Hari-Hari Terakhir Sukarno

	Identitas Mahasiswa
	Nama	: ARDIAN RAMADHANY
	NIM	: 3101412075
	Program Studi	: Pendidikan Sejarah
	Rombel	: 5B

A.      Identitas Buku.

Judul Buku                    : Hari-Hari Terakhir Sukarno

Penulis                           : Peter Kasenda

Penerbit                         : Komunitas Bambu

Kota Terbit                    : Jakarta

Tahun Terbit                  : 2013

Tebal Halaman               : xiv + 274

Ukuran                           : 14 x 21 cm

B.       Sinopsis Buku.

Pada tahun 1959 Presiden Soekarno membubarkan Parlemen hasil pemilu dan memusatkan kekuasaannya di lembaga kepresidenan. Sejak tahun 1959-1960 sistem pemerintahan di Indoneisa yaitu sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Sistem ini diterapkan Presiden Sukarno setelah membubarkan Parlemen dan mengambil mandataris MPRS dan menyatakan dirinya sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Indonesia pada tataran ini oleh Sukarno ingin dibawa pada masa dunia utopis yang didambakan Sukarno. Kebijakan dan garis besar haluan negara ditentukan oleh pidato Presiden dengan berbagai slogan seperti NASAKOM, (Nasional Agama Komunis). Presiden Sukarno berperan ibarat sebagai pengganjal bagi dua kekuatan yaitu PKI dan Angkatan Darat. Banyak perwira militer dan politisi antikomunis mendukung tindakannya memperoleh kekuasaan diktatorial dengan harapan Sukarno akan menjadi perintang bagi PKI. Sukarno pribadi bukanlah seseorang pengagum besar PKI, ia mendukung penindasan PKI di Madiun. Kaum antikomunis puas terhadap presidensil yang kuat dibawah Demokrasi Terpimpin, karena sistem ini tidak didasarkan pada pemilu. Ketika itu kebanyakan percaya bahwa PKI akan tampil sebagai suara terbanyak seandainya pemilu diadakan lagi. Namun pada pembahasan kali ini, kita akan berbicara kondisi perpolitikan dalam negeri. Yang pada akhirnya berpengaruh pada tindakan-tindakan Sukarno selama Demokrasi Terpimpin. Karena suatu kekuasaan menurut Prof. Miriam Budiarjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. (Miriam Budiarjo, 1988: 35). Sama halnya dengan Sukarno yang belum dapat dipastikan apakah ia seorang Nasionalis? Agamis? Maupun Komunis?

Kekuatan politik pada pembabakan Demokrasi Terpimpin, berporos pada trisula kekuatan politik  nasional. Dalam high level politics Indonesia kala tahun 1957 sudah menunjukan aktifitas politik dari dua kubu yang saling berlawanan, yakni PKI dan Angkatan Darat. Poros kiri dan kanan di tahun Demokrasi Terpimpin mendapatkan tempat tertinggi dalam persaingan kekuasaan negara dengan harapan berkuasa setelah Presiden mangkat. Pada awal 1960-an masyarakat sipil non-komunis masih teramat ketakutan dan benci akan ancaman radikal yang diperlihatkan PKI terhadap kepentingan mereka di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Mereka berharap kepada Angkatan Darat untuk perlindungan sepenuhnya. Sudah menjadi pengetahuna bahwa komando tertinggi Angkatan Darat tidak akan pernah membiarkan PKI merebut kekuasaan negara, baik melalui kotak suara maupun peluru. Dua lembaga itu pada 1965 mati langkah: PKI menguasai politik sipil, sedangkan Angkatan Darat mengendalikan lebih dari 300.000 prajurit bersenjata.(Peter Kasenda, 2013: 25)

Ini kaitannya dengan terlalu dekatnya Sukarno dengan partai berlambang palu-arit itu sendiri. Di tahun perpolitikan setelah bubarnya parlemen, PKI merangsek masuk ke dalam politik setelah dilegalkan kembali oleh M.Jusuf. Puncaknya adalah dengan perayaan HUT PKI ke-45 di Gelora Bung Karno pada tanggal 23 Mei 1965. Kekuatan PKI berada di titik puncaknya. PKI menjadi kuat karena mobilisasi masa yang banyak. Di antara dua kekuatan yang saling berhadapan ini berdirilah Sukarno. Sejak Sukarno membubarkan parlemen hasil pemilu 1959 dan memusatkan kekuasaan di lembaga kepresidenan, ia berperan ibarat sebuah pengganjal bagi dua kekuatan itu. Banyak perwira militer dan politikus antikomunis mendukung tindakannya memperoleh kekuasaan diktatorial dengan harapan Sukarno akan menjadi perintang bagi PKI; ia mendukung penindasan terhadap PKI dalam peristiwa Madiun. Kaum antikomunis puas terhadap sistem presidensil yang kuat di bawah Demokrasi Terpimpin. (Peter Kasenda, 2013: 25).

Di bawah Demokrasi Terpimpin dari 1959 sampai 1965 adalah bahwa Sukarno berperan sebagai perisai bagi mereka yang antikomunis dan sekaligus bagi mereka yang komunis PKI bisa berkembang selama periode ini berkat perlindungan Sukarno. Ketika angkatan Darat membekukan cabang cabang PKI di beberapa daerah pada 1960 dan menggelisahkanpimpinan PKI di Jakarta, Sukarno turuntangan. Para perwira Angkatan Darat yang bertanggungjawab atas tindakan itu, misalnya kolonel Sukendro dihuku. Presiden membutuhkan PKI sebagai basis melawan apa yang dinamakannya old established forced dan nekolim. Kebijakan luar negeri Presiden dan PKI sejalan. Sukarno juga membutuhkan PKI sebagai kekuatan tawar dalam urusannya dengan Angkatan Darat. PKI merupakan jaminan baginya bahwa Angkatan Darat tidak akan bisa dengan gampang mendongkelnya.

 Pada saat berlangsungnya rapat rapat umum “semut merah”di Jakarta, imbangan kekuatan segitiga mulai pecah berantakan. Ketika PKI semakin menjadi besar , Sukarno semakin condong ke kiri ketimbang ke kanan. Upaya kaum antikomunis untuk merebut hari Sukarno dengan membentuk “Badan Pendukung Sukarnoisme” (BPS) bulan Desember 1964 gagal. Sementara itu PKI mulai tidak sabar terhadap batasan-batasan yang dikenakan oleh konfigurasi segitiga itu. PKI menjadi terkurung. Sampai 1965 ia sudah tumbuh menjadi partai politik yang paling besar, tapi tidak bisa memperoleh kekuasaan melalui kotak suara karena tidak ada pemilu untuk bersaing. Kendati PKI bekerja keras untuk kampanye kebijakan-kebijakan Sukarno, terutama konfrontasi dengan Malaysia pada 1963, pimpinan PKI kesulitan memperoleh posisi dengan wewenang konkret di dalam kabinet. (John Rossa, 2008: 294-300).

Banyak pihak di Indonesia pada pertengahan 1965 percaya bahwa Angkatan Darat akhirnya akan melancarkan kup dan dengan kekerasan akan menghentikan daya upaya PKI untuk berkuasa. Kabar angin terus beredar, terutama Subandrio pada akhir Mei menurunkan siaran sebuah telegram rahasia yang dikirim Duta Besar Inggris kepada kementerian Luar Negerinya di London. Telegram ini menyebut tentang “kawan-kawan militer setempat kita” yang sedang menggarap suatu “usaha” tersembunyi yang tidak disebutkan namanya. Namun demikian dokumen ini otentik karena ia membenarkan kecurigaan di kalangan Sukarnois bahwa Amerika Serikat dan Inggris sedang merancang kup bersama pimpinan Angkatan Darat. (John Rossa, 2008: 294-300)

Cerita tentang adanya Dewan Jenderal yang merancang untuk menggulingkan Sukarno telah diinjeksikan ke dalam pasar kabar angin Jakarta sekitar Maret atau April 1965. Cerita itu bisa diterima di tengah tengah meningkatnya ketegangan dalam rangka “offensif revolusioner” yang sedang dilancarkan PKI, adanya ancaman dari golongan Islam untuk melancarkan “jihad” terhadap komunis dan tuduhan serta insinuasi terselimut dari pohak istana, seperti upaya upaya Soebandrio untuk menghubung hubungkan BPS dan Partai Murba dengan CIA.

Mengingat tidak ada bukti tentang akan adanya suatu kudeta dari pihak Dewan Jenderal seperti dikatakan Sukarno, Subandrio, dan Aidit, maka masuk akal kiranya untuk mengandaikan Untung dan pembantunya tentu telah diberi banyak bukti, dan telah terhasut sebelum mereka melancarkan gerakan mereka yang berbahaya. Nantinya Angkatan Darat akan menuduh PKI sebagai biang keladi yang menghasut kudeta Untung. (Ulf Sundhaussen, 1983: 350-355).

Walaupun Yani menyangkalnya di hadapan Sukarno, sudah tentu dalam Dewan Jenderal itu juga dibicarakan situasi politik Indonesia selain promosi para perwira tinggi. Pada 1965 tidak terbayang ada pertemuan para jenderal. Yang tidak di ungkapkan Yani pada 26 Mei adalah bahwa ia telah menghimpun sekelompok kecil ornag-orang kepercayaan di antara para jenderal sebagai dewan penasihat. Bersama dengan mereka sejak Januari 1965 ia mengikuti dengan teliti semua perkembangan politik yang ada, khususnya pengaruh PKI atas Presiden yang kian membesar. yang duduk dalam sidang ini selain Yani adalah para Jenderal antara lain Suprapto, Harjono, Parman, Pandjaitan, Sutojo, dan Sukendro. Sedangkan Nasution kadang kadang datang bertamu kalau mereka sedang rapat. Aidit mengetahui tentang adanya dewan penasihat ini. Inilah kiranya yang ia maksud ketika memperingatkan Sukarno bahwa dewan Jenderal yang sedang mempersiapkan sebuah kup (Lambert J.Giebels, 2001:64-66).

Kesehatan Presiden yang sejak lama menjadi suatu perhitungan politik terus menjadi pokok spekulasi yang mencemaskan. Ia menolak anjuran para dokter di Wina dan lebih memilih cara penyembuhan lewat tusuk jarum oleh para dokter Cina. Namun pada 5 Agustus 1965 presiden jatuh rebah, setelah menghadiri suatu upacara umum. Dalam suasana demikian itu, tidaklah mengherankan apabila persoalan politik di masa pasca Sukarno menjadi suatu topik yang panas. Setiap golongan politik berusaha memperbaiki posisinya.

Dalam suasana demikian itu, D.N. Aidit yang tengah berada di luar negeri dipanggil kembali oleh Sekertaris Negara atas perintah Presiden. Ia diberitahu tentang keadaan Sukarno yang sedang gawat dan ditugaskan membawa tim dokter dari Republik Rakyat Cina ke Indonesia, yang dulu pernah mengobati presiden. Presiden akhirnya sembuh kembali, akan tetapi para dokter Cina menyampaikan kepada Aidit, bahwa kesehatan Sukarno masih rapuh. Apabila mengalami serangan lagi, Sukarno mungkin akan lumpuh atau mati. Bahkan, mengingat cara dan gaya hidupnya selama ini, sukar diharapkan penyembuhan yang sempurna (Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, 1989: 4-5).

Pimpinan PKI menaruh perhatian mendalam terhadap kabar burung tentang kudeta. Bahwa kabar burung itu datang dari berbagai penjuru agaknya memperkuat kesahihannya, bahkan andaikata orang hanya mengulang ulang gagasan taksa yang mereka dengar dari tangan kedua sekalipun. Ketua PKI, D.N Aidit pada pertengahan 1965 mencari informasi yang lebih tepat dan konkret. Ia memerintahkan Sjam agar Biro Chusus menyelidiki jaringannya dalam kalangan militer dan badan badan intelejen untuk mencari tahu tentang kebenaran kabar burung tersebut. Dari informasi yang terkumpul Sjam menyimpulkan bahwa jenderal jenderal sayap kanan di bawah Yani memang sedang merancang kup.

Sepanjang September 1965, Aidit, Sjam, dan sekelompok perwira khususnya Untung, Latief dan Soejono menyusun rencana yang seksama untuk melakukan gerakan mendahului Dewan Jenderal. Ide dasarnya ialah menggunakan pasukan para perwira perwira untuk melancarkan serangan telak terhadap jenderal jenderal yang di duga berkomplot untuk melakukan kup. Ide pokok rencana itu adalah penculikan pada malam hari terhadap Nasution , Yani, dan lima Jenderal lainnya dari rumah masing masing. Sisi lain rencana aksi-pembentukan dewan dewan revolusi di seluruh negeri di bawah pimpinan para perwira progresif- dimaksudkan untuk menajmin keberhasilan pelaksanaan perubahan apa saja yang dikehendaki gerakan ini. dewan dewan ini akan menghalangi usaha para perwira sayap kanan untuk kembali dan akan menekan Sukarno agar membersihkan lebih lanjut pimpinan Angkatan Darat. (Peter Kasenda, 2013)

Setiap dewan revolusi harus dipimpin seorang perwira muda yang akan menggalang front persatuan kekuatan patriotik di daerah masing masing. Garis ini sesuai dengan nasihat Aidit kepada kaum komunis bahwa: kup Kolonel Boumedienne di negeri Aljazair pada Juni 1965 harus dibuat suatu aksi militer yang diiringi dengan demontrasi dukungan rakyat yang lebih luas.

Gagasan tentang dewan revolusi lebih bisa dikaitkan dengan Aidit dan Sjam ketimbang dengan perwira perwira militer itu. Untung dan para perwira kawan-kawannya menyerahkan soal-soal politik kepada partai, sementara mereka mencurahkan perhatian pada tujuan yang sempit, yaitu merencanakan penculikan saja. Aidit dan Sjam bermaksud menggunakan dewan dewan revolusi untuk mendorong perubahan yang lebih luas dalam kabinet Sukaro setelah panglima Angkatan Darat disingkirkan. PKI menginginkan agar kabinet Nasakom diperbaiki. Dengan kata lain PKI menginginkan lebih banyak kementerian di tangan partai dan lebih banyak menteri antikomunis disingkirkan.

Cerita berlanjut pada Letkol Untung yang secara psikologis tidak rela Dewan Jenderal akan melakukan kup. Ada anggapan bahwa Untung memang berhasil dihasut. Entah siapa yang menghasut. Yang jelas pada peranan Angkatan Darat dengan bantuan agen asing CIA tersebut telah berhasil memicu keadaan kup. Angkatan Darat sangat berhati-hati dalam menjalankan rencan rahasia ini. Dimulai dengan memancing isu akan adanya kup yang dilakukan Angkatan Darat setelah dibentuknya Dewan Jenderal. Dengan sengaja atau tanpa sengaja dokumen Gilcrisht dibocorkan kepada Subandrio di meja kantornya dengan keadaan terbuka. Invisible hand bermain didalamnya. Ada anggapan ketika dokumen itu memang sengaja diperlihatkan, dengan tujuan ingin menarik atau memancing PKI keluar untuk bisa mempengaruhi angkatan bersenjata lain dalam hal ini Untung, dkk. Untuk dalih melindungi Presiden Sukarno. Aidit pun terjebak, ia diberitahu oleh Sjam yang memang menjadi penghubung PKI dengan pemerintah. Bahwa AD membentuk Dewan Jenderal untuk mengkudeta Sukarno dari kuasanya. Inilah yang diharapkan Angkatan Darat beserta pendukungnya, menjadi vis a vis jika percobaan kudeta ini gagal, Ad akan dimusuhi rakyat. Namun keberhasilan yang mereka dapatkan. Disatu sisi, dalam rencana ini harus ada pengorbanan dalam diri Angkatan Darat sendiri karena menjadi sasaran target operasi penumpasan kudeta oleh Dewan Jenderal. (Peter Kasenda, 2013)

Akhirnya, Untung beserta pasukan baret merah merencanakan aksi penumpasan pemberontakan Dewan Jenderal. Pada malam 30 September 1965, satu pleton pasukan bersenjata sudah bersiaga dengan mobil baja. Di tempat lain daerah lubang buaya sudah dipersiapkan sebagai markas operasi. Tujuan dari operasi tersebut adalah mengeksekusi para perwira Angkatan Darat yang dikira Dewan Jenderal. Malam itu segala urusan dapat dikatakan lancer target operasi ke beberapa perwira, seperti Yani, Suprapto, Panjaitan, yang beruntung adalah Nasution yang berhasil meloloskan diri.

Pada keesokan harinya, setelah operasi berdarah tersebut kabar pembunuhan para perwira jenderal sudah cepat tersebar. Presiden Sukarno marah besar terhadap Subandrio kala itu. Untung, melakukan pemberitaan lewat kantor RRI, lewat pidatonya yang menyatakan bahwa para perwira Angkatan Darat akan melakukan kudeta dan menggulingkan Presiden Sukarno, maka ia sebagai kolonel baret merah mengaku bahwa sudah dipadamkan oleh pasukannya. (Peter Kasenda, 2013).

Kejadian malam 30 September dan eksekusi pada 1 Oktober dini hari telah secara langsung mensukseskan rencan dalih pembunuhan masal yang kedepan akan dilakukan pihak militer dalam penumpasan komunis di Indonesia. Pasca pembunuhan Dewan Jenderal ini, sesuai rencan akan dimanfaatkan langsung oleh Angkatan Darat selaku wewenang keamanan dan pertahanan negara. Yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan propaganda politik dan media. Dengan dikuasainya berbagai radio dan kantor berita surat kabar pada pagi 1 Oktober 1965 oleh Angkatan Darat, menandakan kesiapan propaganda tersebut. Sasarannya jelas, setelah Aidit terperangkap dalam jebakan, maka yang dituduh dalam dalang pembunuhan Jenderal yang dilakukan oleh Untung dan pasukannya tidak lain karena perintah PKI.  Propaganda disebarluaskan secara langsung. Hingga dua hari menjalang tepatnya tanggal 3 Oktober 1965, dilakukan pengangkatan jenazah Jenderal dari sumur Lubang Buaya. Dihadiri oleh Suharto waktu itu sebagai Pangkopkamtib. Sejak saat itu seluruh cabang PKi dan kanto CCPKI di Jakarta sepi lengan tanpa aktifitas. Aidit, Nyoto dan para pemimpin lain tidak terlihat, diperkirakan ada pad tempat persembunyian di komplek Lanud Halim Perdanakusuma. (Peter Kasenda, 2013)

Gerakan 30 September, menurut Onghokham, bisa ditafsirkan pengambilan kekuasaan Pemimpin Besar Revolusi Sukarno oleh Letkol Untung, yang memimpin kudeta. Kudeta itu diperlukan untuk menyelamatkan revolusi dan Pemimpin Besar Revolusi dari Dewan Jenderal yang merencanakan sebuah revolusi tandingan. Pada saat yang sama, Gerakan 30 Spetember menangkap dan membunuh enam jenderal TNI AD. (Onghokham, 2010: 178-179).

Pada akhirnya Gerakan 30 September melahirkan suatu gelombang gerakan antikomunis yang dikendalikan TNI AD dalam menyuarakan hujatan kepada Sukarno dan pembantu-pembantunya. Pemerintah AS melihat kejadian ini sebagai kesempatan untuk menggulingkan Sukarno. Oleh karena itu Kedubes AS juga mentransfer uang untuk front sipil ciptaan Angkatan Darat yang disebut Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP-Gestapu). Yang pada akhirnya mensahkan tindakan-tindakan represif yang ditujukan terhadap PKI. (John Rossa, 2008: 276).

Demikian kisah sejarah klasik high level politics Indonesia kontemporer soal siapa dalang dari Gerakan 30 September 1965. Pada dasarnya dalam menyikapi peristiwa ini tidaklah sukar untuk mempertanyakan siapa pelaku utamanya, maka biarlah menjadi khazanah pengetahuan yang dapat dijadikan tolak ukur perpolitikan masa kini. Sejarah akan lebih baik jika dituliskan dengan jujur dan apa adanya. Gerakan 30 September menjadi saksi dimana bangsa ini pernah mengalami masa kegentingan situasi politik dalam negeri.

Komentar    :

Dalam bukunya berjudul “Hari-Hari Terakhir Sukarno”, buku ini memuat kisah tentang catatan panjang Presiden Sukarno pada masa jenderal Suharto berkuasa. Di bab-bab awal memuat kisah mendetail Gerakan 30 September yang berefek panjang pada Sukarno. Dengan baik, Peter Kasandra merangkai bermacam data yang diperolehnya, fakta dan cerita yang membuka pemahaman pembaca mengenai Gerakan 30 September termasuk siapa-siapa saja dan apa-apa saja yang terjadi.

Hari-hari Terakhir Sukarno ibarat sebuah catatan harian panjang yang menulis secara detail tentang massa masa susah sukarno dipenghujung kejayaannya. Surat perintah yang ditekennya tanggal 11 Maret 1966 perlahan tapin pasti dijadikan senjata ampuh oleh Suharto untuk mengangkat posisi tertinggi republik ini, menggeser menggeser Sukarno yang sebelumnya ditasbihkan sebagai presiden seumur hidup. Hingga akhirnya Sukarno benar-benar menjadi pesakitan, tahanan rumah yang makin akrab dengan penyakit.

Ada banyak buku yang bercerita tentang Sukarno, namun buku Hari-hari Terakhir Sukarno ini fokus pada masa ketika sinar sukarno meredup.

Buku ini membahas poros politik pada tahun 1965, yaitu menempatkan Angkatan Darat sebagai dalang dari peristiwa G30/S. Buku ini mengulas suatu bagian sejarah kontemporer Indonesia dengan sumber yang akurat dan koheren mengenai hari-hari terakhir Soekarno. Buku ini adalah salah satu buku yang dapat dikatakan kaya akan data, pembaca akan lebih memahami peristiwa yang diceritakan secara lebih terperinci.

Kelebihan Buku:

·           Buku ini dilengkapi dengan banyak lampiran foto yang menjadikan pembaca lebih dapat memiliki gambaran mengenai peristiwa yang terjadi.

Kekurangan buku:

·           Kalimat yyang ditulis dalam buku ini terdiri atas banyak klausa yang menyulitkan pembaca untuk menyimpulkan apa yang disampaikan oleh penulis.

·           Bagian sampul buku yang kurang menarik.