Soekarno dan Cina

	Identitas Mahasiswa
	Nama	: IMA FITRIASYA
	NIM	: 3101412090
	Program Studi	: Pendidikan Sejarah
	Rombel	: 5B

A.    Identitas Buku

Judul                    : Soekarno dan Cina
Penulis                 : Nurani Soyomukti                                        

Penerbit               : Ar-Ruzz Media

Kota Terbit          : Sleman,Yogyakarta

Tahun Terbit        : Cetakan Pertama,2012

Tebal Buku          : 330 hlm. ; 20 cm.

Resensator           : Ima Fitriasya

B.     Isi Buku

SOEKARNO DAN CINA

Secara garis besar, buku ini menguak peran etnis Tionghoa dalam sejarah perjuangan bangsa. Sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, gerakan pemuda Tionghoa aktif terlibat. Waktu itu, rumah milik Sie Kok Liong dijadikan tempat kongres pemuda. Ada empat pemuda keturunan Tionghoa lainnya selain Sie Kok Liong, yakni Kwee Thiam Hong, anggota Jong Sumatera. Ia aktif dalam pergerakan, sehingga namanya cukup dikenal di kalangan pejuang. Saat Sumpah Pemuda, ia mengajak tiga rekannya, Ong Kay Sing, Liauw Tjoan Hok, dan Tjio Djin Kwie. Kini rumah itu menjadi Museum Sumpah Pemuda, tapi perannya kurang dihargai pemerintah.

Dalam pertempuran Surabaya, pemuda Tionghoa juga mengambil peran cukup besar. Gam Hiann Tjong dan Auwyang Tjoe Tek tergabung di Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), di bawah pimpinan Bung Tomo. The Djoe Eng, pemain sepak bola terkenal masa itu, tergabung di Laskar Merah dan sebagian besar pemuda Tionghoa terlibat dalam Kebangkitan Rakyat Indonesia (KRIS).

Pada masa peralihan kekuasaan Jepang kepada Republik Indonesia, angkatan muda Tionghoa ikut membantu. Sebagai bentuk nasionalisme Indonesia, orang Tionghoa mendirikan partai politik, yakni Partai Tiongkok Indonesia (PTI). Kebetulan partai ini memiliki visi sama dengan PNI yang didirikan Soekarno.

Ketika Amir Sjarifoeddin membentuk kabinetnya, Siauw Giok Tjhan menjabat sebagai Menteri Negara yang mewakili etnis Tionghoa dan Dr. Ong Eng Die dari PNI sebagai Wakil Menteri Keuangan. Tokoh nasionalis Tionghoa di Indonesia berjuang tanpa pamrih, meskipun sering dibedakan. Misalnya Siauw Giok Tjhan yang tidak mendapat fasilitas perumahan pemerintah.

Soekarno dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya selalu menyebut pengaruh nasionalisme Tiongkok ikut andil dalam mengusir penjajah. Bahkan Soekarno menyatakan bahwa Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara dipengaruhi pemikiran Dr. Sun Yat Sen. Hal itu terungkap dalam pidato yang kemudian dikenal sebagai "Pidato Kelahiran Pancasila''. Pembelaan Bung Karno terhadap etnis Tionghoa terlihat dalam kongres VIII Baperki, 14 Maret 1963.

A.    Nasionalisme Tionghoa dalam revolusi Indonesi

          Pemerintahan Nasionalis di Tiongkok (Tionghoa: 中华民国国民政府, Hanyu Pinyin: Zhonghua Minguo Guomin Zhèngfǔ) adalah penguasa otoritas pemerintah Tiongkok antara tahun 1927-1948 yang dipimpin oleh Kuomintang (Partai Nasionalis Tiongkok), sampai Pemerintah Republik Tiongkok yang baru diundangkan dari Konstitusi Republik Tiongkok.

Setelah pecahnya Revolusi Xinhai pada tanggal 10 Oktober 1911, pemimpin revolusi Sun Yat-sen terpilih menjadi Presiden Sementara dan mendirikan Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok. Untuk melestarikan persatuan nasional, Sun menyerahkan kursi kepresidenan kepada orang yang memiliki kekuatan militer (Yuan Shikai), yang mendirikan Pemerintah Beiyang. Setelah usaha gagal untuk menjadikan dirinya sebagai Kaisar Tiongkok, Yuan meninggal tahun 1916, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang mengakibatkan Tiongkok dibagi menjadi beberapa kelompok panglima perang dan pemerintah saingan. Mereka bersatu pada tahun 1928 oleh pemerintah berbasis di Nanjing yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Setelah Ekspedisi Utara, pemerintahan menjadi bersistem satu-partai di bawah Kuomintang, dan kemudian pengakuan internasional sebagai pemerintah "iongkok"Sejarah Republik Tiongkok didirikan pada tahun 1912 setelah Revolusi Xinhai, menggantikan pemerintahan monarki Dinasti Qing. Otoritas pusat mengalami pasang surut dalam menanggapi warlordisme (1915-28), perang saudara Tiongkok (1927-49) dan Invasi Jepang (1937-45), dengan otoritas sentral memiliki peranan kuat di masa Dekade Nanjing (1927-37). Pada masa ini Tiongkok dibawah pemerintahan Kuomintang dengan sistem partai tunggal, negara otoriter. Setelah akhir PD II, Jepang menyerahkan kontrol atas Taiwan dan pulau di sekitarnya kepada Sekutu, dan Republik Tiongkok mengelolanya. Legitimasi transfer ini masih diperdebatkan dan aspek lain dari status politik yang disengketakan dari Taiwan.Setelah Perang Dunia II, perang saudara antara Kuomintang yang berkuasa dan Partai Komunis Tiongkok berlanjut, meskipun sudah ada upaya mediasi oleh Amerika Serikat. Pemerintah Nasionalis mulai merancang Konstitusi Republik Tiongkok di bawah Majelis Nasional, namun diboikot oleh kaum komunis. Dengan berlakunya konstitusi, Pemerintah Nasionalis dihapuskan dan digantikan oleh Pemerintah Republik Tiongkok. Meskipun demikian, Kuomintang dikalahkan dalam perang sipil pada tahun 1949 dan memindahkan pemerintahan konstitusionalnya ke pulau Ta  Kantor pusat Pemerintahan Nasionalis, di Nanjing Pemerintah Nasionalis diatur di bawah aparatur negara dua-partai di bawah ideologi Dang Guo, dan secara efektif membuatnya menjadi negara satu-partai.Pada bulan Februari 1928, Sidang Paripurna Keempat ke-2 dalam Kongres Nasional Kuomintang yang diadakan di Nanjing meluluskan Reorganisasi UU Pemerintah Nasionalis. Ditetapkan bahwa Pemerintah Nasionalis harus diarahkan dan diatur di bawah Komite Eksekutif Pusat Kuomintang, dengan Komite Pemerintah Nasionalis yang dipilih oleh Komite Sentral KMT. Di bawah Pemerintah Nasionalis tujuh kementerian - Dalam Negeri, Luar Negeri, Keuangan, Transportasi, Keadilan, Pertanian dan Pertambangan, Perdagangan di lembaga-lembaga selain seperti Mahkamah Agung, Kontrol Yuan dan Akademi Umum. Dengan berlakunya Undang-undang Organik Pemerintah Nasionalis pada bulan Oktober tahun 1928, pemerintah direorganisasi menjadi lima cabang berbeda atau Yuan, yaitu Eksekutif Yuan, Legislatif Yuan, Yudisial Yuan, Pemeriksaan Yuan serta Kontrol Yuan. Ketua Pemerintah Nasional menjadi kepala negara dan komandan dari Tentara Revolusioner Nasional. Chiang Kai-shek diangkat sebagai Ketua pertama dari Pemerintah Nasionalis, posisinya dipertahankan sampai 1931. Dalam UU organik juga ditetapkan bahwa Kuomintang melalui Kongres dan Komite Eksekutif Sentral Nasional, akan menjalankan kekuasaan berdaulat selama periode politik pengawasan, dan Dewan Politik KMT akan membimbing dan mengamati Pemerintah Nasionalis dalam pelaksanaan urusan nasional yang penting, dan dewan memiliki kekuasaan untuk menafsirkan atau mengubah undang-undang organik erakan Nasionalis Rakyat Cina¹⁾

Munculnya nasionalisme di Cina disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

-           Pemerintahan Manchu dianggap kolot dan bobrok dengan berbagai korupsi dan pemborosan.

-          Kekalahan Cina dalam Perang Cina-Jepang I.

-          Lenyapnya kepercayaan rakyat Cina terhadap dinasti Manchu.

-          Munculnya kaum intelektual Cina.

Gerakan nasionalisme di Cina dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen. Adapun dasar perjuangan yang dikemukakan Dr. Sun Yat Sen adalah San Min Chu I, yang terdiri sebagai berikut :

-          Republik Cina adalah suatu negara nasional Cina.

-          Pemerintahan Cina disusun atas dasar demokrasi atau kedaulatan berada di tangan rakyat.

-          Pemerintah Cina mengutamakan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya.

Dr. Sun Yat Sen berhasil menggulingkan pemerintahan dinasti Manchu dan menjadikan negeri Cina kembali menjadi negara merdeka.

Baca kembali sejarah Masa kebangkitan Cina

1.      Pergerakan Nasionalisme Mesir

Kebangkitan nasionalisme Mesir ditandai dengan pemberontakan Arabi Pasha tahun 1881 - 1882. Pada awalnya gerakan ini anti asing (Inggris, Prancis, dan Turki), namun akhirnya menjadi gerakan untuk menuntut perubahan sistem pemerintahan. Sebab-sebab munculnya nasionalisme Mesir adalah sebagai berikut :

§  Adanya gerakan Wahabi, semula merupakan gerakan agama yang kemudian membentuk pemerintahan.

§  Adanya pengaruh revolusi Prancis.

§  Munculnya kaum intelektual yang berpaham modern.

§  Adanya gerakan pan-Arab yang menganjurkan persatuan semua bangsa Arab untuk mencapai kemerdekaan bangsanya.

Baca selengkapnya sejarah Masa kebangkitan Mesir

Bung Karno dan komunis. Ini adalah topik klasik. Terlebih, penggulingan Bung Karno melalui Tap MPR XXX/1967 diartikan sebagai keterlibatan Bung Karno, langsung atau tidak langsung terhadap tragedi G-30-S.  Singkat kata, hingga akhir hayatnya, ada upaya nyata untuk melekatkan stigma komunis kepada Sang Proklamator. Semua upaya tadi, bahkan menabrak logika ketatanegaraan, menafikan fakta-fakta yang ada.

Nah, salah satu hal yang sering dikaitkan sebagai “bukti” Sukarno –setidaknya– pro komunis adalah penciptaan istilah Poros Jakarta – Peking. Tanpa mengkaji latar belakangnya, tanpa menelisik asal-usul, tanpa menganalisa pertimbangan ke depan, spontan saja poros Jakarta – Peking diterjemahkan sebagai upaya menggelindingkan bangsa ini lebih pro terhadap komunis.Belum lagi pertemuan yang intensif antara Bung Karno dan Perdana Menteri RRC, Chou Enlai. Pertemuan di Beijing (dulu bernama Peking), Jakarta, Bali, di Beograd dan di dalam kesempatan lain di luar negeri, lebih-lebih memperlihatkan betapa “mesra” hubungan Bung Karno dan Chou Enlai. Bahkan ada yang membaca sebagai “hubungan spesial” Indonesia- Cina.Apa gerangan yang mengakibatkan Bung Karno begitu dekat dengan Presiden Mao Zedong dan/atau PM Chou Enlai? Kedekatan ini khususnya sejak tahun 1960-an. Sebeb, periode sebelum dekat dengan Cina, dunia pun mengetahui kalau Bung Karno dekat dengan Kruschev, atau bisa dibaca sebagai Indonesia dekat dengan Uni Soviet.Jika kita telisik sejarah, kedekatan Bung Karno dengan Mao maupun Chou tak lain karena “proyek” NEFO (New Emergong Forces). Cina sangat mendukung Indonesia (baca=Bung Karno) memimpin gerakan NEFO. Bahkan waktu itu, Bung Karno sudah merancang konferensi NEFO (CONEFO) di Jakarta. Jika ini terwujud, lebih separuh belahan bumi, akan berhimpun.Tak bisa dipungkiri, gerakan itu sangat tidak disukai Amerika Serikat (dan sekutunya), bahkan juga tidak disukai oleh Uni Soviet. Amerika dan sekutu kapitalisnya sangat keberatan negara-negara baru ini lepas dari cengkeraman mereka. Sebaliknya, Uni Soviet yang menempatkan diri sebagai pusat komunisme internasional (komintern) sangat tidak senang posisi itu kemudian seperti diambil-alih oleh Cina.

Bung Karno dan Etnis Tionghoa

Menurut Kwee Kek Beng,  Bung Karno pada tahuan 1920-an pernah berkunjung ke kantor Harian Sin Po dengan maksud meminta bantuan untuk sebuah majalah yang akan diterbitkannya. Mengapa Bung Karno mengunjungi kantor Harian Sin Po ? Karena Sin Po sebagai harian yang dikelola para jurnalis peranakan Tionghoa  mempunyai hubungan yang sangat baik dengan para pemimpin pergerakan Kemerdekaan karena sering memuat tulisan-tulisan para pemimpin pergerakan tersebut. Sejak Sumpah Pemuda  28 Oktober 1928, harian Sin Po lah yang memelopori penggunaan nama Indonesia menggantikan Hindia Belanda atau Hindia Olanda. Demikian juga mingguan Sin Po lah yang pertama memuat teks lagu Indonesia Raya. (Lihat Kwee Kek Beng “Dua puluh lima Tahun Sebagai Wartawan”, Malang The Paragon Press, 1948. Hal . 21). Hal ini juga membantah stigma yang selama ini sering dilekatkan kepada etnis Tionghoa bahwa etnis Tionghoa tidak ada sumbangannya dalam perjuangan mencapai kemerdekaan.

Setelah  proklamasi kemerdekaan dukungan internasional mulai mengalir antara lain dari pemerintah Repoeblik Tiongkok yang karena pentingnya, pada tanggal 27 September 1945 Presiden Soekarno secara khusus menyampaikan “Amanat Presiden Kepada Rakyat Indonesia” yang isinya secara utuh dikutip oleh mingguan Bok Tok tanggal 15 Desember 1945 sbb :Kita semoea telah mengetahoei, bahwa menoeroet kabar radio, Pemerintah Repoeblik Tiongkok telah mengakoei hak Kemerdekaan Indonesia. Pengakoean ini adalah satoe hal yang penting sekali boeat Negara kita di mata doenia. Pengakoean ini seolah-olah mengoesoelkan dan mendorong Negara lain di atas doenia ini mengakoei Negara kita poela sebagai negara jang berhak doedoek bersama-sama dengan Negara-negara lain di atas Doenia, atas dasar  “doedoek sama rendah, tegak sama tinggi”.Saudara-saudara sekalian, inilah jang kita maksoedkan. Djasanja Pemerintah Tiongkok dalam hal ini tidaklah boleh kita loepakan dan memang joega akan tertjatat dalam sejarah perdjoeangan kita.Berhoeboeng dengan pentingnja perhoeboengan jang baik dan rapat antara Repoeblik Indonesia dan Repoeblik Tiongkok, jang di dalam beberapa hal memang banjak mempoenjai persamaan, maka diandjoerkan soepaja seloeroeh Rakjat Indonesia akan beramah-tamah dengan bangsa Tionghoa, baik di kota maoepoen di desa-desa.Sekali-kali djanganlah mengadakan perboeatan jang bisa meroesakkan perhoeboengan jang baik antara Negara kita dengan negara bangsa Tionghoa. Demikian poela kami mengandjoerkan kepada pendoedoek Tionghoa di Indonesia soepaja meneroeskan perhoeboengan jang baik dengan bangsa Indonesia itoe.Inilah amanat kami jang haroes didjalankan dengan seichlas-ichlasnja(Lihat “Etnis Tionghoa di awal Kemerdekaan Indonesia, sorotan Bok Tok, Pers Melayu-Tionghoa Desember 1945-September 1946”. Hal.7Ketika perang kemerdekaan terjadi ekses di mana terjadi penjarahan, pembakaran dan pembunuhan etnis Tionghoa di berbagai tempat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara. (Lihat Memorandum Chung Hua Tsung Hui. “Outlining Acts Of Violence And Inhumanity Perpetrated By Indonesian Bands On Innocent Chinese Before And After The Dutch Police Action Was Enforced On July 21, 1947” dan Twang Peck Yang  “The Chinese Business Elite in Indonesia and the Transition to Independence 1940-1950 ”, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1998.)

Hal ini sebagai akibat dibentuknya pasukan eks kriminal yang dimaksudkan untuk melawan pasukan Belanda. Sebagai contoh di Jawa Timur para narapidana kriminal dari penjara Kalisosok sengaja dibebaskan untuk direkrut dan dipersenjatai guna melawan pasukan Nica. Namun dalam prakteknya kesatuan pasukan yang bernaung di bawah Pasukan Hizbullah pimpinan Moestopo ini  meneruskan perbuatan kriminal (antara lain mencuri, merampok dan membunuh) mereka dengan menjadikan orang Tionghoa sebagai sasaran baru. Sedangkan di Sumatera Utara hal yang sama juga terjadi dengan Pasukan Cap Kampak pimpinan Amat Moyan yang tunduk kepada Markas pengawal Pesindo. (Lihat: Biro Sejarah Prima, Medan Area Mengisi Proklamasi, Badan Musyawarah Pejuang republik Indonesia Medan Area, Medan, 1976.)

Demikian juga sikap Bung Tomo, Pemimpin Besar B.P.R.I. (Barisan Pemberontak Rakjat Indonesia)  yang melalui radio melakukan pidato yang berkobar-kobar untuk membakar semangat para pemuda di Surabaya dan sekitarnya. Namun sayangnya pidato-pidato Bung Tomo tersebut tidak bebas dari sikap rasisnya yang anti Tionghoa. Thema-thema anti Tionghoa dalam pidatonya sudah tentu menumbuhkan sentimen anti Tionghoa di kalangan masyarakat Jawa Timur.Untuk menanggulanginya, Go Gien Tjwan sebagai juru bicara Angkatan Muda Tionghoa (AMT) mengucapkan pidato yang menekankan bahwa musuh rakyat Indonesia bukan etnis Tionghoa melainkan Belanda. Ia juga menyatakan bahwa etnis Tionghoa juga menjadi korban penjajahan Belanda dan tidak menginginkan kembalinya penjajahan Belanda. Selanjutnya Siauw Giok Tjhan bersama kawan-kawannya pergi menemui Bung Tomo agar mengubah sikapnya terhadap etnis Tionghoa, namun Bung Tomo tidak bisa diyakinkan dan tetap berpendapat bahwa  sebagian besar etnis Tionghoa pro Belanda.Pada akhir bulan Oktober 1945, Siauw Giok Tjhan memimpin delegasi pemuda Tionghoa untuk bertemu dengan Bung Tomo dan  tokoh-tokoh Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) Soemarsono dan Soedisman di Nangka Jajar, sebuah kota kecil yang terletak antara Surabaya dan Malang. Di dalam pertemuan tersebut berhasil disepakati bahwa pemuda-pemuda Tionghoa akan bergabung dengan BPRI dan Pesindo. (Lihat Siauw Giok Tjhan,Perjuangan seorang Patriot membangun Nasion Indonesia dan Masyarakat Bhineka Tunggal Ika. Hal. 85-86.)

Selanjutnya ketika terjadi pertempuran Surabaya, Wartawan “Merah Putih” yang terbit di Jakarta menyatakan di Surakarta mengenai kunjungannya ke medan pertempuran Surabaya antara lain, seorang pemimpin Tionghoa telah berpidato di depan corong  Radio Surabaya tentang kekejaman yang dilakukan tentara Inggris terhadap rakyat Surabaya. Pidato tersebut ditujukan kepada  pemerintah Chungking dan sebagai jawabnya radio Chungking telah menganjurkan kepada para pemuda Tionghoa untuk bertempur di samping rakyat Indonesia melawan keganasan tentara Inggris  (Lihat Pramoedya ananta Toer dkk. “Kronik Revolusi Indonesia” Jilid I. Hal. 157-158.

Akibat pemboman pasukan Inggris, lebih dari seribu orang Tionghoa telah menjadi korban luka-luka dan meninggal dunia.   Akibatnya orang Tionghoa mengorganisasikan diri ke dalam pasukan bela diri di bawah bendera Tiongkok. Mereka merebut senjata untuk melawan pasukan Inggris dan berangkat ke front pertempuran (Lihat “The Chinese Business Elite In Indonesia And The Transition To Independence 1940-1950”. ) Hal. 156.

Sehubungan dengan pertempuran Surabaya, pada tanggal 12 November 1945, Bung Karno berpidato antara lain :“Ratusan orang Tionghoa dan Arab yang tidak bersalah dan suka damai, yang datang di negeri ini untuk berdagang, mati terbunuh dan luka-luka berat. Kurban di pihak Indonesia lebih besar lagi. Saya protes keras terhadap pemakaian senjata modern, yang ditujukan kepada penduduk kota yang tidak sanggup mempertahankan diri untuk melawan.(Lihat Pramoedya Ananta Toer “ Hoa Kiao di Indonesia.” Hal. 155.)

Pada resepsi pembukaan Kongres Nasional ke- 8 Baperki di Istana Olahraga Bung Karno (sekarang Istora Senayan), pada tanggal 14 Maret 1963  Presdien Soekarno mengucapkan pidato yang isinya antara lain :”……. Tujuan dari revolusi Indonesia adalah nation building, bukan di dalam arti yang sempit, sekedar membentuk satu nation Indonesia. Tidak lebih dari itu pula, nation Indonesia yang bahagia, yang hidup di dalam satu masyarakat adil dan makmur tanpa exploitation de l’homme par l’homme. Nation building dalam arti yang seluas-luasnya……… Dan saya tidak mau mengenal minoritas di Indonesia. Di Indonesia kita hanya mengenal suku-suku. Saya tidak akan berkata, suku itu adalah minoritas, suku itu adalah minoritas, suku Dayak adalah minoritas, suku Irian Barat adalah minoritas, suku yang di Sumatera Selatan itu - suku Kubu- adalah minoritas, suku Tionghoa adalah minoritas, tidak ! Tidak ada minoritas, hanya ada suku-suku, sebab manakala ada minoritas, ada mayoritas. Dan biasanya kalau ada mayoritas, dia lantas exploitation de la minorite par la majorite, exploitatie dari minoriteit majoriteit… “Dalam soal asimilasi dan ganti nama Presiden Soekarno dalam pidato Pembukaan Kongres Nasional k-8 Baperki menyatakan sebagai berikut :

“…….Ada pendirian-pendirian saya pribadi, ada, itu pribadi, saudara-saudara. Saya ulangi lagi, pribadi, mengenai soal asimilasi misalnya yang tadi Cak Siauw berkata, mbok ya jangan diutik-utik soal asimilasi. Ya, saya tidak mau ngutik-ngutik sebab Cak Siauw, wah itu bisa juga cuma menyimpangkan perhatian saja. Ya, Bung Siauw, saya tidak akan mengutak-utik. Tetapi perasaan pribadi saya, saya ini tidak kenal, saudara-saudara akan perbedaan darah itu, tidak.

Nama pun, nama saya sendiri itu, Soekarno, apa itu nama Indonesia asli ? Tidak ! Itu asalnya Sanskrit saudara-saudara, Soekarna. Nah itu Abdulgani, Arab, Ya, Cak Roeslan namanya asal Arab, Abdulgani. Nama saya asal Sanskrit, Soekarna. Pak Ali itu campuran, Alinya Arab, Sastraamidjaja itu Sanskrit, campuran dia itu.

Nah karena itu, saudara-saudara pun – ini perasaan saya persoonlijk, persoonlijk, pribadi- what is in a  name ? Walau saudara misalnya mau menjadi orang Indonesia, tidak perlu ganti nama. Mau tetap nama Thiam Nio, boleh, boleh saja. Saya sendiri juga nama Sanskrit, saudara-saudara, Cak Roeslan namanya nama Arab, Pak Ali namanya campuran, Arab dan Sanskrit.

Buat apa saya mesti menuntut,  orang peranakan Tionghoa yang mau menjadi anggota negara Republik Indonesia, mau menjadi orang Indonesia, mau ubah namanya, ini sudah bagus kok…Thiam Nio kok mesti dijadikan Sulastri atau Sukartini. Yah, tidak ?

Tidak ! Itu urusan prive. Agama pun prive, saya tidak campur-campur.Yang saya minta yaitu, supaya benar-benar kita menjadi orang Indonesia, benar-benar kita menjadi warganegara Republik Indonesia……..”

(Lihat  “Sumbangsih Siauw Giok Tjhan & Baperki, Dalam Sejarah Indonesia, Hasta Mitra, Mei 2000, sebuah kompilasi, Editor : Siauw Tiong Djin dan Oey Hay Djoen, Hal. 29.)Ketika terjadi Peristiwa Rasialis 10 Mei 1963, Presiden Soekarno baru pada tanggal 19 Mei 1963 mengeluarkan suatu pernyataan bahwa yang bertanggung jawab atas peristiwa rasialis ini adalah kaum kontra revolusioner termasuk sisa-sisa pemberontak PRRI/Permesta dan partai-partai terlarang Masjumi dan PSI. Tujuan dari aksi kekerasan ini adalah untuk mencemarkan nama baik Indonesia dan dirinya sebagai presiden di dunia internasional.Namun sampai saat ini yang masih menjadi pertanyaan  adalah sikapnya ketika ia menanda-tangani PP-10, yang bukan saja merusak hubungan baik dengan RRT tetapi merusak jalur distribusi di pedesaan. Ratusan ribu etnis Tionghoa  terpaksa mengungsi dari pedalaman, memenuhi ibukota kabupaten dan provinsi. Sebagian lainnya terlunta-lutta di Hongkong, Macao dsbnya karena mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di pedesaan Tiongkok. Mereka pada umumnya telah turun temurun hidup di pedesaan Indonesia dan telah hidup membaur dengan penduduk setempat dan tidak dapat berbicara dalam bahasa Tionghoa lagi.

Kelebihan Buku:

1.Adanya pendidikkan karakter bagi pembaca

2. Buku mudh didapatkan

3.Penggunaan kertas dan  ketikan yang baik dan jelas