PARTAI, KEKUASAAN DAN MILITERISME

	Identitas Mahasiswa
	Nama	: NUR HIKMAH
	NIM	: 3101412072
	Program Studi	: Pendidikan Sejarah
	Rombel	: 5B

A.      Identitas Buku.

Judul                    : PARTAI, KEKUASAAN DAN MILITERISME

Penulis                  : Bambang Cipto

Penerbit                :Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI)

Tebal                    : xiv, 177 halaman, index; 21cm

Bahasa                  : Indonesia

Tahun terbit          : 2000

B.       Sinopsis Buku.

Rasionalitas Dan Irrasionalitas Sistem Multipartai

Berakhirnya era Orde Baru ditandai, antara lain, dengan munculnya semangat membangun sistem multipartai, sebagai pengganti dari sistem partai Orde Baru yang bersifat semu dan ornamental. Sistem partai yang dikembangkan Orde Baru menempatkan setiap partai yang dikembangkan Orde Baru menempatkan setiap partai politik dibawah bayang-bayang kekuasaan Soeharto. Ketika Soeharto lengser dan sistem multipartai dicanangkan pemerintah Habibie, muncullah segudang harapan bahwa iklim politik yang baru saja dibangn kembali akan membantu menemukan jati diri partai politik.

Sebagian masyarakat menyambut gembira dan penuh antusias dan dengan cepat menjadikan kemunculan partai-partai tersebut sebagai kesempatan untuk menyalurkan kembali naluri politik yang selama ini bagai tersumbat oleh sistem politik Orde Baru yang sangat regresif. Sebagian masyarakat lain justru khawatir bahwa kemunculan partai-partai baru yang jumlahnya lebih dari angka seratus hanya dalam beberapa bulan semenjak bulan Mei 1998, akhirnya bukannya memperlancar proses reformasi, tapi justru sebaliknya, mengganggu kelancaran reformasi.

Oleh karena itu, pemerintah Habibie cenderung membiarkan tumbuhnya partai-partai baru yang menurut pemikiran akal sehat sesungguhnya sudah melampaui kemampuan sistem partai pada umumnya. Dampak positif dari pertumbuhan partai yang sedemikian luar biasa akan memeberikan suasana keterbukaan yang sungguh-sungguh, dalam arti bahwa masyarakat benar-benar menikmati iklim keterbukaan ini dan memanfaatkannya lewat pembentukan partai-partai politik.

Menurut Thimothy J. Power, pertumbuhan dann perkembangan sistem multipartai akan melalui dua tahapan utama. Tahapan pertama adalah tahap permulaan yang rentang waktunya tidak menentu antara lima hingga sepuluh tahun. Pada tahap ini banyaknya partai baru yang tumbuh seringkali tidak rasional karena kegamangan simultan yang menghinggapi masyarakat politik. Sedangkan tahapan kedua melibatkan pelembagaan partai kuat (strong party institutionalization) yang berlangsung setelah tahap pertama berakhir.

Problem Irrasionalitas

Gejala pertama berkaitan dengan munculnya dua gejala yang sangat menonjol. Gejala pertama berkaitan dengan munculnya paradoks atau irasionalitas sistem multipartai yang masih berusia muda. Sekalipun Indonesia pernah menikmati pengalaman mengembangkan sistem multipartai, penundaan sistem tersebut selama 32 tahun oleh rezim Orde Baru membuat sistem multipartai dewasa ini bagaikan pengalaman politik yang benar-benar baru dan cukup terasa asing bagi sebagian besar pelaku politik, baik yang sedang berkuasa maupun oposisi.

Irasionalitas partai-partai baru ini juga terlihat cukup jelas pada proses pembentukan partai-partai baru di Indonesia. Cukup banyak di antara elit partai-partai baru pada umumnya kurang memiliki pengalaman politik konkret. Persoalan ini akan semakin kentara pada saat partai-partai baru mumulai proses rekrutmen calon anggota legislatif. Rekrutmen yang tidak sempurna pada akhirnya akan menghasilkan sebuah parlemen yang terfragmentasi.

Problem Eksekutif Transisional

Persoalan menonjol kedua problem of governability. Dalam setiap proses peralihan dari sistem otoriter ke sistem terbuka (demokratis), pemerintah baru dan transisional selalu tidak mampu memerintah dengan sempurna. Sudah menjadi hukum transisi politik yang dimulai dari economic decline, kerusuhan yang meluas dalam jangka lama, serta serangkaian tuntutan untuk mengadili bekas tokoh-tokoh politik yang terlibat KKN. Rangkaian persoalan ini dengan sendirinya membuat pemerintahan transisi seakan-akan tidak memiliki legitimasi. Kenyataan didepan mata ini dengan mudah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok hard-linersuntuk menuduh ketidakbecusan pemerintah transisional.

Menuju Sistem Partai Rasional

Mengarahkan reformasi politik menuju pembangunan sistem multipartai yang rasional dalam artian sistem partai yang “kuat” dan “berwibawa” merupakan salah satu jalan keluar yang cukup wajar. Pertama, titik-titik lemah yang cukup transparan pada permulaan sistem multipartai harus mendapat fokus perhatian para aktifis partai. Kedua, peningkatan kualitas pribadi sebagaimana disebutkan di atas berkaitan dengan caleg sebagai wakil rakyat yang tidak sekedar mewakili partai sebagai induk organisasi caleg yang bersangkutan. Ketiga, dari sudut kelembagaan partai politik dituntun untuk memahami makna pemerintah koalisi sebagai persyaratn mutlak dan tak dapat ditawar-tawarkan dari sistem multipartai. Keempat, sistem multipartai menuntut konsistensi antara sistem partai dan sistem pemilihan yang akan menghasilkan sistem tersebut. Kelima, syarat terakhir yang harus dipenuhi bagi perubahan ke arah sistem multipartai yang mapan dan rasional adalah adanya kesadaran perlunya partai-partai politik yang kuat.

Teori, Implementasi, dan Prediksi Koalisi Kabinet Hasil Pemilu 1999

Pengalaman masa demokrasi liberal merupakan petunjuk jelas bahwa membangun sistem multipartai bukanlah persoalan sepele. Sistem banyak partai yang dibangun secara sembarangan tanpa memahami hukum-hukum dasar yang merupakan pondasi sistem multipartai hanya menghasilkan kekecewaan mendalam bagi semua pihak. Era demokrasi liberal di Indonesia sangat melelahkan semua partai dan menumbuhkan kecurigaan semakin mendalam dikalangan non-partai terutama dipihak tentara bahwa politisi sipil memang tidak memiliki kemampuan untuk memrintah. Peristiwa 17 Oktober 1952 menyiratkan betapa dalam kekecewaan dikalangan tentara terhadap gaya amatir yang diperlihatkan kalangan partai politik. Akan tetapi sesungguhnya persoalan yang lebih mendasar tidak terletak pada kesanggupan kalanganan sipil membangun budaya politik sipil, namun pada ketidakpahaman mereka terhadap pondasi-pondasi ilmiah yang diperlukan untuk membangun kabinet koalisi.

Teori koalisi 

Teori koalisi partai telah cukup lama berkembang di negara-negara Eropa khususnya dan di negara-negara dengan sistem parlementer pada umunya. Penelitian tentang koalisi partai pun sudah cukup maju. Dalam arti bahwa penelitian dalam skala global tentang berbagai kelebihan dan kekurangan teori-teori koalisi yang diterapkan oleh banyak negara sudah dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam mengembangkan budaya koalisi.

Makna terdalam dari koalisi adalah tuntutan mutlak untuk mengembangkan eksekutif yang kuat (strong, powerful), mandiri (autonomous), dan tahan lama (durable). Seorang teoritis, koalisi partai hanya akan berjalan jika dibangun di atas landasan pemikiran yang realistis dan layak.

Implementasi

Menurut teori Minimal Winning Coalition,terdapat beberapa kemungkinan koalisi yang diprediksi, yakni ABC,BCD,CDE,AC dan CD. Prinsip dasar dari koalisi ini adalah memaksimalisasi kakuasaan atau sebanyak mungkin memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu. Sementara itu, berdasarkan teori Minimum Size Coalition, partai dengan perolehan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas.menurut teori bergaining proposition atau koalisi dengan jumlah partai paling sedikit maka koalisi dengan jumlah partai terkecil adalah AC (PDI perjuangan dan Golkar) dan CD (Golkar dan PAN). Menurut teori Minimal Range Coalitions, kabinet koalisi yang bakall terbentuk dengan perolehan kursi sebagaimana dihipotesakan di atas adalah PDI Perjuangan PKB-Golkar, PKB-Golkar-PAN. Teori terakhir, Minimal Connected Winning Coalitions, adalah teori yang paling banyak diterapkan dalam dunia nyata.

Prediksi Kabinet Koalisi

Berdasarkan argumenn ynag diajukan dimuka, maka kelima inilah yang memiliki peluang untuk diterapkan di Indonesia, sudah tentu dengan catatan khusus. Koalisi partai tengah dan partai religius-inklusif tampak lebih memiliki peluang besar. Koalisi tengah kanan (kuning-hijau)bisa dikatakan terbaru mengingat koalisi antara center party (Golkar) dan right party (PAN dan PBB) adalah koalisi antara sisa Orde Baru dan Partai masa depan – yang direpresentasikan oleh PAN. Pada koalisi ini terdapat dimensi menarik, yakni sebuah ikhtiar untuk mempetahankan kontinuitas Orde Baru dalam era Orde reformasi Pemangunan. Dalam konteks perbandingan politik, upaya ini penting dan strategis mengingat kekuatan konservatif seeringkali diperlukan untuk memlihara dukungan dari kelompok pebisnis besar sebagaimana telah terjadi di Jepang.

Tranformasi Konsep Partai di Indonesia: Dari Partai Massa ke Partai Media

Sejak teknologi radio dan kemudian telvisi ditemukan secara bertahap model kampanye di Amerika juga ikut mengalami perubahan. jika semula kampanye lebih banyak mengandalkan pertemuan ditemp-tempat terbuka, munculnya teknologi baru dan khususnya metode penelitian dan konsep pemasaran mengubah sama sekali kampanye yang hanya mengandalkan massa menuju kampanye media. Konsep Massa pun secara bertahap mulai ditinggalkan karena kalah bersaing dengan konsep pertai yang mengutamakan pemanfaatan media massa.

Kegagalan Partai Massa

Proses perubahan menuju kesadaran tentang pentingnya konsep partai media berjalan lambat. Antara 1957 atau sejak kekalahan pertama hingga 1966 SPO masih tetap mempraktikan kampanye jalanan yang meriah penuh hura-hura. Para menteri dan pejabat partai berpidato dengan mngundang ribuan massa untuk meyakinkan para calon pemilih bahwa SPO adalah partai yang dapat di unggulkan. Pada tahapan akhir menjelang perubahan menuju partai media para pejabat puncak SPO masih turun langsung menangani persoalan-persoalan teknis seolah-olah tanpa campur tangan mereka kampanye gagal.  Mereka tidak cukup berani untuk mendelegasikan wewenang kepada orang atau kelompok lain demi kepentingan penciptaan citra partai di depan publik. Kesulitan membangun hubungan kepercayaan dengan kelompok lain inilah yang selama ini menjadi batu halangan bagi pembangunan konsep partai media di dalam tubuh SPO.

Menuju Partai Media

Konsep partai media pada prinsipnya melibatkan kerja sama antara petani politik, konsultan kampanye (biro iklan), dan media massa. Konsep ini meninggalkan konsep lama, partai massa, yang hanya mengutamakan sisi output (penampilan partai didepan umum). Dengan konsep  partai media, sisi input (masukan) beruoa persepsi dan harapan pemilih terhadap partai digali da dijaring untuk memperbaiki sisi output. Dengan demikian, penampilan partai menjadi lebih tajam dan berakar para sisi terdalam dari hati dan pemikiran pemilih. Penampilan menjadi maksimal karena faktor media dan konsultan kampanye sangat menguasai aspek komunikasi massa.

Partai-Partai Politik Islam: Dari Ekslusif Ke Inklusif

Strategi inklusif: Desakralisasi Primordialisme

Pada tahapan ini umat Islam seakan-akan menghadapi dilema moral yang cukup komprehensif. Persoalannya adalah bahwa sebuah partai berdasarkan agama Islam tentunya di maksudkan sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi umat Islam. Kekhawatiran lain, yang menghantui umat adalah bahwa, jika pintu dibuka bagi non-muslim untuk berpartisipasi dalam partai Islam, dikhawatirkan suatu saat partai tersebut akan dikuasai oleh  non-muslim dan ini bertentangan dengan hati nurani umat. Membiasakan diri dengan sikap kritis terhadap setiap pengambilan lngkah yang menentukan, seperti pembentukan partai politik, akan mengurangi kadar kekecawaan yang mungkin muncul di masa depan. Di samping itu, umat Islam juga harus menyadari sepenuhnya bahwa sekalipun gerakan reformasi akan nmembuka peluang bagi munculnya kembali partai-partai Islam namun mengingat konstelasi politik yang hingga kini belum sepenuhnya mengalami perubahan struktural.

Berikut adalah partai-partai politik Islam di Indonesia:

1.    Partai Amanat Nasional (PAN)

2.    Partai Kebnagkitan Nasional (PKB)

3.    Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Ketikak partai-partai Islam baru bermunculan banyak pendukung PPP yang menyeberang ke partai-partai seperti PKB, PAN, PBB, PK, PUI dan lain-lain.

4.    Partai Bulan Bintang (PBB)

5.    Partai Keadilan (PK)

Strategi Partai Islam Menghadapi Pemilu 1999

1.    Peningkatan Partisipasi UmatI Islam

2.    Koalisi Partai-Partai Islam

3.    Menjaga Legitimasi Habibie

4.    Strategi Menghadapi Sistem Distrik

Golkar Dan Berakhirnya Era Mayoritas Tunggal

Gerakan reformasi bulan Mei 1998 merntuhkan segenap impian para petinggi Golkar yang sedemikian yakin bahwa Golkar akan memperpanjang dominasinya dalam percaturan politik di Indonesia hingga lebih dari setengah abad sebagaimana PRI (Partindo Revolusioner Institusional)di Meksiko.

Runtuhnya Sebuah Arogansi

Selama Orde Baru di bawah Soeharto, Golkar tidak pernah tumbuh sepenuhnya dan mengakar sedalam-dalamnya ke dalam masyarakat politik sebagaimana seharusnya sebuah partai politik. Dibawah pimpinan Soeharto, Golkar gagal membenamkan dirinya kedalam tubuh masyarakat Indonesia yag setiap saat bersedia memberikan kepercayaan kepada partai politik apapun. Kegagalan ini terjadi dikarenakan sentralisasi kekuasaan pada diri Soeharto menolak setiap bentuk pelembagaan organisasi sosial maupun politik yang bertentangan dengan misi ABRI dan Soeharto, yakni mempertahankan ABRI sebagai satu-satunya kekuatan sosial politik terbesar, terkuat dan tak terkalahkan.

Menjegal Gajah Limbung

Para petinggi secara tak terduga menunjukkan kepada publik bahwa mereka tidak  memiliki cukup ilmu guna mempertahankan keutuhan organisasi. Mereka gagal melakukan persiapan matang jika suatu saat ditinggalkan tokoh panutan paling senior. Perpecahan dalam tubuh Golkar mungkin benar-benar sesuatu yang sangat tidak diharapkan oleh Golkar yang kini masih memerintah. Memburuknya perekonomian akibat krisis yang tak kunjung henti membuat kasus perpecahan tersebut benar-benar membuat Golkar bagai tak memiliki tenaga untuk berbuat kecuali menunggu perubahan yang mungkin akan memberikan keuntungan kembali.

Refleksi Sistem Multipartai Tahun 50-an

Koalisi Tanpa Teori

Tanpa mendasar diri pada teori koalisi partai-partai politik hanya membangun kabinet selama beberapa bulan. Kapasitas kabinet koalisi ini sudah tentu merugikan pemerintah bersangkutan dan menurunkan pamor politisi sipil.

Ketidaksabaran Militer

Militer termasuk ke dalam kelompok yang tidak sabar terhadap eksperimen irasional yang dilancarkan kalangan politisi sipil. Sekalipun militer sendiri pada saat yang bersamaan bisa jadi juga tidak menyadari persoalan fundamental –teoritis dari kelemahan kalangan sipil namun mereka diyakinkan oleh kenyataan-kenyataan konkret bahwa politisi sipil memang tidak mampu membentuk pemerintah yang dapat berthaan cukup lama. Bahkan mereka semakin tidak sabar menyaksikan politisi di DPR yang menginginkan agar peran militer diperkecil sebagai syarat meningkatkan profesionalisme tentara. Itulah sebabnya pecah peristiwa “setengah” kudeta pada bulan Oktober 1952 setelah beberapa kabinet hancur dalam waktu sangat singkat.

Membangun Budaya Multipartai, Menangkal Intervensi Militer

Membangun Budaya multipartai merupakn tugas paling penting bagi bangsa ini selama dua hingga tiga dekade kedepan. Terlalu mudah untuk bermimpi bahwa dalam waktu satu periode kabinet sistem multipartai akan terbentuk secara sempurna. Bahkan dengan masih bertahannya militer sebagai intitusi dalam sistem politik mimpi tersebut semakin sulit direalisasi. Yang harus dilakukan untuk menciptakan sebuah sistem multipartai yang matang dan bertahan lama ditengah polarisasi partai dan militer yang setiap saat melakukan intervensi untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya dalam sistem politik lewat dwi-fungsi.

Pertama, partai-partai politik perlu memfokuskan perhatian selain pada pemilu mendatang juga pada bagaimana membangun partai politi yang terlembaga dengan kokoh di tengah masyarakat yang terus bertambah kritis. Kedua, partai politik dituntut untuk mampu memiliki dan menciptakan kader-kader yang berkemampuan tinggi. Ketiga, kemampuan partai membangun koalisi harus bercermin pada kegagalan model-model koalisi pada era demokrasi liberal yang tidak berladaskan sama sekali pada teori-teori koalisi yang paling konkret. Keempat, kemampuan bekerjasama dengan media massa secara konsisten dan sistematis adalah bekal utama untuk membangun sistem multipartai yang handal dan  bebas dari kemungkinan campur tangan militer. Kelima, isu-isu pembangunan ekonomi dan kemakmuran serta pemerataan merupakan bagian dari upaya membangun sistem kepartaian yang kuat dan kokoh.

Polarisasi, Kompetisi dan Koalisi Partai dalam Pemilu 1999

Polarisasi

Reaksi pertama yang segera muncul dengan eksperimen awal sistem multipartai ini adalah tumbuhnya kembali polarisasi partai-partai politik setelah dipaksa berfusi dalam tiga buah partai semu pada era Orde Baru. Proses penyederhanaan partai selama Orde Baru tidak berlangsung sempurna karena tujuan utama memang bukan untuk membangun partai-partai tapi tidak lebih dari upaya untuk menawarkan fungsi-fungsi partai politik.

Kompetisi

Berbeda dengan era Soeharto, era multipartai membuka kesempatan seluas-luasnya bagi partai-partai politik untuk saling berkompetisi jauh sebelum masa kampanye tiba. Era multipartai benar-benar memanjakan partai-partai politik dengan memberi mereka kesempatan untuk berkompetisi hampir setiap minggu lewat arak-arakan kendaraan bermotor disepanjang jalan kota dan desa tempat partai-partai baru menyelenggarakan deklarasi atau tempat partai-partai lama menyelenggarakan kongres atau muktamar partai.

Koalisi

Koalisi partai tampaknya akan menjadi kenyataan politik dalam kabinet haasil pemilu 1999. Kembalinya sebagian besar pemilih tradisional kedalam induk organisasi masing-masing tampaknya akan memaksa masing-masing partai untuk menyusun strategi koalisi guna mengantisipasi akibat-akibat negatif dari persaingan sengit dalam pemilu mendatang. Munculnya PKB dan PAN, khususnya, telah mendorong kembalinya sebagian bessar pemilih tradisonal NU dan Muhammadiyah yang selama ini berafilisasi dengan PPP dan Golkar kembali ke kedua ormas Islam tersebar tersebut.

Dilema Kekuasaan Negara

Negara-negara baru yang lahir pasca Perang Dunia II sesungguhnya sudah menunjukkan minat yang sangat kuat untukk mencoba mengikuti jalur tradisi Barat. Menurut Weber, kekuasaan yang sehat memang memerlukan legitimasi agar di anggap sah. Penguasa yang memiliki legitimasi adalah penguasa yang memerintah dengan pengakuan dari rakyat. Negara adalah pendefinisi kehidupan budaya bangsa sekalipun secara frontal bertolak belakang dengan realitas kehidupan kultural yang paling halus sekalipun. Negara beranggapan bahwa campur tangan berlebihan pada segenap aspek kahidupan, sekalipun tidak totaliteristik sebagaimana Uni Soviet, harus diterima seluruh rakyat karena dilandasi oleh keinginan kuat dan mulia untuk  menciptakan dan menyuguhkan sebuah masyaarakat yang selaras, serasi dan seimbang.

Untuk mencapai tujuan tersebut negara melakukan penetrasi dan pengendalan terhadap partai politik , asosiasi bisnis, organisasi pertainan, maupun organisasi buruh. Kekusaannegara bahkan merambat hingga ke bangku-bangku sekolah para pelajar lewat berbagai manipulasi buku pelajaran sejarah yang kini menimbulkan berbagai kontroversi.

Kelebihan dan kekurangan buku politik militer Indonesia :

a.         Kelebihan buku

-            secara umum tampilan buku ini sangat menarik, cerita penulis tentang sejarah perpolitikan Indonesia.

-            Buku ini menyertakan beberapa kutipan tulisan yang masih relevan pada saat buku ini ditulis.

-            Dengan membaca buku ini, kita diajak menjelajah sejenak pada awal masa kemerdekaan Indonesia ketika militer melakukan intervensi terhadap perpolitikan Indonesia.

b.        Kekurangan buku

Dalam buku ini terdapat istilah-istilah asing yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga dapat mengurangi tingkat pemahaman pembaca.