dengan memperhaikan pertimbangan-pertimbangan yang realistis ini, saya menggunakan definisi bahwa suatu perusahaan multinasional ialah perusahaan yang melakukan atau berpartisipasi dalam pemilikan atau pengendalian kegiatan-kegiatan di beberapa Negara.Perusahaan-perusahaan multinasional memainkan peranan yang semakin penting dalam perekonomian dunia sedang berkembang.

            Sikap dan kebijaksanaan Indoesia terhadap perusahaan-perusahaan multinasional asing, selama tahun-tahun sejak 1945, juga memperlihatkan perubahan-perubahan ynag besar. Dalam periode yang menyusul proklamasi kemerdekaan, sebagaimana dikemukakan oleh Franklin B. Weinstein, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta menakankan kebutuhan Indonesia akan penanaman modal dan bantuan barat. Akan tetapi dalam dasawarsa 1950-an, semakin tegangnya hubungan dengan Belanda, tuduhan keterlibatan Amerika dalam pemberontaan yang meletus di Sumatera dan Sulawesi, dan bertambah kuatya PKI, semua inni membantu memeperburuk hubungan Indonesia dengan barat termasuk masyarakat bisnis barat.

            Kelompok-kelompok Inggris, Amerika, Australia dan berbagai kelompok nasionalitas lainnya juga mempunyai semacam kamar dagang di Indonesia, dan melalui badan-badan ini orang dapat membicarakan persoalan-persoalan umum dan mengadakan kontak-kontal lebih lanjut. Juga terdapat banyak sekali perusahaan yang berafiliasi barat dan konsultasi, dan [24]perusahaan-perusahaan ini dapat melakukan studi-studi pendahuluan atau terperinci yang relevan.Dalam pada itu kontak-kontak yang baik juga dapat diadakan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan departemen-departemen yang bersangkutan.

            Walaupun semua itu sudah ada, namun para usahawan barat yang ingin mempelajari kesempatan-kesempatan penanaman modal di Indonesia terlalu sering menempuh cara yang sama sekali salah. Iklim penanaman modal tentu saja tergantung pada banyak faktor. Sebagai contoh, demonstrasi-demonstrasi mahasiswa pada tahun 1974, mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap iklim penanaman modal pada waktu itu dan sekali lagi membuktikan peranan yang sangt penting yang dimainkan oleh generasi muda dalam masalah-maslah Indonesia.Demikian pula oleh hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah dari usaha-usahanya mengendalikan inflasi atau mendorong ekspor selanjutnya bereaksi kembali terhadap iklim penanaman modal.

            Indonesia sangat berterimakasih kepada para mahasiswanya, di masa lalu dan kini. Para mahasiswa yang termsuk angkatan 45 telah ikut membantu Indonesia merebut kemerdekaanya. Para mahasiswa yang termasuk angkatan 66 ikut membantu menakhlukan kaum komunis dan lahirnya Orde Baru. Para mahasiswa angkatan 1970-an dan 1980-an telah dan akan mempersiapkan diri untuk memainkan peranan mereka dalam pembangunan nasional Indonesia.

            Tetapi rasa terimakasih yang sama juga berlaku sebaliknya. Pemerintah Orde Baru lah yang telah berjasa memperluas secara besar-besaran fasilitas pendidikan pada semua tingkat di Indonesia sejak tahun 1966. Pemerintah yang sama pulalah yang telah merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan nasional yang sangat luas dan umum, dan sebagian besar sudah berjalan dengan baik, sebagaimana dituangkan dalam Repelita I dan II. Dan jika usaha-usaha pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan perubahan arah yang besar, maka para mahasiswa pun diharapkan membantu perwujudannya.

            Indonesia adalah Negara yang sangat muda, yakni sebagian terbesar penduduknya jauh melebihi Negara-negara barat, terdiri dari golongan usia muda, dan golongan ini tentunya membutuhkan banyak fasilitas persekolahan dan lapangan kerja yang layak. Pada umumnya disadari bahwa tahun-tahun pra-sekolah, dan tahun-tahun awal sekolah, adalah sangat penting dalam pembentukan watak anak.

3.        DAMPAK MASUKNYA MODAL ASING BAGI INDONESIA

A.    Munculnya kelompok kapitalis

Sejarah kapitalisme itu sendiri pada awalnya dari manusia berkerja sendiri-sendiri menghasilkan segalasesuatu yang dihayati untuk diri sendiri dan keluarganya. Menggunakan dan mengkonsumsi apa yang telah didapat atau dihasilkan. Cara itu merupakan kehidupan primitive yang terdapat pada permulaan sejarah hidup manusia. Kemudian berangsur-angsur mengupulkan harta benda, maka mereka mulai mempergunakan orang lain, diperkerjakan untuk memperbesar harta benda yang dimilikinya. Keadaan ini terus berlangsung dengan hasil yang bertambah banyak, barulah hasil yang diperoleh ditukarkan dengan hasil orang lain, maka terjadilah pertemuan tukar-menukar itu sendiri yang dinamakan pasar.[25] Untuk mempermudah proses tukar menukar barang maka diciptakanlah uang. Penguasaan pasar kemudian dilakukan dengan adanya kongsi-kongsi untuk melakukan kerjasama.

Pada masa Orde Baru  orientasi pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi segala bentuk upaya diusahakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Sebenarnya masalah poko ekonomi yang dihadapi Indonesia antara tahun 1945-1950 pada dasarnya merupakan masalah perekonomian pasca kolonial dan sbegaian akibat perang. Belum lagi laju ekonomi Indonesia pada era 1960-an seperti jalan ditempat dan juga saat akan mencanangkan upaya pembangunan memerlukan suatu upaya yang besar, baik dalam perencanaan yang harus difikirkan secara mendetail maupun dalam pengaturan mekanisme penyelenggaraannya. Kebijakan ekonomi Indonesia sudah mulai menetapkan sistem aliran devisa bebas namun pada  kenyataannya penerapan sistem devisa bebas ini tidak semuanya bebas.

Strategi pembangunan di Indonesia tidak mengenal pembedaan strategi yang ektrem[26] sehingga lebih berorientasi pada pemerataan (keadilan), penghapusan kemiskinan memang merupakan hal yang harus dicapai sesuai dengan cita-cita yang tertuang dalam UUD 1945 namun hal itu tidak akan mungkin tercapai jika aspek pertumbuhna ekonomi terlupakan. Pemerataan tanpa pertumbuhan sama saja dengan pemerataan kemiskinan. Banyak persoalan negara baru yang tidak terpecahkan dengan tuntas pada masa pemerintahan Soekarno sehingga pada masa pemerintahan Soeharto masalah-masalah itu kembali muncul dengan wujud yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan target utama yang dibidik oleh pemerintahan Soeharto sehingga terkesan menghalalkan segala cara agar tujuan tersebut tercapai.

Untuk membiayai pembangunan dan dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan , pemerintah mengundang mengundang modal asing untuk berinvestasi di Indonesia. Corak investasi modal asing maupun modal dalam negeri cenderung kearah industry pengganti impor. Akibat dari penanaman modal besar-besaran adalah terjadi ketimpangan pendapatan penduduk . bagi yang menguasai modal besar akan memperolaeh bagian besar dari angka pertumbuhan ekonomi itu yang besar pula jumlahnya dibandingkan dengan mereka yang hanya mampu menyumbnagkan sejumlah kecil modalnya.[27] Walaupun kelompok yang memiliki modal kecil sesungguhnya telah memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu dibidang manajemen, sumber daya manusia dan teknologi karena golongan ini merupakan penggerak pasar didalam negeri.

Masalah yang dihadapi dalam penanaman modal asing adalah ditransfernya keuntungan yang diperoleh oelh perusahaan yang bersangkutan kenegara asal modal.arus masuknya modal asing ke Indonesia termasuk alokasi Special Drawing Right dan perkiraan sedang berjalan  pada periode 1970-1986 Indonesia telah menjadi eksportir modal dan bukan importir modal.[28] Yang artinyamodal asing yang masuk ke Indonesia terdiir dari investasi modal asing dan memperhitungkan pembayaran cicilan utang luar negeri yang kemudian mmeperhitungkan pembayaran cicilan luar negeri , bunga utang luar negeri dan keuntungan yang ditransfer pihak asing keluar negeri, telah menunjukan nilai kumulatif yang negatif.

Upaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi bertumpu pada penanaman modal asing sama halnya seperti meninggalkan kualitas dalam unsur-unsur manajemen, sumber daya manusia dan teknologi hal tersebut dikarenakan unsur tersebut bukan lagi menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Sehingga memberikan dampak terhadap kemerosotan kualitas lingkungan, misalnya pertanian mengalami keterbengkalaian. Selain itu akibat dari kebijaksanaan penanaman modal asing yang sifatnya menghasilkan barang pengganti impor dengan segala kebijakan yang mendukungnya sehingga dirasakannya adanya ekonomi biaya tinggi. keadaan ini menyebabkan produk yang dihasilkan kurang dapat bersaing dipasaran internasional. Perkembangan yang perlu mendapat perhatian sehingga dirasakan perlunya pedoman dalam melaksanakan pembangunan. Dalam merancang suatu pembangunan diperlukan suatu upaya untuk memperhatiakan perkembangan yang akan terjadi.

Penciptaan lapangan pekerjaan yang sering dikumandangkan seiring dengan program utama industrialisasi namun sebenarnya lowongan kerja diciptakan untuk buruh  yang mau dibayar murah dan juga menciptakan proyek-proyek pembangunan yang sekedar padat karya, menyerap buruh banyak, tetapi tidak memberikan indikasi pemerataan kemakmuran pada masyarakat Indonesia. Lantas yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang menguasai teknologi dan berkeahlian tinggi didatangkan dari luar negeri. Sedangkan masyarakat kita yang pada dasarnya tidak menguasai teknologi justru hanya menjadi buruh dengan upah murah dan banyak. Sistem produksi semula yang dikerjakan secara manual  namun seiring dengn berkembangnya teknologi maka diciptakannya alat-alat produksi.

Alat produksi  dapat berkerja harus memperkerjakan orang lain, maka mulailah timbul kelas proletar (kaum buruh) dan kaum borjuis yang lambat laun menggantikan kedudukan kaum feodalis. Perkembangan selanjutnya mereka menjadi kaum kapitalis yang menguasai alat-alat penghasil dan sumber-sumber kekayaan. Sehingga mereka dapat bertindak menghasilkan secara besar-besaran, untuk mengisi pasar dunia yang semakin besar.

Dalam perputaran makro ekonomi kelompok penyumbang menajemen, sumber daya manusia dan teknologi sebenarnya yang justru banyak membelanjakan pendapatannya, sebagai lapisan konsumen terbesar yang mampu menyerap hasil produksi dalam negeri yang diciptakan, sedangkan bagi penguasa modal tentunya tidak terlalu konsumtif mengeluarkan pendapatannya, kecuali untuk kepentingan pribadi yang biasa menghaburkan uang bersenang-senang keluar negeri yang memboroskan devisa. Jadi kelompok manajemen, sumber daya manusia dan teknologi ini yang sebenarnya justru berperan besar menggerakan pasar domestic kita di dalam negeri Indonesia.

Hal ini menimbulkan masalah bagi masyarakat Indonesia dimana terjadi ketimpangan pendapatan terganggunya ekosistem, merosotnya kualitas  lingkungan sumber daya alam, lahirnya kelompok-kelompok Orang Kaya Baru (OKB) yang disebut sebagai konglomerat dimana orang-orang tersebut berhasil memanfaatkan kebijaksaaan pemerintah untuk membesarka keuntungan usahanya.[29] Para penguasaha kemudian pada awal tahun 1980-an telah berhasil mewujudkan dirinya menjadi para konglomerat Indonesia.

Kebijaksaan ekonomi yang berkembang di Indonesia cenderung kearah sistem ekonomi kapitalis terpimpin dimana faktor kepemimpinan pemerintah masih menonjol dengan dukungan perusahaan-perusahaan negara dan penguasaan sumber daya alam dibawah kewenangannya. Kemerdekaan individu dan kebebasan seseorang untuk menentukan kesejahteraan hanya terjadi di negara yang menganut kapitalis.

Kebijakan ekonomi Indonesia yang dikatakan sebagai demokrasi ekonomi namun kebijakan ekonomi ini tidak akan demokratis sebaliknya akan terbebani watak kapitalistis yang nyata dimana kebijakan dari beberapa orang yang mungkin baik untuk orang banyak jika hal tersebut diiringi dengan teriakan berdikari diberi suatu penekanan ekonomi yang merupakan kebijakan yang teguh berpegang pada kebenaran tinggi. Karena berdikari merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk berjaya dengan usaha yang dilakukan tanpa bantuan pihak lain atau negara lain.

Sebenarnya penerapan kebijakasanaan ekonomi berjalan selama ini cenderung kearah sistem ekonomi kapitalis terpimpin dimana faktor kepeminpinan  pemerintah masih menonjol dan menjadi utama denagn dukungan perusahaan-perusahaan negara, dan penguasaan sumber daya alam dibawah wewenangnya. Tetapi cara kerja sektor negara yang penuh dengan berbagai peraturan sehingga terkesan masih sangat kaku hal ini menjadi kendala bagi pelaku ekonomi dimana jika berkembang dengan sehat sesuatu yang sangat mustahil karena pelaku ekonomi yang ternyata tidak seluruhnya berjiwa enterpeneur tetapi lebih ke berjiwa pegawai dimana berkerja atas perintah dan dibatasi oelh aturan sehingga ini membelenggu kreativitas dan kebebasan inisiatif dalam menggerakan roda perusahaan negara tersebut. Suka atau tidak suka pada akhirnya sistem kapitalisme itulah yang berkembang di Indonesia.

Akomodasi modal besar-besaran telah mendorong berkembngnya berbagai cabang kegiatan usaha baru juga memicu timbulnya kelompok-kelompok bisnis baru sebagai hasil kerjasama. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah konglomerat yang mampu menguasai pasar atau pada tingkat yang menggerakan pasar dimana menguasai industry, sarana angkut dan distribusi, bahkan yang lebih mencengangkan lagi berhasil membangun imperium bisnis sampai pada institusi keuangan misalnya PT Salim Economis Development Corporation.[30] Sehingga tampak bahwa mekanisme pasar ditentukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki jalur pasar, mulai dari indutri, distribusi dan transportasi.

Proses keadilan dan pemerataan pendapatan melalui instrument perpajakan dan hal tersebut mulai diberlakukan di Indonesia dengan alasan partisipasi masyarakat atas pembangunan. Sehingga akhirnya sumber pendapatan negara terbesar bersumber dari penarikan pajak. Gejala kapitalisme nampak dalam kemampuan kekuatan ekonomi untuk mempengaruhi jalannya politik ini mulai muncul di Indonesia jalannya suatu pemerintahn yang seharusnya didominasi politik namun ekonomi memiliki pengaruh. Adanya suatu ikatan yang erat subsistem dalam masayarakat antara sub sistem politik dan subsistem ekonomi. Seperti halnya negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat, Indonesia pula menetapkan pajak yang ditujukan untuk pembangunan. Sehingga pembangunan yang didengungkan sebagian kecil biayanya dari masyarakat kecil dengan menarik pajak.

Bentuk usulan kongkrit dilahirkannya Undang-Undang Perpajakan  dimana seseorang bolah kaya, tetapi harus membayar pajak untuk tingkat kekayaan yang dimilikinya. Keberhaasilan usaha yang hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial maka perlu dilakukan sebuah tindakan untuk membagi kemakmuran di kalangan elite kepada saluran lapisan bawah. Ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyalurkan dana yang dikumpulkan oleh orang-orang yang dibiarkan kaya tersebut. Dan orang-orang yang idbiarkan kaya tersebut harus menyerahkan dana yang perolehnya berupa pajak yang digunakan untuk pembangunan nasional.

Dengan kekuatan modal yang dimiliki, kedudukan negara ditengah masyaraat menjadi semakin dominan. Terjadi persamaan kepentingan antara kaum birokrasi dengan kelompok-kelompok ekonomi swasta yang  akhirnya membentuk suatu arena bisnis sendiri untuk memperkaya diri sendiri, karena pada dasarnya kaum birokratlah yang memegang dana rutin dan dana pembangunan, maka fungsi birokrat sebagai penyalur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan mewujudkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi tunggal secara nasional. Hal ini yang menyebabkan pemengang modal memegang kendali penuh atas stabilitas ekonomi negara.

Melalui perusahaan dana ini, pemerintah mempunyai peranan aktif demikian pula dalam hal proses perpajakan, yang ternyata telah diatur dengan proporsi besar atau kecilnya  sebuah  perusahaan dengan demikian maka proses kapitalisme swasta dapat dihambat dengan berbagai kebijkasanaa dan peraturan yang harus dipatuhi swasta. Sehingga kekuasaan perusahaan swasta terlebih lagi pemilik modal dapat dikontrol sehingga negara tidak mengalami kerugian yang besar.

Kekuatan sosial yang paling kuat lahir pada era Orde Baru adalah persekutuan borjuasi asing, Cina dan pribumi. Modal disediakan oleh borjuasi asing, sedangkan distribusi, subkontrak dan seringkali pengelolaanya dilayani oleh Cina, sedangkan pejabat pribumi menyajikan perlindungan politik. Usaha-usaha yang cepat berkembang selalu ditandai dengan campur tangan pemerintah, secara praktis berupa pemberian fasilitas dan perlindungan terhadap persaingan pasar bebas. 

Penguasaha-penguasaha swasta tersebut mendasarkan diri pada kekuatan capital yang telah dihimpunnya dalam kegiatan bisnis yang sangat maju pesat selama masa pemerintahan Orde Baru. Dengan kemampuan capital yang dimilikinya, mereka telah mampu pula mewujudkan bantuan timbale balik antara pengusaha swasta pemegang kekuatan pemerintah. Maka terjadilah suatu timbale balik yang mneguntungkan dimana lapisan kelas kelas menengah tergantung pada lapisan atas, kemudian kelas pekerja, nafkah hidupnya tergantung pada sukses para majikan ditingkat menengah dan atas. Struktur saling bergantung inilah yang sekarang nampak terwujud di negeri ini.

B.     Etnis Cina menguasai ekonomi

Berakhirnya Demokrasi terpimpin mewariskan berbagai masalah serius pada Orde Baru, termasuk kelangkaan bahan pangan dan pasokan bahan baku yang nyaris terhenti, produksi  dalam negeri yang nyaris terhenti, hiperinflasi, tunggakan utang luar negeri (ULN) dll. Keadaan ekonomi yang buruk dan ketidak stabilan politik bagi periode Orde Baru, membuat pemerintah Orde Baru harus mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, terutama kebjakan di bidang ekonomi untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi yang semakin memburuk.

 Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah yaitu meninggalkan pola ekonomi komando versi Orde Lama dan membiarkan kekuatan pasar sebanyak mungkin untuk menentukan keputusan-keputusan ekonomi. Selain membiarkan kekuatan pasar untuk menentukan keputusan ekonomi, pemerintah juga mengeluarkan paket-paket kebijakan, paket kebijakan ini adalah tindak lanjut dari diterbitkannya Tap MPRS No.XXIII Tahun 1966 tentang pembaruan Landasan Kebijakann Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang bertujuan untuk menstimulir swasta masuk ke sektor-sektor strategis (Chaniago,2001). Salah satu paket kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama Orde Baru adalah UU Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN). Selain itu, pada masa Orde Baru perusahaan-perusahaan yang dinasionalkan pada masa Orde Lama di kembalikan ke pemiliknya.

 Dengan adanya kebijakan yang di buat oleh pemerintah mengenai Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUMPDN). Pemerintah Orde Baru memberikan berbagai kemudahan bagi para investor yang memberikan keuntungan dan perlakuan istimewa terhadap investor asing. Dengan adanya UUPMA dan UUMPDN juga memberikan kesempatan bagi para pengusaha Tionghoa untuk dapat memperbesar usaha mereka sehingga mereka memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Seperti kita lihat bagaimana kekuatan etnis Tionghoa dalam perekonomian di Indonesia, dengan banyaknya toko-toko yang dimiliki oleh etnis Tionghoa di sepanjang jalan seluruh kota besar maupun kota kecil di seluruh Indonesia. Berdasarkan kecenderungan tersebut maka pemerintah ingin melakukan kerjasama dengan orang Tionghoa untuk menarik modal dari investor asing.

Pada awal pemerintahan Soeharto tahun 1966-1967 warga etnis Tionghoa di beri peluang untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia, karena pada waktu itu mereka dianggap memiliki akses keluar negeri untuk menarik modal investor asing, khususnya etnis Tionghoa berkewarganegaraan Taiwan, Hongkong dan Singapura. Kenyataan strategi yang diterapkan oleh pemerintahan Soeharto waktu itu cukup berhasil menarik investor asing. Banyaknya investor asing yang pada umunya memilih untuk bekerjasama dengan etnis Tionghoa, karena kelompok ini dianggap menguasai jalur distribusi perdagangan dalam negeri dan dekat dengan para elite pemerintahan Soeharto.

Sejalan dengan adanya kebijakan UUPMA dan UUMPDN, pemerintah juga mengajurkan para pengusaha Tionghoa untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta nasional Indonesia. Dengan adanya pemberian kebebasan pengusaha bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah tersebut pada akhirnya membawa dampak negatif seperti lahirnya kerjasama yang dilakukan para pengusaha Tionghoa dengan para elit pemerintahan. Kerjasama tersebut dimaksudkan dalam rangka memberikan perlindungan keamanan dan pemberian fasilitas yang dilakukan oleh pengusaha Tionghoa dengan memberikan jaminan uang sebesar-besarnya terhadap perlindungan tersebut, guna memperlancar usaha mereka dalam bidang perekonomian. Kerjasama semacam ini kemudian dinamakan dengan sistem cukong. 

Sistem percukongan ini terjadi karena meski pada awalnya para pengusaha etnis Tionghoa diberikan kemudahan dan diberikan kesempatan untuk mengmbangkan usahanya dalam rangka pembangunan ekonomi, mereka juga harus berhadapan dengan birokrasi dan masalah keamanan usaha yang sedang mereka jalani dari ancaman pribumi yang selalu meredam prasangka terhadap mereka, untuk menghindari kesulitan birokrasi dan untuk keamanan banyak pengusaha etnis Tionghoa berkolaborasi atau kerjasama dengan elit Indonesia terutama dengan puhak militer. Kolaborasi sama-sama memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dimana para pengusaha etnis Tionghoa menanamkan modal dan mengelola usaha, sedangkan para elit memberikan lisensi atau konsesi monopoli.

Maraknya sistem cukong di masa Orde Baru kemudian memicu banyaknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pada akhirnya, kelompok inilah yang sebetulnya menguasai ekonomi Indonesia. Hal ini muncul dengan hadirnya beberapa konglomerat baik dari kalangan pengusaha etnis Tionghoa maupun dari para elit pribumi yang memerankan peran sangat dominan dalam praktek tersebut.[31]

Meskipun Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah mengakibatkan banyaknya percukongan tetapi juga memberikan banyak memberikan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan adanya keterbukaan penanaman modal asing yang mendorong terciptanya pasar bebas, yang pada akhirnya memunculkan dominasi etnis Tionghoa dalam sektor perkonomian seiring dengan kondisi perekonomian Indonesia yang terus membaik dan stabil. Namun, kondisi perekonomian Indonesia yang terus membaik dan stabil tidak disertai dengan ekonomi bagi para pengusaha pribumi yang merasa dirugikan dalam hal ini, sehingga banyak kritikan bahwa kebijakan yng diambil oleh pemerintah lenih memihak etnis Tionghoa.

Berdasarkan kritikan dan desakan yang dilakukan oleh pengusaha pribumi, maka pemerintah mengurangi dominasi non pribumu dalam bidang perekonomian, usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dominasi non pribumi tercantum dalam Keppres 14 Tahun  1980, serta Keppres 18 Tahun 1981 yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1.      Sekurang-kurangnya 50% dari permodalan perusahaan dimilki oleh pribumi.

2.      Lebih dari separuh komisaris perusahaan adalah pribumi dan lebih dari separuh direksi adalah pribumi.

3.      Dalam hal perusahaan berbentuk perseroan komanditer atau maka lebih dari separuh pimpinan perusahaan adalah pribumi.

4.      Dalam hal perusahaan perorangan , maka perorangan yang bersangkutan adalah pribumi.

      Pada dasarnya segala upaya yang dilakukan pemerintah Orde Bru untuk mengurangi dominasi etnis Tionghoa di Indonesia untuk membantu para pengusaha pribumi namun pada kenyataannya upaya ini sulit dilaksanakan, keadaan ini sulit dilaksanakan terutama setalah jatuhnya harga minyak. Melihat kenyataan ini pada akhirnya pemerintah menjalin kerjasama kembali dengan para pengusaha Tionghoa yang pada dasrnya lebih berpengalaman dibanding dengan pengusaha pribumi.

Melihat kenyataan tentang besarnya peran serta pengusaha Tionghoa dalam perekonomian Indonesia, terutama setelah kedatangan para investor asing yang menanamkan modalnya dan bekerjasama dengan pengusaha Tionghoa hingga lahirnya parktik percukongan yang menimbulkan KKN di tubuh elit kekuasaan dan para pengusaha Tionghoa yang ikut terlibat didalmnya, maka muncul kritikan-kritikan terhadap kebijkan pemerintah. Yang pada akhirnya memuculkan aksi demonstrasi, pada akhir 1973 situasi di kalangan mahasiswa memanas karena keresahan yang dialami rakyat melihat perkembangan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerinta Orde Baru. Isu-isu korupsi, percukongan, modal asing serta peranan Jepang menjadi sorotan mereka. Mahasiswa menilai bahwa pelaksanaan pembangunan memberikan porsi terlalu besar kepada modal asing, terutama modal Jepang sehingga menghancurkan modal dalam negeri. Aksi-aksi demonstrasi tersebut berkembang menjadi aksi rasialis anti Tionghoa dengan merusak dan menjarah toko-toko etnis Tionghoa.

Rangkaian demontrasi ini akhirnya meledak dalam peristiwa  kerusuhan pada tanggal 15 Januari 1974 yang di kenal dengan Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari). Peristiwa itu ditandai dengan penghancuran toko-toko milik etnis Tionghoa dan pengrusakan produk-produk Jepang. Semenjak saat itu pemerintah menjalankan kebijakan ekonomi mengenai pembatasan dominasi Etnis Tionghoa dan juga pihak asing dalam aktivitas perekonomian di Indonesia.

Setelah peristiwa Malari, diskusi mengenai etnis Tionghoa dan juga penanaman modal asing dibatasi. Hal ini untuk menghindari terjadinya aksi demonstrasi yang mengarah pada etnis Tionghoa. Setelah masa itu pula, muncul istilah pribumi dan non pribumi. Untuk mengurangi ketegangan yang terjadi, pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijkan ekonomi yang baru. Kebijakan ekonomi ini pada intinya dalam rangka pemribumian atau Indonesiasi dengan tujuan membantu para pengusaha pribumi agar dapat mengembangkan usahanya. Dalam upaya ini, pada tahun 1974 di keluarkan suatu peraturan yang mengharuskan semua investasi asing di Indonesia di kelola dalam bentuk patungan.

Adapun peraturan akahir dalam upaya pemribumian atau Indonesiasi ini adalah dengan di keluarkannya Keppers No. 14 yang di keluarkan tahun 1979, yang kemudian di smepurnakan menjadi Keppers NO. 14A tahun 1980 yang menetapkan bahwa departemen dan lembaga-lembaga pemerintah  memberikan prioritas kepada pengusaha dan kontraktor kelompok ekonomi yang lemah (yaitu pribumi Indonesia) untuk membeli barang-barang dan mengadakan kontrak. Untuk proyek besar usaha patungan antara pribumi dan non pribumi di galakkan, akan tetapi pribumi harus mempunyai andil 50% dan ahrus aktif dalam perusahaan tersebut.

Melalui Keppers tersebut dan dengan adanya upaya pemerintah dalam hal merangsang tumbuhnya pengusaha pribumi dalam usahanya, maka muncullah pengusaha-pengusaha pribumi seperti Siswono Yudo Husodo, Fahmi Idris dan Pontjo Sutowo yang terutama bergerak di sektor konstruksi. Disusul juga dengan munculnya putra-putri Soeharto seperti Bambang Tri, Siti Hardiyati Rukmana, Sigit dan Tommy Soeharto.

Akan tetapi, walaupun ada aturan seperti Keppres No. 14A tahun 1980 ini secara keseluruhan, pengusaha etnis Tionghoa ternyata lebih banyak tumbuh dan menjadi besar. Hal ini karena, peraturan ini hanya membantu sebgaian pengusaha pribumi saja, terutama mereka yang memiliki hubungan kekuasaan atau telah memiliki kerjasama dengan pengusaha Tionghoa. Akhirnya, dominasi perekonomian Indonesia tetap berada pada para pengusaha Tionghoa.

Dominasi etnis Tionghoa dalam perekonomian semakin jelas terutama setelah jatuhnya harga minyak sehingga mengakibatkan pemerintah kembali menjalin kerjasama dengan pengusaha Tionghoa dalam upaya mendorong pendapatan bukan minyak. Bisnis etnis Tionghoa diharapkan membantu program pemerintah Orde Baru. Hal ini tercermin dalam pidato Soeharto sebagai berikut:

Pemerintah hanya dapat menyediakan 54,1% dari keseluruhan biaya yang di butuhkan bagi pembangunan tahap IV. Sementara sisanya 45,9%  diharapkan datang dari sektor swasta, terutama untuk menunjang pengadaan lapangan kerja dan memperoleh dana bagi program pembangunan dari penerimaan sektor non migas.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan ini secara jelas ditujukkan kepada para pengusaha etnis Tionghoa yang di lihat memiliki kemampuan secara finansial dan banyaknya para pengusaha etnis Tionghoa yang bergerak dalam bidang non migas seperti industri manufaktur. Dalam hal ini pemerintah menaruh harapan besar akan partisipasi pengusaha Tionghoa, karena ketidak sanggupan pemerintah dalam menunjang pembiayaan pembangunan tahap IV di masa Orde Baru akibat harga minyak yang turun.

Peran serta pengusaha Tionghoa dalam pembangunan masa Orde Baru yang memberikan pengaruh bagi terciptanya ekonomi yang lebih stabil adalah menciptakan lapangan pekerjaan melalui bidang industri. Dengan adanya lapangan pekerjaan di bidang industri maka akan menyerap tenaga kerja yang banyak. Hal ini berdampak pada jumlah angka pengangguran yang menurun dan kesejahteraan meningkat. Melihat kenyataan tersebut, maka adanya bantuan dari pengusaha etnis Tionghoa turut serta menyukseskan pembangunan Orde Baru. Dengan melihat peranan pengusaha etnis Tionghoa dalam membantu menyukseskan dalam pembangunan Orde Baru maka pemerintah memberikan kemudahan bagi mereka untuk melakukan usaha atau melakuan investasi di Indonesia.

Dengan adanya kerjasama yang dilakukan antara pemerinrah Indonesia dengan etnis Tionghoa banyak memunculkan konglomerat baru dan mendominasi perekonomian Indonesia dan keterlibatan pengusaha Tionghoa juga ikut mempengaruhi perkembangan perekonomian secara nasional, baik dari segi akumulasi modal maupun dari segi jumlah pajak yang dibayarkan. Namun selain memunculkan konglomerat baru kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan etnis Tionghoa juga memunculkan sistem cukong dan banyaknya KKN yang terjadi di Indonesia.[32]

C.    Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masa orde baru

            Situasi ekonomi pada awal kepemimpinan Soeharto yang buruk telah mengantar diterbitkannya ketetapan MPRS RI NO. XXIII/ MPRS/ 1966 tentang pembaruan landasan kebijakan ekonomi, keungandan pembangunan. Namun, penerapan konsep pembangunan ekonomi di indonesia era orde baru sebenarnya baru dimulai sejak 1969, setelah dewan stabilitasi ekonomi nasional menyusun cetak biru pembangunan ekonomi indonesia dengan saebutan rencana pembangunan lima tahun (Repelita) I, II, III, dan IV. Repelita ini didasari trilogi pembangunan yaitu stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Sebelum pemerintahan Soeharto, cetak biru pembangunan mengacu pada: (1) rencana dari panitia siasat pembangunan ekonomi yang diketuai Mohammad Hatta pada masa Kabinet Syahrir tahun 1947; (2) rencana urgensi perekonomian tahun 1951; (3) Rencana Djuanda tahun 1955; dan rencana delapan tahun “Pembangunan Nasional Semesta Berencana ” pada masa demokrasi terpimpin Soekarno. Kesemua rencana tidak dapat dilaksanakan karena adanya problem politik dimana “politik mercusuar”.  Soekarno telah mengakibatkan kebangkrutan ekonomi indonesia. Namun, upaya- upaya perbaikan ekonomi sudah dimulai sejak pertama Soeharto mendapat otoritas sebagai komando tertinggi pemulihan keamanan RI tahun 1966 melalui supersemar.

            Sepertinya ada perbedaan yang mendasar antara pembangunan ekonomi indonesia masa Soeharto dengan masa Soekarno. Ini dapat dilihat dari analisis yang dilakukan oleh beberapa pengamat ekonomi politik indonesia pada masa tersebut, setidaknya, dari apa yang mereka sampaikan menunjukkan kesan adanya keterputusan kebijakan.ketika upaya yang dilakukan oleh rezim orde baru untuk menstabilkan ekonomi makro indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan berfungsinya mekanisme pasar, pada dasarnya untuk memperbaiki kekacauan pada masa orde lama yang diwarnai dengan tingkat inflasi yang tinggi, stagnasi perekonomian dan sistem intensif harga yang kacau. Namun, ini tidak berarti bahwa orde baru dan orde lama berbeda ideologi, orde baru “kapitalis” dan orde lama “sosialis”, bahwa tidaklah sepenuhnya dapat dibenarkan bergantinya rezim tersebut secaraotomatis telah berubah atau terjadi pemutusan ideologi nasional. Antara kedua era tersebut ada suatu kesinambungan yang berarti. Disitirnya ungkapan Dr. J. Panglaikim, seorang ekonom dan pengusaha terkenal Indonesia bahwa pada pertengahan tahun 1960 bisa dikatakan Indonesia  sebagai “negara sosialis yang paling liberal dalam menjalankan roda ekonominya”. Seringnya pola kebijakan ekonomi Indonesia yang berubah sejak 1966, sebenarnya sebagai upaya mencari jati diri. Upaya pencarian tersebut didasarkan pada dua pendapat yang berbeda yang disampaikan oleh panglaikim. Pada satu sisi, ada yang berpendapat hal itu sebagai upaya untuk tidak menganut sistem kapitalisme ataupun liberalisme, tetapi juga tidak boleh ada marxisme, monopoli dan persaingan bebas. Sementara itu di pihak lain, ada pandangan bahwa orde baru ekonomi Indonesia harus diatur sedemikian rupa, agar tidak ada lagi kesenjangan antara kaya dan miskin, pertumbuhan cepat dan lain- lain. Pandangan tersebut di atas tentang ketidaksetujuan atas kompetitisi bebas yang terjadi di Indonesia.pendapat itu didukung oleh Sadli, bahwa” salah satu doktrin di zaman orde baru adalah menentang kompetisi bebas, karena jika ini berkembang terlalu jauh akan menjadi kapitalisme yang jelas tidak sesuai dengan keinginan orde baru.

            Secara umum, pemulihan ekonomi indonesia tumbuh begitu pesat setelah terpuruk pada paruh pertama periode 1960- an. Perkembangan sektoral mencerminkan kecenderungan perubahan dalam perekonomian nasional, meskipun terdapat beberapa pengecualian. Secara keseluruhan era Soeharto sektor industri tumbuh pesat dan tidak dapat tampil sebagai leading sector. Meskipun dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, seperti, manufaktur, konstruksi, pertanian yang perkembangannya relatiflebih fluktuatif. Pengecualian yang dimaksudkan adalah pertumbuhan industri meskipun pesat, tetapi sempat melambat di akhir tahun 1970- an dan awal 1980-an, saat indonesia bergabung dengan OPEC dan mendapat kuota tertentu. Sebagaimana diterangkan oleh Hill, kebijakan ekonomi Indonesia dan pengaruhnya pada pembangunan indonesia sejak awal hingga akhir kepemimpinan Soeharto dapat dibagi dalam beberapa periode, di mana setiap periode mempunyai pengaruh yang besar pada polugri (politik luar negeri). Periodisasi yang dimaksud sebagai berikut:

1)      Periode Rehabilitasi dan Pemulihan (1966-1970)

      Periode ini merupakan awal kepemimpinan Soeharto, di mana pemerintah sangat memperhatikan pengendalian tingkat inflasi, rehabilitasi infrastruktur fisik dan membangun hubungan dengan negara atau lembaga donor internasional. Dari awal dikonsentrasikan pada upaya- upaya penanggulangan krisis keuangan negara selama pemerintahan Soekarno dengan pinjaman yang diperkirakan mencapai 785,6 juta dolar AS. Sementara itu, pendapatan negara pada waktu itu hanya mencapai sebesar 485 juta dollar AS. Hal itu sebagai akibat dari berbagai pemberontakan di dalam negeri dan konfrontasi Indonesia- Malaysia yang ternyata berlanjut pada merosotnya ekonomi Indonesia. Inflasi mencapai sekitar 650%, rakyat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok sehari- hari, karena harga beras mencapai sampai 500 kali.[33]

      Untuk itu, upaya pertama yang ditangani oleh pemerintah baru adalah dengan cara budget seimbang (balance budget). Dalam hal ini, pemerintah mencari kerja sama ekonomi dengan pihak luar negeri dan minta penjadwalan ulang pinjaman dana, khususnya dari negara- negara Eropa Timur. Utang terbanyak yang dilakukan oleh Indonesia pada era orde lama adalah yang terkait untuk pembelian alat- alat perang. Reaksi cepat pemerintah orde baru adalah total inward looking. Keadaan itu ditandai dengan perhatian yang mengutamakan kepada potensi dan tantangan yang berasal dari dalam negeri. Hal itu didasarkan pada ketetapan MPRS No. XXIII/ MPRS/ 1966 tentang pembaharuan kebijakan landasan ekonomi keungan dan pembangunan, khususnya yang termuat dalam Bab VII kebijakan pembiayaan pasal 47 dan Bab VIII hubungan ekonomi internasional pasal 59, 60, 61 dan 64. Ketetapan ini antara lain memuat ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

·         Kekayaan potensial yang terdapat dalam alam indonesia perlu digali dan diolah agar dapat dijadikan kekuatan ekonomi riil (bab II pasal 8)

·         Potensi modal, teknologi dan keahlian dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan kemerosotan ekonomi dan pembangunan indonesia (bab II pasal 10)

·         Dengan mengingat terbatasnya modal dari luar negeri, perlu segera ditetapkan undang- undang mengenai modal asing dan modal domestik (bab VIII pasal 62)

Kebijakan tersebut diatas didasarkan pada pengalaman selama kurun waktu 1950- 1965, dimana pemerintah sulit sekali mengembangkan segala potensi sumber daya alamnya, Jika hanya mengandalkan modal nasional yang sangat terbatas. sumber daya alam Indonesia yang sejak zaman Soekarno telah menjadi perhatian negara untuk dimanfaatkan untuk meningkatkan devisa negara adalah minyak dan hutan. Adapun pertambangan baru dimulai sejak tahun 1967. Hal itu diperkuat dengan adanya kebijakan pemerintah orde lama yang termuat dalam instruksi presidium kabinet ampera pada 15 agustus 1966, di mana untuk bidang pertambangan ditetapkan sasaran di antaranya:

a)      Mengembalikan kepercayaan pihak asing (yang berpartisipasi dalam kontrak karya).

b)      Membuka kesempatan bagi kontraktor/ pihak asing untuk mengeksploitasi endapan minyak bumi dan mineral serta menanamkan modalnya dalam usaha patungan atau usaha atas dasar bagi hasil.

      Kebijakan investasi asing merupakan hal yang paling mendesak, karena melalui investasi asing diharapkan dapat secara cepat mampu mendapatkan devisa negara. Eksploitasi sumber daya alam (SDA) merupakan fokus penting sejak awal kepemimpinan Soeharto dan mempengaruhi polugri ( politik luar negeri) pada masanya. Pemerintahan mengupayakan pemanfaatan hutan- hutan tropis di luar jawa dan pemanfaatan sumber daya tambang dan minyak bumi kepadsa pihak swasta. Untuk itu pemerintah menerbitkan UU No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Undang- undang ini merupakan upaya menarik investasi asing masuk ke Indonesia, khususnya untuk eksploitasi sumber daya tambnag. Terbitnya UU tersebut kemudian diikuti oleh terbitnya UU No. 11 tahun 1967 tentang pembangunan umum.

      Hal itu sebenarnya memanfaatkan dan menindaklanjuti kebijakan di akhir pemerintahan Soekarno, di mana indonesia mengizinkan Freeport Sulfur Company (FSC) melakukan penyelidikan di Ertsberg, Irian Jaya tahun 1960 berdasarkan izin eksplorasi yang diberikan pemerintah belanda. Hal ini terjadi mengingat ketika tahun 1963 terjadi persetujuan peralihan kekuasaan atas Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia yang ditengahi oleh PBB, yang menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai kewajiban untuk tetap menghormati konsesi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Belanda sebelum tahun 1963. Kontrak karya pertambangan (KK) yang didapat PT Freeport pada 1967 merupakan titik awal masuknya modal asing secara besar- besaran ke Indonesia pada masa Soeharto. Secara umum, hampir secara berturut- turut penanaman modal asing masuk mulai dari pengembangan timah pada 1966, disusul undangan untuk pengembangan nikel pada 1967, mineral secara umum pada 1968 dan undangan investasi batu bara pada 1978.

      KK Freeport diatas tersebut dalam perkembangannya perlu dilakukan perbaikan isi pasal- pasalnya, karena faktor suasana yang memang mendukung. Hal ini, sebagaimana dinyatakan oleh Sadli sebagai berikut:

      Ketika kita mulai mencoba menarik investasi asing tahun 1967, semua jenis investasi dan siapa pun investornya dapat diterima. Kita membutuhkan daftar nama dan mata uang dollar untuk jenis investasi yang diinginkan, untuk memberikan kepercayaan kepada peraturan kita. Perusahaan pertambangan yang pertama benar- benar menulis sendiri kontraknya. Disebabkan oleh ketiadaan konsep kontrak yang dibuat oleh perusahaan tersebut sebagai dasar negosiasi dan hanya akal sehat dan hasrat untuk memohon kontrak pertama adalah pedoman kita.

      Pada tahun 1967pula terjadi perubahan yang sama dalam sektor minyak di mana timbul upaya menarik investor asing di Indonesia yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

      Tahap ini didukung dengan dimulainya perbaikan hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara- negara Barat, khususnya AS dan Jepang. Perabikan hubungan tersebut disambut oleh AS dengan pinjaman sebesar 8,2 juta dollar AS dan Jepang juga mengucurkan bantuan keuangan untuk pertama kali kepada indonesia sebesar 30 juta dollar AS.

      Periode pertama ini juga ditandai dengan keberhasilan pemerintah Soeharto mengatasi persoalan ekonomi indonesia. Ekonomi tumbuh rata- rata 6,6 persen pada tahun 1966- 1967. Setelah rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah, pada tahun 1968 merupakan dmulainya pemulihan ekonomi, yang ditandai dengan pertumbuhan mencapai 10,9 persen.

      Dengan reaksi cepat dan tepat melalui kebijakan moneter dan fiskalnya, pemerintah orde baru berhasil menekan inflasi hingga di bawah 10 persen pada tahun 1970. Keberhasilan kelompok teknokrat ekonomi Indonesia mendapat pujian dan dukungan dari dunia internasional, karena setelah itu kebutuhan pokok rakyat relatif mudah didapat. Keberhasilan Indonesia menurunkan inflasi menjadi bagian dari strategi selanjutnya untuk semakin menarik kepercayaan internasional kepada Indonesia, termasuk penanaman modal asing yang telah diamanatkan sejak awal kepemimpinan Soeharto.

2)      Periode Pertumbuhan (1971-1981)

      Periode ini merupakan masa pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peningkatan PDB Riil rata- rata tiap tahun sebesar 7, 7 persen (secara keseluruhan mencapai 5 persen). Namun pada periode ini pula, juga terjadi ‘badai’ perekonomian yang luar biasa pula. Berdasarkan data statistik tahun 1967-1989, dana bantuan keuangan asing pada kenyataannya menjadi sumber baru pendapatan negara, yang diperkirakan rata- rata mencapai 20 persen. Di samping itu, pendapatan utama negara adalah dari minyak dan gas mencapai rata- rata 40 persen per tahun. Sedangkan, pendapatan pajak hanya mencapai rata- rata 10 persen per tahun dan lainnya mencapai 10 persen per tahun.

      Pada periode ini, pembangunan ekonomi Indonesia mengalami ujian ketika terjadi krisis beras di Indonesia pada tahun 1972. Harga beras mencapai dua kali lipat. Krisis ini dipicu oleh faktor kekeringan panjang yang melanda jawa, sebagai daerah penghasil beras. Keadaan menjadi semakin buruk, karena kekeringan ini tidak hanya melanda Indonesia, tetapi juga terjadi di sebagian besar negara Asia. Padahal sebenarnya negara- negara tersebut diharapkan dapat menutupi kekurangan beras di Indonesia, krisis beras ini memicu kebijakan baru dengan menambah permintaan beras ke Jepang, meskipun dengan harga yang jauh lebih tinggi.

      Pada kenyataannya, krisis ekonomi di atas membawa dampak perubahan dinamika politik domestik. Mulai akhir 1972, para mahasiswa melakukan demonstrasi di jalanan untuk memprotes inflasi, korupsi dan kebijakan ekonomi yang bertumpu pada dana atau modal asing. Hal itu diungkapkan oleh para mahasiswa dalam aksi demonstrasinya. Mereka lakukan itu, ketika menyambut JJ.Pronk, Menteri kerja sama Belanda yang sekaligus juga ketua ICGI dalam kunjungannya ke Indonesia pada pertengahan November 1973. Sebagaimana telah disinggung diatas, akhirnya pecah peristiwa Malari pada awal 1974.

      Menariknya, pada waktu yang sama, yaitu antara september 1973- januai 1974, di Timur Tengah perang berlangsung dan mengakibatkan harga minyak mentah dunia melambung. Indonesia sebagai penghasil dan pengekspor minyak mentah juga memetik kenaikan harga tersebut hingga mencapai 200 persen. Di samping itu juga, masuknya investor asing ke dalam negeri untuk bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan juga tekstil serta manufaktur dari negara- negara Barat, dan juga Jepang terus mengalir.

      Namun demikian, pada saat itu sempat terjadi inflasi yang cukup signifikan. Pakar ekonomi beranggapan bahwa respons pemerintah terbatas saat itu. Hal itu ditunjukknya dengan adanya kebijakan “sebagaimana kenaikan cadangan internasional dari minal itu disterilkan dalam program pengeluaran pertamina”. Kebijakan ini menjadi pengalaman pahit Indonesia pada 1976. Akibatnya, tingginya harga minyak internasional tersebut juga mengakibatkan timbulnya peningkatan kebijakan- kebijakan ekonomiyang berorientasi nasional. Pada periode ini, kebijakan pemerintah memprioritaskan dan memberi banyak fasilitas pada pengusaha- pengusaha pribumi dan adanya rencana untuk ekspansi BUMN. Kebijakan terhadap investor dan perdagangan internasional menjadi lebih ketat. Pada saat itu, pengusaha China- Indonesia juga mulai menunjukkan kemampuannya. Namun demikian, keberadaan pengusaha China- Indonesia tersebut, pada dasarnya tidak lepas dari campurt tangan penguasa orde baru. Sebagian dari pengusaha- pengusaha tersebut ternyata dikendalikan oleh ABRI. Sebenarnya pengusaha China di Indoneisa telah ada dan berkembang sejak zaman Belanda. Namun mereka berkembang sebagai the second class. Pada awal- awal orde baru, anti-China masih berkembang kuat, sehingga mereka tidak [34]menunjukkan kiprahnya secara dominan. Baru pada tahun 1970-an mereka mendapat beberapa previlege, karena mendapat “dukungan” ABRI.

      Campur tangan ABRI dalam koperasi yang berkembang diberbagai wilayah, telah menempatkan ABRI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis koperasi. Pembangunan infrastruktur menjadi andalannya. Namun demikian, pembangunan ekonomi yang sedemikian kuat dikuasai negara, mulai melupakan peran dan keberadaan masyarakatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Robert Bates, bahwa pembangunan atau modernisasi membutuhkan akselerasi tinggi. Masyarakat yang digambarkan sebagai bagian dari kelompok tradisional tidak akan mampu mendukung dan mendorong akselerasi tersebut. Oleh karena itu, masyarakat cenderung ditempatkan sebagai kelompok yang harus menerima kekuatan perubahan. Akibatnya negara menjadi sangat kuat dan masyarakat menjadi statik, marginal dan didominasi oleh kekuatan negara, yang dalam hal in rezim Soeharto dengan kekuatan- kekuatan politik- politiknya., seperti ABRI dan Golkar.

      Kekhawatiran akan turunnya minyak dunia, mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan devaluasi besar- besaran pada bulan November 1978. Namun, kebijakan tersebut bukan dikarenakan ketidakseimbangan neraca pembayaran Indonesia, tetapi lebih pada upaya menyiapkan sektor non migas dalam upaya mengantisipasi pasar minyak dunia melemah. Kebijakan tersebut ternyata tidak relevan, mengingat dalam empat tahun berikutnya, harga minyak tidak melemah, bahkan menguat, karena dipicu oleh perang Irak- Iran pada 1979.

      Pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi sarat akan KKN dan hal itu diketahui oleh pihak negara- negara donatur. Namun demikian, mereka sepertinya menutup mata. Mengingat pada waktu itu, isu Indonesia yang anti komunisme lebih kuat sebagai dasar perhatian negara- negara Barat. Akibatnya, buruknya pelaksanaan birokrasi di mas itu, tidak diperhitungkan dalam memberikan bantuan maupun pinjaman dana ke Indonesia.

3)      Periode Pembangunan (Mulai Tahun 1980- an)

     Periode ini ditandai dengan kompleksitas dan kritisnya problem pembangunan akibat orientasi Indonesia yang hampir total inward looking dalam waktu yang lama. Jatuhnya harga minyak dunia mengakibatkan meningkatnya utang luar negeri. Sebagian besar utang luar neger yang diperoleh selama 15 tahun yang lalu sudah dalam penjadwalan pembayarannya. Namun karena harga minyak anjlok, mengakibatkan ada kenaikan yang tajam pembayaran pokok utang. Ketimpangan pembangunan tidak hanya terjadi antar wilayah, tetapi juga antar sektor dan ketimpangan pendapatan antar golongan.

     Walaupun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjadi dan dapat dipertahankan di atas 7 persen pada 1980-an. Hal itu ditopang dengan meningkatnya kinerja sektor pertanian, khususnya beras. Dikembangkannya teknologi intensifikasi dan ekstensifikasi pada sektor pertanian. Untuk itu diterapkan program informasi penyuluahan dan bimbingan yang disebut intensifikasi massal (inmas) dan bimbingan masal (bimas). Program penyuluhan menggunakan teknologi radio dan televisi, seperti temu wicara program klompencapir menjadi acar rutin dan menarik bagi para petani. Pada saat itu, Indonesia mampu melipat gandakan produk beras. Dibandingkan pada 1969 beras hanya mampu diproduksi sebesar 12,2 juta ton, sedangkan pada 1984 produksi beras mencapai 25,8 juta ton.

 Pada puncaknya, 1984 Indonesia berhasil meraih surplus produksi beras. Bahkan, dapat membantu Afrika yang kala itu sedang dilanda kelaparan. Sehingga, pada 14 November 1985 Mr Edouard Saouma, Dirjen Food A. Organization (FAO), memberikan penghargaan atas keberhasilan Indonesia berswasembada beras. Pada waktu itu, sempat ada upaya pemakaian pupuk yang lebih besar ukurannya sehingga lebih hemat (pupuk briket). Namun, program ini terhenti karena berbagai kepentingan elit di sekitar Soeharto lebih mendominasi, akibatnya program ini terhenti.

     Masa pembangunan ini, merupakan awal pengembangan teknologi industri yang diarahkan pada substitusi impor. Seluruh pengembangan untuk memproduksi produk secara mandiri. Mengapa demikian, karena pada 1970- an sebagian besar pabrik dibangun oleh teknolog asing untuk menghasilkan produk substitusi impor. Namun pengembangan teknologi yang terlalu melebar (broad- based strategy), tanpa memperhitungkan kapasitas dan politik dalam negeri, akibatnya program tersebut tidak fokus.

     Program pembangunan kemandirian industri dalam negeri yang dibangun tersebut tidak hanya untuk melakukan substitusi impor. Tujuan utamanya untuk meningkatkan produksi ekspor non migas. Ekspor non migas pada tahun 1988 telah mampu menggantikan ekspor migas sebagai sumber utama pendapatan negara. Selain itu juga, telah terjadi penguatan, pendalaman serta keragaman sumber- sumber kapital yang merupakan sumber ekonomi Indonesia. Pesatnya pertumbuhan lembaga perbankan dan non- perbankan tumbuh pesat mulai tahun 1984 hingga 1966. Paket- paket kebijakan deregulasi, swastanisasi terbatas, debirokratisasi menjadi andalan dalam penyelesaian masalah penting di bidang ekonomi. [35]Namun, dalam praktiknya perkembangan tersebut terasa sangat lamban, bahkan ketika persoalannya menyangkut masalah politik menjadi sangat sensitof dan prosesnya terhenti tidak jelas.

     Sementara itu tahun 1980- an, dunia internasional sudah memasuki era globalisasi dan liberalisasi, Indonesia masih reaktif dalam melakukan perencanaan pembangunan nasional. Kebijakan liberalisasi, swastanisasi, debirokratisasi dan transparansi politik mulai dilakukan pada 1983. Langkah- langkah tersebut diambil lebih karena tuntutan lembaga- lembaga negara donor dan lembaga internasional atas kinerja Indonesia sebagai penerima bantuan. Tuntutan atas economic structural adjustment and political transparancy sebenernya bukan semata- mata bagi Indonesia, tetapi juga diberlakukan bagi negara- negara dunia ketiga yang melakukan pinjaman dari negara- negara Barat. Kebijakan tersebut sebenarnya tidak lain sebagai suatu upaya negara donor untuk menyelamatkan pinjamannya akibat inefisiensi industrialisasi dan kebocoran dana pembangunan. Sebenarnya dari awal, negara- negara Barat dan lembaga donatur internasional telah menyadari persoalan tersebut. Namun, adanya anggapan kuat bahwa semua itu merupakan bagian dari ongkos untuk membendung berkembangnya komunisme, negara- negara atau lembaga donor menutup mata.

     Bila melihat dari segala macam dinamika pembangunan ekonomi masa Soeharto, rezim orde baru telah melakukan banyak reformasi lebih dari sepuluh tahunan, termasuk menggeser orientasi ekonomi dengan mlihat ‘keluar’ (pasar global). Namun ternyata, masih terdapat tujuh persoalan utama terkait pembangunan ekonomi Indonesia pada masa kepemimpinan Soeharto. Persoalan- persoalan tersebut meliputi penurunan moral pimpinan (korupsi- kolusi- nepotisme/ KKN), ketidakpastian dan penegakan hukum, rendahnya toleransi dan solidaritas sosial, jurang sosial ekonomi, hilangnya demokrasi rakyat, rendahnya hak pekerja, pandangan yang stereotip atas pimpinan masa Soeharto oleh generasi muda. Hal itu tidak lagi bisa ditutupi, mengingat setelah tahun 1983, persoalan tidak lagi pada government failure, tetapi lebih pada private failure.Salah satu korupsi skala mega yang terungkap adalah skandal Bapindo Eddy Tanzil pada 1990- an. Skandal ini memunculkan bentuk baru korupsi, terutama setelah terjadi shifting aset negara kepada perorangan yang menjadi pemiliki dari usaha swasta yang bersifat konglomerasi. Hal itu didukung dengan maraknya praktik mark up proyek ratusan persen. Artinya, dana publik selama ini telah dimanipulasi menjadi aset swasta dan perorangan. Sehingga bentrokan dan kerusuhan sosial pada bulan Mei 2007 tidak lagi dapat dihindari dan memakan banyak korban.

     Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dari 1987 hingga 1992 mencapai rata- rata 6,7 persen, dapat dikatakannya kondisi ekonomi Indonesia sudah cukup stabil. Bahkan pada waktu itu Indonesia mampu mengekspor industri secara signifikan, mengikuti negara- negara Asia Timur. Sejak 1987, pertumbuhan kekuatan komersial dan indenpendensi sektor swasta meningkat. Seiring dengan melunaknya proteksi pemerintah pada sektor tertentu, pemerintah Indonesia telah mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan. Kemampuan tersebut telah membawa Indonesia mampu bertahan dari krisis utang pada awal 1990- an. Namun pada saat yang sama, semakin berkurangnya peran teknokrat dan diganti dengan teknolog yang dipimpin Habibie. Di samping itu juga, rakyat merasa semakin dimarjinalkan dan semakin kuat kecurigaannya adanya koneksi antara konglomerat dengan pemerintah.

     Dengan demikian, menjadi suatu tanda tanya, mengapa ketika krisis moneter Indonesia langsung terpuruk pada 1997. Banyak spekulasi yang timbul, seperti yang disampaikan oleh Forrester, bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kejatuhan Soeharto, antara lain, memburuknya kesehatan Soeharto, ketidkharmonisan sipil dan elit militer dan terutama dikarenakan praktik- praktik kelompok kepentingan yang meruntuhkan perekonomian Indonesia. Yang pasti, sejak pertengahan tahun 1997, reaksi pasar terhadap krisis ekonomi Asia mempengaruhi fluktuasi mata uang rupiah terhadap dollar menjadi pemdangan yang mencekam. Dapat dipastikan, bahwa rezim Soeharto harus mengakhiri kekuasaannya pada mei 1998 salah satunya karena tidak mampu mengantisipasi dinamika mata uang Indonesia atas dollar.

BAB III

KESIMPULAN

Dari penjelasan materi diatas dapat disimpulkan bahwa Penanaman modal asing (PMA) mulai gencar dicanangkan pada masa orde baru dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Lebih tepatnya setelah dikeluarkannya undang-undang no 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Selain itu ada juga beberapa latar belakang yang menyebabkan modal asing bisa masuk ke Indonesia, diantaranya peristiwa kembalinya Irian Barat ke Indonesia. peristiwa tersebut tidak bisa lepas dari pengaruh Amerika Serikat yang menekan Belanda agar melepas Irian Barat dan mengembalikannya ke Indonesia. Akan tetapi setelah Irian Barat kembali ke Indonesia, pihak Amerika bisa dibilang tidak terlalu mendapat keuntungan dan merasa di khianati oleh Soekarno yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI, hal ini pula yang mendasari kedekatan Amerika dengan Soeharto yang kala itu masih berada di TNI AD. Peristiwa lain yang melatarbelakangi PMA yaitu peristiwa G30S, dimana pada saat itu ada upaya kudeta atas Soekarno. Yang bermuara dengan turunnya supersemar yang dibarengi dengan Soeharto menjadi Presiden. Dan kemudian dibuatlah undang-undang no 1 tahun 1967, yang bisa diibaratkan sebagai kran penanaman modal asing di Indonesia.

Banyaknya modal asing yang masuk banyak dipengaruhi oleh kebijakan politik pada saat itu, dan dengan banyaknya modal asing yang masuk ke Indonesia memberikan beberapa dampak bagi Indonesia, baik itu yang positif maupun negative. Dari segi negative yaitu munculnya kapitalisme, tak sedikit pula yang memanfaatkan kebijakan pemerintah ini untuk memperkaya diri mereka sendiri, bagi mereka yang mampu mengelola modal secara besar-besran maka mereka bisa menjadi konglomerat dalam waktu singkat, tetapi bagi masyarakat kecil akan semakin melarat. Sehingga mengakibatkan ketimpangan social yang sangat mencolok. Hal ini juga yang terjadi pada etnis china, dimana mereka dipercaya untuk mengelola modal yang besar, sehingga mereka bisa bertumbuh dengan pesat, sedangkan rakyat pribumi tidak diberi modal layaknya ethnis china karena pribumi dianggap kurang mampu untuk mengelola modal yang begitu besar. Namun secara keseluruhan kebijakan PMA juga meningkatkan perekonomian Indonesia, walaupun pada akhirnya pemerintahan Orde Baru meninggalkan hutang luar negeri yang begitu banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin & Adento Jesus de Soares. 2003. Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer.Jakarta.

Beise, Kerstien. 2004. Apakah Soekarno Terlibat G 30 S, Jakarta: ombak.

Hamid, Edy Suandi. 2004. Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri Dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

Nuryanti, Reni. 2008. Tragedi Sukarno: Dari kudeta sampai kematiannya. Yogyakarta: ombak

Soefihara,Endin AJ.2002. Rekonstruksi Masa Depan Indonesia Persefektif Politik dan Ekonomi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapa

Rossa, John. 2008. Dalih Pembunuhan Massal Dan Gerakan 30 September Dan Kudeta Soeharto. Jakarta: hasta mitra

Rudianto, Doddy. 1996. Pembangunan Ekonomi dan Perkembangan Bisnis di Indonesia. Jakarta : PT. Golden Trayon Press

Scott, Peter Dale, 2007, Peran CIA dalam Penggulingan Soekarno (Edisi revisi), Jakarta : PT Buku Kita 

Setiono, Benny. G. 2003. Tionghoa Dalam Pusaran Politik: Mengungkap Fakta Sejarah Tersembunyi Orang Tionghoa Di Indonesia. Jakarta.

Siregar,Muchtarudin. 1991. Pinjaman Luar Negeri &Pembiayaan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Subekti, Iskandar. 1972. Jalan Pembebasan Rakyat Indonesia. Jakarta: Pledoi. 

Tambunan,Tulus. 2006. Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis. Jakarta : Pustaka Quantum

R Ridhani. 2009. Mayor Jenderal Soeharto: Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. PT Pustaka Sinar Harapan

Lisa Pease. Artikel.  “JFK, Indonesia, CIA & Freeport Sulphur”

Gunadi, Hidayat dan Gatot, Tetesan Emas Raksasa Tambang, Gatra, no. 17 tahun XII, 11 maret 2006

---

[1]  Artikel Lisa Pease “JFK, Indonesia, CIA & Freeport Sulphur”

[2] Aminuddin & Adento Jesus de Soares.2003.Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer.Jakarta.hal: 45

[3] Hidayat Gunadi dan Gatot, Tetesan Emas Raksasa Tambang, Gatra, no. 17 tahun XII, 11 maret 2006, hal. 24

[4] Artikel Lisa Pease “JFK, Indonesia, CIA & Freeport Sulphur”

[5] Leith, Denise.2000. Politik Kekuasaan Freeport, Soeharto Indonesia. Sydney. Universitas Macquarie. Yogyakarta INSISTPress.

[6] John rossa, Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, Cetakan 1 Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008 hal 8-9

[7] Ia menulis, “Saja pribadi terlibat dalam G-30-S jang gagal.” Dan, “tokoh-tokoh PKI terlibat langsung dalam G-30-S.” Sudisman, Uraian Tanggung Djawab, hal 9-18.

[8] Subekti, “Jalan Pembebasan Rakyat Indonesia,”

[9] ibid

[10] John rossa, Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, Cetakan 1 Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008 hal 253

[11] ibid

[12] Subekti, “Jalan Pembebasan Rakyat Indonesia,” hal 44

[13] John rossa, ibid. , hal 269

[14] Ibid. , op. cit . hal 259-260

[15] Ibid 261

[16] John rossa, ibid. , hal 277

[17] ibid

[18] John rossa, ibid. , hal 284

[19] Kerstien beise, apakah soekarno terlibat g 30 s, jakarta: ombak

[20] ibid

[21] Scot, peter dale peranan cia dalam penggulingan soekarno, dalam gestapu. cermin yogyakarta

[22] Kopkamtib gerakan 30 september / partai komunis indonesia

[23] Donald Wilhelm. Indonesia Bangkit. Hlm 66-68

[24]Donald Wilhelm.Ibid.. Hlm 171- 174

[25] Rudianto, Doddy. 1996. Pembangunan Ekonomi dan Perkembangan Bisnis di Indonesia. Jakarta : PT. Golden Trayon Press hlm 53

[26] Suroso. 1995. Perekonomian Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama hlm39

[27] Rudianto, ibid. ,  hlm 23

[28] Suroso.ibid. , hlm 156

[29] Rudianto, Doddy. Ibid  hlm 24

[30] Rudianto, Doddy. Ibid. hlm 60

[31] Tulus tambunan. 2006. perekonomian indo sejak orde lama sampai pasca krisis. jakarta. PT Pustaka Quantum hal 19-22.

[32] Benny. G. Setiono. 2003. Tionghoa Dalam Pusaran Politik: Mengungkap Fakta Sejarah Tersembunyi Orang Tionghoa Di Indonesia. jakarta, hal 1002

[33] Ganewati wuryandari,dkk. Politik Luar Negeri Indonesia di tengah Pusaran Politik Domestik. Hlm 140-143

[34]Ganewati wuryandari,dkk. Ibid.Hlm 146-148

[35]Ganewati wuryandari,dkk.Ibid.Hlm 151-154