Politik Luar Negeri Australia

Makalah

“Politik Luar Negeri Australia”

Kelompok 5:

Ardhian Ramadhany 3101412075

Riwan Sutandi 3101412084

Heri Muladi 3101412147

Ardi Wahyudi 3111411002

Bebet Adi Wibawa 3111411008

Akbar Hakim 3111411140

Dosen Pengampu:

Drs. Ba’in, M. Hum

JURUSAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Setiap negara mempunyai politik luar negerinya sendiri, dimana politik luar negerinya inilah yang akan menjadi penentu arah kebijakan luar negeri negara tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing negara yang pastinya mengarah kepada kepentingan nasional. Tujuan-tujuan yang dimaksud berkaitan dengan bidang politik, keamanan, ekonomi. Politik luar negeri secara sederhana dapat diartikan sebagai segala bentuk kebijakan suatu negara terhadap lingkungan luarnya yang menjadi subjek dari kepentingan dan aktivitas resmi negara itu. Aspek resmi ini ditonjolkan karena, dapat saja individu-individu atau kelompok didalam suatu negara, sesuai dengan kepentingannya masing-masing, memiliki hubungan dengan luar. Politik luar negeri, atau kadang disebut pula sebagai kebijakan luar negeri, sangat ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai oleh Negara tersebut sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Tujuan-tujuan yang dimaksud adalah tujuan politik, keamanan dan ekonomi. Kepentingan nasional itu ditentukan oleh para penentu kebijakan luar negeri sebagai hasil dari proses politik.

Australia merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah menarik. Australia bisa maju seperti sekarang ini tidak terlepas dari peran serta negara maju yang menjadi negara induknya terdahulu yaitu Inggris. Inggris merupakan negara induk Australia karena Australia pada awalnya adalah daerah koloni milik Inggris. Selain itu, hubungan luar negeri Australia dengan negara tetangga juga merupakan faktor penting yang menjadikan Australia seperti sekarang ini.

Pada awal berdirinya Commonwealth of Australia, merupakan tonggak sejarah baru bagi Australia. Saat itu adalah suatu era, dimana enam koloni yang berdiri sendiri secara terpisah-pisah, bergabung menjadi satu yang kemudian disebut sebagai Federasi Colonial. Saat itu satu bangsa siap untuk lahir yaitu Australia. Pada masa itu Australia memiliki wewenang untuk mengatur kedaan negaranya sendiri dan terbebas dari Inggris. Namun Australia belum mampu untuk menjalankan negara itu sendiri, Australia masih membutuhkan bantuan dari negara induknya yaitu Inggris.

Untuk urusan dalam negeri, Australia telah diberi kemerdekaan oleh Inggris. Namun urusan luar negeri Australia masih memerlukan pengawasan dari pemerintah Inggris. Semua hubungan bangsa lain masih harus diatur oleh pemerintah Inggris. Pada saat itu lahirlah pendapat dari kalangan pemerintah Federal Australia bahwa “tidak ada perbedaan kepentingan antara Australia dengan Inggris”. Namun akhirnya pendapat ini dipatahkan karena adanya kepentingan Australia akan suatu pulau yaitu Irian. Keadaan ini telah di sadari lebih dulu oleh Quensland. Akibat dari letak yang jauh dari Inggris, Australia tidak banyak mendapat dukungan dari Inggris untuk mempertahankan maupun menduduki Quensland. Akibat dari adanya keadaan yang demikian, pemerintah Australia mulai berfikir bagaimana caranya mereka mempertahankan diri tanpa selalu mengharapkan bantuan dari Inggris.

Pada tahun 1907, Australia diberi status dominion. Dengan demikian statusnya sebagai koloni Inggris mulai ditinggalkan. Status dominion ini memungkinkan Austalia untuk mulai memikirkan sendiri urusan hubungan luar negerinya. Untuk selanjutnya Australia tidak lagi ditangani oleh Inggris dalam melakukan hubungan luar negerinya. Dan pada tahun 1909, Australia mengeluarkan undang-undang yang disebut The Defence Act. Australia mulai mengambil inisiatif sendiri pembinaan pertahanannya.

B.     Rumusan Masalah

A.    Bagaimanakah kebijakan politik Australia pada Masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Pasca Perang Dunia II ?

B.     Bagaimanakah Politik Luar Negeri Australia Saat Ini ?

C.     Bagaimanakah Kebijakan Luar Negeri Australia ?

D.    Bagaimanakah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Australia ?

E.     Bagaimanakh Kecenderungan Politik Luar Negeri Australia ?

C.    Tujuan Penulisan

A.    Mengetahui kebijakan politik Australia pada Masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Pasca Perang Dunia II.

B.     Mengetahui Politik Luar Negeri Australia Saat Ini.

C.     Mengetahui Kebijakan Luar Negeri Australia.

D.    Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Australia

E.     Mengetahui Kecenderungan Politik Luar Negeri Australia

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Kebijakan politik Australia pada Masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Pasca Perang Dunia II.

a.    Australia pada Masa Perang Dunia I

Selama perang dunia pertama berlangsung. Australia selalu berada dibelakang Inggris. Inggris selalu membantu Australia terutama di bidang militer. Australia masih bersandar pada angkatan bersenjata milik Inggris yang dikenal baik dalam urusan berperang.

Alasan Inggris selalu membantu Australia karena:

1)      Australia merupakan negara bekas koloni Inggris, meskipun sudah berdiri sendiri namun ikatan tersebut masih terjaga.

2)      Rakyat dan pemerintah Australia tidak merasa keberatan atas campur tangan Inggris terhadap politik luar negerinya.

3)      Pada saat itu angkatan perang Australia relatif masih sangat lemah dan kecil.

4)      Australia membutuhkan perlindungan dan bantuan Inggris untuk kemanan serta pertahanan wilayahnya.

Dalam perang dunia pertama, Australia berperang menghadapi beberapa negara, yaitu:

1)      Tahun 1914, Australia menghadapi Jerman di New Guinea dan pada saat itu pula Guinea menyerah.

2)      Pasukan Australia diberangkatkan menuju Timur Tengah dan kawasan Eropa untuk membantu pasukan Inggris melawan pasukan Jermen, Australia dan Turki. Pada 9 November 1914, pasukan Australia berhasil menenggelamkan kapal Emden (kapal perang Jerman) yang berada di Samudra Hindia.

3)      ANZAC yaitu pasukan gabungan Australia dan New Zealand Army Corps, bersama-sama dengan pasukan Inggris dan Perancis bermaksud membantu Rusia yang pada saat itu mengalami tekanan dari pihak Jerman. Namun upaya ini mengalami kagagalan.

Setelah perang dunia pertama usai, timbul kesadaran dalam diri rakyat Australia bahwa Australia berhak disejajarkan dengan negara-negara lain yang sudah lama berdiri. Perdana menteri Australia, William Highes mendesak agar Australia diakui dan memiliki hak yang sama dengan bangsa merdeka lainnya. Dan pada akhinya tuntutan Highes tersebut dikabulkan oleh Inggris. Untuk pertama kalinya Australia mendatangani perundingan perdamaian Versailles. Dan ketika Liga Bangsa-Bangsa di bentuk, Australia ikut menjadi anggota di dalamnya.

Pada tahun 1931, Atatue Of West Minster secara resmi mengakhiri kekuasaan Inggris. Dengan demikian Inggris tidak lagi berkuasa untuk mengawasi hubungan luar negeri Australia. Namun Australia masih tetap mengandalkan Inggris dalam kepentingan luar negerinya.

b.    Australia pada Masa Perang Dunia II

Perang Dunia II diawali dengan serangan Jerman terhadap Polandia pada tanggal 1 September 1939. Tidak lama kemudian Inggris menyatakan perang terhadap Jerman, dan Australia siap membantu Inggris. Dua tahun setelah meletusnya Perang Dunia II, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor (7 Desember 1941). Serangan Jepang ini melibatkan Amerika Serikat secara langsung dalam Perang Dunia II. Kemudian Jepang berhasil menguasai Malaya, Filipina, dan Indonesia. Serangan Jepang ini merupakan ancaman langsung bagi Australia. Australia meminta perlindungan angkatan laut dan angkatan udara kepada Amerika Serikat. Dan Australiapun dapat menghindari serbuan Jepang.

c.    Hubungan Luar Negeri Australia Pasca Perang Dunia II

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak terjadi perubahan di seluruh bagian dunia. Perubahan yang menonjol adalah banyaknya daerah di Asia dan Afrika yang awalnya dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa telah terlepas dan merdeka. Berakhirnya Perang Dunia II membuat Inggris kehilangan koloninya di Asia dan Inggris Raya, mengalami kemunduran.

            Perubahan-perubahan ini, berpengaruh pada politik luar negeri Australia. Australia yang pernah mendapat bantuan Amerika dalam menghindari serangan Jepang, telah membuat Australia perlahan-lahan lepas dari Inggris. Pada tahun 1951, Australia mulai mengadakan kerjasama dengan New Zealand dan Amerika Serikat. Kerjasama ini menghasilkan perjanjian yaitu perjanjian ANZUS TREATY. Perjanjian ini adalah perjanjian pertama yang di tandatangani Australia tanpa campur tangan Inggris.

            Berakhirnya Perang Dunia II ini menyadarkan Australia bahwa negaranya berada di wilayah Asia, khususnya wilayah Asia Tenggara, dan terletak di Pasifik. Dengan munculnya kesadaran tersebut, Australia mulai memiliki keinginan untuk menjalin hubungan baik dengan negara tetangganya. Pada tahun 1950, Australia berkeinginan untuk menderikan suatu organisasi yang menjadi wadah bagi negara-negara Asia (Asia Selatan dan Asia Tenggara) yang disebut dengan Colombo Plan.

            Latar belakang berdirinya Colombo Plan adalah adanya kesadaran bahwa kepentingan penduduk Asia meliputi kepentingan seperempat penduduk dunia. Colombo memiliki dua program pokok yaitu Economic Development Programmed dan Technical Cooperation Sceheme. Hasil yang telah ada dari program tersebut adalah adanya peningkatan dalam bidang produksi pertanian, pengairan, dan perluasan tanah yang di olah. Technical Cooperation Scheme bertidak sebagai penyedia para ahli untuk memberikan latihan bagi teknisi-teknisi dan memberi bantuan dalam berbagai proyek pembangunan. Selain itu para teknisi juga mendapat kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan khusus di Australia. Walaupun Australia masih terikat oleh Inggris dalam British Commonwealth Of Nations, namun ikatan Inggris semakin longgar. Inggris tidak lagi menjadi partner dagang utama Australia, karena Australia lebih memilih Jepang dan negara-negara asean sebagai partner dagangnya. Sebagai negara yang ikut menanda tangani piagam PBB, Australia mulai aktif dalam berbagai kegiatan badan internasional.

B.     Politik Luar Negeri Australia Saat Ini

Pada masa ini orientasi politik luar negeri Australia ditetapkan melalui upaya membendung perluasan komunis melalui cara memberikan bantuan militer dan memperkuat pertahanannya melalui perjanjian pertahanan bersama dengan Amerika Serikat, melaksanakan bantuan ekonomi terutama kepada negara-negara yang berada di sekitarnya yang tergabung dalam Commonwealth of Nation. Australia membantu membendung ekspansi Korea Utara melalui kekuatan militernya. Australia juga memberikan bantuan militer kepada Malaysia (sebagai sesama anggota British Commonwealth of Nations) dalam rangka membandung kekuatan komunis di Asia Tenggara.

Dalam kasus perang Vietnam, keterlibatan militer Australia adalah dengan mengirimkan “army advisers” untuk melatih tentara Vietnam Selatan dalam strategi perang di hutan-hutan, bahkan tahun 1966 militer Australia ditingkatkan kontribusinya sebagai akibat diberlakukannya wajib militer. Hal ini dilakukan agar Australia mampu membendung agresifitas komunis. Di sini terlihat bahwa periode tahun 1950an sampai 1960an Australia menganut konsep pertahanan yang disebut dengan Forward Defence, yakni membangun pertahanan dengan menempatkan pasukan di luar wilayah negaranya (lihat keterlibatan tentara Australia pada perang Korea, perang Vietnam, dan Malaysia & Singapura). Setelah itu, pada periode berikutnya orientasi pertahanan Australia menganut konsep Defence of Australia. Konsep pertahanan ini menggunakan self reliance sebagai dasar utamanya. Di sini, militer Australia harus mampu melaksanakan operasi secara mandiri dan harus mampu menangkal jangkauan senjata musuh dengan memanfaatkan geografi Australia. Kini Australia menerapkan Regional Defence dengan strategi varian kerjasama pengembangan pertahanan misil bersama Amerika Serikat.

Meskipun berbagai konsep pertahanan dikembangkan oleh Australia, tetapi pada dasarnya kedekatan dengan Amerika Serikat menjadi dasar dari segalanya. Setelah melepaskan diri dari keterikatan dengan Inggris, Australia menyandarkan dirinya pada Amerika Serikat. Lebih jauh Steven Pailah (2008) mengemukakan bahwa national interest Australia lebih ditujukan pada pembentukan lingkar Pasifik Barat yang dimanifestasikan dalam bentuk Australia’s Maritime Identification System (AMIS). AMIS merupakan manifestasi konsep keamanan maritim regional Amerika Serikat yang diterjemahkan oleh Australia sebagai penguatan strategi pertahanan maritimnya. Menarik untuk disimak pendapat Petrov (2008) yang menggambarkan tiga pilar tradisi politik luar negeri Australia yakni:

1.      Tradisi Menzies (partai Liberal) yang digambarkan sebagai tradisi realistik, pragmatis, dan berpusat pada kekuatan. Di sini pandangan Menzies difokuskan pada kenyataan keterisolasian Australia dapat diatasi dengan menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat.

2.      Tradisi Evatt (partai Buruh) yang memperlihatkan gambaran nasionalis dan internasionalis, sebab Evatt berpedoman organisasi internasional (dalam hal ini PBB) merupakan forum yang cukup efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Arah pilar kedua ini adalah kekuatan dan nilai kebebasan dan pemahaman terhadap identitas diri suatu bangsa.

3.      Tradisi Spender & Casey (Partai Liberal) menekankan pada pentingnya wilayah regional dan kerjasama aktif dengan Asia. Sampai saat ini, ketiga pilar tersebut masih relevan dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan politik luar negeri Australia, meskipun penekanannya sangat ditentukan oleh kondisi dari partai manakah perdana menteri Australia berasal.

C.    Kebijakan Luar Negeri Australia

Kebijakan luar negeri Australia berpatokan pada tujuan dan kepentingan nasional yang ingin dicapai. Berikut ini adalah mengenai Tujuan Nasional dan Kepentingan Nasional Australia:

1.      Tujuan Nasional Australia

Tujuan dasar politik luar negeri Australia adalah menjaga integritas dalam lingkungan internasional yang saling bersaing. Integritas suatu bangsa bukan hanya mencakup perlindungan terhadap aset-aset yang penting seperti wilayah teritori, sumber daya alam dan manusia dalam batas negara tetapi juga memelihara sistem ekonomi, politik, sosial, budaya masyarakat yang turun temurun secara singkat. Hal-hal tadi disebut sebagai etos fisik dan sosial dari sebuah negara. Ada dua sikap kelompok nilai yang membangun etos nasional Australia. Sikap kelompok nilai yang pertama adalah campuran antara nilai budaya, etika, agama dan etnis yang menentukan sikap dan moralitas masyarakat. Sedangkan kelompok nilai yang kedua adalah campuran antara nilai, sosial, politik dan ekonomi yang dipelihara oleh masyarakat dalam aturan-aturan administrative. Tujuan utama dari politik luar negeri suatu Negara adalah kelangsungan hidup dan untuk itu keamanan Negara adalah suatu hal yang mutlak. Keamanan Negara bukan hanya keamanan secara fisik dari serangan maupun invasi, tetapi berarti juga perlindungan dari agresi ekonomi Negara lain, yang juga berarti mengamankan dasar nilai dan budaya masyarakat dari penerapan ideologi luar negeri yang bertentangan.

2.      Kepentingan Nasional Australia

Dalam melihat kepentingan nasional Australia, terdapat empat prioritas pokok:

a.       Memelihara keamanan yang positif dan lingkungan strategis dalam kawasannya. Berarti Australia memiliki kepentingan langsung dalam menjamin situasi yang aman dan damai di Negara-negara sekitarnya agar tetap terpelihara dengan stabil.

b.      Mendukung terciptanya keamanan global.

c.       Kerjasama ekonomi, investasi dan perdagangan. Australia ingin memobilisasi pengaruh politik internasional untuk mendukung tujuan ekonomi internasional dengan cara membuka pasar barang ekspor, memperluas kesempatan-kesempatan ekonomi bagi sektor industri Australia dan terus menciptakan persepsi bahwa Australia merupakan tempat yang menarik untuk melakukan penanaman modal asing serta menempatkan pemerintah Australia sebagai mitra yang ideal untuk kerjasama.

d.      Menjadi warga dunia yang baik dengan Australia terus memainkan peranan yang positif dan konstruktif diantara aneka ragam isu yang sekarang menjadi subyek diplomasi multilateral, seperti penanganan masalah pengungsi, terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang dan masalah kesehatan dunia.

Berdasarkan Tujuan dan Kepentingan Nasional Australia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Australia, Perdana Menteri Howard pada masa pemerintahannya menetapkan kebijakan politik luar negerinya sebagai berikut:

a.    Melindungi teritorial Australia dari serangan fisik dan memelihara kapasitas Australia dalam membuat kebijakan independen.

b.    Membangun dan melanjutkan kapasitas kompetensi perdagangan dan investasi pada skala internasional, tapi dengan penekanan pada pasar Asia-Pasifik.

c.    Menghapuskan senjata pemusnah massal dan untuk menahan konflik regional (di dalam dan di luar Asia), peningkatan keamanan dalam menghadapi terorisme internasional, melalui migrasi tidak sah, tentang penyakit, arus pengungsi, penurunan kualitas lingkungan, narkotika dan kejahatan transnational, sehingga dapat meminimalisasikan risiko konflik global.

d.    Memelihara dan mempromosikan Australia sebagai negara yang memiliki nilai demokrasi liberal yang direfleksikan dari intelektual Eropa dan peninggalan budaya, untuk menarik minat negara-negara Asia Pasifik yang memiliki sejarah dan budaya yang berbeda.

D.    Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Australia

Kebijakan luar negeri Australia sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal dan eksternal yang amat mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia antara lain:

Pertama, “Historical Culture” atau budaya historis dan demografis. Dari sisi budaya historis dan demografis ini, ada dua negara yang amat berpegaruh dalam pembentukan kebijakan luar negeri Australia, yaitu Inggris dan Amerika. Kedua, adalah faktor geografis. Sebagai Negara benua di selatan khatulistiwa yang dihuni oleh sebagian besar masyarakat keturunan inggris (Anglo Celtic), masyaraka Australia merasa terisolir oleh lingkungan luarnya. Ketiga, perubahan konstelasi politik, ekonomi, dan keamanan regional dan internasional tidaklah bersifat statis melainkan dinamis. Keempat, tujuan yang inin diraih dari kebijakan luar negeri adalah kepentingan nasional. Tujuan politik dari kebijakan luar negeri Australia ini dapat disimpulkan kedalam empat hal:

a.    Suatu Australia yang lebih aman, baik dari segi fisik, ekonomi, budaya, dan politi, termasuk ideology dan national etosnya.

b.    Suatu dunia yang lebih aman.

c.    Suatu dunia yang lebih kaya.

d.    Suatu dunia yang lebih baik.

E.     Kecenderungan Politik Luar Negeri

Kecenderungan politik luar negeri Australia untuk menjalin kerja sama dan membuka diri terhadap kawasan asia pasifik dengan tetap tidak meninggalkan hubungannya dengan AS dan inggris adalah langkah nyata arah kebijakan luar negeri Australia pada masa sekarang. Walaupun hubungannya dengan negara induk yakni Inggris sekarang agak melemah dikarenakan jarak antara Australia dan negara induk tersebut menyebabkan Australia lebih memilih untuk mendekatkan diri ke Amerika Serikat yang mana notabenenya memiliki pengaruh yang lebih kuat dari pada inggris di kawsan asia pasifik. Jadi menurut Australia hubungannya sebagai orang western tetap dijaga dengan kerjasama keamanan bersama AS selain itu untuk masalah kerjasama ekonomi dan lainnya Australia mulai membuka diri di kawasan asia pasifik.

Sedangkan dengan kawasan regional asia pasifik Australia memberikan dukungan terhadap berbagai organisasi yang ada di kawasan asia pasifik ini. Dukungan tersebut terlihat pada organisasi berikut :

a.    Pacific Islands Forum Secretariat (PIFS) adalah Forum Kepulauan Pasifik (sebelumnya dikenal sebagai Forum Pasifik Selatan sebelum 2000), yang pelayanan Sekretariat, menyatukan independen dan mengatur diri-negara di Pasifik dalam tahunan pemimpin sebuah KTT.

b.    South Pacific Applied Geoscience Commission (SOPAC) yang membantu anggota untuk menilai, eksplorasi dan pengembangan mineral dan sumber daya yang tidak hidup lainnya.

c.    Pacific Regional Environment Program (SPREP) mempromosikan kerjasama regional dalam masalah lingkungandi asia pasifik.

d.    Forum Fisheries Agency (FFA) yang bertujuan membantu anggota untuk memaksimalkan manfaat yang berkelanjutan dari konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya perikanan mereka.

e.    South Pacific Board of Educational Assessment (SPBEA) yaitu suatu daerah, organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1980 untuk membantu negara-negara anggota dan wilayah untuk mengembangkan prosedur penilaian terhadap dan / atau regional sertifikat nasional.

f.     University of South Pacific (USP) yang merupakan penyedia utama pendidikan tersier di wilayah Pasifik dan pusat internasional keunggulan untuk pengajaran, penelitian dan konsultasi pada semua aspek kehidupan Pasifik.

g.    Fiji School of Medicine (FSMed) yang merupakan lembaga kesehatan tersier yang melatih dan mendidik profesional kesehatan untuk melayani masyarakat di Pasifik.

Selain dukungan Australia juga merupakan anggota dari organisasi regional asia pasifik yaitu:

a.    APEC yaitu program kerjasama ekonomi di kawasan asia-pasifik.

b.    ASEAN-Australian Development Cooperation Programme (AADCP) Program Kerjasama Pembangunan ASEAN-Australia adalah demonstrasi praktis dari komitmen Australia untuk bekerja sama dengan ASEAN untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di Asia Tenggara. Hal ini mencerminkan prioritas saat ini dan tantangan yang dihadapi kedua pasangan untuk memperluas hubungan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keamanan di kawasan negara-negara dengan tantangan pembangunan yang berbeda. Tujuan dari program ini adalah untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di dalam ASEAN, dengan membantu ASEAN untuk mengatasi tantangan pembangunan daerah prioritas melalui kerjasama regional.

Tujuan khusus dari AADCP adalah:

1.    untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan sosial regional (termasuk-ekonomi dan keuangan kerjasama makro, integrasi ekonomi, perumusan kebijakan sosial dan sistem, dan hubungan AFTA-CER).

2.    untuk memperkuat kapasitas kelembagaan daerah

3.    untuk memperkuat ilmu pengetahuan, teknologi dan kerjasama lingkungan;

4.    untuk mempercepat baru Negara-negara Anggota ASEAN 'integrasi ke ASEAN dengan mendukung partisipasi mereka dalam program-program kerjasama ASEAN.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan:

Setiap negara tidak bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, perlu adanya hubungan kerja sama dengan negara lain untuk memenuhu tujuan negara tersebut. Dan di dalam melakukan hubungan luar negeri atau dengan negara lain setiap negara juga mempunyai cara atau kebijakan politik luar negerinya sendiri-sendiri. Arah kebijakan luar negeri Australia mengalami perubahan seiring periode pergantian kepemimpinan di negara kangguru tersebut, Walaupun bukan hanya pengaruh pemimpin yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia tetapi juga berbagai faktor seperti letak geografi dan lainnya. Kebijakan politik luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi beberapa faktor, baik dari dalam negeri sendiri atau faktor dari luar negeri dan hal itu tidak terlepas dari tujuan negara tersebut dalam memenuhi kebutuhan negaranya. Selain untuk memenuhi kebutuhan negaranya kerja sama dengan negara lain yang dilakukan australia juga untuk menjaga keamanan wilayah mereka, tentu dengan kerja sama maka akses keluar masuk negara juga mudah dipantau atau dijaga.

DAFTAR PUSTAKA

Ba’in. 2011. Paparan Kuliah Sejarah Australia- Oceania. Semarang: Universitas Negeri     Sem Kitley, P. e. al.(1989). Australia di mata Indonesia. Jakarta : Gramedia

Ratih Hardjono. (1992). Suku Putihnya Asia Perjalanan Australia Mencari Jati Dirinya. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Siboro, J. 1989. Sejarah Australia. Jakarta : P2LPTKarang.

http://penelitian.lppm.upi.edu/detil/109/politik-luar-negri-australia-pasca-perang-pasifik-dalam-hubungannya-dengan-negara-negara-lain (diakses pada tanggal 12 Juni 2015)

http://www.academia.edu/5306893/ARAH_POLITIK_LUAR_NEGERI_AUSTRALIA_MASA_KINI (diakses pada tanggal 12 Juni 2015)

http://arianto-w--fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-77120-Umum Kebijakan%20Luar%20Negeri%20Australia.html (diakses pada tanggal 12 Juni 2015)