The Indonesian Killings (Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966).

	Identitas Mahasiswa
	Nama	: YANRIKA ROSSIANA
	NIM	: 3101412065
	Program Studi	: Pendidikan Sejarah
	Rombel	: 5B

A.      Identitas Buku.

Judul Buku      : The Indonesian Killings (Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966).

Editor              : Robert Cribb

Penerbit           : Mata Bangsa

Kota Terbit      : Yogyakarta

Tebal               : XXXIX + 447 halaman.

B.       Sinopsis Buku.

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai Masalah-masalah dalam Penulisan Sejarah Pembantaian Masal di Indonesia. Dimana telah terjdi Pembantaian beberapa ratus ribu manusia sebagai akibat dari percobaan kudeta pada tahun 1965 yang dikenal sebagai Gerakan 30 September, merupakan salah satu pembantaian terbesar pada abad ke-20. Dalam kebanyakan catatan disebutkan, pembantaian ini merebak dengan cepat pada suatu tempat, kemudian berakhir begitu saja. Hal ini cukup mengejutkan karena hal yang begitu mengerikan seperti ini sering menimbulkan instropeksi yang sangat mendalam. Sebagai contoh, sejarah Jerman modern mencatat bahwa Jerman telah dihadapkan pada fakta yang demikian jelas tentang tragedi “Holocaust”, penelusuran pada asal muasal dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, saat ini merupakan salah satu upaya besar yang lebih penting dalam sejarah Jerman Modern. Demikian juga dengan sejarah Kamboja yang menjadi tidak dapat diubah telah terjadi pembantaian masal yang dilakuan Pol Pot.

Pada sebagian besar wilayah yang terjadi di Indonesia, pembantaian dilakukan oleh para unit-unit tentara dan kelompok siaga sipil. Dalam beberapa kasus, tentara terlibat langsung dalam aksi pembantaian, tetapi seringali hanya sebagai penyalur senjata, memberi sekedar pelatihan dan dorongan yang kuat ada kelompok-kelompok sipil yang menjadi sangat penting dalam pembantaian ini. Pada tahun-tahun berikutnya mulai berkuasanya rezim yang mengatur dan menyetujui pembantaian, mereka mengetahui tentang kejadian itu, dapat dimengerti kalau kemudian mereka menjadi bungkam mengenai apa yang terjadi pada tahun 1965-1966, agar mereka juga tidak menjadi korban. Pers lokal saat itu juga dihambat, bukan hanya akses terhadap cerita-cerita di luar kota-kota besar yang sangat dibatasi. Tetapi kualitas jurnalisme investigasi Indonesia telah lama rusak di bawah sistem Demokrasi Terpimpin.

Hal itu membuat ketidak jelasan jumlah korban dalam pembantaian tersebut. Jumlah angka resmi yang pertama kali dikeluarkan adalah 78.500 orang, data ini dikeluarkan oleh komisi pencari fakta di bawah pimpinan Mayjen Soemarno yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno pada akhir Desember 1965. Angka ini dianggap terlalu rendah. Satu-satunya perkiraan jumlah korban yang didasarkan pada usaha keras untuk mendapatkan bukti, adalah perkiraan dari hasil sebuah survei yang dipimpin oleh Kopkamtib dibantu oleh sekitar 150 orang sarjana yang dilakukan pada tahun 1966. Laporan ini memuat keterangan 800.000 jiwa terbunuh di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan masing-masing 100.000 di Bali dan Sumatra. Para cendekiawan hanya dapat memperkirakan jumlah korban berdasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan yang masuk akal, yaitu sekitar seperempat juta jiwa.

Tidak sepantasnya jika pembantaian masal di Indonesia diartikan sebagai kematian masal yang “tidak disengaja”. Karena pada umumnya kematian masal disebabkan oleh bencana kelaparan dan wabah penyakit. Disini bahkan tidak terlihat adanya tanda-tanda bahwa para pembantai merasa memiliki beban moral atas pembantaian yang meraka lakukan, walaupun mereka yang melakukan pembantaian biasanya berhadapan langsung dengan korban, sering kali mereka memenggal kepala korban dengan sebilah pedang besar, bukan dengan satuan regu tembak atau kamar gas seperti yang terjadi di tempat lain. Mereka telah melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi, tetapi tetap dapat mempertahankan rasa kemanusiaannya. Betapapun brutal dan luasnya penyebaran suatu pembantaian masal, tetap merupakan suatu tindakan yang secara pasti berjalan mundur kemasa lalu; ada semacam batasan undang-undang sejarah di balik sesuatu yang tampaknya memberikan sedikit kesan untuk mencari kesalahan para pelaku pembantaian.

Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sebagai ladang pembantaian utama. Di Jawa Tengah pembantaian terbesar terjadi di wilayah Solo-Klaten, di Pati ke arah utara dan Banyumas, meluas sampai bagian barat provinsi hampir seluruh pembantaian di bawah komando Sarwo Edhie. Di Jawa Timur terjadi di daerah Kediri, Porbolinggo/Pasuruan, Situbondo dan Banyuwangi. Pembantaian yang terjadi bukanlah suatu pembalasan atas “peristiwa” khusus G30S, melainkan dalam kondisi waktu itu, “pengungkapan rahasia” adalah suatu hal yang paling cocok untuk membuat PKI secara umum tampak sebagai partai yang mempunyai kekuatan biadab, dimana pihak-pihak yang dapat menghancurkannya berarti telah memberikan pelayanan kepada negara.

BAB 2

GESTAPU DAN KEKUASAAN NEGARA DI INDONESIA

Pada Bab 2 ini penulis memaparkan mengenai proses politik yang sesungguhnya menggantikan Orde “Lama” Demokrasi Terpimpin dengan orde yang “Baru” telah dilaksanakan secara efektif dalam waktu enam bulan sejak pecahnya peristiwa Gestapu pada tanggal 30 September/1 Oktober 1965. Komando militer yang dipimpin oleh Soeharto ini tidak hanya menghancurkan usaha “kudeta” itu, tetapi juga melakukan pengambilan kekuasaan politik. Pada paro kedua bulan Oktober 1965, kelompok-kelompok pemuda anti komunis, di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang kebanyakan berasal dari organisasi-organisasi Islam dan Kristen, mulai melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang diduga menjadi simpatisan PKI. Antara Desember 1965 hingga Maret 1966 cara penanganan dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh negara bergeser dari pembantaian-pembantaian yang didukung militer di tingkat lokal ke arah penangapan dan penahanan yang lebih tersentralisasi terhadap sisa-sisa orde lama, yang dilakukan melalui aparat-aparat Kopkamtib. Pada saat yang sama, peralihan kekuasaan negara pun selesai. Pada bulan Maret 1966, Presiden Soekarno terpaksa menandatangani surat yang sekarang terkenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret atau Super Semar. Surat ini mengakui bahwa kontrol efektif terhadap kekuasaan negara berada di tangan Soeharto dan komando militernya. Sehari kemudian, Soeharto mengeluarkan sebuah dekrit atas nama Presiden yang menyatakan bahwa PKI adalah ilegal, dan memerintahkan dibubarannya partai itu dan seluruh organisasi-organisasi yang berfasilitasi di bawahnya.

Sebelum Gestapu, sisi yang mendominasi sejarah nasionalisme Indonesia dan pemerintahan negara nasional Indonesia adalah bagaimana mendefinisikan identitas nasional Indonesia. Karena gangguan-gangguan politik terjadi di dalam pemerintahan Indonesia antara tahun 1945 dan 1965, kontradiksi-kontradiksi antara kebutuhan akan kekuasaan negara dan pencarian identitas nasional meningkat. Legitimasi Orde Baru dibangun di atas peranannya sebagai pemulihan ketertiban. Skala pembantaian-pembantaian telah digunakan untuk menimbulan citra Orde Lama dalam benak masyarakat sebagai periode chaos dan kekacauan. Dalam ikonografi ideologi dan politik Orde Baru yang dominan, pembantaian-pembantaian itu merupakan akibat buruk Orde Lama, sebuah indikator masa lalu yang tidak menyenangkan. Pelaksanaan kekuasaan negara dalam masa baru Indonesia tidak menunjukkan brutalitas sadis kebanyakan rezim-rezim Amerika Latin dan Afrika. Meskipun demikian, kontrol dan manipulasi dengan menggunaan aksi kekerasan sengaja telah menjadi sebuah sisi yang senantiasa ada.

BAB 3

PENGARUH-PENGARUH LOKAL DAN NASIONAL DALAM AKSI KEKERASAN TAHUN 1965

Dalam bab 3 ini penulis sedikit menggambarkan mengenai pengaruh-pengaruh lokal dan nasional dalam aksi kekerasan tahun 1965. Mengingat jauhnya jarak dan waktu dan konsolidasi yang dilakukan oleh Orde Baru, sedikit sekali kemungkinan bagi kita untuk mengembangkan pengetahuan tentang dinamika sosiologis dari aksi kekerasan yang terjadi di tingkat grass roots. Riset di Jawa menitik beratkan pada daerah Kediri. Meskipun masih terlalu banyak berada dalam kegelapan tentang masalah-masalah ini di banyak daerah, terdapat cukup banyak bahan dari bagian-bagian lain Jawa dan bagian-bagian lain Indonesia yang menunjukkan bahwa Kediri tidaklah “khas” dalam artian bahwa daerah ini bisa menjadi sumber dari sebuah model yang komprehensif tentang aksi kekerasan tahun 1965. Pola-pola regional ini bukanlah proses-proses yang sepenuhnya terpisah dan otonom, tetapi merupakan proses-proses tidak mudah diasimilasi dalam analisis ke dalam sebuah pola nasional yang seragam. Pergolakan tahun 1965 dapat dipandang sebagai sesuatu yang menandai sebuah tahap kritis dalam integrasi internal negara Indonesia modern, dan yang kurang pasti, dalam integrasi bangsa Indonesia.

Kediri merupakan benteng orang-orang islam Nahdatul Ulama (NU) sekaligus basis Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejak saat pendiriannya masing-masing, khususnya selama tahun 1960-an kedua partai ini dan para pendukungnya sudah saling bermusuhan. Pertimbangan yang semacam itu yang menegaskan kecenderungan-kecenderungan dan politik nasional yang lebih luas, nampaknya dapat memberi cukup alasan untuk memahami jatuhnya pertumpahan darah yang terjadi di bagian Jawa Timur. Sejarah daerah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting. Akibat-akibat historis ini dapat dikenali dalam hal organisasi sosial dan pola-pola konflik komunal yang mengambil bentuk-bentuk khusus pernyataan politik dan budaya.

Pada tahun 1960-an, selama masa Demokrasi Terpimpin PKI khususnya menghimpun sejumlah pengikut yang sangat besar, dan terutama ditentang oleh tentara, sementara presiden berusaha mengimbangi persaingan-persaingan politik dalam sebuah lingkungan yang ekspansif. Tahun 1963, PKI mengawali sebuah kebijakan mobilisasi kelas. Kampanye-kampanye utamanya dilakukan pada tahun 1964, tetapi di akhir tahun para tuan tanah telah menggerakkan perlawanannya melalui PNI dan NU dan membalas kampanye PKI. Semua ketegangan ini diperkuat dengan perkembangan-perkembangan politik yang terjadi pada tahun1965. Pengaruh kuat semua perkembangan ini, dan bentuk serta derajat aksi kekerasan yang mengakhirinya ketika krisis terjadi sama sekali tidak seragam. Banyak sekali kampanye menentang tuan-tuan tanah santri, dengan seringkali melibatkan sengketa-sengketa kompleks atas syarat-syarat penggadaian atau aturan distribusi tanah. Tujuan-tujuan di pihak PKI sendiri, adalah tujuan-tujuan kelas, berkaitan dengan tanah dan syarat-syarat perjanjian-perjanjian panen bersama. Demologi yang berkembang di kedua belah pihak pada waktu itu pun kemudian menemukan komplotannya yang kejam dan mengerikan selama aksi sepihak dan tindakan balas dendam yang menyusul aksi itu.

Aksi-aksi kejam tersebut semata-mata tidak hanya terjadi di Jawa saja, namun di seluruh Indonesia aksi-aksi yang sepaham juga berjalan. Aksi kekerasan yang menghancurkan masyarakat Indonesia pada tahun itu lebih dari sekedar klimaks dari tahun-tahun pergolakan internal di dalam masyarakat Indonesia.  Aksi kekerasan itu merupakan sebuah pilihan politik yang dengan sengaja diambil oleh para komandan militer yang menguasai mungin satu-satunya instrumen kebijakan negara yang bisa diandalkan.

BAB 4

MENCIPTAKAN SEJARAH: KESUSASTRAAN INDONESIA KONTEMPORER DAN PERISTIWA-PERISTIWA 1965

Bab 4 penulis lebih jauh memaparkan mengenai adanya penciptaan sejarah kesusasteraan indonesia kontemporer dan peristiwa- peristiwa 1965. Karena, Hampir sepanjang tahun 1970-an, sastra kreatif di Indonesia nyaris sama sekali tidak menyerukan makna peristiwa-peristiwa tahun 1965 dan akibatnya bagi kehidupan perorangan, masyarakat dan bangsa. Pada tahun 1979 sejarah mulai muncul kepermukaan, pada mulanya bukan pada aliaran sastra “tinggi”, tetapi dalam perkembangan jenis hiburan yang biasa dikenal dengan sastra pop. Penulis-penulis ”popular” pada tahun 1970-an adalah kebanyakan generasi yang lebih muda, yang pada tahun 1965 masih kanak-kanak dan karenanya hanya mendapatkan pengaruh tidak langsung dari peristiwa itu. Menjelang tahun 1980-an, perhatian terhadap observasi sejarah dan sosial secara umum mulai ditransfer ke wilayah sastra “tinggi”. Dimulai dengan munculnya kembali penulis-penulis dari golongan kiri yang dipenjara karena afiliasi politik mereka setelah kudeta tahun 1965.

Semangat pertengahan 1980-an bukan hanya suatu penghargaan, pribadi tokoh kebudayaan terikat oleh pertukaran pandangan pada catatan sejarah,  usaha yang dilakukan secara resmi untuk menguatkan pandangan secara ortodoks tentang kudeta 1965. Pada tahun 1984 pemerintah telah mensponsori produksi dan distribusi sebuah film khusus yang bergaya “dokumenter sejarah” yang berjudul Penghianatan G30S/PKI, skenario ditulis oleh Arifin C. Sastra sejarah semasa itu kebanyakan dibuat dalam bentuk tulisan-tulisan novel, salah satunya adalah novel Anak Tanah Air. Novel Anak tanah air karya Ajip adalah sebuah novel penting karena kontribusinya terhadap kecenderungan sastra Indonesia tahun 1980-an untuk mulai merekam dan merefleksikan pengalaman pembancanya sebagai pelaku dalam proses sosial dan perubahan sejarah. Pada tahun 1986, Penghianatan G30S/PKI memasuki dunia sastra Indonesia, dalam bentuk novel yang diadaptasi dari film yang berjudul sama, ditulis oleh Arswendo Atmowiloto.

BAB 5

AKSI KEKERASAN DI PEDESAAN KLATEN DAN BANYUWANGI

Bab berikutnya lebih jauh membahas mengenai aksi kekerasan di pedesaan klaten dan banyuwangi. Dimana, Beberapa pembantaian terbesar di tahun 1968-1966 terjadi di daerah Klaten, Jawa Tengah, yang terletak di kaki Gunung Merapi antara Solo dan Yogyakarta. Awalnya terjadi ketegangan antara BTI (Barisan Tani Indonesia) yang merupakan organisasi bawahan PKI. BTI menjalankan aksi untuk menuntut tanah kembali bagi petani para pemilik tanah dan penumpasan atas apa yang telah digambarkan sebagai “tujuh setan desa”. Aksi- aksi sepihak mulai muncul di beberapa daerah. Salah satunyya dilancarkannya aksi besar-besaran PKI terjadi di daerah Prambanan. Beberapa bulan sebelum September 1965 ada pertemuan cabang-cabang PKI di Klaten, yang diorganisasikan oleh Cabang Klaten yang dihadiri oleh wakil-wakil dari dua puluh tiga cabang lainnya. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah menghapuskan apa yang disebut oleh orang-orang dengan “Tujuh Setan Desa”. Yang termasuk dalam golongan tersebut adalah: 1. Para tuan tanah, 2. Lintah darat, 3. Penebas, 4. Tengkulak (perantara), 5. Penjahat desa, 6. Pedagang jahat dan 7. Kapitalis-kapitalis birokrat. Ada rencana untuk membunuh beberapa dari orang semacam ini. Dengan memanfaatkan konfrontasi dengan Malaysia sebagai alasan, PKI memberikan latihan-latihan militer bagi semua anggota Pemuda Rakyat. Bagian lain dari keseluruhan strategi PKI adalah latihan untuk mengambil kekuasaan dan kendali ekonomi.

PKI terus menerus berusaha untuk menginfiltrasi atau mempengaruhi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi pemerintah. Di Prambanan PKI berhasil mempengaruhi Butepra, bebarapa pejabat kecamatan dan sejumlah perwira polisi. Komite-komite perang PKI yang ada di setiap desa telah membuat persiapan yang ekstensif, termasuk menggunakan lubang-lubang yang akan mereka gunakan untuk mengubur korban.  Mobilisasi kekuatan-kekuatan PKI menjelang 30 September 1965 sangat dirasakan oleh rakyat. Selain pleton-pleton khusus yang dibentuk dari Pemuda Rakyat, PKI juga memerintahkan seluruh penduduk desa untuk melakukan tugas jaga dan bekerja untuk kepentingan-kepentingan partai. PKI menggunakan penjahat yang ditakuti oleh mayarakat untuk membunuh beberapa orang non komunis di Prambanan.

Dalam rangka untuk membalas kegiatan komunis yang makin meningkat itu, kelompok Nasionalis, Muslim dan Kristen mengorganisasi pemudanya kedalam kekuatan-kekuatan tempur. Barisan-barisan pemuda di bentuk dengan tujuan utama adalah 1. Membantu pemerintah bilamana diperlukan, 2. Membantu penduduk desa dalam mempertahankan keamanan desa mereka, 3. Memberikan latihan militer kepada pemuda desa. Kegiatan PKI semain menjadi-jadi, pada tanggal 23 Oktober 1965 di beberapa desa dekat jalan utama menjadi sasaran utama bagi komunis seperti Randu sari, Joho, Bajran, Pereng dan Geneng.

BAB 6

PENUMPASAN G30S/PKI DI JAWA TENGAH

Pada bab ini penulis mendeskripsikan mengenai penumpasan G30S/PKI di Jawa Tengah. Kebanyakan laporan dari barat tentang kudeta 1965 lebih menekankan bahwa kudeta ini berpusat di Jakarta. Bagaimanapun Jakarta merupakan kunci utama menuju kesuksesan, di sana terdapat tokoh-tokoh politik terkemuka, korban dan pemenang, pusat administrasi dan komuikasi, dan simbol penting ibu kota. Peristiwa kup tanggal 1 Oktober 1965 di Jakarta, menjalar dengan cepat ke daerah Kodam VII/Diponegoro. Berdasarkan perhitungan pemilu dan data-data lainnya jumlah anggota PKI di wilayah ini merupakan jumlah terbesar. Panglima Kodam VII/ Diponegoro Brigjen TNI Soeryosumpeno saat itu berada di Magelang sedang brifing bersama Garnizun dan Dan-Dan kesatuan setempat menyusun rencana penyelesaian penumpasan Gerakan 30 September. Rencana tersebut meliputi:

·           Pemulihan kembali garis komando antara Kodam dan seluruh kesatuan-kesatuan di bawahnya.

·           Konsolidasi slagorde Kodam VII:

·           Konsolidasi fisik,

·           Konsolidasi mental dan ideologi,

·           Konsolidasi personel.

·           Pemulihan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Kodam VII/Diponegoro Jawa Tengah.

Setelah diadakannya brifing dari Dan RPKAD dan Pangdam VII/Diponegoro, maka diaturlah rencana gerakan dan penempatan pasukan. Dalam gerakannya pada malm hari tanggal 18 Oktober telah berhasil menahan dan menangkap kira-kira 800 oknum yang dicurigai tersangkut G30S/PKI beserta berbagai dokumen dan bermacam-macam senjata sebagai barang bukti. Gerakan selanjutnya ialah mengadakan show of force keliling kota yang disambut hangat oleh rakyat. Terjadi pula penghancuran-penghancuran dan perusakan gedung-gedung PKI dan ormas-ormasnya serta tuntutan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Daerah Surakarta, Klaten, Boyolali, Karanganyar dan Sragen merupakan daerah yang terbanyak kegiatan pengikut G30S/PKI. Kolonel Yasir Hadibroto Komandan Brigade IV Kodam VII / Diponegoro dengan pasukannya berhasil menangkap DN Aidit di desa Sambeng, Solo. Aidit kemudian diproses verbal, yang kemudian akhirnya dilakukan eksekusinya (tembak mati) di Boyolali. Setelah itu gerakan-gerakan di Purworejo, Magelang, dan DIY berhasil menangkap pengikut-pengikut dan sisa-sisa PKI yang lainnya.

BAB 7

DATA TAMBAHAN TENTANG KEKEAJAMAN KONTRAREVOLUSIONER DI INDONESIA KHUSUSNYA DI JAWA TIMUR

Pada bab selanjutnya penulis lebih menekankan pembahasan mengenai adanya Data Tambahan tentang Kekeajaman Kontrarevolusioner di Indonesia Khususnya di Jawa Timur. Dokumen laporan salah seorang dari Indonesia menyebutkan tentang pembantaian-pembantaian yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 1965-1966, dengan rentang waktu dimulai sejak Desember 1965 hingga Januari 1966. Asal-usul dokumen ini sendiri tidak jelas. Daerah pembantaian yang tercatat antara lain Kabupaten Malang: Lawang, Singosari, Tumpang; Kabupaten Jember; Kabupaten Blitar: Ngegok, Garum; Kabupaten Kediri: Kecamatan Gurah, Kecamatan Pare, Kecamatan Keras; dan Kabupaten Banyuwangi.

BAB 8 – BAB 10

Pada BAB ini berisi tentang kisah pengalaman pahit yang di alami dan diceritakan oleh  korban dan saksi secara langsung seperti Bu Yeti dan Marni. Maskun Iskandar dan Jopie Lasut selaku wartawan melaporkan hasil studi kasus mereka tentang pembantaian PKI di daerah Purwodadi.

BAB 11 BALI

Pada bab ini penulis menggambarakan bagaimana brutal dan sadisnya pembantaian PKI di Bali. Komandan RPKAD, Sarwo Edhi, yang pasukannya tiba pada akhir Desember 1965, dilaporkan pernah berkata, “Di Jawa kami harus menghasut penduduk untuk membantai orang-orang komunis. Di Bali kami harus menahan mereka, untuk memastikan bahwa mereka tidak bertindak terlalu jauh.” (hal.411). Situasi di Bali dalam catatan Soe Hok Gie memang agak terlamabat menerima komando untuk melakukan pembantaian. Elite-elite politik di Bali lama mengamati pertarungan yang terjadi di Jakarta dan menunggu siapa yang keluar sebagai pemenang. Banyak para keluarga di Bali yang kehilangan anggota keluarganya dalam Tragedi 1965 melakukan ritual ini untuk menutup rapat tragedi menyedihkan tersebut.

Kelebihan :

Sisi menarik dari buku ini adalah disertakannya essai Soe Hok Gie tentang riuh dan brutalnya pembantaian PKI di Bali sehingga memiliki gambaran yang lebih gamblang tentang apa yang dituliskan dan disajikan oleh penulis. Kisah pengalaman dari seorang istri tahanan politik bernama Yeti dan Marni. Yeti dan Marni adalah seorang perempuan yang selamat dari kamp-kamp. Beban mereka adalah lolos dari kematian dengan segala pertanyaan tentang apa salahnya dan makna yang mengikutinya, dan tahun-tahun panjang yang menakutkan dalam kerja keras. (hal.386). Berbagai kisah para korban inilah yang menjadi daya tarik dan nilai lebih dari buku ini. Cerita pembantaian di Bali menjadi bagian akhir dan kurang begitu lengkap dalam buku ini. Cerita Bali ditulis oleh Robert Cribb, Soe Hok Gie serta tambahan laporan dari Pusat Studi Pedesaan Universitas Gajah Mada yang dicatat dari pemberitaan harian Suara Indonesia yang terbit di Denpasar. Juga ada dokumen dari Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat tentang penumpasan G30S/PKI di Bali.

Kekurangan     :

Dalam buku Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966 ini merupakan buku terjemahan dari sebuah buku yang  berjudul The Indonesia Killings of 1965-1966 Studies from Java and Bali Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1990 sehingga sedikit banyak masih terdapat bahasa asing yang susah dicerna dan di pahami oleh orang awam . Dalam penyajiannya buku ini masih sangat kental terasa unsur subjektif dari sisi penulis maupun sumber lisan. Buku ini tidak cocok diperuntukkan bagi semua umur karena sisi penceritaannya cenderung secara murni dari sisi kekejaman dan kekejian perlakuan seseorang kepada orang lain diceritakan secara terang dan gamblang.harus ada pengawasan dan bimbingan dari orang yang lebih mengerti agara dalam membaca dan mempergunakan buku ini lebih dapat terawasi.