b. PAN (Partai Amanat Nasional)
Pendiri Partai Amanat
Nasional dibadani oleh beberapa tokoh gerakan reformasi yang bergabung dalam
Majelis Amanat Rakyat (MARA). MARA merupakan organisasi yang ditujukan untuk
mewadahi kerja sama berbagai organisasi dan perorangan serta memiliki komitmen
terhadap gerakan reformasi. Kemudian MARA dideklarasikan pada 14 Mei 1998 di
News Café, Jakarta. Setelah pendeklarasian MARA, orang-orang sempat
mempertanyakan apakah MARA akan menjadi partai atau tidak . pertanyaan itu
akhirnya terjawab , ketika pada tanggal 5–6 Agustus 1998 di Mega Mendung, Bogor,
mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama
menjadi Partai Amanat Nasional (PAN).[1]1
PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan
kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material, dan spiritual. Cita-cita partai
berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut
prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif. Untuk terwujudnya Indonesia Baru,
PAN pernah melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara federasi sebagai
jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam
mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar
merasakan sebagai warga bangsa.1[2]
c.
PDIP (Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan)
Lahirnya Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak bisa dilepaskan dari konflik yang
terjadi di dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan menguatnya sosok
Megawati Soekarnoputri di panggung politik. PDI lahir pada 10 Januari 1973,
sebagai fusi dari 5 partai politik pasca Pemilu 1971.1[3]
PDI-P didirikan setelah dibukanya kehidupan kepartaian politik
oleh Presiden Habibie yang bertujuan untuk
menyongsong Pemilu 1999. Kongres I PDI-P
berlangsung di Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2000. Pada pemilu 1999, PDI-P memperoleh peringkat
pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 151 kursi. Walaupun demikian, PDI-P
gagal membawa Megawati ke kursi kepresidenan. Hal ini dikarenakan kalah voting
dalam Sidang
Umum MPR 1999 dari Abdurrahman Wahid, dan oleh karenanya
Megawati menduduki kursi wakil presiden. Setelah Abdurrahman Wahid turun dari
jabatan presiden pada tahun 2001, PDI-P berhasil menempatkan Megawati ke kursi
presiden.
Dalam Pemilu Legislatif 2004, perolehan suara PDI-P
turun ke peringkat kedua, dengan 109 kursi. Pada Pemilu Presiden 2004, PDI-P kembali
mencalonkan Megawati sebagai calon presiden, berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi sebagai calon
wakil presiden. Pada Pemilu Legislatif 2009, perolehan suara PDI-P
kembali turun ke peringkat ke-tiga dengan jumlah kursi sebanyak 94 kursi. PDI-P
kemudian bersama dengan Partai Gerindra mengusung pasangan
Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sebagai pasangan
calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2009.
Pada Pemilihan
Umum Legislatif 2014 kali ini, PDI-P berhasil meraih peringkat
pertama dan mendapatkan perolehan suara sebanyak 18.95% dan perolehan kursi DPR
sebanyak 109 kursi. PDI-P bersama dengan Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai
Keadilan dan Persatuan Indonesia dalam Pemilihan
Presiden 2014 kali ini mengusung Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo dan mantan Wakil
Presiden M. Jusuf Kalla sebagai pasangan
calon presiden dan calon wakil presiden. 1[4]
d. PPP (Partai Persatuan Pembangunan)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
adalah sebuah partai politik di Indonesia. Pada saat pendeklarasiannya pada
tanggal 5 Januari 1973, partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai
keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia
(PSII), Perti dan Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah Mohammad Syafa'at
Mintaredja. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk
penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum
pertama pada masa Orde Baru tahun 1973. 1[5]
e.
PBB (Partai Bulan dan Bintang)
Sesudah Partai Masyumi
dibubarkan oleh pemerintah Orde Lama tahun 1960, para pendukung dan pengikut
Masyumi kemudian menamakan diri mereka Keluarga Bulan Bintang, sebuah komunitas
yang mendambakan di Indonesia ini terlaksana syariat Islam, ajaran-ajaran Islam.[6] Partai Bulan Bintang
didirikan pada 17 Juli 1998. Partai ini telah ikut pemilu selama empat kali yaitu pada Pemilu
tahun 1999, 2004 ,2009 dan 2014. Pada Pemilu tahun 1999,
Partai Bulan Bintang mempu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2% dan meraih 13
kursi DPR RI. Sementara pada Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487
pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR.
Partai ini sebelumnya diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra, tokoh yang pernah
menjabat Menteri Sekretaris Negara di massa PresidenSBY. Tokoh ini mempunyai
ciri tahi lalat di wajahnya dan dikenal sebagai tokoh yang memelopori amandemen
Konstitusi Pasca Reformasi, di tengah tuntutan Federalisme dari beberapa tokoh.
Berikutnya MS Kaban dipilih sebagai
ketua umum pada 1 Mei 2005. MS Kaban ketika itu
menjabat Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I.
Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2009, partai ini memeroleh
suara sekitar 1,8 juta yang serata dengan 1,7% yang berarti tidak mampu meraih
perolehan suara melebihi parliamentary threshold 2,5% sehingga
berakibat pada tidak memiliki wakil seorang pun di DPR RI , meski di beberapa
daerah pemilihan beberapa calon anggota DPR RI yang diajukan memenuhi
persyaratan untuk ditetapkan sebagai Anggota DPR RI. Pada pemilu legislatif
2014, partai ini diloloskan KPU sebagai peserta pemilu 2014 dan mendapat nomor
urut 14. PBB meraih suara sebesar 1 sampai 2 persen yang dianggap tidak lolos
bersama PKPI. Namun, partai yang memperjuangkan syari'at Islam masuk dalam
sistem hukum di Indonesia sebagai icon perjuangannya ini, masih memiliki
sekitar 400 Anggota DPRD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di
seluruh Indonesia.
Sejak Muktamar ke-3 pada April 2010 di Medan, partai ini telah
menetapkan kembali MS Kaban sebagai Ketua Umum, sedangkan BM Wibowo Hadiwardoyo
mantan Sekjen Organisasi massa Islam Hidayatullah diangkat sebagai Sekretaris
Jenderal. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. menjabat sebagai Ketua
Majelis Syura sedangkan DR. Fuad Amsyari sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai.
1[7]
- PKS (Partai Keadilan Sejahtera)
Partai Keadilan Sejartera (PKS) merupakan partai yang berasaskan
Islam yang pendiriannya terkait dengan prtumbuhan aktivitas dakwah Islam
semenjak awal tahun delapan puluhan. Juga merupakan kelanjutan dari Partai
Keadilan yang didirikan pada 20 Juli 1998. Tercatat bahwa terdapat lebih dari
50 pendiri partai ini dan menjadikan Nur Mahmudi Ismail kemudian menjadi
Presiden Partai Keadilan, sedangkan Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Majelis
Pertimbangan Partai. 1[8]
Dalam pemilu 1999, PKS mendapat 7 kursi DPR, 21 kursi
DPRD Tingkat I, dan 160 DPRD Tingkat II. Dengan hasil perolehan 1.436.565
suara, dan menempati peringkat ke 7 dari 48 partai politik. Bersama dengan 41
partai politik lainnya, Partai Keadilan mempelopori tuntutan perubahan
ketentuan Undang-undang Pemilu tentang electoral
threshold yang dirasakan tidak adil oleh mereka. PKS memiliki visi khusus
yaitu partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi maupun opini
yang mewujudkan masyarakat Indonesia yang Madani. Dengan bekal visi itu, partai
ini mendasarkan prinsip kebijakannya sebagai Partai Dakwah. Artinya, dakwah
menjadi poros utama seluruh gerak partai, sekaligus menjadi karateristik
perilaku paraaktivisnya dalam berpolitik.
g. Partai Demokrat
Partai ini didirikan
pada 9 September 2002 di Jakarta. Latar belakang berdirinya partai ini tidak
terlepas dari peristiwa kekalahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan
wakil presiden guna mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputeri pada Sidang
Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Juli 2001. Dengan adanya
peristiwa kekalahan ini beberapa anggota MPR untuk mendirikan sebuah partai
sebagai kendaraan politik bagi mantan Kepala Staf Teritorial TNI (1998-1999)
untuk maju dalam pemilihan Presiden tahun 2004. Selain itu, kurangnya perhatian
partai-partai politik yang ada saat ini dalam memberikan pendidikan politik bagi
masyarakat, hal ini juga ikt melatabelakangi berdirinya Partai Demokrat. 1[9]
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa lahirnya gerakan
reformasi bertujuan untuk memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Gerakann reformasi di Indonesia disebabkan oleh
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa sebelumnya.
Penyimpangan-penyimpangan tersebut telah mengakibatkan terjadinya krisis di
bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan kepercayaan. Pada masa reformasi,
kehidupan politik Indonesia berjalan mengarah kepada hal yang lebih baik jika
dibandingkan dengan masa Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dari adanya sistem
kepartaian yang baru. Dampak dari adanya sistem kepartaian yang baru dapat
terlihat secara menyeluruh dalam kehidupan perpolitikan Indonesia.
Partai
politik yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum tahun 1999
hanya 48 partai saja. Hasilnya tidak ada partai yang secara tunggal mendominasi
dan memegang posisi mayoritas mutlak yang dapat mengendalikan pemerintahan.
Partai politik yang lolos seleksi untuk menjaadi peserta pemilu 2004 hanya 24
partai. Pada pemilihan umum ini, terdapat 7 partai yang memenuhi electoral threshold. Partai-partai
tersebut adalah Golkar, PAN, PDIP, PPP, PBB
BAB
III
PENUTUP
- Kesimpulan
Lahirnya gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaiki tatanan
perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gerakann reformasi di
Indonesia disebabkan oleh penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa
sebelumnya. Penyimpangan-penyimpangan tersebut telah mengakibatkan terjadinya
krisis di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan kepercayaan. Pada masa
reformasi, kehidupan politik Indonesia berjalan mengarah kepada hal yang lebih
baik jika dibandingkan dengan masa Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dari adanya
sistem kepartaian yang baru. Dampak dari adanya sistem kepartaian yang baru
dapat terlihat secara menyeluruh dalam kehidupan perpolitikan Indonesia.
Partai
politik yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum tahun 1999
hanya 48 partai saja. Hasilnya tidak ada partai yang secara tunggal mendominasi
dan memegang posisi mayoritas mutlak yang dapat mengendalikan pemerintahan.
Partai politik yang lolos seleksi untuk menjaadi peserta pemilu 2004 hanya 24
partai. Pada pemilihan umum ini, terdapat 7 partai yang memenuhi electoral threshold. Partai-partai
tersebut adalah Golkar, PAN, PDIP, PPP, PBB
- SARAN
Sistem
politik dengan sistem multi partai membuat terciptanya wadah untuk menyampaikan
aspirasi sesuai dengan minat dan pahamnya. Partai politik yang beragam akan
menimbulkan berbagai paham dan ideologi partai. Paham dan ideologi yang
dicanangkan setiap partai akan menarik massa pendukung. Massa pendukung ini
akan menentukan keberhasilan partai dalam mendapatkan jabatan. Jabatan ini
merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita partai dan bangsa.
Partai
politik yang beragam membuat peta perpolitikan semakin berwarna. Apabila
diakomodasi secara benar dan disatukan persepsinya, warna-warni politik ini
akan menjadi kekuatan yang sangat hebat dalam mewujudkan cita-cita nasional.
Cita-cita nasional akan cepat terwujud jika semua komponen bangsa dapat
bahu-membahu, tidak terkecuali partai politik. Begitu juga sebaliknya, apabila
komponen-komponen bangsa tidak dapat disatukan. Maka dari itu, akan jauh lebih
baik apabila semua komponen bangsa bersatu padu, bahu membahu dalam mewujudkan
cita-cita
[1]1 Tim
Litbang Kompas, Partai-partai Politik
Indonesia (Ideologi dan Program 2004-2009). Jakarta: PT. Kompas Media
Nusantara, hlm. 228
1[2] alfi
fadlan http://www.catatansejarah.com/2011/07/sejarah-berdiri-partai-amanat-nasional.html ) di akses Jumat, 10 Oktober 2014, pukul 23.39 WIB
1[3] Tim
Litbang Kompas, Partai-partai Politik
Indonesia (Ideologi dan Program 2004-2009). Jakarta: PT. Kompas Media
Nusantara, hlm. 228
1[7]
partai bulan
dan bintang http://bulan-bintang.org/partai/sejarah-singkat/ di akses, Sabtu 11 Oktober 2014, pukul
00.30 WIB.
No comments:
Post a Comment