Kontroversi G 30 S Antara Fakta & Rekayasa

	Identitas Mahasiswa
	Nama	: SITI RAHMAWATI
	NIM	: 3101412079
	Program Studi	: Pendidikan Sejarah
	Rombel	: 5B

A.    Identitas Buku :

Judul Buku            : Kontroversi G 30 S Antara Fakta & Rekayasa

Penulis                   : Herman Dwi Sucipto

Penerbit                  : Palapa

Kota Terbit            : Jakarta

Tahun Terbit          : 2013

Tebal Halaman       : 234 hlm

B.     Rangkuman Isi Buku :

Tidak dapat dipungkiri bahwa Gerakan 30 September atau biasa kita kenal G30S merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September sampai tanggal 1 Oktober tahun 1965. Dalam peristiwa tersebut, enam perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya diculik, lalu dibunuh dalam suatu usaha kudeta (pengambilan kekuasaan) yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.

Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, namun hingga saat ini, nilai kebenaran sejarah tragedi September berdarah tersebut masih selalu ramai dipertanyakan dan diperdebatkan. Sebelum mari kita cari tau sebenarnya PKI itu siapa ?

Awal dari berdirinya PKI adalah dari Sarekat Islam yang di susupi oleh ISDV. Sarekat Islam sendiri pada awalnya adalah perkumpulan pedagang pedagang Islam yang diberi nama Sarekat Dagang Islam. Perkumpulan yang didirikan oleh Haji Samanhudi tahun 1911 dikota Solo. Perkumpulan tersebut semakin berkembang pesat dan dipandang sebagai salah satu gerakan pesat ketika Tjokroaminoto memegang tampuk pimpinan SDI pada tahun 1912. Dibawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto pula, SDI berganti anam menjadi Sarekat Islam.

Pada awalnya berdirinya Sarekat Islam bertujuan untuk menghidupkan kegiatan ekonomi pedagang Islam Jawa. Hubungan yang tidak harmonis antara Jawa dan Cina, mendoorng pedagang pedagang Jawa untuk bersatu menghadapi pedagang pedagang Cina. Di samping itu, agama Islam merupakan faktor pengikat da penyatu kekuatan pedagang pedagang Islam.

Gubernur Jenderal Idenburg (1906-1916) yang berkuasa pada saat itu tidak menolak kehadiran Sarekat Islam, karena mengganggap organisasi ini hanya perkumpulan atau organisasi biasa yang tidak merongrong kekuasaan Hindia Belanda. Mendapat angin keleluasaan seperti itu membuat keanggotaan Srekat Islam semakin luas. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, Sarekat Islam berubah menjadi partai politik dan mengirimkannya wakilnya pada Volksraad (semacam Dewan Rakyat) pada tahun 1917. Partai Sarekat Islam mewakilkan HOS Tjokroaminoto dan Abdoel Moeis.

Sarekat Islam mengalami perkembangan pesat, kemudian mulai disusupi oleh paham sosialisme dan revolusioner. Paham ini disebarkan oleh Henk Sneevliet yang mendirikan organisasi ISDV (Indische Sociaal Democratishe Vereeniging) pada tahun 1914. Mereka menggunakan taktik infiltrasi yang dikenal sebagai “blok di dalam”, mereka berhasil menyusup ke dalam tubuh Sarekat Islam.

Pada masa masa awal berdirinya, ISDV mempunyai gerakan yang biasa biasa saja. Namun demikian, organisasi  ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Ideologi ini kemudian menjadi salah satu sumber inspirasi hingga lahirlah sebuah organisasi yang berpaham komunis yang ada di Indonesia atau tepatnya Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sekitar Mei tahun 1920, ISDV secara resmi diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH). Semaoen diangkat menjadi ketua Partai. PKH adalah partai Komunis di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Pada tahun 1924 nama partai ini sekali lagi diubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Dan PKI yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah organisasi yang tidak tergantung atau berkaitan dengan organisasi lain, berupaya menguatkan organisasinya dengan segala cara.

Dan propaganda PKI dalam melawan Kolonial Belanda diantaranya  pemberontakan yang terjadi pada 12 November 1926. Target utama pemberontakan adalah kaum priyayi dan dipilih secara selektif (kaum priyayi bukan asli banten dan suka melakukan kekerasan kepada rakyat) yang menjadi target pemberotakan adalah merek ayang dianggap menecemari nama baik Banten. Selanjutnya aksi pemberontakan yang terjadi di Sumatera Barat. Namun sebelum rencana pemberontakan tersebut terlebih dahulu tercium oleh Belanda. Oleh karena itu, Belanda segera bertindak dengan menangkap pemimpin pemimpin PKI Sumatera Barat. Meskipun para pemimpin PKI Sumatera Barat banyak yang tertangkap dan dipenjara, tetap pemberontakan tetap meletus. Pemberontakan tersebut terjadi sekitar pukul 00.00 dini hari pada tanggal 1 Januari 1927. Aksi ini dimulai di kantor polisi Muara Kalaban yang dibom oleh kesatuan Muara Kalaban yang dipimpin oleh Karim Maroko dan Muluk Chaniago. Di Tanjung Ampulu pada tanggal 1 Jamuari 1927 terjadi aksi pembakaran rumah rumah milik para pegawai pemerintahan kolonial Belanda dan kaki tangannya. Para pelaku pemberontakan tersebut terdiir dari buruh tani yang jatuh miskin, para pedagang yang bangkrut, para buruh perkebunan, dan kaum bramacorah.

Dan juga peristiwa Madiun yang terjadi pada tahun 1948. Banyak versi dan salah satunya adalah bahwa pada peristiwa tersebut terjadi penculikan tokoh tokoh masyarakat yang ada di Madiun, baik itu dilakukan kepada tokoh tokoh maupun tokoh militer di pemerintahan ataupun tokoh tokoh masyarakat dan agama. Pemebrontakan ini di pimpin oleh Musso. Dia membentuk sebuah arus gerakan bawah tanah komunis yang berorientasi ke Stalin. Organisasi ini sering disebut debagai “PKI tidak resmi”. Central Comite (CC) atau semacam struktur sari organisasi ini terdiri dari Musso, Pamudji, Azis, Sukajat, dan Djoko Soedjono. Tokoh tokoh inilah yang kemudian menjadi pimpinan pemberontakan Madiun dan berperan besar dalam peristiwa Madiun. Peristiwa Madiun 1948, sebenarnya sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi rakyat yang terjadi pada saat itu. Realitas dan kondisi rakyat secara keseluruhan memang sangat mengkhawatirkan sekaligus mengenaskan. Pada tanggal 18 September, para pendukung PKI merebut tempat tempat strategis di daerah Madiun, membunuh tokoh tokoh yang pro pemerintah dan mengumumkan melalui radio bahwa pemerintah front nasional telah terbentuk. Sekitar tengah malam tanggal 18 September kira kira 20 jam setelah dimulainya aksi radikal di Madiun, Musso bersama dengan Syarifudin, Setiaadjit, dan Wikana tiba di rumah Sumarsono (dekat pinggiran kota Madiun). Setelah melakukan diskusi Musso beserta tokoh tokoh yang lain mengambil keputusan untuk melanjutkan aksi yang sudah berjalan, karena tidak ada jalan lain untuk mengakhiri kemelut yang ada. Musso mengabaikan ultimatum dari Presiden akhirnya pemerintahan mengambil tindakan penumpasan. Penumpasan terhadap pemberontakan Musso terus dilakukan oleh Divisi Siliwangi. Setelah 10 hari bertempur, kelompok pemberontak terdesak dan keluar Madiun. Dan Musso tewas dalam sebuah penyergapan yang dilakukan oleh aparat militer divisi siliwangi. Dan pemimpin yang lainnya ditangkap.

Pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun, tidak menyebabkan PKI dibubarkan secara keseluruhan. Hal ini terjadi, karena pada saat itu pemerintah Republik Indonesia direpotkan dengan agresi militer Belanda II. Dan pengaruh dari Aidit sangat lah besar. PKI dapat bangkit kembali. Aidit memperoleh kesempatan untuk merehabilitasi PKI dalam alam politik Indonesia. Maka dari itu ia dan kawan kawan menyusun strategi dan taktik untuk memperoleh kesempatan duduk dalam pemerintahan. Disepakati bahwa dalam rencana tersebut, PKI perlu mengadakan aliansi dengan kekuatan kekuatan politik yang besar saat itu. Pada awal tahun 50an, di Indonesia terdapat dua partai yang hisa dikategorikan besar, yaitu PNI (Paratu Nasional Indonesia) dan Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Menurut jalan pikiran PKI, yang potensial dan harus didekati adalah PNI.

PKI menawarkan agenda politik kepada PNI untuk membentuk kabinet baru tanpa Masyumi. Meski[un kemudian dalam kabinet yang baru yang dibentuk oleh pimpinan Mr.Wilopo (PNI) masih terdapat pula menteri menteri dari Masyumi, tetapi PKI tetap menyatakan dukungannya walaupun kecewa karena Masyumi tetap diikutsertakan. Pertanyaan dukungan dari PKI itu berisi pemberitahuan kepada partai partai pendukung kbinet bahwa PKI bersedia mendukung mereka dengan satu syarat, yaitu agar partai partai politik mengahapus kecurigaan dan sikap anti terhadap PKI beserta organisasi organisasi massanya. Uapay PKI tersebut berhasil dan sejumlah pimpinan PNI mulai bekerja sama dengan PKI.

Setelah kabinet Wilopo jatuh kemudian terbentuklah kabinet baru yang di pimpin oleh Mr.Ali Sastroamidjojo. Kabinet ini disebut dengn Kabinet Ali Satroamidjojo I. Pada masa pemerintahan Ali Sastroamidjojo I, PKI memberikan dukungannya secara gigih kepada PNI. Walaupun diketaui oleh umum bahwa kabinet tersebut tidak berhasil mengatasi kesulitan ekonomi ang dihadapi bangsa Indonesia, tetapi PKI tetap membela kabinet Mr. Ali Sastroamidjojo I. Setiap kali kabinet terancam perpecahan dari dalam, PKI mengadakan pembelaan yang keras untuk kabinet dan menyerang kelompok kelompok yang hendak menjatuhkannya. Hal itu dilakukan sebenarnya untuk memperkuat posisi politik PKI saat itu.

Peta kekuatan PKI semakin terlihat pda pemilihan umum 1955. Berkat kepemimpinan dan propaganda Aidit yang intensif, PKI berhasil mengumpulkan enam juta suara pemilih. Namun, meskipun PKI berhasil mendapatkan suara yang cukup besar dalam pemilu, PKI tidak berhasil duduk dalam susunan kabinet yang terbentuk setelah pemilu dilakukan. Dalam suasana yang kurang menguntungkan bagi PKI tersebut, Presiden Sukarno secara terbuka menyatakan keinginannya agar PKI dikiutsertakan dalam kabinet. Namun, keinginan Presiden tersebut tidak terwujud karena kabinet merupakan koalisi antara PNI-Masyumi-NU. Kabinet yang terbentuk ini dinamakan sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo II.

Keadaan yang dihadapi oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo II memang cenderung dapat dikatakan sulit, apalagi setelah Drs. Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil Presiden pada bulan Desember 1956. Bercerainya Dwitunggal Soekarno-Hatta merupakan perkembangan yang menguntungkan bagi PKI, karena setelah itu PKI lebih leluasa melakukan gerakan politiknya dalam upaya penarikan Soekarno agar lebih mendekat lagi kepada PKI.

Kemenangan PKI sendiri pada pemilu 1955 merupakan pencapaian yang luar biasa. Dengan kemenangan ini PKI berusaha kembali mewujudkan tujuan politiknya yang telah gagal mereka capai pada tahun 1948. Untuk mencapai tujuan poitik tersebut, PKI melakukan langkahnya dengan cara menanamkan pengaruhnya di berbaga bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidnag ideologi, politik, maupun militer.

Dalam bidang ideologi PKI telah melancarkan upaya perubahan yang mendasar terhadap Pancasila dnegn berusaha mengganti sila pertama dari Pancasila, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan rumusan “Kemerdekaan Beragama”. Jelas bahwa PKI berusaha untuk mengganti Pancasila dengan paham lain. dalam Bidang politik dan militer, PKI menyusun strategi politik yang dilakukannya pada kongres V yang diselenggarakan pada tahun 1954. Strategi politik PKI tersebut mereka sebut dengan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP). Salah satu sasaran dari strategi ini adalah menanamkan paham komunisme di kalangan anggota anggota Tentara Nasional Indonesia atau militer Indonesia sebagai kekuatan sosial politik yang menentang PKI.

Pada Demokrasi Terpimpin PKI semakin berusaha untuk masuk lebih dalam lagi pada pusat pemerintahan. Keleluasaan PKI semakin bertambah ketika Presiden membentuk Front Nasional. Pembentukan Front Nasional tersebut semula dimaksudkan sebagai penggerak masyarakat, tetapi dalam kenyataannya menyimpang dari tujuan tersebut karena badan itu menjadi sasaran gerakan bawah tangan PKI untuk dibawa ke dalam strategi Front Persatuannya. PKI berusaha membawa Front Nasional menjadi alat politiknya dengan cara memanfaatkan organisasi organisasi massa, yang menjadi anak organisasi PKI atau organisasi yang sudah terpengaruh paham komunisme.

Taktik keberhasilan PKI secara politik semakin memperkuat PKI untuk memperbesar serta mencapai cita cita yang diinginkan. Untuk menyeimbangkan kekuatan, PKI melakukan “ofensif manipolis”, yaitu gerakan PKI dalam rangka mendukung Manifesto Politik (Manipol). Kemudian ditingkatkan menjadi “Ofensif revolusioner” (Gerakan Mengobarkan aksi aksi masa untuk memberantas lawan lawan PKI), yang ditujukan kepada semua kekuatan sosial politik yang tidak mereka senangi. Selain itu PKI juga berusaha pula merangkul golongan lain yang kiranya dapat dijadikan “kawan”, seperti Partindo dan menyusupi PNI melalui Ir. Surachman yang ketika itu menjabat sebagai Sekjen DPP PNI.

Pada tahun 1964 , intensitas ofensif revolusioner PKI terhadap tokoh tokoh politik yang dianggap sebagai lawannya makin ditingkatkan. Secaar konsisten, PKI melancarkan tuduhan kontra revolusi terhadap lawan lawan politiknya. Posisi PKI semakin kuat dengan dibentuknya kabinet Dwikora pada tanggal 27 Agustus 1964 yang didalamnya duduk beberapa tokoh PKI sebagai Menteri Koordinator (Menko) dan menteri.

Dan pada peristiwa pembunuhan yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 sampai 1 Oktober 1965. Pada saat itu 6 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam usaha yang diduga merupakan upaya kudeta (pengambilan kekuasaan) yang kemudian dituduhkan kepada anggota PKI.

Kronologis dari peristiwa itu kuran lebih sebagai berikut. Sekitar jam 07.00 pagi, RRI Jakarta menyiarkan berita bahwa pada kamis tanggal 30 September 1965, di Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat yang dinamakan “Gerakan 30 September”, dipimpin oleh Letkol Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa, pengawal pribadi Presiden Sookarno. Gerakan tersebut ditunjukkan kepada jenderal jenderal yang menamai dirinya dengan Dewan Jenderal. Komandan Gerakan 30 September itu menerangkan bahwa setelah itu akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia dari tingkat pusat, kabupaten kecamatan desa.

Sekitar jam 13.00 siang hari itu juga, RRI menyiarkan berita mengenai Dekrit No.1 tentang Pembentukan Dewan Revolusi Indonesia dan keputusan No.1 tentang susunan Dewan Revolusi Indonesia. Dalam siaran yang kedua ini, diumumkan bahwa struktur dalam aksi yang menamai gerakan 30 September adalah Letkol Untung sebagai komandan, Brigjend  Supadjo, Letkol Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi dan Ajun  Komisaris Besar Polisi Anwas sebagai Wakil Komandan.

RRI Jakarta pada jam 19.00 menyiarkan pidato radio panglima komando cadangan strategis Angkatan Darat (Kostrad), Mayjend Suharto yang menyampaikan bahwa gerakan 30 September tersebut adalah golongan kontra revolusioner, yang telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat dan telah mengambil alih kekuasaan negara dari presiden atau pimpinan Besar Revolusi Soekarno. Sedangkan, perwira perwira tinggi Angkatan Darat yang telah diculik ialah Letjend A.Yani, Mayjend Suprapto, Mayjend S.Parman, Mayjend MT. Haryono, Brigjend D.I Pandjaitan, dan Brigjend Sutoyo Siswomihardjo. Dengan prosedur tetap Angkatan Darat, Mayor Jenderal Suharto mengumumkan bahwa untuk sementara pimpinan Angkatan Darat dipegang oleh dirinya.

Selanjutnya tengah malam tanggal 1 Oktober 1965 menjelang 2 Oktober, RRI menyiarkan lagi tentang pengumuman yang disampaikan oleh presiden atau panglima tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang TNI). Dinyatakan bahwa PBR (Pemimpin Besar Revolusi), yakni Soekarno dalam keadaan sehat dan tetap memegang pimpinan negara dan revolusi. Selang 1 hari setelah itu, yakni pada tanggal 30 Oktober 1965, jam 01.30 RRI menyiarkan pidato Presiden Soekarno. Isi pidato tersebut menegaskan kembali bahwa beliau berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memegang tumpuk pimpinan negara serta tampuk pimpinan pemerintahan dan revolusi Indonesia.

Pada aksi bersenjata yang dikenal dengan Gerakan 30 September atau awal Oktober 1965 di Jakarta ini, diperkirakan terjadi pada 00.00 tanggal 30 September 1965. Pada versi yang lain menyebutkan dimulai pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 01.30. Pada awal peristiwa tersebut, Letnan Kolonel Untung dengan diikuti Sjam, Pomo, Brigjend TNI Supardjo dan Kolonel A. Latief toba di lubang Buaya. Ia memberikan perintah pelaksanaan kepada semua komandan pasukan agar segera berangkat menuju ke sasaran masing masing yang telah disiapkan.

Kontroversi tentang siapa dalang dari peristiwa Gerakan 30 September hingga sekarang masih menjadi perdebatan. Perbedaan pandangan dan kontroversi yang terjadi pula dalam melihat Gerakan 30 September. Terlepas dari siapa dalang sebenarnya dari Gerakan 30 Septembersejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut telah menewaskan beberapa petinggi militer Indonesia. Walaupun ada beberapa kalangan yang menyebutkan bahwa dalang peristiwa tersebut adalah PKI yang populer dikalangan masyarakat pasti menyebut bahwa dalangnya adalah PKI. Adapun yang menyebutkan Perwira Angkatan Darat dengan PKI atau Presiden Indonesia saat itu yaitu Soekarno, adapula yang menyebutkan keterlibatan Soeharto bahkan dugaan keterlibatan Amerika dan CIA.

Komentar :

Dalam bukunya berjudul “Kontroversi G 30 S Antara Fakta & Rekayasa”, Herman Dwi Sucipto mencoba untuk mengolah berbagai fakta sejarah yang terjadi saat pra peristiwa G30S maupun pasca G30S. Herman Dwi Sucipto mengarahkan karyanya pada prespektifnya sendiri yang berkaitan dengan peristiwa G30S. Peristiwa yang G 30 S sendiri seperti yang kita ketahui tetap menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia. Peristiwa berdarah tersebut masih menyisakan teka teki besar siapakah dalang terhadap peristiwa tersebut yang sampai sekarang masih belum dapat dipecahkan.

Dalam bukunya juga Herman Dwi Sucipto mengungkap peristiwa Gerakan 30 September dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang pertama merupakan versi yang paling populer atau versi paling lama beredar di seluruh rakyat Indonesia. Penulis mencoba menguraikan berbagai peristiwa yang mengantarkan PKI yang banyak kalangan menyebutkan bahwa PKI sebagai dalang dari peristiwa G30S. Dari mulai awal berdirinya PKI yang dahulunya berakar dari Sarekat Dagang Islam kemudian berubah menjadi Sarekat Islam kemudian setelah disusupi oleh paham paham sosialisme dan revolusioner berubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia.

Bukan hanya membahas tentang PKI namun juga dijelaskan tentang tokoh tokoh yang berperan dalam peristiwa tersebut, seperti Aidit dan tokoh lainnya. Buku ini juga menyebutkan Amerika dan CIA yang diduga ikut terlibat dalam peristiwa G30S. Para Jenderal yang gugur pun dijabarkan dalam buku ini.

Kekurangan dalam buku ini adalah sebagian besar isi dari buku itu sendiri yang terlalu membahas tentang PKI. Perspektif dari penulis yang terlalu PKI sentris menyebabkan kurang menariknya buku ini.