BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar
Belakang
Pembangunan
ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita
dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan
perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan
pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari
pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan
sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.
Yang dimaksud
dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu
perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu
negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP
riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi
keberhasilan pembangunan ekonomi.
Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan
Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit.
Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena banyak faktor baik internal maupun eksternal, salah
satunya adalah blokade yang dilakukan oleh pihak Belanda dan hyper inflasi karena beredarnya mata
uang Jepang yang tidak terkendali.
1.2. Rumusan
Masalah
1.2.1.
Faktor
apa saja yang menjadi penyebab memburuknya perekonomian Indonesia masa
revolusi?
1.2.2.
Bagaimanakah
usaha RI untuk menembus Blokade Ekonomi Belanda?
1.2.3.
Bagaimanakah
usaha yang dilakukan RI dalam mengatasi kesulitan ekonomi pada masa revolusi?
1.3. Tujuan
1.3.1.
Untuk
mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan memburuknya keadaan ekonomi Indonesia
masa revolusi.
1.3.2.
Untuk
mengetahui apa saja usaha yang dilakukan RI dalam upaya menembus Blokade
Ekonomi Belanda.
1.3.3.
Mengetahui
usaha-usaha yang dilakukan RI dalam upaya
mengatasi kesulitan ekonomi pada masa revolusi.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Faktor-Faktor
Penyebab Memburuknya Keadaan Ekonomi dan Keuangan
Pada akhir pendudukan
Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Negara
sangat kacau. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor berikut :
a.
Inflasi
yang Sangat Tinggi (Hyper-Inflasi)
Penyebab terjadinya inflasi ini adalah beredarnya mata
uang pendudukan Jepang yang tak terkendali. Pada saat itu diperkirakan mata
uang Jepang yang beredar di masyarakat 3.9 miliar. Dari jumlah tersebut,
sekitar 1,6 miliar uang beredar di Jawa. Jumlah itu kemudian bertambah ketika
pasukan sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Jawa dan menguasai
bank. Dari bank-bank tersebut sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3
miliar untuk keperluan operasi mereka.[1]
Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat inflasi ini adalah para
petani. Hal itu disebabkan semasa pendudukan Jepang petani adalah produsen yang
paling banyak menyimpan mata uang Jepang.
Pemerintah Republik Indonesia yang baru saja berdiri
tidak dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab RI belum
memiliki mata uang baru sebagai penggantinya.[2]
Maka dari itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang
yang berlaku sementara di wilayah RI adalah :
1)
Mata
uang De Javasche Bank
2)
Mata
uang pemerintah Hindia-Belanda
3)
Mata
uang pendudukan Jepang.[3]
Pada saat kesulitan
ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, tanggal 6 Maret 1946 Panglima AFNEI yang
baru, Letnan Jendral Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA di
daerah-daerah yang diduduki Sekutu. Uang NICA itu dimaksudkan sebagai pengganti
uang Jepang yang nilainya sangat rendah. Namun, pemerintah melalui Perdana
Menteri Syahrir memprotes tindakan tersebut. Karena hal itu berarti Sekutu
telah melanggar persetujuan yang telah disepakati, yakni selama belum ada
penyelesaian politik mengenai status Indonesia, maka tidak akan ada mata uang
baru.
Sehubungan dengan
hal itu, pada bulan Oktober 1946 Pemerintah RI juga melakukan hal yang sama
dengan mengeluarkan uang kertas baru, yaitu Oeang Repoeblik Indonesia (ORI)
sebagai pengganti mata uang Jepang. Untuk melaksanakan koordinasi dalam
pengurusan bidang ekonomi dan keuangan, pemerintah membentuk Bank Negara
Indonesia (BNI) pada tanggal 1 November 1946. Bank Negara ini semula adalah
Yayasan Pusat Bank yang didirikan pada bulan Juli 1946 dan dipimpin oleh Margono
Djojohadikusumo. Bank Negara ini bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan
valuta asing.[4]
b.
Adanya
Blokade Ekonomi oleh Belanda
Blokade yang
dilakukan Belanda adalah blokade yang dilakukan di jalur-jalur perdagangan dan
pelayaran laut Indonesia. Blokade ini dimulai pada bulan November 1945 dengan
menutup pintu keluar masuk utama perdagangan RI. Adapun alasan Pemerintah
Belanda melakukan hal tersebut adalah karena sebagai berikut :
1)
Mencegah
dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia
2)
Mencegah
dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.
3)
Melindungi
bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan bangsa lain.[5]
Akibat dari
blokade ini barang-barang dagangan milik Pemerintah RI tidak dapat diekspor
sehingga banyak yang dibumihanguskan karena telah membusuk. Disamping itu,
Indonesia juga mengalami kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan.
c.
Kas
Negara Kosong
Pada awal
kemerdekaan, pajak dan bea masuk sangat sedikit sehingga pendapatan pemerintah
semakin tidak sebanding dengan pengeluarannya. Penghasilan pemerintah hanya
bergantung pada produksi pertanian. Karena dukungan dari petani inilah
Pemerintah RI masih bertahan, sekalipun dengan situasi ekonomi yang sangat
buruk.[6]
2.2. Usaha
Menembus Blokade Belanda
Usaha-usaha untuk
menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda dilaksanakan oleh
Pemerintah RI dengan berbagai cara, diantaranya adalah :
a.
Diplomasi
Beras ke India
Usaha ini lebih
bersifat politis daripada ekonomis. Ketika terdengar berita bahwa rakyat India
sedang dilanda bahaya kelaparan, Pemerintah RI segera menyatakan kesediaannya
untuk membantu Pemerintah India dengan mengirimkan 500.000 ton beras, dengan
harga sangat rendah. Pemerintah bersedia melakukan hal ini karena diperkirakan
pada musim panen tahun1946 akan diperoleh surplus sebesar 200.000 sampai
400.000 ton beras.[7]
Sebagai imbalannya
Pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat
dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Keuntungan politik yang diperoleh Pemerintah
RI dalam forum Internasional adalah India menjadi Negara Asia yang paling aktif
membantu perjuangan kemerdekaan RI.[8]
b.
Mengadakan
Hubungan Dagang Langsung ke Luar Negeri
Usaha yang dilakukan untuk membuka hubungan dagang
langsung ke luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta.
Diantara usaha-usaha tersebut adalah sebagai berikut :
1)
Mengadakan
kontak hubungan dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc.). Usaha ini
dirintis oleh BTC (Banking and Trade
Corporation), suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang dipimpin oleh
Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan Dr. Ong Eng Die. Dalam transaksi pertama, pihak
Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor dari Indonesia seperti
gula, karet, the dan sebagainya. Kapal Isbrantsen Inc. yang masuk ke Pelabuhan
Cirebon adalah kapal Martin Behrmann yang mengangkut barang-barang pesanan RI
dan akan memuat barang-barang ekspor dari RI. Akan tetapi, kapal itu dicegat
oleh kapal Angkatan Laut Belanda dan diseret ke Pelabuhan Tanjung Priok dan
seluruh muatannya disita.[9]
2)
Menembus
blokade ekonomi Belanda di Sumatra dengan tujuan Singapura dan Malaysia. Oleh
karena jarak perairan yang cukup dekat, maka usaha ini dilakukan dengan pesawat
amfibi dan kapal motor cepat. Usaha ini secara sistematis dilakukan sejak tahun
1946 sampai masa perang kemerdekaan berakhir. Pelaksanaan penembusan blokade
ini dilakukan oleh angkatan Laut RI dengan dibantu oleh pemerintah daerah
penghasil barang-barang ekspor.
Sejak
awal tahun 1947 Pemerintah RI membentuk perwakilan resmi di Singapura yang
diberi nama Indonesian Office (Indoff). Secara resmi Indoff merupakan
badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara
rahasia juga berusaha menembus blokade dan usaha perdagangan barter.[10]
Kemeterian
Pertahanan juga membentuk perwakilannya di luar negeri yang diebut Kementerian Pertahanan
Usaha Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro.[11]
Tugas pokok badan ini adalah membeli enjata dan perlengkapan angkatang perang.
Sebagai pelaksana upaya menembus blokade ini yang terkenal adalah John Lie,
O.P. Koesno, Ibrahim Saleh, dan Chris Tampenawas.[12]
Selama
tahun 1946 pelabuhan di Sumatra hanya Belawan yang berhasil disusui Belanda.
Karena perairan di Sumatra sangatlah luas, maka pihak Belanda tidak mampu
melakukan pengawasan secara ketat. Hasil-hasil dari Sumatra terutama karet yang
berhasil diselundupkan ke luar negeri, terutama ke Singapura, mencapai jumlah
puluhan ribu ton. Selama tahun 1946 saja barang-barang yang diterima oleh
Singapura dri Sumatra seharga Straits $20.000.000, sedangkan dari Jawa hanya
Straits $1.000.000. Sebaliknya, barang-barang dari Singapura yang dikirim ke
Sumatera seharga Straits $3.000.000 dan dari Singapura ke Jawa seharga Straits
$2.000.000.[13]
2.3. Usaha
Mengatasi Kesulitan Ekonomi
Pada awal
kemerdekaan, perbaikan ekonomi masih belum dapat dilakukan secara baik. Pada
bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan
masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya itu diantaranya adalah :
a.
Konferensi
Ekonomi (Februari 1946)
Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para
gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertangungjawab langsung mengenai
masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Ir.
Darmawan Mangunkusumo.[14]
Tujuan konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan-kesepakatan yang
bulat dalam menanggulangi masalah-masalah yang mendesak, seperti :
1)
Masalah
Produksi dan Distribusi Pangan
Dalam
masalah produksi dan distribusi bahan makanan disepakati bahwa system autarki
lokal sebagai kelanjutan dari system ekonomi perang Jepang, secara
berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan system desentralisasi.
2)
Masalah
Sandang
Mengenai
sandang disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan
Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) yang dipimpin oleh dr. Suharsono dan
dibawah Kementerian Kemakmuran. BPPM dapat dianggap sebagai awal terbentuknya
Badan Urusan Logistik (Bulog).
3)
Status
dan Administrasi Perkebunan-Perkebunan
Mengenai
masalah penilaian kembali status dan administrasi perkebunan yang merupakan perusahaan
vital bagi RI, konferensi ini menyumbangkan beberapa pokok pikiran. Pada masa
Kabinet Sjahrir, persoalan status dan administrasi perkebunan ini dapat
diselesaikan. Semua perkebunan dikuasai oleh Negara dengan system sentralisasi
dibawah pengawasan Kementerian Kemakmuran.
Konferensi
kedua diadakan di Solopada tanggal 6 Mei 1946, konferensi kedua ini membahas
masalah perekonomian yang lebih luas, seperti program ekonomi pemerintah,
masalah keuangan Negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga
manusia. Dalam konferensi ini Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta membrikan
saran-saran yang berkaitan dengan masalah rehabilitasi pabrik gula. Hal itu
disebabkan gula merupakan bahan eks[por yang penting. Oleh karena itu,
pengusahaannya harus dilakuakn oleh Negara. Hasiil ekspor ini diharapkan dapat
dibelikan atau ditukar dengan barang-barang lainnya yang dibutuhkan RI.
Saran
yang disampaikan oleh wakil presiden ini dapat direalisasikan pada tanggal 21
Mei 1946 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN)
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3/1946. Peraturan tersebut disempurnakan
melalui Peraturan Pemerintah No. 4/ 1946, tanggal 6 Juni 1946 mengenai
pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).[15]
b.
Pinjaman
Nasional
Program Pinjaman Nasional ini dilaksanakan oleh
Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Besar pinjaman yang
dilakukan pada bulan Juli 1946 Rp. 1 Miliar yang dibagi atas dua tahap. Pijaman
nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun.[16]
Pada bulan Juli 1946 seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetor
uangnya kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian.[17]Pada
tahap pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp. 500 Juta. Sukses yang
dicapai ini menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada
Pemerintah RI.
c.
Penerbitan
Oeang Repoeblik Indonesia (ORI)
Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dikeluarkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946. UU ini
dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1946. Untuk pengaturan penukaran uang rupiah
Jepang, diatur berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1946 yang dikeluarkan tanggal 25 Oktober 1946, dengan ketentuan sebagai
berikut :
1)
Limapuluh
rupiah uang Jepang disamakan dengan satu rupiah ORI
2)
Di
luar Jawa dan Madura, seratus rupiah uang Jepang sama dengan satu rupiah ORI.
Selain
ketentuan tersebut, UU Nomor 19 tahun 1946 khususnya pasal 1 juga menentukan
bahwa setiap sepuluh rupiah ORI bernilai sama dengan emas murni seberat 5 gram.[18]
d.
Pembentukan
Planning Board (Badan Perancang
Ekonomi) 19 Januari 1947
Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri
Kemakmuran dr. A. K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas
membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 hingga 3 tahun.
Sesudah Badan Perancang ini bersidang, A. K. Gani mengumumkan Rencana
Pembangunan Sepuluh Tahun. Pendanaan Rencana Pembangunan ini terbuka baik bagi
pemodal lokal maupun pemodal asing. Untuk menampung dana pembangunan tersebut
pemerintah akan membentuk Bank Pembangunan.
Pada bulan April 1947, Badan PPerancang ini diperluas
menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil
Presiden Moh. Hatta, sedangkan A. K. Gani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari,
mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan
pembangunanekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda.
Semua hasil pemikiran ini belum berhasil dilaksanakan
dengan baik, karena situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan. Agresi
Militer Belanda mengakibatkan sebagian besar daerah RI yang memiliki potensi
ekonomi jatuh ke tangan Belanda. Wilayah RI tingal beberapa kresidenan di Jawa
dan Sumatera yang sebgaian besar tergolong sebagai daerah minus dan berpenduduk
padat. Pecahnya Pemberontakan PKI Madiun dan Agresi Militer Belanda II
mengakibatkan keadaan ekonomi semakin memuncak.[19]
e.
Rekonstruksi
dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948
Program yang diprakarsai oleh Wapres Drs. Moh. Hatta
ini dimaksudkan untuk mengurangi beban Negara dalam bidang ekonomi dan
meningkatkan efisiensi militer. Rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan
administrasi Negara, angkatan perang dan aparat ekonomi. Sejumlah satuan
angkatan perang ini disalurkan ke bidang-bidang produktif dan diurus oleh
Kementerian Pembangunan dan Pemuda.[20]
f.
Kasimo
Plan
Program
ini disusun oleh Menteri Urusan bahan Makanan, I.J. Kasimo. Pada dasarnya
program ini berupa Rencana Produksi Tiga Tahun (1948-1950) mengenai usaha
swasembada pangan dengan beberapa petunuk pelaksanaan yang praktis. Untuk
meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, I.J. Kasimo menyarankan
agar :
1)
Menanami
tanah-tanah kosong di Sumateta Timur seluas 281.277 hektar.
2)
Dilakukan
intensifikasi dengan menanam bibit unggul di Jawa
3)
Pencegahan
penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan.
4)
Dibentuk
kebun-kebun bibit di setiap desa.
5)
Transmigrasi
g.
Persatuan
Tenaga Ekonomi (PTE)[21]
Organisasi yang dipimpin oleh B.R. Motik ini bertujuan
untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta di bidang pembangunan
ekonomi. Dengan dibentuknya PTE ini juga diharapkan dapat melenyapkan
individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh
ketahanan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga menganjurkan agar pemerintah
daerah mendukung usaha-usaha yang dilakukan oleh PTE. Akan tetapi PTE tidak
dapat berjalan dengan baik. PTE hanya mempu mendirikan Bank PTE di Yogyakarta
dengan modal awal Rp. 5000.000, dan kegiatan PTE semakin mundur akibat Agresi
Militer Belanda.[22]
Selain PTE, perdagangan swaata lainnya yang juga
memantu usaha ekonomi pemerintah adalah Banking
and Trading Corporation (Perseroan Bank dan Perdagangan).
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Keadaan ekonomi Indonesia masa revolusi fisik antara
tahun 1945-1949 sangat buruk dan memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan oleh
beberapa faktor antara lain inflasi yang sangat tinggi, blokade ekonomi oleh
Belanda, serta kas Negara yang kosong karena terkuras untuk membiayai perang
dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Walaupun dengan situasi ekonomi,
politik maupun keamanan yang demikian buruk, pemerintah melalui beberapa
wakilnya tetap berusaha memperbaiki ekonomi yang terjadi, melalui beberapa
usaha antara lain melakukan “diplomasi” beras ke India, mengadakan hubungan
dagang langsung dengan luar negeri atas komoditas ekspor utama Indonesia, serta
melakukan beberapa pertemuan ahli ekonomi untuk mengkaji dan mencari solusi
atas masalah ekonomi yang terjadi. Atas beberapa aksi diatas, maka kehidupan
bernegara tetap berlangsung terutama dalam aspek ekonomi yang carut marut
sebagai alah satu bentuk warisan pemerintah kolonial.
DAFTAR
PUSTAKA
Bambang Cipto. 2003. Presiden, Partai, dan Pemulihan Ekonomi
Indonesia. Yogyakarta. UII Press
Nugroho Notosusanto dan
Marwati Djoened P. 1984. Sejarah Nasional
Indonesia : Jilid VI. Jakarta. Balai Pustaka
Sumitro Djojohadikusumo.
1987. Beberapa Soal Keuangan (cetakan
ke-IX). Jakarta. Gelora Aksara Pratama
“ kondisi ekonomi pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia
“
DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH
Sejarah revolusi
PEMBIMBING :
Insan Fahmi Siregar
OLEH :
Ø
AKHMAD ALBAR 3101412058
Ø
REZA RAFII FADILAH 3101412068
Ø
EKO SUNARWAN W.N. 3101412078
Ø
IRNAWATI 3101412088
Ø
BUDIONO 3101412098
Fakultas ilmu
sosial
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
2014
[1] Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoened P. 1984. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Balai
Pustaka. Jakarta. hal. 272
[2] Ibid. hal. 273
[3] Ibid. hal. 273
[4] Ibid. hal. 275
[5] Op. Cit. hal. 273
[6] Soemitro Djojohadikusumo. Beberapa
Soal Keuangan. 1947. hal. 27
[7] Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoened P. op. cit., 1984. hal. 275
[8] Ibid.
[9] Ibid. hal. 276
[10] Ibid.
[11] Ibid. hal 277
[12] Ibid.
[13] Ibid.
[15] Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoened P. Ibid. hal. 279
[16] Op. cit. hal. 274
[17] Soemitro Djojohadikusumo. Ibid.
[18] Habib Mustopo. Sejarah SMA
Kelas XII. 2006. hal. 42
[19] Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoened P. Ibid. hal. 279
[20] Ibid.
[21] Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) di bentuk di Jakarta pada bulan
September 1945 sebagai hasil permusyawaratan Kaum Ekonomi Indonesia yang
diselenggarakan di Bandung pada tanggal 20 Juli 1945. Ketua PTE adalah B.R.
Motik.
[22] Ibid.
No comments:
Post a Comment