KABINET BURHANUDDIN HARAHAP DAN KABINET ALI SASTROAMIDJOJO II

KABINET BURHANUDDIN HARAHAP DAN KABINET ALI SASTROAMIDJOJO II

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kontemporer

Dosen Pengampu : Bapak Insan Fahmi Siregar

Kelompok 3 :

1.      Ahmad Albar                                3101412058

2.      Prita Wulandari                             3101412059

3.      Nur Hikmah                                  3101412072

4.      N. Marisqa Aprliani                      3101412100

5.      Heri Muladi                                  3101412147

PENDIDIKAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.      LATAR BELAKANG

Era 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950[1].

Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945.Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante. Isi dekrit tersebut ialah :

1)      Pembentukan MPRS dan DPAS

2)      Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950

3)      Pembubaran Konstituante

Masa Demokrasi liberal banyak partai politik yang ikut berkiprah dalan pemerintahan di Indonesia. Akan tetapi partai-partai terkuat saling mengambil alih kekuasaan yang mengakibatkan seringnya terjadinya pergantian kabinet. Pada masa demokrasi liberal ini terjadi tujuh kali pergantian kabinet, yaitu :

1)      1950-1951 - Kabinet Natsir

2)      1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo

3)      1952-1953 - Kabinet Wilopo

4)      1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I

5)      1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap

6)      1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II

7)      1957-1959 - Kabinet Djuanda[2]

Dalam makalah ini  kami akan membahas lebih lanjut tentang Proses awal terbentuknya kabinet, program-program dan realisasi program kabinet serta runtuhnya “ Kabinet Burhanuddin Harahap” dan “Kabinet Ali Sastroamidjojo II”.

2.      RUMUSAN MASALAH

A.    KABINET BURHANUDDIN HARAHAP

1)      Bagaimana Latar Belakang Terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap?

2)      Apa Saja Program Kabinet Burhanuddin Harahap?

3)      Bagaimana realisasi program Kabinet Burhanuddin Harahap?

4)      Apa Penyebab Runtuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap?

B.     KABINET ALI SASTROAMIDJOJO II

1)    Bagaimana Latar Belakang Terbentuknya Kabinet Ali Sastroamidjojo II?

2)    Apa Saja ProgramKabinet Ali Sastroamidjojo II?

3)    Bagaimana realisasi program Kabinet Ali Sastroamidjojo II?

4)    Apa Penyebab RuntuhnyaKabinet Ali Sastroamidjojo II?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Setelah jatuhnya Kabinet Ali, sebagai gantinya Wakil Presiden Dr. Muh. Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi) sebagai formatir kabinet. Kejadian ini baru pertama kali di Indonesia, formatir kabinet ditunjuk oleh Wakil Presiden sebagai akibat dari kepergian Soekarno naik Haji ke Mekkah. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 11 Agustus 1955, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1955 tertanggal 11 Agustus 1955 dan mulai bekerja setelah dilantik tanggal 12 Agustus 1955 dengan dipimpin oleh Burhanuddin Harahap.

Kabinet Burhanuddin Harahap adalah merupakan kabinet koalisi yang terdiri atas beberapa partai, bahkan hamper merupakan Kabinet Nasional, sebab jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini berjumlah 13 partai. Tetapi karena masih ada beberapa partai yang sebagai oposisi tidak duduk dalam kabinet seperti PNI dan beberapa partai lainnya, maka kabinet ini termasuk kabinet koalisi.[3]

1.      Proses Awal Terbentuknya Kabinet Burhanudin

Kabinet Ali Sastroamidjojo I jatuh akibat dari pengangkatan Kolonel Bambang Utoyo yang diangkat sebagai KSAD menggantikan Jenderal Bambang Sugeng dengan pangkat Jenderal Mayor, yang diboikot Kolonel Zulkifli Lubis wakil KSAD yang merasa lebih berhak menduduki KSAD tersebut dari Bambang Utoyo yang juga invalid. Kejadian ini tanggal 27 Juni 1955 yang berakibat pelantikan Bambang utoyo gagal, Kolonel Zulkifli Lubis diskorsing sementara, tetapi akhirnya dicabut kembali.

Walaupun Kabinet Ali dapat dikatakan merupakan Kabinet yang paling lama bertahan, akhirnya pada tanggal 24 Juli 1955Ali Sastroamidjoyo mengembalikan mandatnya. Sebab yang utama adalah persoalan dalam TNI-AD sebagai lanjutan dari peristiwa 17 Oktober dan persoalan dalam TNI-AD menolak pimpinan baru yang di angkat oleh menteri pertahanan tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku didalam lingkungan TNI-AD. Disamping itu juga karena keadaan ekonomi yang semakin buruk dan korupsi yang mengakibatkan kepercayaan rakyat merosot[4].

Kejadian membuat wibawa pemerintah dalam hal ini Kabinet Ali jatuh terutama terhadap Angkatan Bersenjata khususnya Angkatan Darat. Akhirnya kabinet ini menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden pada tanggal 24 Juli 1955. Sebagai gantinya Wakil Presiden Dr. Muh. Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap sebagai formatir kabinet. Kejadian ini baru pertama kali di Indonesia, formatir kabinet ditunjuk oleh Wakil Presiden sebagai akibat dari kepergian Soekarno naik Haji ke Mekkah.

Hatta kemudian menunjuk Mr. Burhanudin Harahap (Masyumi) untuk membentuk kabinet. Burhanudin Harahap mendekati PNI dan menawarkan kedudukan Wakil Perdana Menteri Menteri Luar Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum. PNI menerima tawaran ini, tetapi menuntut hak untuk menunjuk orang yang akan duduk didalamnya. Sedang formatur menghendaki agar orang-orangnya dipilih oleh formatur sendiri. Jalan buntu tak dapat dihindakan. Akhirnya Burhanuddin Harahap berhasil membentuk kabinet baru tanpa PNI. Kabinet ini terdiri dari 23 Menteri dan didominasi oleh Masyumi.[5] (Djoened,1984 :221)

2.      Program Kabinet Burhanuddin Harahap

a)      Mengembalikan kewibawaan (Gezag) moril pemerintah ,kepercayaan Angkatan Darat dan Masyarakat kepada Pemerintah.

b)     Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah diitetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen baru.

c)      Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.

d)     Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.

e)       Memberantas korupsi.

f)       Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam Wilayah Republik Indonesia.

g)      Memperkembangkan politik kerja sama Afrika – Asia berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.[6]

3.      Realisasi Program Kabinet yang berhasil dengan baik adalah

a)      Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Hasil seleksi ini menghasilkan empatpartai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

b)     Perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

c)      Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.

d)     Terbinya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.

e)      Menyelesaikan masalah perwira 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 28 Oktober 1955.

Program tersebut diatas cukup praktis dan tidak terlalu banyak. Diantaranya program kabinet ini ada yang dapat dilaksanakan, tapi juga ada yang belum dapat terlaksana. Memang kita menyadari sekali bahwa kabinet ini tidak berumur panjang, hanya sekitar 6,5 bulan saja. Program yang belum terlaksana adalah Pengembalian Irian Barat ke dalam Wilayah Negara Indonesia. Usaha ini baru berhasil pada masa pemerintahan Kabinet Kerja III yaitu pada tanggal 1 Mei 1963.[7]

4.      Runtuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap

Kabinet Burhanuddin Harahap memerintah hanya selama 5 – 6 bulan saja, tetapi banyak mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan sebagaimana kami tuturkan di atas. Sebenarnya kabinet ini di dalam menjalankan pemerintahan kompak dan utuh, tidak ada pertentangan dan keretakan dalam tubuh kabinet. Begitu juga tidak ada pertentangan antar partai yang ikut dalam koalisi kabinet ini, tidak seperti kabinet-kabinet sebelumnya. Sebaliknya kelompok oposisi seperti  PNI dan sebagainya tidak terlalu berusaha menjatuhkan kabinet. Sebenarnya kabinet ini masih berjalan baik. Hanya saja Presiden kurang merestui kabinet ini, karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai formatir kabinet adalah drs. Muh. Hatta.

Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan, maka tanggal 2 Maret 1956 pukul 10.00 siang Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden, untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Sebenarnya kabinet ini seandainya terus bekerja tidak apa-apa selagi tidak ada mosi tidak percaya dari parlemen. Tetapi secara Ethika politik demokrasi parlementer, kabinet ini dengan sukarela menyerahkan mandatnya, setelah berhasil melaksanakan Pemilu baik untuk anggota DPR maupun konstituante.

Jadi kabinet ini jatuh tidak dikarenakan keretakan di dalam tubuh kabinet, juga bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi merasa tugasnya sudah selesai. Kabinet terus bekerja sebagai Kabinet Domissioner selama 20 hari yaitu sampai terbentuknya kabinet baru yakni Kabinet Ali – Rum – Idham yang dilantik tanggal 24 Maret 1956 dan serah terima dengan Kabinet Burhanuddin Harahap tanggal 26 Maret 1956. Setelah itu Eks Perdana Menteri ataupun Menteri lagi sampai kini dalam kabinet mana pun juga dan dimana pun juga.[8]

B.     KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Ali Sastroamidjoyo diserahi mandat untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet yang terbentuk merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU dengan dipimpin oleh Ali Sastroamidjoyo.

1.      Awal terbentuknya Kebinet Ali II

Presiden Soekarno pada tanggal 8 Maret 1956 menunjuk Ali Sastroamidjojo untukk membentuk kabinet baru. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi di mana ke-3 partai besar yaitu PNI, Masyumi, dan NU memegang peranan di samping beberapa partai.[9]

Kabinet baru itu secara resmi di umumkan pada tanggal 20 Maret 1956. PSI dan PKI melakukan oposisi karena kedua partai itu tidak dilibatkan dalam kabinet. Program ini disebut inii disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun memuat program-program jangka panjang.

Kabinet yang baru ini mendapat kepercayaan yang penuh dari Presiden Soekarno, yang kentara dari pidatonya di muka parlemen pada tanggal 26 Maret 1956 yang menyebut kabinet ini sebagai titik-tolak daripada periode planning dan ivestment. Namun dalam hal ini, kabinet Ali II harus menghadapi kesulitan antara lain yang terpenting adalah berkobarnya semangat anti-Cina di masyarakat. Pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1956 mengakibatkan banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya kepada pengusaha Cina. Sedangkan perusahaan-perusahaan pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda tersebut[10].

2.      Program-program Kabinet Ali II

Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut[11] :

a)      Perjuangan pengembalian Irian Barat

b)      Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.

c)      Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.

d)      Menyehatkan perimbangan keuangan negara.

e)      Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

Selain itu program pokoknya adalah :

a)      Pembatalan KMB,

b)      Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif,

c)      Melaksanakan keputusan KAA.

3.      Realisasi Program Kabinet Ali II

Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB pada tanggal 3 Mei 1956. Kendala atau Masalah yang dihadapi :

a)      Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.

b)      Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.

c)      Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.

d)      Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional.

e)      Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.[12]

4.      Runtuhya Kabinet Ali II

Banyaknya kendala-kendala dalam tubuh Kabinet Ali Sastroamijoyo II dan adanya pertentangan antara PNI dan Mayumi yang membuat Masyumi menarik para menteri-mentrinya untuk keluar dari Kabinet, membuat Ali Sastroamijoyo menjadi lemah kedudukannya. Ditambah dengan banyaknya kedaaan yang sangat kacau dalam negara, membuat Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya kepada presiden.

Karena situasi negara yang kacau akibat terjadinya gerakan separatisme, konflik dalam konstituante, maka presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya (14 Maret 1957). Untuk mengatasi keadaan ini Presiden mengumumkan berlakunya undang-undang SOB (negara dalam keadaan bahaya) dan angkatan perang mendapat wewenang khusus untuk mengamankan negara di seluruh Indonesia. Pertentangan politik makin meluas, sehinggapembentukan kabinet baru semakin bertambah sulit. Sementara itu partai-partai masih tetap menempuh cara tawar-menawar kedudukan dalam bentuk kabinet baru.

Akhirnya atas dasar keadaan draurat itu, presiden menunjuk dirinya sendiri menjadi pembentuk kabinet. Presiden membentuk kabinet baru yang disebut Kabinet Karya dan menunjuk Ir. Djuanda sebagai Perdana Menteri.[13]

BAB III

PENUTUP

• Kesimpulan

Presiden Dr. Muh. Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap sebagai formatir kabinet. Kejadian ini baru pertama kali di Indonesia, formatir kabinet ditunjuk oleh Wakil Presiden sebagai akibat dari kepergian Soekarno naik Haji ke Mekkah.Diantaranya program kabinet ini ada yang dapat dilaksanakan, tapi juga ada yang belum dapat terlaksana. Memang kita menyadari sekali bahwa kabinet ini tidak berumur panjang, hanya sekitar 6,5 bulan saja. Program yang belum terlaksana adalah Pengembalian Irian Barat ke dalam Wilayah Negara Indonesia. Usaha ini baru berhasil pada masa pemerintahan Kabinet Kerja III yaitu pada tanggal 1 Mei 1963.

Setelah berakhirnya Kabinet Burhanuddin Harap Presiden Soekarno pada tanggal 8 Maret 1956 menunjuk Ali Sastroamidjojo untukk membentuk kabinet baru. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi di mana ke-3 partai besar yaitu PNI, Masyumi, dan NU memegang peranan di samping beberapa partai. Hasil dari program kerja Kabinet Ali II adalah mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB pada tanggal 3 Mei 1956.Banyaknya kendala-kendala dalam tubuh Kabinet Ali Sastroamijoyo II dan adanya pertentangan antara PNI dan Mayumi yang membuat Masyumi menarik para menteri-mentrinya untuk keluar dari Kabinet, membuat Ali Sastroamijoyo menjadi lemah kedudukannya. Ditambah dengan banyaknya kedaaan yang sangat kacau dalam negara, membuat Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya kepada presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Jf.tualaka.2009.Politik Sejarah Pemerintahan dan Ketatanegaraan. Jogja : Great Publisher.

Amurwani Dwi Lestariningsih.2011.Gerwani kisah tapol wanita di kamp plantungan. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Kurnia, Anwar dan Moh.Suryana, Sejarah SMP kelas IX, Yudisthira

Soebagijo Ilham Notodidjojo.1980. Jusuf Wibisono.karang di tengah gelombang. Gunung Agung.

Frans Seda, Daniel Dhakidae, Kees Bertens, Frans M. Parera.Simfoni.1992.Tanpa Henti: Ekonomi Politik Masyarakat Baru Indonesia.Yayasan Atma Jaya dan Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Marwati Djoened Poeponegoro dan Nugroho Notosusanto.1984.Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta: Balai Pustaka.

Sardriman, 2006.Sejarah 3 SMA kelas XII Program Ilmu Sosial. Bandung: Quadra.

A.B. Lapian dkk.1996.TERMINOLOGI SEJARAH 1945-1950 & 1950-1959. Jakarta: CV. Defit Prima Karya Jakarta.

---

[1] Jf.tualaka, Politik Sejarah Pemerintahan dan Ketatanegaraan (Jogja : Great Publisher,2009).Hal 55

[2]Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 dan politik hukum Indonesia: perspektif hukum Islam. A. Salman Maggalatung. (Jakarta: Focus Grahamedia , , 2012).hal 195

[3]A.B. Lapian dkk.Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959.(Jakarta: CV. Defit Prima Karya Jakarta, 1996) hal.185

[4]Marwati Djoened Poeponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia IV. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).hal 219

[5]Ibid, hal 221

[6] Sardriman. Sejarah 3 SMA kelas XII Program Ilmu Sosial.( Bandung: Quadra, 2006).Hal 219

[7]Frans Seda, Daniel Dhakidae, Kees Bertens, Frans M. Parera.Simfoni tanpa henti: ekonomi politik masyarakat baru Indonesia.( Yayasan Atma Jaya dan Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).hal. 115

[8]Soebagijo Ilham Notodidjojo. Jusuf Wibisono: karang di tengah gelombang.( Gunung Agung, 1980).hal. 130

[9] Ibid, hal 222

[10] Ibid, hal. 133

[11] Kurnia, Anwar dan Moh.Suryana. Sejarah SMP kelas IX. (yudisthira).Hal.98

[12] Ibid, hal 98-100

[13]Amurwani Dwi Lestariningsih, Gerwani kisah tapol wanita di kamp plantungan. (Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2011).Hal. 55