Membongkar Manipulasi Sejarah: Kotroversi Pelaku dan Peristiwa

	Identitas Mahasiswa
	Nama	: SYAIFUL YUHDI
	NIM	: 3101412074
	Program Studi	: Pendidikan Sejarah
	Rombel	: 5B

A.       Identitas Buku.

Judul Buku          : Membongkar Manipulasi Sejarah: Kotroversi Pelaku dan Peristiwa

Penulis                  : Asvi Warman Adam

Penerbit               : Kompas

Tahun Terbit        : 2009

Ukuran                 : 14 cm x 21 cm; xii +258 hlm.

B.        Sinopsis Buku.

Ketika orde baru berakhir, gugatan terhadap sejarah bermunculan. Sejarah pun menjadi polemik karena fakta dan interpretasi selama ini dinilai tidak tepat, tidak lengkap dan tidak jelas. Manipulasi sejarah dilakukan secara sistematis dan meluas demi kepentingan politik dan kekuasaan.

Buku ini berisi kumpulan artikel yang ditulis Asvi Warman Adam yang berkaitan dengan manipulasi dan rekayasa sejarah Indonesia. Tidak hanya itu, buku ini juga berisi kisah tokoh-tokoh pergerakan.. Didalamnya terbagi menjadi empat bagian yaitu: 

Pada bagian pertama, terdapat kisah-kisah tokoh yang menuai kontroversi. Seperti Major John Lie seorang tokoh etnis Tionghoa yang terbukti berjuang dan berjasa dalam membela kemerdekaan RI. Namanya sudah diajukan sebagai pahlawan nasional, tetapi sampai saat ini ia belum juga diangkat menjadi pahlawan nasional.

”Mayor John Lie Tjeng Tjoan lahir di Menado 19 Maret 1911 dari Ayah bernama Lie Kae Tae dan Ibu bernama Maryam Oei Tjeng Nie (keduanya penganut Buddha). Semasa muda John Lie bekerja sebagai seorang mualim di sebuah perusahaan kapal Belanda, yang pada waktu itu disebut KPM (sekarang PELNI).Walau bekerja di perusahaan Belanda, John Lie tidak pernah berkeinginan untuk menjadi tentara Belanda.Begitu mendengar adanya revolusi kemerdekaan Indonesia, dia pun memutuskan untuk bergabung dengan Angkatan Laut Indonesia.

Semula John Lie ditugaskan di Cilacap dengan pangkat kapten. Selama beberapa bulan ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, membersihkan ranjau-ranjau yang ditanam oleh Jepang. Atas jasanya, pangkatnya pun dinaikkan menjadi Mayor.Ia lalu ditugaskan untuk mengamankan pelayaran kapal yang mengangkut komoditas ekspor Indonesia, untuk diperdagangkan di luar negeri dalam rangka mengisi kas negara yang saat itu masih tipis.

Mayor John Lie pun berjuang menembus blokade Belanda di perairan Indonesia, menuju perairan Selat Malaka dan Thailand, membawa hasil bumi Indonesia dari Sumatra untuk ditukarkan dengan uang dan senjata. Uang dan senjata itu lalu dia serahkan pada gerilyawan Tentara Nasional Indonesia. Aksi heroik ini dia lakukan paling tidak lima belas kali, bolak-balik Indonesia ke sekitar perairan Malaka.

Perjuangan John Lie dan para awaknya tidaklah ringan, karena selain menghindari pasukan patroli Belanda, mereka juga harus menghadang gelombang samudera yang relatif besar untuk ukuran kapal yang mereka gunakan.Dengan kapal kecil bernama The Outlaw, John Lie dan kawan-kawannya mempertaruhkan nyawa di tengah laut.

John Lie pernah tertangkap oleh perwira Inggris saat membawa 18 drum minyak kelapa sawit. Di pengadilan Singapura ia dibebaskan karena tidak terbukti melanggar hukum. Ia juga pernah mengalami peristiwa menegangkan saat membawa pulang senjata semi-otomatis dari Johor ke Sumatera. Ia dihadang oleh pesawat terbang patroli Belanda, namun ia dapat lolos dari insiden ini dengan selamat.”

Bagian kedua, berisi tentang kejadian-kejadian masa lalu yang masih belum jelas. Seperti gerakan 30 september yang selama ini ditulis menyatu dengan PKI, padahal ada versi lain tentang keterlibatan militer, Soekarno, Soeharto atau pihak asing (CIA dan lain-lain). Dan baru-baru ini juga muncul versi terbaru yang melihat peristiwa dari 30 september 1965 sampai 11 maret 1966 merupakan suatu kesatuan yang disebut kudeta merangkak.

“Soeharto menggunakan cara kudeta merangkak,alias pengambilan kekuasaan secara perlahan-lahan dari Presiden Soekarno.Dibuku tersebut disebutin tahap-tahap Soeharto merebut kursi presidennya Soekarno menurut Dr.Subandrio:

Berikut tahap-tahapnya:

TAHAP I:Pada tanggal 1 Oktober 1965

Terjadinya aksi penculikan dan pembunuhan beberapa jendral TNI AD oleh kelompok G 30 S yang dipimpinLetkol Untung.Saat itu pula Letkol Untung mengumumkan dibentuknya Dewan Revolusi dan kabinet Dwikora.Demisioner lewat RRI.Padahal hanya Presiden saja yang berwenang mendemisionerkan kabinetnya.

TAHAP II: Pada tanggal 12 Maret 1966

Letjen Soeharto sebagai pengemban SUPERSEMAR(Surat Perintah Sebelas Maret)membubarkan PKI.Padahal hanya Presiden atau parpol yang berwenang membubarkan partai politik.

TAHAP III:Pada tanggal 18 Maret 1966

Letjen Soeharto memerintahkan penangkapan 16 MENTERI KABINET DWIKORA,yang merupakan kelanjutan aksi mendemisionerkan kabinet.

TAHAP VI:Pada tanggal 7 Maret 1967

Yaitu pencabutan kekuasaan Presiden RI.Mandataris MPRS,Pangti ABRI,PBR,DR Ir Sukarno oleh MPRS dgn TAP MPRS XXXIII/1967 yang diketuai olehJendral A.H.Nasution.Padahal TAP MPRS XXXIII/1967 itu jelas inkonstitusional karena hanya MPR hasilpemilu yang berwenang memberhentikan Presiden.”

Bagian ketiga, terdapat berbagai narasi saat kejadian gerakan 30 september maupun pasca gerakan 30 september, dan kontroversi tentang penamaanya.

     “PKI merupakan partai Stalinis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Sovyet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI.Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin".PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.

Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak.Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan untuk rezim Demokrasi Terpimpin dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk "Angkatan Kelima" dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.

Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha menghindari bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer.Pemimpin-pemimpin PKI mementingkan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat".Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subyek karya-karya mereka.

Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ratusan ribu petani bergerak merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah.Untuk mencegah berkembangnya konfrontasi revolusioner itu, PKI mengimbau semua pendukungnya untuk mencegah pertentangan menggunakan kekerasan terhadap para pemilik tanah dan untuk meningkatkan kerjasama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata.

Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik AS.Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jendral-jendral militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet.

Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis "rakyat".

Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis".

Rejim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri.Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM.

Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rejim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia.Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk memecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.

Pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana (Cakrabirawa) yang loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol. Untung.Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut.”

“KRONOLOGIS PENUMPASAN PKI

1.      Tanggal 1 Oktober 1965

Operasi penumpasan G 30 S/PKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, pasukan Para Kujang/328 Siliwangi, dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G 30 S/PKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana.

2.      Tanggal 2 Oktober 1965

Pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edhi Wibowo atas perintah Mayjen Soeharto.Pada pikul 12.00 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI – AD.

3.      Tanggal 3 Oktober 1965

Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya.Setelah usaha pencarian perwira TNI – AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral Satu Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G 30 S/PKI, tetapi berhasil melarikan diri didapat keterangan bahwa para perwira TNI – AD tersebut dibawah ke Lubang Buaya. Karena daerah terebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 titemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut.. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah ¾ meter dengan kedalaman kira – kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya.

4.      Tanggal 4 Oktober 1965

                Pada tanggal 4 Oktober, penggalian Sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali (karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 17.00 WIB hingga keesokan hari) yang diteruskan oleh pasukan Para Amfibi KKO – AL dengan disaksikan pimpinan sementara TNI – AD Mayjen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa.Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat.

5.      Tanggal 5 Oktober 1965

Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI – AD tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat.

6.      Pada tanggal 6 Oktober

Dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam Sidang Kabinet Dwikora, para perwira TNI – AD tersebut ditetapakan sebagai Pahlawan Revolusi.

Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.”

Bagian keempat, membahas tentang pendidikan sejarah di Indonesia yang belum up to date seiring dengan perkembangan fakta-fakta yang baru diketahui, karena pada masa orde baru yang bersuara hanya para penguasa, dan baru sekarang ini para korban mulai bersuaara.

“Awal dari orde baru pun bergulir di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, nama orde baru diciptakan demi membedakan dengan pemerintahan orde lama di bawah Presiden Soekarno. Perbedaan nama rezim itu bukan saja secara harfiah, maupun perbedaan sang pemimpin orde. Tapi juga berimplikasi kepada pergeseran secara fundamental misi dari pemerintah serta metode yang tepat untuk mencapai misi tersebut. Radius Prawiro yang mantan Deputi menteri untuk urusan Bank Sentral merangkap Gubernur Bank Indonesia(1966-1973), dalam bukunya Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi menyatakan bahwa, misi orde baru dapat disarikan sebagai pembangunan ekonomi.

     Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat.

Dalam pencapaian misi tersebut, disiplin ilmu ekonomi - termasuk alat analisis ekonomi makro dan mikro - menjadi ujung tombak, padahal di zaman orde lama ekonomi dianaktirikan, tanpa kebijakan ekonomi yang jitu dan terencana, mustahil ekonomi Indonesia bisa sehat kembali.Faktor politik, budaya dan sosial juga berperan penting dalam membangun budaya ekonomi baru itu.”

“Dari sisi ideologi, pendidikan sebenarnya telah cukup mendapat tempat dari pendiri bangsa.Terbukti dengan dimasukkannya pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam Pembukaan UUD 1945, yang notabene tak dapat diubah dan dianggap sebagai landasan perjuangan bangsa yang sakral. Sebelum pemerintahan Presiden Soeharto,sebenarnya masalah pendidikan nasional telah memperoleh cukup banyak perhatian dari elite politik yang ada. Jika kita melihat sejarah, proklamator Bung Hatta merupakan salah satu tokoh yang gencar menyuarakan pentingnya pendidikan nasional bagi kemajuan bangsa sejak zaman kolonialisme. Sebagai pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI baru) sejak tahun 1931 (PNI lalu pecah menjadi Partai Sosialis dan Partai Sosialis Indonesia), konsep pentingnya pendidikan telah diajukan Hatta dalam Pasal 4 Konstitusi PNI, yaitu untuk mencerdaskan rakyat dalam hal pendidikan politik, pendidikan ekonomi, dan pendidikan sosial (pidato Bung Hatta dalam reuni Pendidikan Nasional Indonesia yang diterbitkan di Bogor tahun 1968).

Namun, sejalan dengan pemerintahan Soeharto yang otoriter, tampaknya isu tentang pendidikan mulai dikesampingkan, terutama mungkin terkait dengan kekhawatiran akan timbulnya gejolak apabila pendidikan politik benar-benar dilakukan sepenuhnya. Sejak saat itu kita lebih melihat pendidikan digunakan sebagai kendaraan politik bagi pemerintahan soeharto untuk melakukan indoktrinasi.

Kita masih ingat bagaimana, khususnya dalam sejarah, berbagai macam pelajaran sejarah yang ada secara tumpang tindih diberikan berkali-kali, dari SD, SMP, dan SMA, bahkan perguruan tinggi dalam bentuk P4. Masalahnya, isi pelajaran sejarah yang ada tidak lebih dari justifikasi mengenai G30-S-PKI, Serangan Fajar, atau berbagai pembenaran konstitusional terhadap kebijakan pemerintah saat itu.

Tidak heran apabila sistem pendidikan yang adadi Indonesia amat tersentralisasi dengan 80 persen dari kurikulum yang ada ditentukan oleh pusat (Ibrahim, 1998). Contoh lain, dalam hal dana instruksi presiden (inpres) Yang lebih memprihatinkan, pendidikan dinilai hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui berbagai polarisasi, indoktrinasi, sentralisasi, dan regulasi yang tidak memihak rakyat. Keluaran pendidikan tidak digembleng untuk mengabdi kepada rakyat, tetapi telah dipola dan dibentuk untuk mengabdi kepada kepentingan kekuasaan an-sich.

Dalam konteks demikian, pendidikan kita setidaknya telah melahirkan manusia-manusia berkarakter oportunis, hipokrit, hedonis, dan besar kepala, tanpa memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang memadai.

Makna pendidikan substansial, yaitu memberikan ruang kesadaran kepada peserta didik untuk mengembangkan jati dirinya secara “utuh”dan “paripurna” melalui sebuah proses yang dialogis, interaktif, efektif, menarik, dan menyenangkan, nyaris tak pernah bergaung dalam dunia pendidikan kita. Dari tahun ketahun, atmosfer pembelajaran di sekolah tak lebih “memenjarakan” peserta didik untuk  bersikap serba patuh, pendiam, miskin inisiatif dan kreativitas”

Dengan dilengkapi argumen dari berbagai referensi dan literatur, disajikan tiap-tiap kejadian dengan poin-poin yang sistematis. Berbagai pendapat sejarawan dalam dan luar negeri dikutip dalam buku ini, yang mengajak pembaca untuk ikut berpikir dan menganalisis kebenaran sejarah, dan membuat pembaca semakin penasaran dengan sejarah terutama sejarah Indonesia yang masih menuai banyak kontroversi.

Dengan berbagai referensi dan literatur, ada beberapa istilah-istilah yang tidak mudah di pahami oleh orang-orang awam, tetapi secara keseluruhan buku ini layak di baca kalangan manapun untuk memperluas pengetahuan. Buku ini juga baik dibaca bagi para pelajar untuk menambah wawasan tentang sejarah Indonesia karena dalam buku-buku sejarah sekolah masih berbau orde baru.