Perang Dunia II : Ramuan Kekuasaan HUBUNGAN SIPIL MILITER DI DALAM KEADAAN PERANG TOTAL

Perang Dunia II : Ramuan Kekuasaan

HUBUNGAN SIPIL MILITER DI DALAM KEADAAN PERANG TOTAL

Tiga kunci aspek hubungan sipil-militer Amerika di dalam Perang Dunia II hanya mungkin dinyatakan secara terang terangan melalui penyederhanaanminor. Pertama,  sepanjang perihal keputusan besar didalam kebijakan dan strategi, pihak militer menngendalikan perang. Kedua, dalam area ebijakan dan strategi militer enjalankan perang seerti yang diinginkan masyarakat Amerika dan para negarawan. Ketiga, pada front dalam negeri, kendali atas mobilitas dikuasai antara militer dan agen-agen sipil. Hubungan militer sipil pada Perang Dunia II sejajar didalam beberapa hal dengan yang ada di Jerman pada Perang Dunia I, seperti halnya dengan korps perwira sebelum tahun 1913, korps perwira Amerika sebelum tahun 1939 dijadikan sangat profesional sekalipun mereka semakin kecil dan disingkirkan dari pusat kehidupan bangsa. Dikedua negara tersebut peridode pasca perang sebagian hanya ditandai oleh usaha-usaha untuk membentuk kembali suatu keseimbangan yang layak bagi hubungan militer-sipil.

OTORITAS MILITER DAN PENGARUHNYA Di DALAM STRATEGI BESAR

DASAR KEKUASAAN MILITER, kekuasaan para pimpinan militer dimasa perang berakar pada sikap liberal Amerika terhadap perang dan militer. Masyarakat Amerika dan para negarawan Amerika sepakat untuk tetap berpegangan pada filsafat Ludendorff. Pusat kepemimpinan militer perang merupakan organisasi bersama dari para kepala militer senior. Sebelum bulan Februari 1942 organisasi ini merupakan Dewan Gabungan  yang terdiri dari empat perwira tinggi dari setiap angkatan. Perluasan Dewan Gabungan pada tahun 1939 dan pembentukan JCS pada tahun 1942 benar-benar mencerminkan kebutuhan militer: kebutuhan akan kebersamaan an gabungan antara perencanaan dan pemerintah. Gabungan kepala staf, kedua setelah Presiden menjadi kekuatan tunggal yang terpentig didalam keseluruhan pelaksanaan perang, tingkat dan ruang lingkup mereka jauh melebihi mereka yang merupakan badan profesional yang murni.

KEPALA GABUNGAN DAN PRESIDEN, sebelum tahun 1939, para kepala militer secara bersama0sama tidak memiliki hak akses langsung kepada Presiden. Dewan Gabungan itu merupakan komite antardepartemen yang diddirikan berdasarkan kesepakata antara para mentri kedua angkatan. Posisi formal Gabungan Ketua diperkuat oleh hubungan pribadi yang mereka miliki dengan Presiden.

KETERLIBATAN NASIHAT SIPIL, fakta soal akses langsung ke Presiden tidak membuktikan otoritas Kepala Gabungan dalam pelaksanaan perang. Kekuasaan mereka lebih menyerupai hasil dari akses langsung mereka yang bergabung dengan pengecualian nasehat sipil.  Selama perang kepala eksekutif berhubungan dengan para penasehat militernya. Selama pemerintahan Roosevelt yang ketiga, menteri perang dan menteri Angkatan Laut ditiadakan dari permasalahan strategi utama. Departemen luar negeri memainkan peran kecil didalam pengarahan perang karena alasan politik, ribadi dan organisasional. Secara ideologi, departemen Luarnegeri AS pada khususnya kudang diperlengkapi untuk menagani berbagai permasalahan dimasa perang maupun periode pascaperag. Selama tahun 1930-an Departemen telah dipenuhi oleh permasalahan Amerika Latin kebijakan lingkungan yang baik disatu sisi, dan permasalahan ekonomi, program kesepakatan pertukaran barang disisi lain. Organisasi Departemen Luar Negeri AS selama masa perang juga mengalami kebingugan mengenai tujuan dan peran stettinius berusaha mereorgaisasikan Departemen setelah penunjukannnya sebagai Asisten Mentri pada tahun 1943, tetapi ia tidak berhasil. Keunggulan kepala Gabungan dalam memberikan nasehat kepada Presiden tercermin dalam jarangnya Roosevelt menolak rekomendasi yang mereka berikan.

LINGKUP OTORITAS MILITER, sebagai pengganti sebuah dewan perang, Kepala Gabungan memperluas kegiatan dan kepentingan mereka memiliki dan memasuki area diplomasi, politik dan ekonomi. Dari keputusan awal yang besar untuk mengalahan Jerman hingga serangkaian keputusan akhir yang besar mengenai akhir perang dengan Jepang, strategi perang dan permasalahannya dipecahkan oleh presiden, para pemimpin dan Harry Hopkins. Ditahun-tahun awal terjadinya perang rumusan kebijakan Amerika mengalami ketimpangan dengan tidak adanya tidakan koordinasi ditingkat atas. Pihak militer berjuang tapa rambu-rambu yang jelas mengenai kebijakan pemerintah. Sebagai akibatnya mereka berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan dalam berurusan dengan Inggris. Tidak hanya kepala gabungan yang meningkatkan diri mereka melebihi ligkup kemampuan militer mereka, teteapi saat perang berlangsung keterlibatan dalam organ-organ dalam pengambilan keputusan perang meresap kepada tingkatan bawwah herarki militer.

MILITER DAN KONGRES, dua cara utama pegawasan kongres atas militer merupakan kekuasaan dalam hal keuangan dan kekuasaan dalam hal penyelidikan. Kurangnya sumber daya selama Perang Dunia II membuat kekuasaan dalam hhal keuagan tidak berfugsi. Pengawasan Dollar digantikan oleh prioritas administratif dan alokasi langsung. Instrumen lain pengawasaan Kongres yang memungkinkan yang merupakan kekuasan investigatif, dikendalikan sukarela oleh kongres. Bayangan komite atas pelaksanaan perang masih tetap menghantui Capotol Hill. Rasa takut akan keterliatan dalam permasalahan teknis militer.

PENYESUAIAN MILITER TERHADAP KEKUASAAN DI MASA PERANG

KEHARMONISAN DAN AKARNYA, sebuah keharmonisan yang luar biasa ada didalam dewan tinggi pemerintahan Amerika dalam hal strategi dasar perang. Apakah yang menjadi sumber –sumber keharmonisan diantara para tentara dan negarawan? Pendekatan sipil dan militer terhadap kebijakan nasional sama sekali bertolak belakang sejak tahun 1930an. Kesatuan pandangan dalam perang bisa dicapai hanya jika pimpinan politik melepaskan posisi mereka dan menerima pandangan militer konsevatisme profesioal mereka dan berpegang pada cara pandang sipil Amerika yang pertama. Perbedaan yang sebenarnya antara sistem pelaksanaan perang Amerika dan Inggris adalah lingkup yang luas dari para pimpinan militer Amerika yang memaksa mereka mengadopsi cara pandag politik yang luas, sementara lingkup kegiatan militer inggris yang terbatas membuat mereka berpegangan pada pandangan militer yang profesional. Parra pimpinan inggris memandang perang dari cara pandang perang militer dan memiliki cara pandang yang berbeda dengan pemerintah memandang perang dari cara pandang politik.

KEBIJAKAN NASIONAL : KESIMBANGAN KEKUASAAN MENUJU KEMENAGAN TOTAL. Pandangan pimpinan militer yang mulai mencapai kejayaan pada akhir tahun 1930-an mencerminkan etika militer profesional konservatif didalam korps perwira Amerika selama dekade antara dua peperangan. Tidak hanya dalam dukungan ereka terhadap kekuatan militer dan pertahanan diplomatik, tetapi juga didalam seluruh pendekatan mereka terhadap situasi iternasional dalam tahun-tahun peperangan ini para pipinan militer Amerika tetap mematuhi etika militer profesional. Bahkan pada masa masa ini para pimpinan militer masih berpikir konservatif mengenai kebijakan nasional. Tujuan jangka panjang Amerika serikat bukanlah untuk mengalahkan Jerman dan Jepang, melainkan pembentukan suatu kekuasaan yang seimbang di Eropa dan Asia.

Pada awal perang Presiden Suharto membuat kebijakan bahwa seluruh perencanaan militer Amerika harus didasari pada anggapan bahwa tujuan politik Amerika adalah kemenangan militer yang mutlak. Dari pandangan militer, hal yang diinginkan adalah untuk mengalahkan terlebih dahulu segalan ancaman utama terhadap keamanan Amerika. Tekanan terhadap militer tentu saja bervariasi, dengan pangkat dan posisi mereka. Selama perang, para perwira militer yang berpangkat rendah dan jurnal-jurnal militer mengingatkan akan perbedaan antaradunia pasca perang dengan keadaan dunia pasca perang.

PERAN PEMERINTAH: PENGAWASAN SIPIL TERHADAP DOMINASI MILITER. Perubahan sifat pemikiran militer mungkin juga tampak di dalam sikap para komandan militer mengenai pengawasan sipil. Sikap militer terhadap pengawasan sipil benar-benar berubah selama perang terjadi. Kontrol sipil merupakan suatu peninggalan masa lalu yang mendapat sedikit tempat di mas depan. Sebelum tahun 1941 suatu unsur yang terus berulang di dalam otoritas organisasi militer adalah dewan pertahanan nasional yang membentuk panduan otoritatif untuk militer. Sebagai akibatnya Kepala Gabungan bebas dalam berhubungan langsung dengan Presiden mengenai strategi dan anggaran militer tanpa organisasi sekertariat sipil pusat yang mengimbangi mereka.

HUBUNGAN MILITER-SIPIL DI DALAM MOBILISASI EKONOMI

            Aspek yang membedakan hubungan sipil- militer didalam mobiltas ekonomi adalah bahwa apada akhirnya seluruh kepentingan terkait mendapat perwujudan organisasi tertentu. Pada pertengahan tahun 1943, berjalan suatu sistem keseimbangan yang kasr namun efektif dalam hubungan sipil-militer dimana tuntuan akan jabatan dari badan-badan lain oleh seorang wasit-kantor mobilisasi perang- dengan dukungan yang sepenuhnya oleh dari Presiden. Badan pertama adalam mobilisasi ekonomi adalah Army an Navy Munitions Board (ANMB) yang terdiri Asisten Menteri Menteri Angkatan Darat  dan Laut. 

BUAH KEHARMONISAN DAN KEBENCIAN

            Pola yang berbeda dari hubungan milliter-sipil di dalam kebijakan dan strategi luar negeri, di satu pihak memberikan bahan pemikiran yang masuk akal dan pihak terdapat kerjasama dan keharmonisan di lain pihak terdapat konflik dan kebencian. Perbedaan diantara formuasi kebijakan eksternal dan internal perang Amerika semakin mencolok dengan adanya peranan sipil dengan militer. Seperti yang dikatakan WPD pada tahun 1940 bahwa fungdi pimpinan politik adalah untuk menentukan “apa” dan pihak militerlah yang memutuskan “bagaimana”. Fungsi militer adalah untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang luas. Dalam setiap hal, instrumen “bagaimana” memliliki fungsi penting dalam mewakili kemampuan dan prospek yang berkelanjutan yang memberikan kemampuan tersebut. Sisi instrumental dapat bertindak baik senagai pengendali atau pendorong dalam mobilisasi kemampuan untuk mencapai tujuan kebijakan apakah kebijakan tersebut merupakan pertahanan dari suatu teritori tertentu maupun produksi dari sejumlah tank. Kekurangan dalam pelaksanaan perang dunia II adalah tidak cukupnya perwakilan dari pandangan militer dalam perumusan strategi nasional. Kepentingan ini yang seharusnya memainkan peran utama namun malaj diremehkan. Kesalahan besar dalam perang adalah dalam biang strategi bukan dari bidang mobilisasi.