Latar Belakang Sistem Tanam Paksa

Latar Belakang Sistem Tanam Paksa

Pelaksanaan Sistem tanam paksa (culturstelsel) sebenarnya merupakan usaha Pemerintah Hindia Belanda dalam memperbaiki keuangan di Hindia Belanda. Usaha tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Van der Capellen (1819-1825). Usaha-usaha Belanda tersebut semakin mendapat hambatan karena persaingan dagang dengan pihak Inggris. Apalagi setelah berdirinya Singapura pada tahun 1819, menyebabkan peranan Batavia dalam perdagangan semakin kecil di kawasan Asia Tenggara. Untuk kawasan Indonesia sendiri diperparah dengan jatuhnya harga kopi dalam perdagangan Eropa. Karena kopi merupakan produk ekspor andalan pendapatan utama bagi Belanda. Secara umum latar belakang tanam paksa dapat dibagi menjadi 4 fakor yaitu :

1.      Pembubaran VOC

Pada pergantian abad ke -18 secara resmi pemerintahan atas Nusantara pindah dari tangan VOC ke pemerintahan Negeri Belanda. Setelah pada tahun 1795 hak oktroi-nya ditiadakan, pada tahun 1798 VOC dibubarkan dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden.

Kemunduran dan kebangkrutan VOC yang telah berjalan sejak awal abad ke- 18 disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya :

1.      Pembukuan dan laporan keuangan yang curang.

2.      Banyak pegawai VOC yang tidak cakap dan melakukan korupsi.

3.      Hutang besar

4.      Kemerosotan moril penduduk akibat paksaan untuk menyerahkan hasil-hasil tanaman penduduk.

5.      Perang Belanda dan Inggris untuk merebutkan hegemoni perdagangan di Eropa.

2.      Kegagalan Sistem Pajak Tanah

Sistem pajak tanah selama tiga puluh tahun banyak mengalami hambatan dikarenakan sistem liberal ternyata tidak sesuai dengan struktur sosial yang sangat feodal di Jawa, dengan segala ikatan – ikatan tradisionalnya. Pemerintahan kolonial tidak mampu menembusnya dan langsung berhubungan dengan cara perseorangan dan bebas. Meskipun sistem perdagangan belum dapat berjalan secara bebas sepenuhnya, sudah tampak keramaian perdagangan hasil untuk ekspor, namun selama itu dikuasai Inggris yang lebih kuat modalnya.

Pelaksanaan sistem sewa tanah yang dilaksanakanan oleh Gubernur Jenderal Stamford Raffles, menemui beberapa kegagalan. Dalam melaksanakan sistem sewa tanah tersebut, Jenderal Stamford Raffles menemui banyak hambatan-hambatan yang berakibat gagalnya system sewa tanah. Hamatan-hambatan yang dihadapinya antara lain:

a.       Keuangan negara dan pegawai-pegawai yang jumlahnya terbatas.

b.      Masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat India yang sudah mengenal perdagangan ekspor. Masyarakat jawa pada abad IX masih bertani untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan belum banyak mengenal perdagangan.

c.       Sistem ekonomi desa pada waktu itu belum memungkinkan diterapkannya ekonomi uang

d.      Adanya pejabat yang bertindak sewenang-wenang.

e.       Pajak terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang tidak digarap.

3.      Perang Diponegoro atau Perang Jawa (1825-1830)

Sebab lain yang melatar belakangi diterapkannya sistem tanam paksa yaitu akibat dari terjadinya perang Jawa atau yang disebut dengan perang Diponegoro. Perang Jawa ataupun dikenal dengan perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 timbul karena berbagai macam sebab. Ketidakpuasan telah naik sampai puncaknya di negara-negara pribumi dan khususnya di Yogyakarta dimana penghentian kontrak penyewaan tanah konsekuensinya yaitu memukul seluruh lapisan rakyat. Kericuhan lain yang kuat adalah tentang naiknya biaya tol diperbatasan antara daerah pribumi dan teritorial pemerintah dan juga tindakan keras orang-orang Cina kepada mereka yang bekerja padanya. Keresahan umum dipimpin oleh seorang pemimpin keraton Jogjakarta yaitu Diponegoro yang mempunyai alasan pribadi membenci Belanda.

Sedangkan secara umum sebab-sebab terjadinya perang Diponegoro adalah sebagai berikut:

a.       Adat kebiasaan keraton tidak dihiraukan oleh para pembesar Belanda yang duduk sejajar dengan Sultan.

b.      Masuknya pengaruh budaya barat meresahkan para ulama serta golongan bangsawan, seperti misalnya pesta dansa sampai larut malam dan juga minum-minuman keras.

c.       Para bangsawan merasa dirugikan karena pada tahun 1823 Belanda menghentikan sistem sewa tanah para bangsawan oleh pengusaha swasta, yang dimana hal ini berakibat bahwa para bangsawan harus mengembalikan uang sewa yang telah diterimanya.

d.      Banyaknya macam pajak yang membebani rakyat misalnya pajak tanah, pajak rumah dan juga pajak ternak.

Perang tersebut merupakan perlawanan pribumi terhadap pemerintah Belanda yang dimana pasukan penjajah Belanda di pimpinan oleh Jenderal De Kock melawan penduduk pribumi yang dipimpin Pangeran Yogyakarta bernama Pangeran Diponegoro. Dalam perang ini telah berjatuhan korban yang tidak sedikit. Baik korban harta maupun jiwa. Dokumen-dokumen Belanda yang dikutip para ahli sejarah, disebutkan bahwa sekitar 200.000 jiwa rakyat yang terenggut. Sementara itu di pihak serdadu Belanda, korban tewas berjumlah 8.000

Akibat dari perang tersebut Belanda menderita kekosongan khas keuangannya guna untuk membiayai perang tersebut.

4.      Perang Kemerdekaan Belgia

Selain sebab-sebab yang telah dijabarkan diatas, faktor yang melatar belakangi terjadinya sistem tanam paksa yaitu uni Belanda-Belgia yang dibentuk oleh kongres Wina pada tahun 1815 runtuh dalam revolusi Belgia pada tahun 1830. Usaha Belanda untuk menaklukkan kembali Belgia pada tahun 1831-1832 menemui kegagalan hingga akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Belgia pada tahun 1839. Dengan pemisahan Belgia tersebut, Belanda menderita kerugian yang sangat besar karena Belanda kehilangan sebagian wilayah negaranya yang dimana daerah tersebut merupakan daerah industri yang cukup besar.