GOLKAR Sejarah yang Hilang Akar Pemikiran dan Dinamika

	Identitas Mahasiswa
	Nama	: PRITA WULANDARI
	NIM	: 3101412059
	Program Studi	: Pendidikan Sejarah
	Rombel	: 5B

A.      Identitas Buku.

Judul                    : GOLKAR Sejarah yang Hilang Akar Pemikiran dan Dinamika

Penulis                  : David Reeve

Penerbit    : Komunitas Bambu, Juli 2013

Ketebalan : xxviii + 420 hlm

B.       Sinopsis Buku.

Melalui buku “GOLKAR Sejarah yang Hilang Akar Pemikiran dan Dinamika” karya David Reeve ini menyajikan data yang sarat dengan referensi secara akademik. Dalam buku ini,David Reeve mengungkap sejarah Golkar yang sampai saat ini kebenaraannya diamini.

Gagasan integralistik-kolektivis yang merupakan buah pemikiran dari kolaborasi tiga tokoh, Soekarno, Soepomo dan Ki Hadjar Dewantara menjadi titik awal munculnya Golkar. Sejak tahun 1940, gagasan itu telah diajukan, namun pada saat itu masih bernama golongan fungsionil yang kemudian disangsekertakan menjadi golongan karya pada tahun 1959, sampai pada akhirnya kita kenal dengan singkatan Golkar.

Golongan fungsional dihadirkan dengan tujuan “mengubur partai-partai” yang ada. Suatu partai dengan menggunakan konsep golongan fungsional merupakan sebuah konsep yang mewakili golongan-golongan yang memiliki ‘fungsi’ dalam masyarakat, didalam keseluruhan kolektivitas dengan menggunakan asas kekeluargaan.

Dari pemikiran itulah, tidak terlalu jauh untuk untuk membayangkan bahwa kehidupan politik akan diatur sebagai negara satu partai dan perwakilan melalui golongan yang “fungsional” dalam masyarakat dan bukan melalui partai politik yang bersaing, yang mencerminkan pertentangan ideologi. Kondisi pada dekade 1930-an cenderung tidak mendukung diskusi tertulis tentang bentuk pemerintahan negara masa depan, tetapi terdapat indikasi bahwa Soekarno memiliki pemikiran seperti itu pada dekade 1930-1940-an.

Pada dekade 1950-an gagasan pembentukan Golongan Karya diorientasikan untuk menyediakan perwakilan yang lebih efektif bagi golongan-golongan yang ada di tengah masyarakat, sehingga bisa merepresentasikan keterwakilan kolektif sebagai bentuk ''demokrasi'' khas Indonesia, seperti kerap didengungkan oleh Bung Karno, Prof Soepomo, dan Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan jiwa Indonesia.

Seperti yang tertulis dalam Wikipedia bahasa Indonesia dan Situs Resmi Partai Golkar, disebutkan “Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).” Partai Golkar seakan-akan digagas dandibesarkan oleh Angkatan Darat atau lebih tepatnya Soeharto menjadi sosok yang berpengaruh atas hadirnya Golkar.

Djuanda dan Roeslan AbduLgani pada akhir dekade 1950-an berpendapat bahwa parlemen yang terdiri atas perwakilan-perwakilan golongan karya akan lebih kompeten untuk melaksanakan perencanaan sistematis, mengingat perwakilan semacam ini memiliki pemahaman yang sebenarnya terhadap kepentingan golongan-golongan mereka. Menurut keduanya, dalam konteks demokrasi khas Indonesia, konsep penggabungan, kerukunan, keseluruhan, dan totalitas harus ditekankan karena mewakili seluruh kepentingan golongan yang ada di masyarakat, memiliki hubungan spiritual dengan rakyat yang diwakilinya

Golongan karya yang digagas oleh Bung Karno, Prof Soetomo, dan Ki Hajar Dewantara berbeda dengan golongan karya yang dikonsepsikan oleh Angkatan Darat dan [apalagi] PARTAI Golkar sekarang. Sejak 1957 hingga 1959 Presiden Sukarno mekakukan koordinasi intens dengan Angkatan Darat untuk mengatasi pemberontakan-pemberontakan daerah dan mengubah sistem perpolitikan.

Gagasan golkar yang dilakukan oleh Soekarno terlupakan, tak lain karena Angkatan Darat merebut gagasan itu dan membentuk organisasi-organisasi yang mengikuti garis golongan fungsionil dengan mendahului Soekarno. Ini terjadi ketika Presiden Soekarno dan Angkatan Darat melakukan hubungan kerjasama untuk mengatasi pemberontakan-pemberontakan daerah dan mengubah sistem perpolitikan. Alhasil, ketika demokrasi terpimpin resmi dimulai pada akhir 1959, Angkatan Darat telah lebih dulu membentuk berbagai organisasi Golkar. Upaya pemerintah untuk membentuk sebuah golongan pemuda pada awal 1960 merupakan kegagalan Angkatan Darat yang telah diambil alih oleh gagasan Golkar.

Pada tahun 1959, ketika Demokrasi Terpimpin dimulai secara resmi, Angkatan Darat lebih dulu membentuk berbagai organisasi Golongan Karya, sedangkan Presiden Sukarno belum membentuk satu pun. Tahun 1960 pemerintah membentuk golongan pemuda, tapi gagal.

Sukarno dan Nasution mengembangkan gagasan tentang golongan fungsional itu, menindaklanjuti keinginan untuk membubarkan partai-partai. Pemikiran ini mengarah pada perubahan dari orientasi partai menjadi orientasi golongan fungsional.

Di titik itu, antara Bung Karno dan angkatan darat memiliki kesamaan kepentingan. Tetapi, ketika Nasution dengan Angkatan Daratnya mengembangkan organisasi-organisasi jenis kekaryaan hanya untuk melawan komunisme, Bung Karno langsung mengingatkan tentang konsep Nasakom.

Golkar dicetuskan oleh Soekarno, bukan oleh angkatan darat seperti yang terdapat pada situs website Golkar. Pada awal berdirinya tahun 1964 oleh unsur-unsur orang darat melawan PKI. Golkar berdiri bukan sebagai sebuah partai melainkan sebagai golongan karya. Ide awal golkar yaitu sebagai system perwakilan (alternative) dan dasar perwakilan lembaga-lembaga representative. Tetapi ternyata ide-ide golkar tersebut dicetuskan oleh Soekarno bukan angkatan darat yang selama ini dikenal. Hal yang menyebabkan Soekarno tidak dikenal sebagai pencetus berdirinya golkar adalah karena karya-karya bung karno tidak pernah dibahas.

Golkar adalah kepanjangan dari Golongan karya. Dipertengahan tahun 50-an, partai politik seperti sekarang tidak berfungsi dengan baik. Oleh arena itu, ide-ide Soekarno langsung diambil alih oleh AD yang dipimpin oleh Nasution. Ide-ide tentang Golkar diambil alih karena Soekarno tidak mempunyai kekuatan untuk membuat organisasi, sedangkan Angkatan darat memiliki kuasa atas hal tersebut.

Pada tahun 1957 adalah masa awal berdirinya organisasi Golkar, pada waktu itu ostem multi partai mulai berkembang di Indonesia. Golkar sebagai sebuah alternative merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari golongan-golongan fungsional. Golkar juga memiliki tujuan untuk merebut ormas atau organisasi masyarakat. Tahun 1957 pula Soekarno membentuk Dewan nasional.

Golkar beralih menjadi sebuah partai politik ketika Bung Karno yang bertindak sebagai konseptor dan Nasution yang berfungsi sebagai penggerak, bersama dengan angkata darat, mengubah golkar sebagai sebuah partai politik untuk melawan PKI. Hal ini bertentangan dengan konsep awal Golkar yang menolak konsep partai dan PKI yang menuntut perbedaan kelas. Golkar memiliki konsep untuk menumbuhkan persatuan dan kerjasama. Akhirnya, Golkar yang anti partai runtuh menjadi sebuah partai. Ide golkar yang awalnya menghancurkan partai-partai yang ada, justru sekarang menjadi sebuah partai. Ironis sekali.

Pada masa Orde baru dilakukan De-soekarno-isasi yaitu sebuah kejadian diamana AD tidak mau mengakui konsep Soekarno. Sehingga konsep-konsep Soekarno tidak ernah dibahas lagi.

Ketika itu ada dua golongan dalam memandang sebuah partai politik yaitu anti partai dan pro partai. Tokoh-tokoh anti partai yaitu Ki Hajar Dewantara, Soepomo, Soekarno, yang notabene adalah orang Jawa. Mereka masih memegang teguh adat mereka yaitu Kawula Warga yang artinya kekeluargaan datang dari keluarga. Lalu, tokok-tokoh pro partai adalah Sutan Syahrir, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin yang notabene berasal dari Minang. Sehingga, secara tidak langsung kebudayaan masih melekat dan memyebabkan perbedaan cara pandang terhadap sebuah partai politik.

Dalam hal ini, gagasan Soekarno mengenai Golkar terlupakan, tak lain karena Angkatan Darat merebut gagasan itu dan membentuk organisasi-organisasi yang mengikuti garis golongan fungsionil dengan mendahului Soekarno. Ini terjadi ketika Presiden Soekarno dan Angkatan Darat melakukan hubungan kerjasama untuk mengatasi pemberontakan-pemberontakan daerah dan mengubah sistem perpolitikan. Alhasil, ketika demokrasi terpimpin resmi dimulai pada akhir 1959, Angkatan Darat telah lebih dulu membentuk berbagai organisasi Golkar. Upaya pemerintah untuk membentuk sebuah golongan pemuda pada awal 1960 merupakan kegagalan Angkatan Darat yang telah diambil alih oleh gagasan Golkar. Golongan karya seperti yang diidekan Bung Karno, Sutomo, dan Ki Hajar Dewantoro kurang sosialisasi di tengah percaturan politik para komprador, para penjiplak sistem demokrasi liberal. Upaya renovasi perlu kerja keras untuk menanamkan pemahaman bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki sistem ketatanegaraan yang khas, sistem yang terbangun dari nilai-nilai kearifan lokal Nusantara.

Itulah sebabnya, dalam sistem mula NKRI disebutkan bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara, yang keanggotaannya terdiri atas (1) anggota DPR, (2) utusan daerah, dan (3) perwakilan dari golongan-golongan. Kompromi yang ditawarkan oleh Bung Karno terhadap partai-partai adalah pembentukan satu partai negara (tidak lebih). Tetapi, hal itu mendapat perlawanan dari partai-partai kala itu, termasuk oleh Tan Malaka dan Djuanda.

Berawal dari sinilah gagasan “mengubur partai-partai” menjadi rival politik sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan, partai yang lahir dari gagasan Soekarno ini menjadi anti-Soekarno. Soekarno pun tidak bisa berbuat banyak dengan Golkar yang digagasnya, Soekarno memilih kembali kepada partai-partai untuk melindungi dirinya sendiri melawan Angkatan Darat. Meminjam istilahnya Max Lane, ‘Malapetaka Anti-Kemanusian’ atau yang biasa kita kenal dengan G-30S/PKI merupakan bukti kongkrit perubahan besar gagasan Golkar sebagai perwakilan menjadi senjata anti-PKI.

Penjelasan tumbuhnya Golkar sebagai kekuatan politik pada periode 1962-1965 menjadi latar pencarian asal muasal pemikiran politik di Indonesia. Intinya bagaimana proses pencarian untuk mengelola negara Indonesia yang ideal itu dimulai. Setingnya debat hebat yang berlangsung selama krisis Demokrasi Parlementer periode 1956-1959 mengenai keinginan pencarian kembali kepribadian nasional berdasarkan visi kelompok fungsional dan partai-partai politik.

Detail pengungkapan dinamika itu mampu menangkap imajinasi publik pembaca mengenai cikal bakal Golkar. Didasarkan perdebatan pemikiran politik dari 4 tokoh Indonesia, penulis memperlihatkan alasan-alasan mengapa Golkar lahir sebagai bentuk alternatif dari sistem politik Indonesia yang mampu membedakan dengan sistem politik gaya Barat yang lebih dilandasi oleh semangat individualisme. Adalah menarik dibuat pembahasan pemikiran tokoh-tokoh politik utama yang berbeda dan berseberangan, namun cukup kohesif, seperti Ki Hadjar Dewantara dan Supomo serta nasionalis Sukarno dan Hatta. Dua yang pertama dikenal dengan pemikiran kolektivisme dan nilai-nilai  kekeluargaannya. Sedangkan dua yang terakhir menawarkan konsep negara dan mengenai prinsip-prinsip koperasi. Dari sinilah awal mula suatu sistem alternatif dimulai.

Pada era rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto dengan segala peraturan yang dibuatnya, Golkar menjadi kendaran politik Soeharto untuk melanggengkan kekuasaan bersama Angkatan Darat lainnya yang mampu menyematkan dirinya menjadi Presiden terlama di Indonesia dengan rentan waktu 32 tahun. Pada akhirnya, tahun 1998 pasca runtuhnya rezim otoriter Orde Baru ternyata Golkar masih menjadi kekuatan besar dalam kancah perpolitakan Indonesia. Seperti yang disampaikan David Reeve, tahun 1998-sekarang, Golkar diubah menjadi sebuah partai pengusaha dan sebuah patronase. Sudah tidak diragukan lagi peralihan ini menjadi bukti bahwa gagasan Golkar yang lahir dari buah pemikiran Soekarno, Soepomo, dan Ki Hajar Dewantara kini benar-benar telah lenyap.

Bila kita menarik mundur sampai tahun 1920-an, penulis memang menyadari bahwa pembentukan Golkar merupakan bagian dari pemikiran-pemikiran Soekarno yang pembentukannya bertujuan membendung kekuatan PKI. Namun Golkar kemudian berubah sejak dijadikan alat untuk memobilitas penduduk selama periode 1966-1971 oleh rezim Orde Baru.  Dengan menempatkan kembali ideologi tersebut dalam konteks politik, terminologi dan perdebatan yang menyertainya, dapat dimengerti mengapa Golkar selanjutnya pada periode 1971-1983 kemudian lebih menjadi mesin politik namun gagal memahami intisari pemikiran untuk dapat mengambil hati orang Indonesia. Golkar diketahui berubah menjadi kekuatan represif dan otoritarian karena kekuatannya terlalu dimanipulasi terutama sejak pertengahan 1970.

Saat itulah, cita-cita awal Golkar semakin jauh dari harapan semula yang diharapkan sebagai alternatif  untuk merefleksikan masyarakat Indonesia.  Kini, pewaris  Golkar tampaknya malah semakin jauh lagi membawa masa depan Golkar dari cita-cita sebagai ideologi pilihan sistem paling pas dalam sistem politik Indonesia.

Kelebihan buku

Buku ini menjelaskan secara jelas mengenai bahwa golkar adalah hasil kumpulan gagasan dan organisasi dan sekarang politik gagasan menjadi marjinal dan organisasi dominan.  Golkar merupakan satu-satunya partai yang bersistem pelembagaan terbaik tetapi sampai sekarang kadernya belum pernah menduduki jabatan sebagai presiden di tiga kali pemilu terakhir. Selain itu buku ini juga  memberikan ilmu tentang kekeluargaan dan memberikan penjelasan bahwa golkar bukan hanya partai politik. Dengan demikian, karya David Reeve ini menjadi buku penting untuk dibaca. Di mana, pada era rezim Orde Baru terjadi pembungkaman sejarah. Lebih tepatnya sengaja dibungkam untuk melanggengkan kekuasaan. Yang terakhir, selain ucapan rasa terimakasih kepada David Reeve, karena kita bisa mengetahui tentang sejarah yang selama ini digelapkan, sekaligus karya ilmiah David Reeve ini menjadi otokritik kepada kita sebagai bangsa Indonesia. Dalam artian, sejarah bangsa ini sebagian besar ditulis oleh orang luar negeri, pun sejarah seperti Golkar ternyata harus kita dapat dari David Reeve, orang Australia.

Selain itu Seperti diakui penulisnya, buku ini bukan melulu memberikan penjelasan otoritatif dan komprehensif atas sejarah organisasi Golkar, namun pada hakekatnya ulasan sejarah pendokumentasian pemikiran-pemikiran politik Indonesia yang ditarik sejauh mungkin ke belakang. Penggunaan karya ini sebagai karya rujukan utama studi-studi kultur politik Indonesia selama ini menunjukan pengakuan nilai buku ini sebagai karya klasik untuk nmemahami perkembangan pemikiran politik asli dan khas Indonesia yang mulanya sulit diselami oleh pengamat dan sarjana Barat. Penerbitan terjemahannya bagi pembaca Indonesia jelas akan berkontribusi melengkapi deskripsi kritis buku-buku sejenis mengenai penyelewengan politik rezim Orde Baru di bawah Soeharto.

Kekurangan Buku

Kekurangan dari buku ini kurang begitu mudah untuk dipahami, karena terlalu formal. Apalagi jika awam yang membacanya. Tentu akan merasa kesulitan untuk memahami isi dari buku tersebut.