PERUBAHAN YANG TERJADI
PASCA LAHIRNYA SURAT PERINTAH 11 MARET 1966
Disusun
untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Politik
Dosen
Pengampu : Bpk. Hamdan
Rizki
Amaliyah (3101412080)
PENDIDIKAN
SEJARAH
FAKULTAS
ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
Awal Lahirnya Surat 11 Maret
Lahirnya Surat Perintah 11 Maret
1966 atau yang sering dikenal sebagai Supersemar. Supersemar menjadi penting
karena kelahirannya sebagai arus balik, sebagai kebijakan dalam negeri maupun
luar negeri. Supersemar misalnya menandai, makin merosotnya kekuasaan presiden
Sekarno dan makin naiknya kekuasaan Letnan Jenderal Soeharto. Bersama dengan
itu terjadi pula arus balik arah perpolitikan Indonesia dari sipil ke militer,
dari beriorientasi kiri ke haluan kanan, dari arah kerakyatan menjadi berkiblat
ke elit politik, dari anti-nekolim (anti neokolonialisme dan imperialism)
menjadi promodal asing dsb.
Pada tanggal 11 bulan itu di tahun
1966 di Istana Bogor, Bung Karno sebagai presiden yang sekaligus Panglima
Tertinggi Angkatan Bersenjata, pemimpin besar Revolusi dan Mandataris MPRS
menandatangani sebuah surat perintah harian yang menugaskan Letnan Jenderal
Soeharto untuk “ mengambil segala tindakan yang dianggap perlu” dengan maksud
demi “terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya
pemerintahan dan jalannya Revolusi”.
Sebenarnya garis besar dari apa yang
berlangsung pada hari Jum’at tanggal 11 Maret 1966 secara umum banyak orang
telah mengetahui. Pagi itu, di Istana Merdeka Bung Karno memimpin sidang
Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Sidang diboikot oleh para demonstran dengan
melakukan pengempisan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju Istana. Ketika
Bung Karno sedang berbicara, Brigadir Jenderal M. Sabur, Komandan Resimen Cakrabirawa,
masuk ke ruangan sidang, ingin memberitahu Brigadir Jenderal Amirmachmud,
Pangdam V/Jaya yang juga hadir dalam sidang itu, bahwa diluar sedang ada
sejumlah pasukan tak dikenal dan ini menimbulkan kekhawatiran. Bung Karno
terlihat menjadi gugup, sehingga kemudian menyerahkan pimpinan sidang ke
Waperdam II Leimena, sedang ia sendiri bersama Dokter Soebandrio bergegas
meninggalkan Istana. Keduanya segera naik kehelikopter menuju ke Istana Bogor[1].
Tak lama setelah mendengar berita
tentang apa yang terjadi di Istana itu, Soehartosatu-satunya meneteri yang
tidak hadir dalam sidang kabinet dengan alasan “sakit” mengutus tiga orang,
yakni Brigadir Jenderal M. Jusuf, Brigadir Jenderal Basuki Rachmat dan Brigadir
Jenderal Amirmachmud, untuk menyusul bung Karno ke Bogor. Pertemuan antara
ketiga Jenderal tersebut dengan Bung Karno berakhir dngan ditandatanganinya
surat perintah harian, yakni surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).
Belakangan diketahui bahwa “pasukan
tidak dikenal” atau “pasukan liar” itu adalah pasukan Angkatan Darat yang
berjumlah dua kompi atau 80 personil yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhi
Wibowo. Sarwo Edhi mendapat perintah dari Kmeal Idris sendiri mendapat intruksi
mengenai pengerahan pasukan tanpa atribut itu dari Letjen Soeharto. Dikatakan,
semula mereka diyugaskan untuk menangkap menteri-menteri yang dipandang dekat
dengan Bung Karno dan berhaluan kiri seperti Soebandrio. Apapun latar
belakangnya kehadiranpasukan liar itu telah membuat Brigjen Subur panik.
Setelah tidak lama dikeluarkannya
Surat Perintah 11 Maret itu terjadi perubahan dalam bidang ekonomi, politik,
sosial dalam pemerintahan indonesia. Disini saya akan membahas tiga konsep
perubahan paling mencolok dalam peristiwa lahitnya Surat Perintah 11 Maret
diantaranya, pergeseran kekuasaan dari presiden Soekarno ke Soeharto,
Pembubaran PKI dan pelarangan Ideologi komunis, posisi Angkatan Darat di dalam
pemerintahan. dimulai dari konsep yang pertama yaitu :
A.
Pergeseran Kekuasaan dari Presiden Soekarno
ke Jenderal Soeharo.
Dimulai
setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret, tampak sekali bahwa Soeharto
menggunakan Supersemar yang sebenarnya adalah perintah presiden (executive
order) itu sebagai sebuah “transfer of authority” seolah-olah Bung Karno
menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada Soeharto sehingga Soeharto boleh melakukan
apa saja untuk menangani masalah keamanan dan ketertiban, dan seakan-akan
negara sedang dalam keadaan perang. Dilihat demikian, tampak bahwa yang sedang
berlangsung adalah sebuah kudeta, meskipun kudeta itu berlangsung secara
berlahan-lahan atau sebagai suatu yang jalnnya merangkak.
Apa
persisnya peristiwa yang terjadi setalah ditandatanganinya Supersemar , yang
jelas pada malah itu juga Soeharto dan kawan-kawan bekerja keras untuk
melahirkan surat keputusan presiden No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 yang ia
tandatangani. Pagi harinya jam 06.00 tanggal 12 Maret 1966 surat itu diumumkan.
Dan isinya adalah secara resmi PKI dibubarkan. Kelihatan disini bahwa
Supersemar telah dimanfaatkan oleh Soeharto untuk membubarkan partai. Meskipun
itu adalah wewenang presiden. Lebih dari itu, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret
Soeharto mengeluarkan seruan agar aparatur negera ditingkat pusat maupun daerah
supaya menjaga kelancaran roda pemerintahan. Bisa dilihat disini titik awal
dari penggulingan kekuasaan presiden Soekarno ke Jenderal Soeharo yang
memanfaatkan Supersemar sebagai alat menuju kekuasaan.
Melihat
semakin jauhnya pelaksanaan Supersemar dari maksud semula yaitu sebagai surat
pengamanan dan berubah menjadi surat penyerahan kekuasaan. Pada tanggal 16
Maret Bung karno berusaha menerangkan isi Supersemar sambil menekankan bahwa
dirinya masih berkuasa peneuh, termasuk atas kabinet yang ada. Dia tegaskan
misalnya, sebagai presiden ialah yang berhak mengangkat dan mencopot seorang
kabinet menteri. Akantetapi tampaknya Soeharto tidak terlalu perduli pada apa
yang dikatakan Bung Karno. Pada tanggal 18 Maret ia justru secara sepihak
mengambil keputusan untuk “mengamankan” ( artinya menahan dan menangkap) 15
orang menteri Kabinet Dwikora yang disempurnakan[2].
Diantara mereka yang ditangkap itu
adalah orang-orang yang justru kepercayaan dan sudah bekerjasama dengan Bung
Karno dalam waktu yang lama. Diantaranya yaitu Weperdam I Soebandrio dan
Weperdam II Leimena serta ketua MPRS Chairul Saleh.
Dengan
ditangkapnya orang-orang kepercayaan Soekarno di dalam Kabinet Dwikora, secara
otomatis kabinet selanjutnya Soeharto akan memasukan orang-orang kepercayaannya
dan terus menekan kepemimpinan dari Presiden Soeharto, dengan kehilangan
orang-orang yang berada dipihaknya lagi Soekarno dengan separuh kekuatanya
tetap memimpin dan menjalankan Kabinetnya dalam pemerintahan.
Pada
bulan Juni terasa Khusus karena pada tanggal 20 bulan ini digelar sidang
Umum MPRS IV di Istora Senayan. Sidang
itu sendiri baru berakhir pada tanggal 6 Juli. Untuk sidang umum kali ini
Soekarno mendesakan sebuah ageda, yakni agar MPRS mau mengukuhkan Supersemar
menjadi ketetapan MPR dan dengan demikian tak akan dapat dicabut atau diubah
oleh bung Karno.
Diluar
dugaan Bung Karno, ternyata SU MPRS juga mencabut gelar “presiden seumur hidup”
dari tangan Bung Karno. Pada saat yang sama. SU MPRS justru setuju untuk
menetapkan naskah Supersemar sebagai TAP MPRS. Lahirnya TAP MPRS No.
IX/MPRS/1966 tentang Supersemar. Dengan ditetapkannya Supersemar sebagai
ketetapan MPRS. Makin menipis kekuasaan Bung Karno untuk bisa mencegah berbagai
tindakan politisi yang dilakukan atas nama tersebut. Ia pun tak akan dapat lagi
mancabut surat perintah itu.
Dalam Sidang Umum MPRS yang sama, tepatya
pada tanggal 5 Juli 1966. Dikeluarkanlah ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang
berisi antara lain:
1)
Penetapan tidak diperlukannya jabatan wakil presiden.
2)
Apabila presiden berhalangan hadir, pemegang SP 11 Maret 1966 memegang jabatan presiden.
Dalam ketetapan MPRS jelas melanggar
UUD 45. Karena didalam UUD 45 ditetapkan adanya jabatan wakil presiden. Dan
waktu itu UUD 1945 belum diamandemen. Dengan demikian sebenarnya TAP tersebut
inkonstitusonal. Namun tampaknya hal itu dibutuhkan, supaya kalo presiden
Soekarno berhalangan hadir maka bukan seorang wakil presiden yang
menggantikannya melainkan pemegang Supersemar, yang tidak lain adalah Soeharto
sendiri. TAP MPRS macam itu tentu tidak akan sulit didapat karena mengingat
bahwa komposisi keanggotaan MPRS sudah diatur sedemikian rupa sehingga akan
menguntungkan si pemegang Supersemar.
Dalam sidang umum MPRS ini Bung
Karno diminta berpidato guna mempertangung jawabkan apa yang terjadi di seputar 1965/1966 . Bung Karno menggunakan
kesempatan itu untuk menyampaikan tanggung jawab, sekaligus menghimpun dukungan
politik melalui pidato. Pidato ia beri judul Nawaksara. Jalan panjang menuju
kejatuhan Bung Karno bermula dari Supersemar dan berakhir di podium Nawaksara.
Pidato Nawaksara yang dibaakan oleh Soekarno pada 22 Juni 1966[3],
dinilai MPRS dan jajarannya, tidak bisa memberikan tanggung jawab secara
politis terhadap kehidupan bangsa Indonesia saat itu. Pidato tersebut dinilai
hanya sebagi progress perort, bukan pertanggung jawaban presiden mengenai
kondisi pasca G30S.
MPRS
dan jajarannya, akhirnya meminta Soekarno untuk segera melengkapi isi pidato
tersebut. Wajar saja karena ynag duduk didalam jajaran MPRS saat itu adalah
kalangan Angkatan Darat yang sejak awal memang kontra dengan Soekarno. Ketua
MPRS sendiri adalah Nasution, yang sudah beberapa kali bertentangan dengan
Soekarno. Ia terpilih sebgai ketua MPRS pada 21 Juni 1966. Sejak tahun 1952,
Nasution mulai mengotak ngatik kepemimpinan Soekarno dengan melancarkan
peristiwa penting pada 17 Oktober 1952.
Setelah
dibacakannya Nawaksara, demonstrasi mahasisiwa terus dilancarkan. Mereka
menuntut, Soekarno dan jajarannya segera mendamaikan suasana dan meminta
sesegera mungkin melengkapi Nawaksara yang dianggap tidak mewakili aspirasi
masyarakat Indonesia[4].
Tragisnya,
meski Soekarno telah melengkapi kekurangan Nawaksara yang dilayangkan oleh
MPRS, lembagi ini tetap menolaknya. Ditinjau secara politik, sebab penolakan
sebenarnya mengarah pada peristiwa G30S, dimana Soekarno tidak banyak
menyinggung peristiwa besar tersebut dalam pidatonya. Soekarno berulangkali
mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu tentang peristiwa gerakan 30 september,
sehingga dalam pidatonya tersebut dia tidak banyak menyinggung tentang
peristiwa tersebut.
Wibawa
dan karisma presiden Soekarno mmebuktikan dirinya sebagai pemimpin masa depan
yang cakap dan luar biasa, dan menjadi simbol dalam revolusi Indonesia.
Soekarno tetap mendapat tempat khusus dihati rakyat kebanyakan, terutama di
Jawa Timur dan Jawa Tengah.pada pimpinan militer, sadar akan sulitnya menghancurkan
citra politik Bung Karno, merasa kurang tepat untuk menempuh suatu tindakan
langsung melawan sang presiden, dalam pandangan mereka, pentinglah dalam
kebanggaan nasional, kesatuan bangsa, dan sejarah bangsa, Indonesia tetap
menjaga nama baik pemimpin revolusi yang sekligus presiden pertama.
MPRS
telah mencabut dekrit 1963 yang menyatakan Soekarno sebagai presiden seumur
hidup. masa jabatan akan berlangsung sampai anggota MPR terpilih sepakat untuk
memilih presiden yang baru, dan tampaknya hal itu baru akan terjadi dua tahun
mendatang. sementa itu, tampaknya Soekarno tidak akan bisa kembali sepenuhnya
ke panggung kekuasaan meskipun ia akan terus berusaha menghalangi
kebijakan-kebijakan kubu militer.
Berkaitan
dengan perkembangan situasi yang ada di Indonesia, pada bulan Juli 1966 ini
majalah Time menyebutkan apa yang
trejadi di Indonesia pada perode ini sebagai “The West’s Best News For Years In Asia”[5]. Dengan
kata lain apa yang terjadi di Indonesia sejak peristiwa 1 Oktober 1965,
penindasan kaum kiri, serta naiknya Soeharto melalui Supersemar merupakan berita terbagus bagi blok Barat
sejak sekian tahun terakhir. Hal itu bisa dimengeri, sebab semakin lama semakin
kelihatan bahwa berkat adanya Supersemar berlangsunglah di Indonesia suatu
proses de-Sukarnoisasi yang cukup cepat. Dari Minggu ke Minggu pengaruh Bung
Karno tapak semakin merosot. Sementara itu dengan adanya de-Sukarnoisasi
berarti: rakyat yang berhaluan kiri tak lagi punya pendukung yang handal,
pemerintahan baru yang dipimpin Soeharto semakin kuat, dan sejalan dengan itu
tata kehidupan politik-sosial-ekonomiIndonesia akan semakin mengarah ke
negara-negara Barat bukan lagi ke blok Timur yang selama ini terjadi dibawah
kepemimpinan Bung Karno. Susunan Kabinet baru diumumkan pada tanggal 25 Juli
mencerminkan semakin “sempurna”-nya upaya de-Sukarnoisasi.
Dengan
penolakan Nawaksara berikut perlengkapannya, gagal sudah Soekarno mempertahankan
dirinnya segai presiden RI, sekaligus pemimpin besar Revolusi. Pada tanggal 7
Februari 1967, Soekarno mengirim sepucuk surat rahasia kepada Soeharto yang
mengatakan bahwa ia bersedia mengakhiri dualism dalam pemerintahan Indonesia.
Setelah
mengirim surat, sejak 20 Februari 1967, tersebutan presiden lepas dari dirinya,
hal ini ditandai dengan penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada pemegang
Supersemar sesuai dengan ketetapan MPRS tahun 1966 yang suratnya diserahkan
pada tanggal 21 Februari. Selepas itu, pada tanggal 22 Februari1967, sebagai
mana dituturkan Nasution, seluruh menteri dikumpulkan di Istana Merdeka untuk
mendengarkan pengumuman presiden.
Dalam
memorandum yang ditulis oleh Deputi Asisten Menteri Luar Negeri untuk utusan
Timur Jauh Berger di bawah ini Supersemar dilihat sebagai puncak dari
ketegangan dengan Bung Karno dengan kubu anti-komunis yang terdiri dari
kalangan sipil maupun militer. Dalam salah satu langkah politiknya, demikian
menurut memo ini Bung Karno bermaksud menggantikan Soeharto dengan dengan
Jenderal yang berhaluan kiri. Sebgaai balasan kubu militer menyampaikan “ultimatum” kepada Bung Karno dan hasilnya
adalah Supersemar. Dikatakan Supersemar adalah tindakan Bung Karno “menyerahkan
tanggung jawab” untuk menjaga keamana dan ketertiban kepada Angkatan Darat
(Army).
Apa
yang dimaksud dengan penyerahan kekuasaan dan penyerahan tanggung jawab oleh
Supersemar kiranya sulit dipastikan, antara lain mengingat bahwa naskah itu
telah diubah-ubah bahkan kemungkinan hilang, namun yang jelas, pihak AS mengacu
pada pemerintahan pasca 11 Maret 1966 sebagai pemerintahan yang baru. Sejak
dikelurkannya Supersemar, Soehrto rajin mengeluarkan perintah atas nama
Soekarno. Dalam kaitannya dengan pemerintahan yang baru mahasiswa pun dipandang
sebagi “ the new emerging force”nya Indonesia. Istilah itu mengacu pada istilah
yang disingkat “NEFOS” dan sering digunakan oleh Soekarno untuk-negara-negara
baru merdeka yang gigih melwan negara-negara kapitalis.
B. Posisi
Angkatan Darat dalam Pemerintah
Pada akhir 1950-an tentara dibawak
kepemimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution secara besar-besaran meningkatkan
kekuasaannya di ranah politik dan ekonomi. Ini disusul dengan pemberlakuannya
Undang-Undang keadaan darurta perang pada 1957 semasa pemberontakan militer
PRRI-Permesta. Selama menjabat menjadi Panglima Angkatan Perang Republik
Indonesia (penguasa perang tertinggi atau Peperti ), Nasution menunjuk perwira
militer sebagai pengelola tanah dan property sitaan Belanda. Lebih dari itu,
tentara juga mengendalikan Industri minyak secara langsung, mengambil alih
asset-aset Royal Dutch Shell di pangkalan Brandan ( Sumatera). Atas
perintah Nasution, tentara mneguasai
permina (pertamina), perusahaan minyak dengan keuntungan yang mengiurkan. Ia
pun menunjuk Dr (Jenderal) Ibnu Sutowo yang kebijakan ekploitasi bebasnya
kemusian membawa permina terlilit utang miliaran dolar, sebgai kepala. Ini
adalah awal militer mulai bergeliat dalam kekuasaan pemerintahan Indoneisia.[6]
Pada awal 1960-an militer mempunyai
struktur organisasi yan hebat, manajemen territorial dimana para perwira
militer mengawasi sebagaian besar aspek kehidupan politik, ekonomi dan sosial,
emngontrol angsung rekan administrative sipil mereka sendirisampai tingkat
Kabupaten. Bukan hal sulit bagi para pemimpin militer untuk memeperluas komando
militer sehingga ketingkat Kecamatan sekaligus menetapkan perwira militer di
Desa dan Dusun-Dusun pasca kudeta.
Militer memegang kekuasaan di
Indonesia dan tampaknya akan terus demikian sampai beberapa waktu mendatang.
Walaupun panglima militer Lennan Jenderal Soeharto dan para pemimpin militer
lain mengijinkan elemen politik massa non-Komunis untuk menyampaikan aspirasi,
namun mereka berharap dapat membatasi aktivitas organisasi masa tersebut sampai
pada titik yang tidak akan membahayakan garis kebijakan umum yang dikembangkan
sejak percobaan kudeta yang gagal oleh sayap kiri bulan Oktober lalu. Akan
tetapi, kelompok itu diharapkan akan dapat memengaruhi militer dan bersikap
Independen.
Militer Indonesia, walaupun
anti-Komunis, tetap setia kepada Soekarno dan dengan setengah hati mengikutinya
kearah kiri. Para pemimpin militer hanya mempunyai dua pilihan untuk mencegah
Indonesia jatuh kedalam Komunisme. Pilihan pertama adalah mengharap Soekarno
wafat sehingga militer dapat menetang PKI. Pilihan yang kedua adalah PKI akan
menggunakan cara-cara kekerasan terhadap Soekarno atau pemerintahan, sehingga
dengan demikian akan sah bagi kubu militer untuk melakukan serangan balasan.
Pada awalnya para pemimpin militer
percaya bahwa mereka dapat membujuk presiden Soekarno untuk bergabung dengan
gerakan nati-Komunis. Ketika Soekarno ternyata malah mencoba membalikan arah
situasi pasca kudeta 1 Oktober 1965 atau dikenal dengna nama “Gerakan 30
September” , pihak militer memutuskan untuk secara bertahap membatasi kekuasaan
dan pengaruh Bung Karno. Upaya ini mencapai puncaknya ketika pada tanggal 11
Maret 1966 ketika Soekarno, dengan setengah hati dan dibawah tekanan militer,
memberikan suatu keputusan serupa dengan kekuasaan eksekutif kepada Soeharto
“kekuasaan 11 Maret” yang dimiliki Soeharto itu kemudian pada tanggal 21 Juni
disahkan oleh badan tertinggi negara, yakni MPRS.
Dalam gerakan anti-Komunis yang
sekaligus anti-Soekarno, militer mendapat dukungan aktif dari
organisasi-organisasi massa. Walaupun kebanyakan dari orgaisasi-organisasi
tersebut termotifasi oleh alasan anti-komunis, sebenarna mereka juga ingin
menggunakan kesempatan itu untuk mencari posisi politismasing-masing. Mereka
memandang militer sebagai alat untuk mengembalikan mereka kepada posisi
politisi masing-masing, baik ditingkat nasional maupun daerah.
Para pemimpin militer saat ini
percaya bahwa militer meemiliki misi politik yaitu memimpin dan membentuk
negara Indonesia selama masa transisi ini. para perwira militer ini
berpartisipasi dalam bentukan Indonesia merdeka 20 tahun lalu dan menganggap
diri mereka lebih berdedikasi dan mempunyai bekal yang sama dengan rekan sipil
atau politisi untuk memimpin bansa ini. pada masa lalu, militer merasa tidak
sadar terhadap partai-partai non-komunis yang selama periode demokrasi
parlementer lebih suka sibuk dengan perebutan kekuasaan. Tidak sulit untuk
menyadari betapa pentingnya kemenangnan AD atas Soekarno (meskipun Soekrano
dihormati atau menjadi simbol negara semata).
Kelompok Soeharto kemudian
melancarkan maneuver untuk mengundang sidang Umum MPRS. Para pendukung Soekarno
dig anti dengan orang-orang yang nati Soekarno. Misalnya soal karakter ketua
MPRS. Pada tanggal 8 Maret 1966, ketua MPRS Caerul Saleh telah ditangkap dan
digantikan untuk mengantikannya, presiden Soekarno menunjuk Letjen Wiluyo
Puspojudo. Namun, Soeharto menggantikannya dengan Letjen A.H Nasution yang
dikenal bermusuhan dengan Soekarno. Juga wakil ketua MPRS Ali Sastroamindjojo,
yang dikenal berhubungan dengan dekat dengan Soekarno, digantikan oleh Osa
Maliki[7],
disini dapat dilihat begitu berkuasanya Soeharto dengan Supersemarnya, dengan
gampangnya Soeharto menggati struktur anggota MPRS dengan orang-orang
kepercayaannya dari kalangan Angkatan Darat.
Kabinet baru Indonesia yang dilantik
pada tanggal 28 Juniadalh sebuah kemenangna untuk panglima Jenderal Soeharto
atas Soekarno, walupun Soekarno sangat berkeberatan, Soeharto menjadi ketua
kabinet tersebut dan dua naggota Triunvirat yang lain memimpin pemerintah yang
lalu yaitu Adam Malik dan Sultan Yokyakarta yang dipertahankan. Kabinet
menunjukan kompromi antara militer dan partai politik, dan pada tingkat
tertentu, dengan Soekarno. Kabinet ini mungkin lemah dari sisi ekonomi tetapi terlihat
lebih baik dari pada pemerintahan Indonesia beberapa tahun terakhir.
Triunvirat yang ada sekarang mungkin
akan melanjutkan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh kabinet yang sebelumnya,
misalnya perang melawan komunis selebihnya ekonomi dan melalui kebijakan luar
negeri bebas-aktif, membangun hubungan kembali dengan negara-negara Barat dan
mencarai bantuan ekonomi dari negara Barat maupun negara-negara blok Komunis.
Dengan dikendalikannya situasi
politik dalam negeri sekarang ini oleh militer, kalangan sipil non-komunis
berharap bahwa kabinet ini akan mampu mengambil langkah-langkah yang efisien
guna mengatasi krisis ekonomi Indonesia yang parah. Tampaknya itu pula yang
menjadi harapan pemerintah, walaupun tampaknya keadaan ekonomi akan memburuk
sebelumnya bisa sungguh-sungguh membaik, Indonesia mungkin masih akan bisa
bertahan, setidaknya untuk bebrapa bulan mendatang, dan menggunakan kredit luar
negeri terbatas dengan memanipulasi dana-dana yanga da, khususnya dalam
instansi-instansi pemerintahan. harapan mereka adalah bahwa negara-negara kreditor
dapat meringankan jadwal-jadwal pembayaran terhadap hutang luar negeri
Indonesia yang begitu besar dan akan segera diadakan pembicaraan tentang
bantuan ekonomi luar negeri yang besekala besar.
Kabinet baru Indonesia yang
beranggotakan 27 orang Menteri di lantik pada 28 Juli, seperti yang sudah
diduga adalah kemenangan bagi Jenderal Soeharto dalam usahanya mengurangi
kekuasaan dan wibawa dari Bung Karno. Tidak hanya menjadi pemimpin kabinet,
Soeharto juga mmepertahankan dua anggota Triumvirat dari pemerintahan
sebelumnya walaupun kedua anggota itu adam malik dan Sultan Yogyakarta sudah
ditendang oleh Soekarno dulunya, Triumvirat ini adalah sebuah tim yang dapat
bekerjasama dengan baik dan merupakan kombinasi unik yangd apat diterima oleh
militer maupun kalangan sipil Indonesia.
Presidium, Soeharto adalah ketua
merangkap sebagai anggota Kabinet” presidium” dari lima “menteri pertama”
setiap menteri pertama membawahi sebuah kelompok portofolio. Soeharto membawahi
sector pertahanan dan keamanan kabinet, dan sebagai seorang panglima militer,
ia memegang portofolio militer, Adam Malik selain Soeharto mungkin dia orang
yang paling cakap dalam kabinet ini, membawahi sector politik dan juga menjabat
sebagai Menteri Luar Negeri, Sultan Yogyakarta tidak membawahi portofolio,
tetapi sebagai menteri pertama urusan ekonomi dan keuangan, dia akan membawahi
enam kementeria, dua menteri pertama yang lain tidak memegang portofolio dan
mewakili dua partai politik terbesar di Indonesia : Chalod Nasional Nahdatul Ulama (NU) dan
Sanusi mewakili Partai Nasional Indonesia (PNI). Chalid membawai kementrian
yang berurusan dengan masalah kesejahteraan rakyat. Sanusi akanmembawahi
kemetrian yang berkaitan dengan industry dan pembangunan.[8]
Tampaknya, dukungan ABRI sangant
menentukan di sini karena ABRI menganggap penting untuk mengukuhkan Supersemar
sampai MPR hasil pemilu 1971. Maka, strategi pun harus disusun. Sebuah sumbet
mengatakan, anggota MPRS diangkat dari anggota DPR Gotong Royong yang
berjumlah 293 orang plus sejumlah
tambahan. Di antara orang tambahan itu ada 75 orang dari ABRI dan 95 orang dari
Golkar. “jadi memang tidak ada debat. Mayoritas menghendaki pak karno dicopot,
ya mau apalagi” kata Dahlan Ranuwihardjo tentang pengalaman aksi menetang
Soekarno, lantaran presiden pertama itu dinilai telah melenceng jauh, dengan
banyaknya anggota ABRI dan Golkar di dalam struktur pemerintahan makin
memudahkan jalan Soeharto menuju tahta kekuasaan.
Triumvirat, tetap merupakan inti
dari kabinet. Keberadaan dari Soeharto dan Sultan keduanya orang Jawa, meberi
lekuatan tersendiri pada pemerintahanyang baru: Soeharto member dimensi
kekuatan milite, sedangkan Sultan menyumbangkan sisi seorang aristocrat yang
berpendidikan tinggi dan terbuka. Keduanya juga membantu dan memahami dengan
baik kompleksitas kehidupan orang Jawa.
Adam Malik orang Sumatra, mewakili wilayah luar Jawa dan membawa kedalam
kabinet semangt dan keberanian dan kenegarawanan yang cerdas.
Masing-masing anggota Triumvat
memiliki akar dalam perjuangan kemrdekaan Indonesia. Malik yang katif berpolitik
sejak sebelum peang dunia ke II, memiliki catatan panjang peruangan yang tak
kunjung henti. Soeharto mempunyai catatan yang bagus dalam perjuangan militer
melawan Belanda dan ia juga berperan dalam menumpas pemeberontakan komunis
tahun 1948 di Madiun, Jawa Timur. Sultan mendukung revolusi kemerdekaan, dialah
yang dalam kapasitasnya sebagai menteri Luar Negeri tahun 1949 menerima
penyerahan kedaulatan dari Belanda di Jakarta.
Soeharto dan Sultan tidak pernah
berhubungan dengan partai politik, tapi keduanya condong ke
nasionalismesekular. Malik hamper tidak mempunyai pengikut yang terorganisir
fakta yang membuat dia disukai oleh Soeharto
dan dalam waktu yang sama membebaskannya dari urusan golongan yang setia
dengannya. Malik berorientasi pada sosialis pragmatis dan dalam kapasitasnya sebagai
pemimpin urusan politik, saat ini mengusulkan gerakan yang dinamakan
“sosialisme Pancasila” parati-partai muslim tidak menyukai Malik, karena takut
bahwa keberadaannya di dalam kabinet presidium akan membahayakan mas depan
politik mereka. Ketiga Triumvirat adalah Muslim, dan kemungkinan Malik adalah
yang paling taat.
C.
Dibubarkannya
PKI dan dilarangnya Idologi atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di
Indonesia
Sebelum melihat dampak PKI terhadap
di keluarkannya Supersemar disini saya akan mmeberikan pengantar tentang awal
mula partai PKI mempunyai banyak musuh dalam kancah perpolitikan dari ABRI,
orang-orang dalam pemerintahan yang tidak menyukai idologi Komunisme karena
mereka menganggap idologi komunis bertentangan dengan Pancasila sampai
masyarakat yang kontra dengan partai PKI dan ideologinya.
Dilihat disini konflik PKI dan ABRI
sendiri adalah konflik yang berkepanjangan dimulai dari 1965 isu kudeta yang berpotensi
mendatangkan krisis telah menyebar luas di Indonesia. Sejak pertengahan hingga
akhir 1950-an PKI menikmati dukungan luas sekaligus menjadi musuh bersama
pemimpin ABRI dan pemerintahan Amerika Serikat.
NASAKOM yang digagas Soekarno pada
1961bdianggap memperkuat posisi PKI. Disamping fungsinya untuk menjaga
‘persatuan nasional’ melalui NASAKOM pula PKI memiliki perwakilan resmi
dipemerintahan. Soekarno membagi kekuasaan dan menggunakan aturannya sendiri
untuk mempertahankan pemerintahannya. Dengan mengadudomba PKI dan ABRI agar
saling menyerang, Soekarno berharap dapat melemahkan sekaligus membatasi
kekuatan kedua belah pihak. Pada 1965 Soekarno mengimbangi kekuatan ABRI dengan
bersekutu secara lebih terbuka dengan PKI. Partai ini beserta serikat-serikat
yang terkait dengannya seperti serikat buruh, petani, wanita, pemuda,
mahasiswa, seniman dan intelektual mampu meraup dukungan sekitar 10 hingga 15
juta orang.
Pada 1965 pertarungan politik antara
para jenderal dengan Soekarno PKI terbilang sangat akut. ABRI telah menjadi
kekuatan besar dikancah perplitikan Indonesia sejak kemerdekaan. Berawal dari
1959 bertepatan dengan dimulainya Demokrasi terpimpin Soekarno, para pemimpin
ABRI menikmati posisi dominan yang kian hari kian menguat. Sector-sektor kunci
dibidang perekonomian diawasi langsung
militer. Sementara itu, struktur organisasi militer meluas hingga ke tingkat
daerah sehingga bukan mustahil dominasi militer masuk kesemua lini birokrasi
sipil. Sayangnya, setelah Indonesia merdeka ambisi dan konsolidasi kekuasaan
militer terjagal PKI.
Sikap anti komunis sebenarnya sudah
sejak lama ditunjukan para petinggi militer secara terang-terangan. Tuntutan
PKI pada Januari 1965-didukung sepenuhnya oleh Soekarno-agar Indonesia memiliki
‘Angkatan Bersenjata Kelima’ praktis semakin memperkeruh suasana. Dari gagasan
tersebut terbayang bagaimana 21 juta petani dan buruh bersenjata bebas dari
pengawasan tentara.
Angkatan Bersenjata Kelima adalah
bentuk gugatan terhadap kekuatan koersif militer. Di mata para petinggi
militer, gagasan tersebutjuga berarti pengukuhan aksi politik yang matang,
bermuara pada dominasi PKI dan hendak mendirikan pemerintahan komunis yang pro
Peking di Indoneisa. Persoalan Angkatan Bersenjata Kelima ini berbuntut
keretakan pada hubungan antara Soekarno dengan para pemimpin ABRI, terutama
Ahmad Yani dan A.H Nasution.
Kemudian disusul dengan demonstrasi
para mahasiswa yang berlangsung mulai bulan Janurai terus berlanjut pada bulan
Februari 1966. Didukung oleh tentara, mahasiswa bersebrangan dengan Bung Karno
karena Bung Karno tak kunjung menyampaikan “ solusi politik” yang ia janjikan
berkaitan dengan peristiwa berdarah 1965. Dengan lantaran para mahasiswa
menyerukan “Tritura” atau Tiga Tuntutan Rakyat. Ketiga tuntutan itu adalah;
Bubarkan PKI, Retool( bubarkan) Kabinet Dwikora, dan turunkan harga.
Menanggap tuntutan dari mahasiswa
itu pada tanggal 21 Februari Bung Karno me-retool Kabinet Dwikora dan
menggantikannya dengan Kabinet Dwikora yang disempurnakan dalam kabinet ini
Nasution dicopot kedudukannya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Ia
digantikan dengan oleh Letjen sarbini sebagai Menko pertahanan. Soeharto
snediri ditetapkan sebagai menteri/panglima AD dan kepala staff komando
tertinggi. Omar dan Soebandrio yang dicurigai terlibat dalam 1 Oktber 1965
tetap dipertahankan dalam kabinet, melihat pencopotan Nasution dan
dipertahankannya orang-orang kiri mahasiswa dan tentara merasa kecewa. Mereka
menyebut kabinet itu sebagai “ kabinet Seratus Menteri” atau “kabinte Gestapu”
Soekarno memang sudah kehilangan
dukungan rakyat sejak peristiwa G30S. apalagi sejumpah perwira Angkatan Darat
kian mengericut dalam klik anti komunis yang sekaligus berupaya merobohkan
kekuasaan Soekarno. Nah, dalam konteks inilah Supersemar lahir sebagai bagian dari
sekenario penghancuran atas kekuasaan itu.
Pada 11 Maret malam, setelah Meyjen
Basuki Racmat, Brigjen Amirmachmud dan Brigjen M. Jusuf menerima surat perintah
dari presiden Soekarno untuk menteri/panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto,
maka ketiga Jenderal itu segera meninggalkan Istana Bogor. Pada malam itu juga
, Letjen Soeharto memerintahkan ketua G-5KOTI Brigjen Soetjipto dari markas
kostrat untuk menemui letkol Soedharmono agar menyiapkan konsep keputusan
presiden/pengganti ABRI/KOTI tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Pada
saat itu Soedarmono “bersentuhan dengan Supersemar”
Pada pukul 22.00, Soedharmono
mengaku mendapat telepon dari Soetjipto yang menyampaikan perintah dari Letjen
Soeharto untuknya. Soetjipto meminta Soebandono agar malam itu juga menyiapkan
konsep pembubaran PKI. Dia sempat menjelaskan bahwa hal ini adalah perintah
Pangkopkamtib, sebagai hasil keputusan rapat KOTI yang dipimpin langsung oleh
Pangkopkamtib, jadi Soeharto memang telah berencana untuk menggunkan kewenangan
dari Supersemar guna membubarkan PKI.
Walaupun pada 13 Maret 1966 presiden
Soekarno mengutus wakil perdana menteri II Dr. J. Leimena di damping Brigjen
KKO Hartono mendatangi Letjen Soeharto di rumahnya dengan membawa surat yang
isinya mengoreksi keputusan Soeharto yang membubarkan PKI, tampaknya Soeharto
sudah yakin bahwa dia akan mendapat bantuan dari Nasution. Maka kepada Leimena,
Soeharto berpesan “sampaikan pada Bapak presiden semua yang saya lakukan atas
tanggung jawab saya sendiri”.[9]
Sesudah keputusan malam itu pada
tanggal 12 Maret, sebuah keputusan diumumkan melalui radio dalam warta berita
pagi tanggal 12 Maret, di Ibu Kota pawai militer seakan-akan spontan di mana
tampak sejumlah besar mahasiswa memanjati truk dan tank dan para mahasiswa
merangkul para komandan Sarwo Edhie.
Menurut keterangannya sendiri
Seoharto setelah kup Gestapu pada sekian banyak kesempatan memohon Soekarno
untuk, berdasarkan wenangnya sebagai presiden, menempatkan PKI diluar hukum,
tetapi presiden terakhir ini selalu mencari alasan untuk mempertahankan partai
PKI. Kali ini presiden Soekarno menetang pembubaran partai PKI dengan
argumentasi bahwa partai itu akan selalu akan berkembang menjadi partai dibawah
tanah dan menjadi partai yan lebih berbahaya lagi dari sekarang. Soeharto
membantah dengan berkata bahwa masyarakat yang untuk sebagian besar anti
komunis akan menghalangi PKI untuk melakukan tindakan-tindakan subversif.
Banyak pihak menuding, telah terjadi
penyimpangan dalam pelaksanaan Supersemar. Presiden Soekarno sendiri tidak
merelakan Supersemar digunakan untuk membubarkan PKI, karena Soeharto dianggap
melangkahi wewenang Bung Karno dengan membubarkan PKI, meski memang saat itu
PKI memang menjadi semacam common enemy. Karena menganggap Supersemar telah
digunakan secara lancan, maka Bung Karno menyurati Soeharto. Mantan Dubes RI
untuk Kuba A.M. Hanafi memuturkan ada tiga poin isi surat yang dikirimkan
kepada Soeharto pada tanggal 13 Maret 1966 yaitu; pertama, mangingatkan bahwa
Supersemar 1966 itu sifatnya adalah teknis/administratif tidak politik yang
digunakan uttuk menjaga keamanan rakyat. Kedua, bahwa Jenderal Soeharto tiak
diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang melampaui bidang dan tanggung
jawabnya, sebab bidang politik adalah wewenang langsung presiden. Ketiga,
Letnan Jenderal Soeharto diminta datang menghadap Presiden di Istana untuk
memberikan laporannya.
Sebenarnya Supersemar adalah sebuah
perintah eksekutif (executive order) yang dengan mudah dapat dicabut
sewaktu-waktu oleh Presiden selaku pemberi perintah. Presiden Soekarno wewenang
hukum untuk mencabut kembali Supersemar dari tangan Letjen Soeharto. Jadi
posisi kubu Soeharto masih belum betul-betul aman. Setiap saat, wewenang itu
dapat dicabut.
Dengan dikalahkannya dan
diceraiberaikannya PKI sebagai pendukungnya, Soekano berjuang mati-matian untuk
mendapatkan kembali peran sentralnya di Indonesia. Pada saaat yang sama ia
mencoba mempertahankan sebisa mungkinkelompok kiri entah itu PKI ataupun non
PKI. Modal besarnya adalah kemampuannya melakukan maneuver politik, penolakan
politik untuk melawan dia, pernyataan public pihak militer untuk setia
kepadanya, serta kesadaran dalam tubuh militer akan meningkatkan kebutuhan
untuk membangun kembali sebuah pemerintahan yang mempersatukan
Antara tahun 1965-1966 dan puncaknya
setelah di keluarkannya Supersemar Partai Komunis Indonesia telah dihabisi dan
menjadi organisasi bawah tanah dengan jumlah yang tidak diketahui. Tetapi,
terdapat indikasi bahwa jumlah pemimpin komunis pada tingkat nasional maupun
lokal yang terbunuh atau yang ditahan tidak sebanyak yang diberitakan. Dalam
beberapa minngu terakhir dilaporkan bahwa ada sejumlah pamphlet pro-PKI beredar
di Jawa Timur. Walaupun begitu, banyak pengawasan militer yang telah membuat
efektifitas partai ini sebagai sebuah kekuatan politik nasional hamper tidak
ada-setidaknya untuk beberapa tahun ke depan.
Dampak adanya Supersemar
Dengan dikelurkannya Supersemar
makan terdapat dampak bagi pemerintahan Indonesia di sini saya akan mencoba
menjabarkan dampak yang terjadi di dalam maupun diluar negeri :
1.
Dampak Luar Negeri
Dengan
adanya Supersemar dan naiknya Soeharto, orientasi politik luar negeri menjadi berbelok arah. Amerika
yang dulunya menjadi “musuh” Bung Karno kini menjadi sahabat pemerintahaan
pasca lengsernya Bung Karno, karena Amerika mempunyai kepentingan dan Amerika
begitu membenci keberadaan komunis di Indonesia maka dikatakan dalam buku
Membongkar Supersemar bahwa Amerika membantu dalam Kudeta merangkak yang
dilakukan oleh Soeharto, dalam hal membiayaai dan membantu Indonesia.
Persahabatan juga dibina dngan sejumlah negarakapitalis lainnya. Sementara
konfrontasi dengan Malaysia dihentikan.
Padalah
oleh Bung Karno sejak 1963 konfrontasi dengan Malaysia telah dijadikan salah
satu simbol konkret perlawanan terhadap hegemonikapitalis. Pada saat yang sama
hutang luar negeri yang pada masa zaman kekuasaan Bung Karno masih relatif terbatas,
sejak naiknya kubu Soeharto hutang itu menjadi besar-besaran. Indonesia yang
sebelmnya menyatakan keluar dari oraganisasi-organisasi Internasional (termasuk
PBB), akhirnya bergabung kembali dengan organisa-organisasi tersebut. Haluan
negara yang dilunya dekat dengan negara-negara berhaluan kiri seperti Cina,
Beijing, Rusia, dan lainya di putus oleh pemerintahan Soeharto. Dan sekarang
lebih dekat dengan negara Kapitalis negara yang berhaluan kanan.
2.
Dampak Dalam Negeri
Yang
lebih pokok untuk kita lihat dan perlu untuk terus kita dialokan tentu saja
adalah dampak Supersemar dalam negeri itu sendiri. Sebagai mana kita telah
singgung diatas, berkat adanya supersemar kalangan Militer, dibawah pimpinan
Jenderal Soeharto, nyaris bisa melakukan apa saja yang mereka hendaki. Termasuk
disini ialah pembubaran partai PKI yang sebenarnya dalam pebubaran partai
adalah kuasa dari presiden. Penangkapan meeri-menteri kepercayaan dari
Soekarno, rekayasa keanggotaan MPRS, penetapan Supersemar sebagai ketetapan
(TAP) MPRS dan sebagainya adalah contoh-contoh lain mengenai bagaimana
Supersemar itu mempunyai dampak yang amat luas.
Tak
kala penting tentu saja adalah bahwa Supersemar itu Jenderal Soeharto berhasil
mempengaruhi MPRS untuk tidak hanya menjadikan surat perintah itu menjadi TAP
MPRS, melainkan juga mencabut satatus Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup.
Tidak hanya itu, MPRS yang sudah diatur oleh Soeharto ini nantinya akan berani
menolak pida pertanggung jawaban Presiden Soekarno yang berjudul Nawaksara
berikut perbaikannya, dan akhirnya memberhentikan Soekarno sebagai presiden
Indonesia. Dan sejak itu Indonesia dipimpin oleh Jenderal Soeharto bersama Orde
Baru dengan segara implikasinya.
Daftar Pustaka
Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI
Wardaya ,Baskara , Membongkar Supersemar;Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung
Karno. Yokyakara: Galang Press.2009.
Indra Ismawan dkk, kumpulan tentang pernyataan Bung Karno tentang Gerakan 30 Sepetember :benarkah
Gerakan 30 september didalangi oleh Bung Karno?. Yokyakarta : Media
Pesindo. 2006.
Reni Nuryati, Tragedi
Soekarno; Dari Kudeta Sampai Kematian. Yokyakarta: Ombak, 2008.
Majalah Time,
edisi 5 Juli 1966
Wisnu, Achmad Aji, Kudeta
Supersemar; Penyerahan atau Perampasan Kekuasaan. Jakarta: Arus Media.2014.
A.M.
Hanafi, Menggugat Kudeta; Jenderal
Seoharto Dari Gestapu ke Supersemar Catatan Pengalaman Pribadi Seorang Eksponen
Angkatan 45.Jakarta: Yokyakarta API, 1999.
Julie Southwood-Patrick Flanagan, “Teror
Orde Baru; penelewengan hukum dan propaganda 1966 1981”. Depok :Komunitas
Bambu, 2013.
[1] Sejarah Nasional Indonesia Jilid
VI hal. 548
[2] Baskara T. Wardaya, SJ, “ Membongkar Supersemar”,(Yokyakata, Galangpress,2009)
hal. 130.
[3] Indra Ismawan dkk, kumpulan
tentang pernyataan Bung Karno tentang Gerakan 30 Sepetember : benarkah Gerakan
30 september didalangi oleh Bung Karno?. Yokyakarta : Media Pesindo, 2006 hal.
38-57
[4] Reni Nuryati, Tragedi Soekarno (Yokyakarta: Ombak, 2008) hal.44
[5] Majalah Time, edisi 5 Juli
1966
[6] Julie Southwood-Patrick
Flanagan, “Teror Orde Baru; penelewengan
hukum dan propaganda 1966 1981”, (Depok :Komunitas Bambu, 2013) hal 57.
[7] Wisnu, Achmad Aji. Kudeta
Supersemar: Penyerahan atau Perampasan Kekuasaan,( Jakarta: Arus Media.2014)
hal. 85
[8] Baskara, wardaya. Membongkar Supersemar ( Yokyakarta, Galanngpress,
2007) hal. 206
[9] A.M. Hanafi, Menggugat Kudeta;
Jenderal Seoharto Dari Gestapu ke Supersemar Catatan Pengalaman Pribadi Seorang
Eksponen Angkatan 45, (Jakarta: Yokyakarta API, 1999), hal. 14-15
No comments:
Post a Comment