 |
Identitas Mahasiswa
|
|
|
Nama
|
: MIFTAH ULZANAH
|
|
|
NIM
|
: 3101412053
|
|
|
Program Studi
|
: Pendidikan
Sejarah
|
|
|
Rombel
|
: 5B
|
|
A. Identitas
Buku.
Judul
buku : MENGAPA ORDE BARU GAGAL ?
Penulis : M.J Kasiyanto
Penerjemah : Christianto Wibisono
Karikatur :
GM Sudarta
Penerbit :
Yayasan Tri Mawar , CV Cakra Media
Sampul :
M.J. Kasiyanto
Tebal
Buku : 236 hlm :
14,5 x 21 cm
B. Sinopsis
Buku.
ULAH KERAPUHAN ORDE BARU :
12 PROGRAM YANG MEMBUAT TERJUNGKAL
Kemaruk Kemenangan
Partai-partai politik yang ada khususnya yang mendukung Soekarno
dituntut untuk lengser dan tak hanya PKI namun juga seluruh tokoh pemerintahan
orde lama. Inilah yang nantinya menghasilkan
kemerosotan besar-besaran perolehan partai-partai tersebut dalam pemilu
jaman Orba 1917. Setelah aksi-aksi demonstrasi mereda, dan karena PKI dan
tokoh-tokoh Orla bisa digusur, maka tokoh-tokoh kesatuan aksi banyak yang
bergabung dengan Golkar, yaitu untuk menghaapi pemilu pertama jaman Orde Baru.
Itulah sebabnya Golkar segera menarik perhatian rakyat dan menjadi harapan
rakyat untuk menggerakkan pembangunan Indonesia.
Belajar Melanggar HAM
Golkar dan ABRI dalam pemerintahan Orba
secara tak sadar menyamai bibit kelemahan yaitu suka melanggar HAM dan azas
demokrasi, ini terjadi ketika mereka melakukan pemberantasan PKI dan
antek-anteknya dimana jutaan orang terampas hak azasinya karena dituduh/dicap
tersangkut atau berbau komunis. Bahkan juga orang yang lahir setelah tahun 1965
bisa terkena cap tersangkut G30S PKI. Inilah pelanggaran HAM terhadap jutaan
orang yang lahir setelah 1965 dan sampai saat ini tak ada ekspon Orde Baru yang
menggugat.
Kemenangan Golkar dan ABRI dalam
peristiwa G30S PKI dan kemudian diresmikan dalam pemilu 1971 telah membuat Orde
Baru kemaruk kemenangan dan sesuatu yang berlebihan memang selalu menerbitkan
suatu jenis penyakit, maka munculah virus Orba yang akan berkembangbiak
disetiap program Orde Baru. Untuk ini perlu dikaji skema “Dari Mana Datangnya KKN?”
Pada 12 program berkembangbiak virus
Orba yang pada 1997/1998 menghasilkan krismonekpol bagi RI
1.
Program
Akselerasi Modernisasi Pembangunan
Dalam jangka 25 (1971-1998) direncanakan
pendapatan per kapita penduduk Indonesia naik 3 kali lipat dan pedapatan
nasioanal rata-tara 8% per tahun, rincian pokok-pokok program antara lain :
Program Pembangunan Lima Tahun (PELITA), Rencana Pelita (REPELITA) yang dirinci
dalam rencana Pembangunan Dan Belanja Negara (RAPBN). REPELITA dan RAPBN disamping menghasilkan proyek-proyek yang
sangat bermanfaat namun juga menumbuhkan jaringan korupsi dan kolusi dalam
engajuan DUP (Daftar Usulan Proyek) dan DIP (Daftar Isian Proyek) yang
diserahkan kepada Pemda untuk dilaksanakan di daerahnya. Selanjutnya KKN ini
menjadi melembaga karena kekuasaan dan kontrol berada pada satu penguasa selama
bertahun-tahun (Golkar,Soeharto).
2.
Trilogi
Pembangunan
Trilogi Pembangunan menghasilkan krisis,
tetapi Trilogi Pembangunan juga mempunyai andil dalam mengokohkan kelestarian
Golkar dan Soeharto, sebab : Hasil pembangunan selalu bisa diberi lebel demi
tercapainya sasaran Trilogi Pembangunan, Kegiatan/Kritik yang merugikan dalam
mengancam pemerintah bisa dicap mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi,
Trilogi ini juga bisa untuk menjadi alasan dalam mengumpulkan dana sumbangan
dari kalangan pengusaha yaitu dalam rangka pemerataan pembanguan dan
terciptanya keadilan sosial, Namun kenyataanya pemerataannya memang tertinggal
dan ini menimbulkan masalah fatal sebab ini berarti daya beli mayoritas
penduduk Indonesia tertinggal (tetap rendah). Artinya pertumbuhan banya
perusahaan terhambat karena lemahnya daya beli konsumen. Pasar cepat
jenuh.Perusahaan-perusahaan tak mampu mengumpulkan laba mencukupi untuk
membayar kredit bank, dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan ketika kurs
rupiah digoyang muncullah sang krismonekpol itu.
3.
Dwifungsi
ABRI
Dwifungsi ABRI menjadi landasan untuk
meluasnya partisipasi ABRI disegala bidang dan kalau dihitung partisipasinya
dalam pertahanan dan keamanan malah lebih kecil dibandingkan fungsinya dalam
bidang sipil. Sebab keamanan negara memang semakin lama semakin baik, karena
orang makin segan berperang, sedang masalah dalam bidang sipil malah semakin
komplek dan tajam. Maka ini berarti peluang dalam bidang sipil dan ABRI semakin
dibuka lebar-lebar dan nikmat.
4.
Golkarisasi
LSM
Dengan semakin meningkatnya ancaman PKI
pada saat itu TNI AD membangun sekretriat bersama (sekber) 97 organisasi masa
dan lembaga swadaya masyarakat yang tak berafiliansi pada partai politik yang
ada di Indonesia,berlandaskan Pancasila dan UUD 45, Tanggal 20 Oktober 1964
diresmikanlah berdirinya Sekber Golongan Karya.
Golkar sebagai organisasi politik juga
menjadi ajang perebutan pengaruh dan kekuasaan diantara unsur-unsur golongan
yang ada dalam GOLKAR. Adanya unsur ABRI yang kuat bahtera Golkar masih bisa
diselamatkan, sehingga masih nampak solid dan kompak serta bisa berkiprah
hampir 34 tahun.
5.
Pedoman
Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4)
Dengan adanya P4 pembangunan rumah
ibadah dan pendalaman iman umat beragama ditingkatkan, fenomena menunjukan
bahwa pembangunan masjid, gereja, wihara, klenteng, dsb. Bahkan pemerintah
banyak memberi subsidi kepada pejabat dengan anggota KOPRI atau ABRI yang akan
naik haji
Namun lembaga-lembaga penelitian
internasional selalu menemukan kenyataan bahwa Indonesia selalu memegang
kejuaraan dalam internasional korupsi, mafia peradilan merajalela dan tak
seorangpun bisa mengalahkan atau membendungnya, kejahatan krah putih, biru,
hitam maupun kuning semakin merajalela.
Inilah kegagalan paling fatal Orde Baru,
tak mampu menghasilkan bibit-bibit yang bisa memberi koreksi pertumbuhan dan
perjalanan Orba, sehingga Golkar dan jaringan pemerintahannya.
6.
Penyederhanaan
parpol
Pada 1973 di adakan penyederhanaan
parpol, 4 partai politik Islam bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan
(P3) yaitu NU, Permusi, PSII dan Perti. Sedang 5 partai politik lainnya yaitu
PNI, IPKI, Katolik, Parkindo dan Murba bergabung menjadi partai Demokrat
Indonesiam
Para anggota partai menyukai kebijakan ini sebab demikian mereka
berharap akan dikumpulkan kekuatan suara untuk menyaingi dominasi Golkar. Akan
tetapi dengan demikian timbul penyakit baru, yaitu heterogenetas personalia
pengurus partai ada kelompok eks NU, ada eks PSII, Permusi atau Perti untuk
Partai Persatuan Pembangunan.
7.
Undang-undang
Politik
Orde Baru telah meluncurkan beberapa
undang-undang yang mengatur kehidupan politik RI, misalnya UU Susunan dan
kedudukan DPR dan MPR, UU organisasi massa, UU Pemilu, UU pokok Pers dll yang
semuanya bersumber dalam rangka melaksanakan UUD 45. Kajian UUD 45 ini
menunjukkan bahwa UUD ini gampang dimanipulir karena justru terlalu sederhana
pasal-pasalnya, Untuk ini bisa dibaca Reformasi 1 halaman 57. Maka banyaknya
manipulasi atas pelaksanaan UUD 45 inilah yang menyebabkan UU politik itu
hakekatnya malah mematikan demokrasi.
Sebagai contoh UU Pemilu yang menentukan
bahwa pemilu hanya mencoblos tanda gambar yang disediakan maka hakekatnya wakil
rakyat anggota DPR dan MPR itu bukan dipilih rakyat namun dipilih oleh pengurus
Partai dan Golkar. Jadi kalau para pengurus Golkar bermain KKN maka hasilnya
antara lain satu keluarga bisa menjadi anggota DPR dan MPR.
Bahkan dikalangan mass media pun terjadi
pembunuhan ide dengan menyingkirkan semua karangan yang berbau kritik terhadap
pemerintahan. Tentu itu semua berarti memupuk bom waktu yaitu semakin banyak
anggota masyarakat yang kesal dan memendam amarah sehingga suatu ketika akan
meledak.
8.
Program
merangkul Umat Islam dan menjinakkan DI/TII
Dilakukan dengan sistematis yaitu dengan
membangun Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila(YABMP) dengan membangun ribuan
masjid diseluruh Indonesia, mendirikan ICMI, MUI, golkarisasi pesantren dan
kelompik ulama dsb. Dengan masih adanya kerusuhan berupa perusakan toko etnis
Cina, pengrusakan pembakaran rumah ibadah non muslim di Jatim, Jateng, Jabar,
Medan, Banjarmasin, Ujung pandang dan memuncak di Jakarta pada 13 dan 14 Mei 1998.
Dengan demikian dipertanyakan bagaimana hasil program merangkul umat Islam dan
menjinakkan DI/TII itu?
9.
Remunerasi
dan uang pensiun PNS dan ABRI minim
Pengamat asing selalu heran mengapa di
Indonesia tidak pernah ada pemogokan PNS dan ABRI padahal mereka diberi upah
jauh dibawah standar hidup. Namun setelah mereka mngamati lebih jauh maka
disimpulkan pemogokan memang tak perlu karena sudah diimbangi dengan intensitas
korupsi yang tinggi dan meluas, korupsi di Indonesia memang tergolong paling
atas. Seandainya remunasi (upah dan kesejahteraan) PNS dan ABRI bagus dan cukup
untuk hidup wajar selama sebulan maka KKN tidak separah ini.
10.
Penumpasan
dan Pemberantasan Komunisme
Tak di anggap pelanggaran HAM kalau itu
untuk menegakkan Orde Baru tegasnya pemerintahan Golkar. Pahlawan Revolusi
akibat G30S/PKI tak lebih 20 orang, namun berapa orang PKI yang dieksekusi via
peradilan biasa maupun peradilan militer, yang dihukum penjara, yang di buang
ke P.Buru diperkirakan ada belasan ribu.
Dendam dihati atas jatuhnya banyak
korban orang-orang yang sesungguhnya hanya tertipu oleh propaganda komunis.
Oleh karena itu tak perlu terkejut kalau muncul kelompok dengan bendera muslim
tapi kebengisannya seperti PKI di Lubang Buaya. September 1998 setelah
kerusuhan da demonstrasi di Jakarta bisa di atasi pemerintah, tiba-tiba muncul
banyak kerusuhan dari Cilacap, Kebumen, Jember, Malang, Medan Pontianak dan
Bagansiapiapi Riau. Bukankah ini taktik desa menggepung kota, cara komunis
untuk membuyarkan pemusatan pasukan dan kewaspadaan pemerintah.
11.
Pembangunan
yayasan-yayasan pengumpul dana bantuan
Dalam jaman Orde Baru peranan
yayasan-yayasan yang ditugaskan mengumpulkan daa
sumbangan memang besar, besar dalam jumlah dan jenisnya maupun besar dalam
perolehan dananya.
Yang penting diperhatikan adalah adanya
dampak negatif yang ditimbulkannya. Sumbangan donatur yang harus diberikan
relatif jumlahnya harus besar, karena diminta oleh seorang kepala negara, jelas
ini menyebabkan adanya ikatan tertentu. Antara lain pihak yang menyumbang minta
imbalan dalam bentuk fasilitas atau kerjasama yang lain alias kolusi. Runtuhnya
Presiden Soeharto sumber pokoknya adalah yang menyangkut yayasa, perusahaan
keluarga, ikatan atau KKN-nya dengan banyak perusahaan konglomerat sehingga menyebabkan
pengendalian moneter kabinet RI selama 32 tahun memang lemah. Pemerintah tidak
bisa mengendalikan polah tingkah pengusaha dan perusahaan karena para
pejabatnya terlibat KKN dengan pengusaha.
Dan semua itu menimbulkan pesimisme
dalam mengatasi masalah KKN sebab jaringan yang terlibat terlalu luas yaitu
disamping pengusaha, pejabat, bank dan pejabat pemerintah maka termasuk juga
pejabat dan orang swasta (perusahaan akuntan, konsultan, pengacara) yang berada
dalam jajaran penegak hukum dan keadilan di negeri ini.
12.
Kebijakan
satu orang lorong WNI Cina
Pemerintah Orde Baru kompak menerapkan
kebijaksanaan satu lorong bagi WNI keurunan Cina, artinya WNI Cina ini boleh
berkiprah dimana saja dibidang swasta kecuali dibidang pemerintahan dan ABRI.
Untuk bidang usaha para pejabat pemerintah malah lebih suka berkolusi dengan
pengusaha WNI Cina dari pada dengan pribumi atau WNI keturunan Arab. Hubungan
kerjasama demikian eratnya sehingga pihak partnernya sering mendapat
macam-macam keistimewaan dalam mendapat fasilitas usaha, dalam pergaulan, dalam
perjijinan dan lain-lain, para karyawan bawahan pejabat ini sering dibuat
cemburu sebab hubungan pak pejabat dengan pengusaha Cina itu melebihi
kakak-adik, sangat akrab dan sangat dipercaya nasehat maupun usul-usulnya. Maka dengan demikan pengusahan
dan pejabat itu punya duit melimpah dan kekuasaan tak terbatas, hasilnya mabuk
kekayaan dan kekuasaan, hasilnya 1997/1998 sudah hilang.
Evakuasi krisis ekonomi
dan Moneter:
BERAWAL DARI DONGKRAK
TRILOGI
YANG TAK SEMBANG
Merajalelanya membangun dengan modal
dengkul dan kolusi, itulah salah satu sumber kesulitan ekonomi Indonesia saat
ini. Artinya untuk membangun suatu usaha/proyek para penanam modal tidak
menyiapkan modal dasar dari tabungan atau kekayaan hartanya, namun dengan
langsung mencari pinjaman bank untuk modal dasarnya. Bila langkah modal dengkul
dan kolusi sudah terjalin maka langsung bisa ditingkatkan menjadi proyek dengan
pembengkakan biaya (mark up), kalau semua dengan dana miliar rupiah sudah cukup
maka ketika minta kredit bank biaya proyek dilipatkan menjadi 2-2,5 miliar
rupiah.
Membanjirnya permintaan kredit
melahirkan kebijaksanaan bunga simpanan (tabungan dan depositio) yang tinggi
utuk menyedot dana masyarakat. Akibat berikutnya bunga kredit juga harus disesuaikan
maka muncul pula bunga kredit tinggi yang membebani dunia usaha. Tingginya
bunga kredit dalam negeri dan besarnya bunga tabungan dan deposito menitikkan
air liur tukang putar uang, caranya pinjam kredit uag asing di bank luar negeri
(yang bunganya rendah) lalu didepositokan dalam bentuk rupiah pada bank dalam
negeri yang besar bunganya itu.
Saham jatuh, pembeli
nihil
Harga saham berjatuhan sampai tidak mungkinlaghi diturunkan,
misalnya kalau harga saham sudah anjlk menjadi Rp.100,- ,maka sulit sekali
kalau masih harus turun menjadi
Rp.50,-/saham. Mengapa harga kebutuhan pokok masyarakat ikut naik, konon kata
banyak sumber, karena para produsen dan pedagang baghan pokok itu juga terlilit
hutang sistem modal dengkul itu, atau banyak komponen bahan bakunya berasal
dari impor. Oleh karena usaha yag masih jalan dibebani tugas untuk ikut
menanggulangi membengkaknya utang. Jadi jangan terkejut kalau harga miyak
goreng, susu, bawang, berambanhg, beras, triplek, kertas, dan lain-lain ikut
naik. Sehingga masyarakat semakin resah.
Daya beli lemah
Tertinggalnya daya beli lebih dari 70
persen penduduk Indonesia yaitu rakyat kecil diperkotaan dan seluruh barisan
petani,nelayan, pekebun, pengrajin, pedagang uyang tinggal dipedesaan.
Rendahnya daya beli sebagian besar warganegara ini menjadi bumerang bagi laju
pembangunan industri dan jasa, pertumbuhan pasarnya lamban.
KRISI MONETER DI ASIA,
AWAL PD III :
PD III = perang modal,
vasal dan dagang
Hancurnya industri dan perdagangan di
Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia juga akan menyurutkan perdagangan dan
industri di AS sebab sebelumnya negara-negara yang kena krisis banyak mengimpor
bahan baku suku cadang atau barang jadi dari AS. Besarnya utang luar negeri
yang diberikan pada perusahaan di Indonesia, Korea Selatan, Filipina, Malaysia
dan kemudian kursnya dimainkan memang menghasilkan anjloknya nilai saham. Namun
ketika saham ini mau dibeli (supaya bisa ikut memiliki perusahaan) ternyata
perusahaan punya beban utang besar sehingga pembeli saham itu nanti juga harus
ikut menanggung utang. Inilah yag menggagalkan strategi membeli saham atau
membeli prusahaan di Korea Selatan, Indonesia, Filipina atau malah Jepang oleh
negara-negara adikuasa AS dan Eropa.
Hutang yang melemahkan
Kalau masuk kekancah PD III tanpa
persiapa maka yang terjadi adalah hutang segudang dan moneter diguncang
sehingga ekonomi pun tumbang, itulah yang terhadi. Logikanya gampang : jathnya
kurs rupiah berarti menggelembunghkan nilai hutang dalam rupiah. Bila punya
hutang 117 milyar dolar AS ketika dolar berharga Rp.2300 maka nilai rupiah
hutang RI itu hanya Rp.269.100 milyar, namun kalau dolarya menjadi Rp.7000,-
maka utangnya akan menggelembung menjadi Rp.819.000,- milyar (3 kalilipat).
Mengapa hutang luar negeri bisa
membengkak ? penyebab utama pastilah karena tabungan nasional misalnya dari
dana pensiun, asuransi, tabungan hari tua dan tabugan-tabungan lainnya lemah
dan tidak dikelola secara profesional. Dan yang amat sangat penting bagi
ekonomi nasional adalah pemerintah dan masyarakat tidak mengumpulkan tabungan
nasional yang sangat penting untuk mendanai macam-macam usaha pembangunan itu.
Penyebab lain, pemerintah mematok
pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi namun tak mengusahakan meningkatnya
tabugan nasional itu. Dorongan untuk membuka usaha baru besar sedang iklim
kolusi dengan pejabat pemerintah dan bank maupun korupsi sangat bagus maka
kecenderungan membengkaknya hutang memang besar.
LANGKAH UTAMA REFORMASI
POLITIK :
SEMPURNAKAN UUD 45 !
Orde Baru gagal dan dari mana datangnya
atau merajalelanya KKN yaitu dengan inspirasi Pasal 7 UUD 45 : “Presiden dan
Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun dan bisa dipilih
kembali” ini berarti Presiden dan wakilnya bisa dipilih lagi tanpa batas dan
memang terjadi : Ir Soekarno 21 tahun dan Jenderal Soeharto akan menjadi 37
tahun (sampai 2003).
ORBA gagal total
Setelah 53 tahun Kemerdekaan Ri dan 33
tahun dibawah pemerintahan Orde Baru maka sudah sepantasnya kita mengevaluasi
pelaksanaan UUD 45. Evaluasi perlu diadakan sebab kenyataannya, dengan UUD 45
itu, RI menghadapi krisis moneter, ekonomi dan politik yang makin gawat
kerusakan bidang usaha masyarakat makin melebar, pemiskinan dan PHK makin
meningkat dan mencekik rakyat.
Teaoi krisi yag makin berat itu ternyata
malah dianggap membuka kesempaytan untuk menjarah beberapa pejabat Buolg
menyelewengkan sembako, pedagang menimbun dan mengekspor sembaku yang
seharusnya untuk menanggulangi krisis.
TUNDA PEMILU, ATASI
DULU
KRISMONEKPOL !
Dengan mencla-menclenya pendapat pemerintah
tentang kasus pemerkosaan, kasus pengrusakan, penjarahan, penculikan dan
pembarakan pada pertengahan Mei 1998 yang lalu, kemudian disusul munculnya
data-data korban DOM Aceh yang tak logis (jumlah janda 3000 orang, yang tewas
hanya sekitar 781 orang), merebaknha lagi demonstrasi dan pernyataan politik,
ramai-ramai bagi sembako, ramai-ramai memberi bantuan koperasi, petani dan
pengusaha kecil dan lain-lain. Sedang dilain pihak PDI terus dibuat pecah-belah
dengan kasus direstui dan dibantunya konggres PDI Suryadi di Palu, dilain pihak
partai baru terus bermunculan seperti jamur dimusim hujan, sampai Oktober 1998
sudah terdaftar di Departemen Dalam Negeri lebih dari 100 partai baru, maka
target Pemilu untuk tahun depan sungguh suatu kecerobohan dan penuh resiko.
Sebab semua partai, Golkar dan
pemerintah akan melupakan krismonekpol, khususnya kelaparan dan pemiskinan yang
semakin meningkat. Janji akan diobral dihamburkan sekedar upaya dapat suara di
Pemilu nanti. Dan masalah yang gawat adalah: kalau pada jaman Orba selama
masyarakat pemilh dimiliki oleh 4 kelimpok yaitu Golkar, PPP, PDI, Suryadi dan
golongan yang tak mau memilih 3 orpol tersebut alias “golongan putih” (golput),
maka dengan munculnya lebih 100 partai baru ini berarti partai-partai baru itu
akan merebut pemilih yang pada jaman Orba di monopoli dan dikuasai 4 kelompok
itu.
Jelas bagi pimpinan dan kader Golkar,
PPP dan PDI Suryadi ini menimbulkan ketakutan, keresahan, iri, bingung, marah
dan macam-macam pikiran lainnya sebab puluhan partai itu harus
mengambil/merebut massa 3 orpal tersebut. Maklum mereka tak bisa mencari pendukung
(pemilih) orang luar negeri ! Partai-partai baru dikalangan NU, Muhammadiyah
dan ormas Islam lainnya jelas akan menggembosi PPP. Dengan kasus 27 Juli 1996
saja PDI sudah kehilangan suara banyak sekali, apalagi dengan berdirinya PDI
Perjuangan, yang disedot suaranya tak hanya PDI Suryadi tapi juga Golkar dan
PPP. Apalagi beberapa jendral ABRI dan pimpinan Golkar sudah menyatakan diri
menjadi anggota PDI Perjuangan. Dan munculnya puluhan partai baru jelas karena
didukung massa yang semula anggota Golkar, sebab banyak partai baru berasal
dari unsur Golkar bahkan dipimpin oleh bekas pimpinan/kader Golkar seperti Ny.
Mien Sugandhi bekas Menteri Peranan Wanita.
Pengungkapan KKN dan
penyelewengan-penyelewengan itu akan selalu dihindari para penguasa yang umumnya
anggota Golkar itu, demi suksesnya kampanye Pemilu atau mencegah fek dominonya
(merambatnya pengungkapan kasus)! Ini semua hanya berarti makin parahnya
krisis! Program-program mengatasi krisis akan ditunggangi dan disalahgunakan
demi kampanye.
Masih adakah hati
nurani ?
Oleh karena itu sebaiknya Pemilu 1999
dibatalkan, diundur sampai situasi dan kondisi memungkinkan, sampai semua pihak
bisa berpikir jernih, jujur dan demokratis untuk memilih wakil-wakilnya. Sampai
Golkar, PPP dan PDI Suryadi berhasil melakukan reformasi dalam tubuhnya
sehingga bisa tampil sebagai orpol yang demokratis dan bersih dari KKN dan
rekayasa Orde Baru. Dan dilain pihak sampai kelatahan mendirikan partai reda
dan lalu menggabung dengan partai yang lebih kuat dan nalar. Harus diingat yang
dibutuhkan bukan sekedar selamatnya diri sendiri tapi selamatnya masa depan
Indonesia dan diatasinya krismonekpol. Bukan malah dibiarkan makin mempurukkan
Indonesia.
Yang lebih penting adalah bagaimana
supaya sidang MPR akhir 1998 ini bisa membangun sistem pemerintahan darurat
yang benar-benar bebas dari KKN dan mendapat kepercayaan rakyat ?
Anggota DPR dan MPR yang bersidang
memang bentukan Orde Baru yang 100 persen bukan pilihan rakyat, namun tunjukkan
pemerintah dan pemimpin orpal, sehingga ada yang menuntut SI MPR dibatalkan
saja, sebab anggota MPR-nya hasil rekayasa. Tetapi ini tak berarti mereka tak
bermoral dan tak mampu membela rakyat.
Penyempurnaan UUD 45
kuncinya
Caranya bagaimana ? Mulailah dengan
menutup lubang-lubang yang memberi kesempatan adanya program penyelewengan
yaitu dengan cara menyempurnakan UUD 45 dalam sidang istimewa MPR Nopember
1998. Sebab kesederhanaan UUD 45 lah yang menjadi biang macam-macam
penyelewengan pemerintah, UU dan peraturan pemerintah maupun presiden (Keppres).
Namun seperti kita ketahui ternyata
masalah penyempurnaan UUD 45 tak disinggung dalam SI MPR meskipun hakekatnya
hal ini merupakan inti masalahnya. Ini menunjukkan bahwa target SI MPR belum
untuk menuntaskan maslaah krisis RI, namun berpokok bagaimana mengamankan
target orpol masing-masing (Golkar, PPP, PDI Suryadi dan ABRI) masa depan ini.
Padahal bila UUD 45 ini disempurnakan
sesuai dengan amanat Pasal 3 UUD 45 : “MPR
menetapkan UUD dan GBHN” (jadi setiap kali sidang bukan hanya menetapkan
GBHN) maka semua UU, Keppres, peraturan pemerintah, juklak dan seterusnya harus
disesuaikan UUD yang baru ini. Artinya akan terjadi reformasi total pada sistem
dan struktur pemerintahan Indonesia.
Kelebihan dari buku ini yaitu buku ini
mengulas secara detail mengenai hiruk pikuk pada saat pemerintahan Soeharto
dari pelurusan sejarah yang banyank menyimpang isinya hanya sesuai dengan
kepentingan pemerintah, mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi runtuhnya
pemerintahan orde baru dan mengkritisi pemerintahan Orde Baru, selain itu buku
ini berani membongkar rahasia rahasia yang terjadi pada rezim Soeharto
mengungkapkan fakta-fakta sejarah yang terjadi pada masa pemerintahan rezim
Soeharto, berani mengungkapkan dan menjelaskan bahwa Soeharto adalah penanggung
jawab dalam pembantaian masal PKI. Kekurangan dari buku ini yaitu banyak
kata yang rancu dan di ulang-ulang kembali pada pembahasan selanjutnya,
penulisan kata yang terlalu berbelit-belit sehingga sulit di pahami oleh
pembaca dan butuh pemahaman dan konsentrasi bagi pembaca agar benar-benar
memahami.
No comments:
Post a Comment