PEMBERONTAKAN PRRI/PERMESTA

PEMBERONTAKAN PRRI/PERMESTA

1.      Perubahan sistem pemerintahan parlementer (Liberal) ke presidensial

Suatu hal yang tidak dapat dibantah adalah bahwa peristiwa PRRI terjadi disaat bangsa Indonesia hidup dalam alam Demokrasi Liberal. Perjalanan demokrasi Indonesia sebagai sebuah cara bangsa Indonesia mencari identitas dirinya dalam kedemokrasian, telah menjeumuskan bangsa Indonesia dalam sebuah kancah perang saudara yang sangat menyakitkan. Sakit itu masih tetap terasa bagi segenap kalangan samapi saat ini. Bagi sebagian kalangan, mungkin bisa berkata bahwa permasalahan itu harus terjadi sebagai konsekuensi penentangan terhadap sebuah negara yang sah dan berdaulat. Namun demikian, satu hal pokok adalah bahwa permasalahan tersebut tidak harus terjadi bila masing-masing pihak sudah betul-betul dewasa dalam berdemokrasi sehingga percobaan demokrasi pasca revolusi tidak melahirkan suatu episode sejarah yang menyakitkan di Indonesia.

Demokrasi adalah suatu konsep yang cukup enak didengar dan menjanjikan kebahagiaan bagi kehidupan sebagaian manusia dimasa depan. Satu hal yang pasti adalah bahwa demokrasi berusaha menjamin hak-hak individu terutama hak asasi yang telah dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan. Tetapi karena suatu hal, demokrasi itu menjadi beragam dari segi manifestasinya, sehingga hampir setiap negara memiliki demokrasi yang nyaris berbeda-beda.

Dalam Demokrasi Parlementer, perbedaan terjadi merupakan kewajaran sebagai konsekuen keberagaman yang dimiliki manusia. Paksaan yang diberikan oleh seseorang kepada individu lain tidak lain adalah pemerkosaan hal-hal dasar yang dimiliki oleh manusia. Namun di Indonesia, kediktatoran yang memandang rendah nilai-nilai kemanusiaan cenderung jauh lebih dihormati oleh kebanyakan pemimpin Indonesia daripada nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dalam mengelola manusia lain. Tidak heran dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia penuh dengan intrik-intrik politik yang sangat kejam sampai mengorbankan ribuan bahkan jutaan nyawa manusia.

Antar pemimpin itu sendiri sebenarnya mempunyai pemahaman yang berbeda dalam pelaksanaan Demokrasi Parlementer. Perbedaan pemahaman itu telah membuat mereka berselisih satu sama lain, seperti halnya pemahaman dari dua tokoh petinggi Indonesia, Sukarno dan Hatta. Bagi Sukarno, Demokrasi Liberal, yang cenderung disebutnya dengan Demokrasi Barat, yang telah dilaksanakan di Indonesia tahun 1950-an, tidak lebih dari hal yang bersifat politik yang hanya menguntungkan satu kelompok, yaitu kaum borjuis sedangkan kaum proletar sebagai kelompok yang tertindas justru akan selalu mengalami kerugian dan penindasan. Sukarno tidak bisa berharap terlalu banyak dengan demokrasi semacam itu. Setidaknya pemikiran Sukarno ini dapat dilihat dalam sebuah tulisannya dimajalah Fikiran Ra’jat (1932) yang berjudul “Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi”

“...Ah, Parlemen! Tiap-tiap koem proletar kini namaja bisa ikoet memilih wakil dan ‘ikoet dipilih jadi wakil kedalam perlemen itoe, tiap-tiap koem proleter kini namanja bisa ‘ikoet memerinta’, Ja, tiap-tiap kaum proleter kini namanja bisa mengoesir minister-minister, mendjatohkan minister-minister djatoh terpelanting dari koersinja. Tetapi pada saat ity djoega ia sendiri bisa dioesir dari pekerdjaan dimana ia dilemparkan diatas djalan rajanya pengangoeran, jang basah karena air mata bini dan anak-anak jang kelaparan...inikah mokrasi mendjadi impian kita?Tidak, dan sekali lagi tidak!... Sebab ‘demokrasi’ politik sadja... demokrasi ekonomi, kerajatan ekonomi, kesama-rasa sama-rataan ekonomi tidak, tidak ada baoe-baoenja sedikit djoegapan ...”

Hatta sebenarnya kurang setuju dengan demokrasi yang dikembangkan di Barat karena dominasi prinsip individualismenya. Oleh karena itu, Hatta menawarkan bentuk lain dari demokrasi yang mengisi kekurangan demokrasi Barat tersebut. Menurut Hatta, dalam alam Indonesia, sesungguhnya telah terdapat dan tumbuh suatu prinsip demokrasi yang hidup dialam pedesaan. Hatta menyebut demokrasi tersebut sebagai demokrasi kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi tersebut dipandang oleh Hatta sebagai bentuk tua dan asli dari demokrasi yang ada di Indonesia. Dalam demokrasi tua tersebut terdapat tiga wujud yang mencirikan demokrasi, yaitu cita-cita rapat, cita-cita protes masa dan cita-cita tolong menolong. Dalam ketiga wujud tersebut, menurut Hatta, terdapat unsur kolektivitas atau kebersaaman dan bukan kolektivitasme yang dipimpin oleh seseorang secara diktator. Didalamnya juga tidak banyak terdapat individualis yang berlebihan karena segala sesuatu diusahakan secara bersama. Hatta juga mengatakan bahwa tempat yang tepat untuk itu adalah Demokrasi Parlementer, dimana kebebasan rakyat dalam menentukan nasibnya sendiri lebih utama, seperti kebebasan dalam berpendapat, berserikat dan berkumpul. Rakyat melalui wakil-wakil berusaha menyusun agenda untuk membangun dirinya sendiri. Pelaksaan demokrasi yang dapat digambarkan Hatta tersebut dapat dilihat pada rapat-rapat, dimana rakyat memang menjadi penentu dari segala keputusan dan bukan menjadi oarang yan menderita seperti yang dikhawatirkan oleh Soekarno, Kalau memang tidak terwakil aspirasinya bukan tidak mungkin rakyat melakukan gerakan protes massal seperti aksi pepe, yang menjadi tradisi rakyat di jawa dalam memprotes kebijakan sultan yang tidak disetujui.

Aksi pepe hanya salah satu bentuk aksi rakyat dalam memprotes para pemimpin mereka. Pada hakekatnya setiap daerah yang berbeda pula untuk melakukan protes. Sesuai dengan budayana, rakyat Jawa yang secara garis besar terdiri atas dua tingkat stratifikasi sosial yaitu hamba dan tuan (kawala-gusti), tidak bisa melakukan penentangan secara terbuka kepada tuannya karena jurang lebar yang memisahkan dua kelompok kuno, tidak lebih dari milik pribadi dari sang raja atau sultan. Bisa suatu kerajaan telah ditaklukan oleh kerajaan lainnya, maka seluruhnya rakyat dan adapun yang terdapat dikerajaan tersebut, otomatis menjadi milik kerajaan yang telah menaklukkannya. Rakyat tidak bisa protes apa-apa, kecuali hanya menurut dan menerima nasib. Hal itu tentu berbeda dengan taradisi Minagkabau misalnya, ang lebih egaliter, yang memandang setiap orang pada hakekatnya adalah sederajat, dudek samo randah, taga sama tinggi. Protes yang bisa dibuat oleh orang-orang Minangkabau kalau tidak melakukan perlawanan secara formal adalah pergi meninggalkan kampung halamanya atau apatis sama sekali dengan keadaan yang ada. Dalam perjalanan sejarah Minangkabau, ketiga hal ini seringkali terjadi.

Dalam konteks PPRI, terdapat beberapa pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab. Apakah dalam suatu sistem yang lebih menjamin kebebasan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan seperti pada masa Demokrasi Liberal yang tengah dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1950-an rakyat tidak dibenarkan memanfaatkan apa yang menjadi haknya? Apakah sejarah dapat membenarkan mereka, dikala sistem sendiri menggelengkan mereka untuk berbuat demikian? Dan mengapa hak demokrasinya harus dijawab dengan husunan pedagang meriam?[1]

2.      Pemutusan Hubungan Diplomatik dengan Australia

Ketika pergolakan daerah Sumatera dan Sulawesi Utar mulai menentang pemerintah pusat, dan sumitro memihak pemberontakan, maka Sumitro ditugaskan oleh pemberontak untuk melobi negara-negara lain guna mendapat bantuan baik bantuan material maupun bantuan moril. Pertama, Sumitro mendekati Critchely di Ibu Kota Malaysia, dimana Critchely pada waktu itu sebagai Australia High Commissioner di negara tersebut. Pertemuan Sumitro dan Crithely segera dilaporkan oleh Crithely kepada Canberra dan sekaligus minta petunjuk dari menlu Ausralia, Casey.

Laporan-laporan Crichely ke Canberra tentang pertemuan-pertemuannya dengan Sumitro salah satunya adalah memorandum tertanggal 24 Desember 1957, dia menjelaskan:

(Sumitro menemui saya di Singapura di akhir pekan Dia bilang kepada saya bahwa sesudah ada dikoloni ini selama seminngu saat mereka membahas jalannya tindakan yang akan diambil oleh Sumatera dan Indonesia Timur di belakang hari sehubungan dengan kampanye anti Belanda dan Konsekuensinya....)

Selanjutnya dalam butir 5 memorandum tersebut menjelaskan: ( Sumitro menekaknkan bahwa kelompok Dewan Benteng memppunyai kebijakan yang sama dengan Pemerintahan puasat mengenai Irian Barat. Namun dia menambahkan bahwa mereka akan menangani masalah itu dengan cara yang sangat berlainan).

Dalam butir 10 memorandum ini menjelaskan : ( Sumitro dapat memberihatu saya, dengan sangat rahasia, bahwa pertemuan yang lebih awal akan diadakan di Sumatera, dalam pertemuan mengumkan otonominya tetapi bukan menyatakan kemerdekaan politik sama sekali.)

Kemudian pada butir 21 momarundum yang sama tersebut dijelaskan pula: (Sumitro cenderung mencela kegagalan negara-negra barat mendukung maksudnya baik. Gerakannya telah menunjukan ketetapan hati dan kemampuan mendirikan suatu front yang anti komunis. Andaikan dukungan diberikan lebih awal mungkin dapat mencegah situasi politik dan ekomomi yang akhir-akhir ini makin memburuk di Indonesia. Menurut dia negara-negara barat harus bertindak cepat, kalau tidak situasinya akan menjadi makin buruk diluar kendali)

Kesemua isi laporan Crichley seperti tersebut diatas menunjukan bahwa Aaustralia telah lama mengadakan hubungan dengan kaum pemberontaka di Indonesia dan mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada dukungan Australia terhadap pemberontakan di Indonesia. Kemudian ketika blok Uni Soviet dan Cina komunis mulai mengadakan pendekatan terhadap Indonesia dan mendukung tuntutan Indonesia atas wilayah Irian Barat maka Amerika Serikat mulai curiga bahka menduga bahwa Indonesia mulai berkiblat ke blok komunis internasional. Kecurugaan Amerika Serikat terhadap Indonesia mau tidak mau diikuti oleh sekutu setianya, Australia. Hal inilah merupakan mengapa Australia mendukung dan membantu pemberontakan PRRI/PERMESTA.

Hubungan bilateral Australia-Indonesia, merupakan hubungan dua negara yang menarik untuk disimak karena hubungan kedua negra tersebut memiliki sifat yang unik. Keunikan ini disebakan pada suatu saat hubungan kedua negara tersebut sangat begitu erat atau baik, akan tetapi disaat lain hubungan kedua negara menjadi sangat tegang. Hal ini disebabkan masalah-masalah yang sangat sensitif yang berkaitan dengan politik dalam negeri kedua negara. Hal ini dapat terjadi karena sebetulnya kedua negara sama-sama menduduki atau berada dalam posisi strategis, walaupun harus diakui bahwa pihak Australia kadang-kadang ada perasaan takut akan adanya ancaman dari Indonesia.

Pada kurun waktu pasca 1939.  politik luar negeri Autralia mulai berubah, dan mulai mencoba melepaskan diri dari keterlibatannya dengan Inggris dengan lebih memperhatikan wilayah Asia Tengara. Sejak PD II berakhir Australia mulai berusaha untuk mengalihkan perhatiannya ke wilayah Asia Tenggara terutama ke negara tetangga terdekatnya Indonesia. Hal ini karena posisi yang ditempati Australia adalah sangat strategis ditengah kawasan Asia Tenggara.

Spender, Menteri Luar negeri Australia pada masa pemerintahan Partai Liberal-Country Party, memandang kawasan Asia Tenggara dari sudut pandang geografis terletak dekat denagn bunua Australia. Menurut Spamder, Autralia harus bekerja sama denagan  negara-negara dikawasan ini dan secara bersamaan-sama dapat menyebar kewilayah Asia Tenggara, yang pada akhirnya baik secara langsung maupun tidak akan merupakan ancaman terhadap Australia.

Kesediaan Australia untuk lebih memperhatikan tetangganya dikawasan Asia Tenggara didasarkan atas pengalaman-pengalamanya yang didapat selama PD II dan sesudahnya. Perkembangan-perkembangan baru memang terjadi di Asia, munculnya gerakan nasionalisme menentang kolonialisme. Jepang misalnya tumbuh menjadi kekuatan militer yang tangguh dikawasan Asia, dan pada masa PD II, serangan Jepang ke wilayah Asia Tenggara sampai ke arah paling selatan, mau tidak mau menyadarkan Australia akan bahaya ancaman secara langsung dari Jepang terhadap wilayahnya.

Hubungan awal Ausrtralia-Indonesia seperti telah dikemukakan sebelunya terjadi setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada kurun wwaktu 1945-1949 ketika partai buruh yang berkuasa di Austaralia hubungan kedua negara relatif sangat mesra, isu Irian Barat pada saat itu belum kepermukaan. Secara teoritis sebetulnya ada beberapa tahapan perkembangan sikap Australia terhad Indonesia. Pada kuru waktu 1946-1949, sikap Australia terhadap Indonesia, berubah dari memihak Belanda kemudian bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dukungan Australia terhadap perjuanggan kemerdekaan bangsa Indonesia ini juga dilakukan oleh Waterside Workers Union. Mereka melakukan aksi boikot terhadap kapal-kapal Belanda yang akan berlayar ke Indonesia. Sikap Australia ini menimbulkan simpati yang sangat dalam terhadap para pemimpin nasionalis Indonesia.

Australia bahkan menentang dan mengutuk dua aksi militer yang dilancarkan Belanda terhadap Indonesia. Hal ini membuktikan oleh Australia dengan keikutsertaan Australia dalam perundingan gencatan senjata antar Indonesia-Belanda. Bahkan Indonesia kemudian dipilih oleh Indonesia untuk duduk dalam Good Offices Comittee, sebagai wakil Indonesia. Akan tetapi sikap Australia terhadap Indonesia kemudian berubah lagi setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar antar Indonesia-Belanda, karena Indonesia meneuntut atas wilayah Irian Barat. Masalah Irian Barrat inilah yang menggangu hubungan Indonesia-Australia untuk masa yang lama yaitu kurang lebih 13 tahun.[2]

Indonesia adalah negara tetangga Australia yang paling penting. Indonesia adalah negara kepulauan serta terletak diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sebagai mata rantai geografis yang menghubungkan Australia dan benua Asia, Indonesia menduduki posisi strategi dalam politik pertahanan dan luar negeri. akaebutuhan yang bersifat ini dapat diubah dan kedua negara harus memelihara hubungan yang sehat yang dapat menjamin stabilitas kedua daerah tersebut. Hal ini memang telah dilakukan meskipun dalam pertumbuhannya ada unsur-unsur yang telah memberi pengaruh yang merugikan hubungan tersebut. Perbedaan budaya dan perioritas kebijakan politik dalam dan luar negara merupakan beberapa dari unsur tersebut.

Seperti telah diterangkan dimuka, hubungan Australia dan Indonesia dimulai sekittar saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai sekitar saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dukungan pemerintahan Australia kepada Indonesia, yang telah menjadi jajahan Belanda selama 350 tahun, adalah paling aktif antara tahun 1947-1950. Pada mulanya tidak mau terlibat erat dalam masalah kolonialisme di Indonesia dan mendukung tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah Belanda dan orang masional Indonesia guna memecahkan masalah kemerdekaan.

Ketika kaum nasionalis, yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta memproklmrirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Aggustus 1945, pekerja pelabuhan Australia mengumkan dukungan dan simpati mereka dengan melarang masuk kapal-kapal Belanda. Hal ini disebabkan Belanda mempergunakan pelabuhan-pelabuhan Australia sebagai tempat transit dalam upaya mendirikan kembali kekuasaan mereka di Indonesia dengan menggunakan kekuatan militer. Tindakan ini mempersatukan rakyat Australia dan rakyat Indonesia serta membuat Australia menjadi sahabat Indonesia dalam opini publik Indonesia.

Dikalangan Internasional Australia tidak bepangku tangan melainkan mendukung perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaanya. Tindakan ini menggambarkan kepentingan politik luar negeri Australia dibawah P.M. Chifley. Hal ini diperkuat dengan peran yang dimainkan oleh wakil tetap Australia di PBB, Sir Richad Kirby dan Deputinya, Tom Critchely. Austaralia mengikuti dari dekat peristiwa-peristiwa di Indonesia dan dipilih Indonesia sebagai anggota Komisi Tiga Negara (GOC). Peran Australia dalam komisi Tiga Negara sangat penting bagi suburnya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui keanggotaanya didalam komite PBB untuk Indonesia (UNCI) Australia mendesak Amerika Serikat agar mempergunakan pengarunya untuk memaksa Belanda segera memasuki perundingan guna menyelesaikan pertahanan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Akhirnya dalam Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949 Belanda menyerahkan kedaullatan atas wilayahnya sebagai besar karena usaha Australia. Selanjutnya, Australia mensponsori Indonesia untuk menjadi anggota ke-60 dalam PBB.

Pergantian pemerintahan di Australia dari Partai Buruh ke koalisi Partai Liberal-Country juga membawa perubahan hubungan Australia-Indonesia. Pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh perdana Menteri Menzies mempunyai konsep politik luar negeri yang berlawanan. Hal ini dipengaruhi oleh Perang Dingin dan sikap Australia adalah memihak Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Sikap ini gambarkan oleh oposisi Australia bahwa Belanda harus tetap menguasi Irian Barat. Posisi ini bukanya tanpa dasar. Australia mempunyai pengalaman pahit karena Irian (Timur dan Barat) diduduki Jepang dalam Perang Dunia II. Akibatnya, baik rakyat maupun pemerintahan Australia sadar bahwa Irian sangat penting bagi keamanan Australia. Sebagai sesama “kulit putih” dalam blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Australia lebih suka kalau Belanda ada Irian Barat sebagai jaminan keamanan wilayahnya.

Karena hal tersebut kurun waktu antara Australia dan Indonesia. Indonesia mengambil sikap keras mengenai Irian Barat ini memobilisasi angakatan bersenjatanya untuk merebut propinsi ini dengan kekuatan militer. Bersamaan dengan ini Presiden Soekarno meningkatkan serangan diplomatik dengan Dunia Ketiga. Sikap Indonesia yang agresif ini memperkuat keputusan Australia bahwa Irian Barat harus ada di bawah kekuasaan Belanda. Ketetapan hati ini diperkuat oleh sikap anti Barat Presiden Soekarno, sementara membina hubungan persahabatan denggan negara-negara sosialis/komunis seperti Vietnam Utara, Korea Utara, RRC, dan Uni Soviet. Hal ini dan munculnya Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai salah satu dari empat partai besar dalam pemilihan umum tahun 1955 dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan Australia adalah suatu kenyataan bahwa PKI selalu mendukung politik luar negeri Soekarno yang kekiri-kirian yang sangat agresif, terutama sehubungan denagan Irian Barat. Pada akhirnya Australia ttak kuasa mempengaruhi hasilnya setelah Amerika Serikat mendukung tuntutan Indonesia untuk mendapatkan Irian Barat pada tahun 1962. Perubahan kebijakan Amerika Serikat ini tidak menyenangkan Australia [3]meskipun demikian terpaksa mengikuti keputusan tersebut. Hubungan antar Indonesia dan Australia menjadi dingin. Australia selalu mengkritik tajam terhadap politik Perdana Menteri dia mengirimkan pasukan ke Singapura dan Malaysia untuk menentang “konfrontasi” Soekarno terhadap Malaysia dari tahu 1963-1965.

Perlu ditekankan bahwa Australia dengan Amerika Serikat dan Inggris dalam mendukung pemberontaka PRRI/PERMESTA adalah untuk menjaga keamanan Australia. Tujuannya adalah mencegah agar Indonesia tidak dapat mengambil alih Irian Barat yang dianggap vital bagi keamanan Australia. Disamping itu, Australia sebagai sekutu Amerika Serikat dan Inggris, mersa mempunyai tugas membantu menekankan arus ekspansi global komunis, dan karena ada dikawasan yang sama pertumbuhan komunisme di Indonesia merupakan penebab keprihatinan. Bagi Australia Amerika Serikat dan Inggris, dukungan bagi PRRI/PERMESTA merupakan kebutuhan. Selama tahun-tahun 1950-1960 Amerika Serikat dan Inggris akan mengubah kebijakan mereka dari netral dan menyeetujui tuntutan Indonesia menjadi mendukung Belanda. Dengan timbulnya pemberontakan PRRI/PERMESTA, Australia berharap bahwa Amerika Serikat dan Inggris akan mebgubah kebujakann mereka dari netral menjadi menyetujui tuntutan Indinesia mendukung Belanda.

Namun harapan Australia sirna pada tahun 1958 Amerika Serikat mengubah politiknya terhadap Indonesia dengan menarik dukungan kepada PRRI/Permesta dan diganti mendukung kekuatan-kekuatan anti komunis didalam pemerintahan RI. Hal ini khususnya ditunjukan kepada Angkatan Bersenjata Indonesia. Maka persenjataan mulai menggalir. Proses Australia kepada Amerika Serikat dan Inggris mengenai pasokan senjata ini tiak terdengar. Perubahan ini menjadi pengalaman pahit bagi pemerintahan Australia, tetapi pemerintah Australia tak kuasa mengubahnya.

Pemerintahan Indonesia memobilitasi semua usahanya untuk menghacurkan pemberontakan PRRI/Permesta karena Nasution mempunyai informasi intelejen bbahwa Amerika Serikat akan memberi bantuan kepada kaum pemberontak. Bahaya paling besar bagi pemrintahan Indonesia adalah kemungkinan bahwa pasukan bersenjata Amerika Serikat akan memepergunakan pemberontakan tersebut sebagai alassan untuk memasuki wilayah Indonesia guna melindungi warga negaranya beserta kekayaan mereka. Menurut para ahli strategi militer Indonesia, ini mungkin akan terjadi di Riau Daratan dimana perusahaan Amerika Caltex memproduksi minyak. Karena terletek di Sumatra Tengah, maka dinyatakan termasuk dibawah kekuasaan pemberontakan.

Kegagalan PRRI mempertahankan wilayah dengan lapangan udara serta pelabuhan-pelabuhannya berarti bahwa pengiriman bantuan luar negeri jadi sangat sulit. Hal ini memaksa Amerika Serikat dan Inggris berpikir kembali kebijakan mereka mengenai RI dan PRRI. Meskipun tulisan-tulisannya ada dinding tetapi tidak menyenangkan pemerintahan Australia.

Campur tangan Ameria Serikat, Inggris dan Australia ini merupakan kegagalan besar. Bantuan mereka ini bukan saja gagal membuat PRRI/Permesta mengalahkan pasukan pemerintahan tetapi bahkan memperkuat posisi PKI.

Sebelum Perang Dunia II “tardisi dasr” politik luar negeri Australia adalah “doktrin bahwa Australia akan pergi kemana Inggris pergi dan berperang diman Inggris berperang”. Hal ini dapat mengerti karena ikatan “perasaan dan pertalian keluarga” sangat kuat. Lagi pula Inggris masih merupakan suatu kekuatan besar di Pasifik dan negara-negara tetangga Australia di Asia masih ada dibawah kolonialisme Barat.

Namun setelah perang dunia II situasinya berubah. Negra-negara tetangga Australia memperoleh kemerdekaannya dan Inggris menarik diri dari Pasifik. Dengan demikian, di satu pihak Australia mempunyai tetangga Asia yang dekat tetapi tidak lagi dapat mengandalkan Inggris untuk menjamin keamananna. Autralia harus berurusan langsung dengan mereka untuk melindungi kepentingannya dan kini harus menggantungkan diri dari pada kekuatan Amerika Seriakt di Psifik.

Setelah kaum komunis mengambil alih kekuasaan di Cina daratan, Cina Komunis yang dipimpin oleh Mao berpandangan seperti doktrin Amerika Serikat memandang dunia ini. Mao beranggapan bahwa dunia ini dibagi menjadi dua kubu (two camps) yaitu kubu sosialis dan kubu imperialis. Selanjutnya Mao juga mengidentifikasi iga kontradiksi diantara negara-negara di dunia :

1.      Kontradiksi antar kubu sosialis dan kubu imperialisme

2.      Kontradiksi antara negara-negara terjajah dan negara-negara imperialisme

3.      Kontradiksi diantara negara-negara imperialisme sendiri

Menurut Mao, perdamaian dunia tidak mungkin tercapai antara sosialis dan kubu imperialis, karena kubu imperialis dipandang sumber terjadinya peperangan. Oleh [4]karena itu selama masih ada negara-negara imperialis maka perdamaian tidak akan terwujud

Berdasarkan gambaran seperti tersebut diatas, maka Cina membagi negara-negara di dunia secara tajam mana “musuh” dan mana “sahabat”:

Who are our enemies? Who are our friends? This is a question of the first importance for the revolution...we must pay attention to unifying our real friends in order to attack our real enemies.**

(Siapa musuh-musuh kita? Siapa sahabat-sahabat kita? Ini merupakan pertanyaan yang paling penting bagi revolusi... kita harus memperhatikan upaya mempersatukan sahabbat-sahabat kita yang sebenarnya untuk menyerang musuh-musuh kita yang sebenarnya.**)

Cina dengan tegas disini menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah pemimpin dari kubu imperialis, dan oleh karena itu musuh utama Cina dan kubu sosialis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dengan demikian Mao beranggapan bahwa semua negara imperialis didunia adalah musuh Cina. Mao juga beranggapan bahwa tidak mungkin mendapatkan kemerdekaanya kembali tanpa bantuan dan dukungan dari kubu sosialis dan peroletariat internsional, dan menolak bantuan Uni Soviet maka revolusi akan gagal.**

Dalam keadaan konflik dua kubu di dunia internasional, maka Cina harus memilih salah satu kubu karena tidak ada kubu ketiga. Cina memilih untuk condong kekubuUni Soviet untuk memerangi imperialisme dan kolonialisme.

Once the conflict between the socialist Soviet Union and the imperialist powers grows sharper; China will have to takeber stand on one side or the other: This is an inevitable trend...the world will be swept into one or the other of these front,and neotrality will then be merely a deceptive term.**

(Sekali konflik antar Uni Soviet sosialis dan kekuatan imperialis menjadi tajam, Cina harus mengambil sikap memihak kepada salah satu. Ini merupakan kecenderungan yang tak dapat dilakukan...dunia akan disapu menjadi salah satu dari kedua front tersebut. Netralis hanya akan merupakan istilah yang menyelesaikan.**)

3.      Pertentangan politik dan Perpecahan Aangkatan Darat

Pemberontakan PRRI di Sumatra dan PERMESTA di Indonesia Bagian Timur terutama karena adanya pertentangan politik dan perpecahan dilingkungan Angkatan Darat. Adapun pertentangan politik terjadi karena adanya akumulasi dari berbagai politik, dengan dimulai dari kekecewaan Presiden Sukarno terhadap tidak diikut sertakan PKI pada Kabinet Ali Sastroamidjoyo hasil pemilihan umum 1955, pengunduran dari wakil Presiden Moh. Hatta dari jabatannya, Konsepsi Presiden yang mengakibatkan jatuhnya Kabinrt Ali, keikut sertaan Kabinet Djuanda, samapai denagn puncaknya pada penerapan Demokrasi Terpimpin besrta Manipol-Usdeknya dengan diikut peran dominan dari PKI diberbagai program dan penyelengaraan bermula dari diangkatnya kembali Nasution menjadi KASAD pada tanggal 28 Oktober 1955, setelah bersama Kepala Staf Angkatan Perang Mayor Jendral Simatupang mengundurkan diri akibat peristiwa 27 Oktober 1952.

Pertentangan Politik dan perpecahan di lingkungan Angkatan Darat ini tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan meluas dengan hebat di daerah-daerah dengan memicu sentimen kedaerahan terhadap Jakarta dan bahkan terhadap Jawa, karena merasa di anak tirikan dengan tidak adanya perimbangan keuangan antar Pusat dan Daerah, sementara penerimaan devisa negara datangnya dari prusahan-perusahaan perkebunan yang ada didaerah, terutama Sumatera dan Sulawesi Utara. Pertentangan atau gejolak politik ini menjadi semakin sengit, manakala didaerah terbentuk suatu kesepakatan antara para Komandan Tentara da para Tokoh Politik untuk menentang Pemerintahan Pusat, yang membuat situasi nasional menjadi semakin gawat.

Mulai dari bulan Desember 1965, setelah Wakil Presiden Moh. Hatta mengundurkan diri dari jabatannya, secara berturut-turut samapai bulan Maret 1957 dibentuk Dewan Benteng di Padang, Dewan Gajah Medan, Dewan Garuda di Palembang, dan Dewan Manguni di Manado serta terhimpunya kesepakatan di Makasar yang dituangkan dalam bentuk piagam yang dinamakan Piagam Perjuangan Semntara atau singakat Permesta. Kemudian sebagai puncaknya diselengarakan pertemuan besar disungai Dareh Sumatera Barat yang dihadiri oleh tokoh pembolot, yaitu :

·         Letkol Ahmad Husein, Ketua Dewan Benteng

·         Kolonel Simbolon, Ketua Dewan Gajah

·         Letkol Ventje Sumual, Ketua Dewan Mangawi

·         Kolonel Dahlan Djambek, dari Mabes AD Jakarta

·         Kolonel Julkifli Lubis, dari Mabes AD Jakarta

·         M. Natsir, ex Perdana Menteri (Masyumi)

·         Buharudin Harahap, ex Prdana Menteri (Masyumi)

·         syarifudin Prawiranegara, ex Presiden Pemerintahan Darurat (Masyumi)

Adapun hasil dari pertemuan ini dumumkan pada tanggal 10 Februari 1958 pada rapat raksasa dikota Padang yang berisikan ultimatum kepada Pemerintahan Pusat, yang berbunyi sebagai berikut :

·         Dalam waktu 5 x 24 jam, agar Kabinet Djuanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden

·         Agar Presiden menugaskan Drs. Moh. Hatta dan Sultan Hamengkubowono IX membentuk “Zaken Kabinet”

·         Agar Presiden kembali kepada kedudukanna sebagai Presiden Konstitusional.

Apabila pada tanggal 11 Februari 1958, Sidang Dewan Menteri di Jakarta mengambil keputusan untuk menolak ultimatum tersebut, dan bahkan Pemerintahan memecat perwira-perwira yang terlibat dalam pertemuan Sungai Dareh, maka pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Husein memaklumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di singakat PRRI serta sekaligus membentuk kabinetnya dengan Syarifudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Keputuan ini disambut oleh Sulawesi Utara dengan mendukung PRRI dan menyatakan putus hubungan dengan Jakarta. Langkah ini dikenal dengan Gerakan Permesta.[5]

Dengan diproklamisikannya PRRI di Sumatera dan Gerakan Permesta di Indonesia Bagian Timur, Pemerintah memutuskan untuk melakukan gerakan militer menumpas pemberontakan.

Operasi Penumpasan PRRI, Pemberontakan PRRI dan Permesta mendapat dukungan dari pemerintah Amerika Serikat dan Inggris, baik berupa dukungan politik maupun dukungan pemberian bantuan senjata. Hal ini dapat dimengerti dalam gejolak perang dingin pada saat itu antar Barat dan Komunis, politik luar negeri pemerintah Indonesia dengan pengaruh PKI yang sangat kuat, memang lebih condong memihak ke Blok-Timur.

Gerakan militer yang pertama-tama dilakukan pada tanggal 12 Maret 1958 oleh Angkatan Perang RI ditunjukan untuk menguasai daerah Riau dengan pertimbangan untuk mengamankan instalansi minyak asing dan sekaligus untuk mencegah campur tangan Amerika. Gerakan ini dinamakan Operasi Tegas dibawah pimpinan Letkol Kaharudin Nasution, yang merupakan operasi lintas-udara dengan menerjunkan pasukan RPKAD dan PGT dari Angkatan Udara di lapangan terbang Pekan Baru. Pasukan Terjun Payung ini dalam merebut lapangan terbang denagn cara pendekatan dapat merampas senjata-senjata yang dijatuhkan malam hari sebelumnya oleh Amerika. Kemudian pasukan Batalyon Infari yang disusulkan langsung dapat menguasai intalasi-instalai minyak di adaumsi dan Rumbai dan kemudian Operasi dan seterusnya kearah Bukittinggi. Kekuatan dari Operasi Tegas ii adalah satu Rezim Tim Pertempuran. (RTP)

Dengan operasi-operasi militer yang dilancarkan secara gancar dari berbagai jurusan, akhirnya seluruk kekuatan PRRI patah dan pimpinannya Achmad Husein menyerah besrta dengan pasukannya pada tanggal 29 Mei 1961.

Operasi Penumpasan Permesta, Operasi militer yang dilakukan terhadap Permesta di Indonesia Bagian Timur merupakan operasi yang lebih berat dibandingakan dengan menghadapi PRRI di Sumatera karena letak geografi yang lebih sukar berupa kepulauan, dan perlawanan yang lebih kuat karena dimilkinya peswat-pesawat dengan keunggulan pembom B-26

Konsentrasi kekuatan Permesta berada di Minahasa denagan kota Menado sebagai pusat pertahanan, karenanya operasi militer dilakukan melaui stategi pengepungan dengan menguasai terlebih dahulu daerah Sulawesi Tengah di sebelah selatan, daerah Gorontalo di sebelah barat, dan kepulauan Sangir Talaud disebelah utara.

Strategi pengepungan dilakukan denagan sebutan Operasi Saptamarga yang terbagi dalam empat gerakan. Gerakan I untuk menguasai Sulawesi Tengah yang berhasil diduduki pada tanggal 24 Mei 1958 dimana lawan dipukul mundur dan lari bergabung dengan pemberontak DI/TII di Sulawesi Tengara. Gerakan II untuk menguasai Gorontalo dengan pendaratan di Bilangan dan mendudukinya pada tanggal 15 Mei 1958. Gerakan ke Gorontalo mendapatkan perlawanan kersa dari permesta dengan menggunakan pesawat terbang, dimana mereka behasil mengebom sampai rusak ssalah satu kapal perang jenis korvet dari ALRI.

Dengan dikuasainya kota-kota ang disebut diatas, baik di Sumatera maupun di Sulawesi, secara praktis kekuatan PRRI/Permesta sudah lumpuh. Namun, untuk beberapa waktu lamanya mereka masih mengadakan perlawanan secara geriliya. Secara keseluruhan, perlawanan ini berakhir pada tahun 1961 dengan menyerahkan para pemimpin PRRI/Permesta.

Dalam melaksanakan operasi militer ini APRI mendapat bntuan dari kekuatan anti PRRI/Permesta yang terdapat di daerah. Disumatera Barat terdapat satuan polisi dibawah pimpinsan komisaris Besar Polisi Kaharudin Datuk Rangkayo Basa (Kepala Kepolisian Sumatera Tengah).[6]

DAFTAR PUSTAKA

Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho Notosusanto. 2008. Sejarah Nasional Indonesia VI,    Balai Pustaka. Jakarta.

Setyohhadi, Tuk, 1930- Sejarah Perjalanan Indonesia dari masa kemasa / oleh Tuk setyohadi. Rajawali Coorporation. Bogor.

Hadi Soebadio. 2002. Keterlibatan Autralia dalam Pemberontakan PRRI/PERMESTA, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Syamadi.2009. PRRI Pemberontakan atau Bukan ?, MedPerss. Yogyakarta.

Syahmadi. 2001. Kontroversi Sejarah di Indonesia, MedPerss. Yogyakarta.

---

[1] Sukarno,”Demokrasi-Politik dan Demokrasi Ekonomi”, dalam Di Bawah Bendera Revolusi, (Jakarta; Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, cetakan ke-2, 1965), hlm. 318-319. Sukarno menyebutkan Demokrasi Politik dan Ekonomi itu sebagai demokrasi sosial dan hal itu dianggapnya sebagai demokrasi yang sejati.

[2] Politik Australia terhadap Indonesia 1949-1962, hlm. 161-165

Perang Dingin terhadap Hubungan Australia-Indonesia, hlm. 272-288

[3] Hadi Soebadio, Dampak Perang Dingin Terhadap Hubungan Australia-Indonesia, hlm.266

[4] Syamdani, PRRI, Pemberontakan atau Bukan ?, Mengkaji kembali alasan serta motif di balik kemunculan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia 1950.

[5] TUK SETYOHADI, Perjalanan Bangsa Indonesia Dari Masa Ke Masa, (Bogor: Rajawali Corporation,2003), hlm. 142

[6] TUK SETYOHADI, Perjalanan Bangsa Indonesia Dari Masa Ke Masa, (Bogor: Rajawali Corporation,2003), hlm. 385

Sejarah Nasional Indonesia VI, Pemberontakan PRRI dan Permesta, hlm. 389