SEJARAH PARTAI POLITIK PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL

SEJARAH PARTAI POLITIK PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL

Disusun Untuk memenuhi tugas mata kuliah

Sejarah POLITIK

Pengampu : Bpk. Hamdan Tri Atmaja

Bpk. Insan Fahmi Siregar

disusun Oleh :

Prita Wulandari                    (3101412059)

Lutfi Arif Wicaksono            (3101412069)

Siti Rahmawati                      (3101412079)

Muhammad Khoirul Amri  (3101412099)

ROMBEL 5B

PENDIDIKAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

                                                                       2014

Kata Pengantar

Segala puja dan puji bagi Allah SWT, Dzat penguasa seluruh alam jagat raya. Teriring pula salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Aamiin. Sebagai wujud ikhtiar untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mahasiswa di Universitas Negeri Semarang khususnya prodi Pendidikan Sejarah.

Kami menyusun makalah ini berdasarkan fakta yang kami dapat berbagai sumber-sumber dan literature-literatur yang insya Allah dijamin kebenarannya. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu untuk terselesainya makalah ini.

Kami menyadari dalam pembuatan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca yang budiman sangat kami harapkan untuk kesempurnaan makalah ini pada masa yang akan datang.

Demikian pentingnya mata kuliah sejarah sejarah pergerakan nasional Indonesia bagi mahasiswa, maka perlu diadakan makalah yang mampu merangsang kreativitas para mahasiswa. Semoga kehadiran makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua dalam menjalankan aktivitas belajar-mengajar.

Semarang, 28 September 2014

Tim penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Di Indonesia partai politik telah menjadi bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih seratus tahun. Umumnya dianggap bahwa partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir, yang anggota anggotanya sedikit banyak mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna melaksanakan program yang telah ditetapkannya.

Partai politik pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu semua organisasi, apakah ia bertujuan sosial (seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah) atau terang terangan menganut asas politik/agama (seperti Sarekat Islam dan Partai Katolik) atau asas politik sekuler (seperti PNI dan PKI) memainkan peran penting dalam berkembangnya pergerakan nasional.

Pada tahun 1918 pihak Belanda mendirikan Voolksraad yang berfungsi sebagai badan perwakilan yang berisikan anggota dari pribumi dan orang Belanda.

B.     Rumusan Masalah

1.      Bagaimana perkembangan partai partai politik pada masa Pergerakan Nasional ?

2.      Bagaimana karakteristik partai partai politik pada masa Pergerakan Nasional ?

BAB II

PEMBAHASAN

Di Indonesia partai politik telah menjadi bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih seratus tahun. Umumnya dianggap bahwa partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir, yang anggota anggotanya sedikit banyak mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna melaksanakan program yang telah ditetapkannya.

Partai politik pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu semua organisasi, apakah ia bertujuan sosial (seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah) atau terang terangan menganut asas politik/agama (seperti Sarekat Islam dan Partai Katolik) atau asas politik sekuler (seperti PNI dan PKI) memainkan peran penting dalam berkembangnya pergerakan nasional.

Pada tahun 1918 pihak Belanda mendirikan Volksraad yang berfungsi sebagi badan perwakilan. Ada beberapa partai serta organisasi yang memanfaatkan kesempatan untuk bergerak melalui badan ini (yang dinamakan ko, namun ada pula yang menolak masuk di dalamnya yang dinamakan nonk.). Pada awalnya partisipasi organisasi Indonesia sangat terbatas. Dari 38 anggota, di samping ketua seorang Belanda, hanya 15 orang Indonesia, diantaranya  anggota Budi Utomo dan Sarekat Islam. Komposisi baru berubah ketika tahun 1931 waktu diterima prinsip “mayoritas pribumi”, sehingga dari 60 orang anggota ada 30 orang pribumi.[1]

 Sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke wilayah Nusantara pada abad ke-16, bangsa Indonesia telah mengadakan perlawanan. Namun segala bentuk perlawanan yang dilakukan tersebut selalu mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah:

a.       Perjuangan bersifat kedaerahan.

b.    Perlawanan tidak dilakukan secara serentak.

c.       Masih tergantung pimpinan (jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti).

d.      Kalah dalam persenjataan.

e.       Belanda menerapkan politik adu domba (devide et impera).

Namun pada awal abad ke-20, pemimpin-pemimpin Indonesia sadar bahwa perlawanan bersenjata tidak akan berhasil ,apalagi jika perlawanan itu bersifat kedaerahan. Rasa persatuan dan kebangsaan mulai berkembang. Suku-suku bangsa Indonesia sama-sama menderita di bawah penjajahan. Penderitaan yang sama itu menimbulkan rasa persatuan. Merekapun sadar bahwa mereka adalah satu bangsa.dan mempunyai satu tanah air. Penjajahan Belanda tidak lagi di lawan dengan kekuatan senjata, tetapi dengan kekuatan politik. Disamping itu, dilakukan juga usaha memajukan pendidikan, meningkatkan ekonomi rakyat, dan mempertahankan kebudayaan. Sehingga masyarakat Indonesia pada saat itu meningkat pendidikan dan taraf hidupnya (walaupun masih sebatas keluarga kalangan atas) yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh politik yang terkenal dan dapat memberi warna tersendiri dalam masa pergerakan Indonesia. Untuk lebih jelasnya mengenai partai-partai politik yang ada pada masa pergerakan nasional maka akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

1.    Partai Nasional Indonesia

Pada tanggal 4 Juli 1927 Soekarno dan Algemeene Studie Club-nya memprakarsai pembentukan sebuah partai politik baru, yaitu Perserikatan Nasional Indonesia, dengan Soekarno sebagai ketuanya. Pada bulan Mei 1928 nama partai ini diubah menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Tujuan PNI adalah kemerdekaan bagi kepulauan Indonesia yang akan dicapai secara nonkooperatif dan dengan organisasi massa. Inilah partai politik pertama yang beranggotakan bangsa Indonesia, semata-mata menciptakan kemerdekaan poliik, berpandangan kewilayahan yang meliputi btas-batas Indonesia yang nanti berlaku dan berideologi nasionalisme sekuler.[2]

Studie Club Bandung yang dipimpin Soekarno termasuk sangat progresif diantaranya dengan menerbitkan majalah Suluh Indonesia Muda dan menjalin hubungan dengan Perhimpunan Indonesia di Nederland. Studie Club Bandung ini nantinya akan menjelma menjadi sebuah organisasi besar yang pernah merajai dunia perpolitikan Indonesia pada zamannya. Organisasi itu adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI didirikan di sebuah paviliun selatan rumah di Regentsweg no. 22 (sekarang jl. Dewi Sartika) Bandung pada suatu malam tanggal 4 Juli 1927. Mereka yang berada di tempat itu antara lain Mr. Iskaq, Mr. Sartono, Mr. E.S. Budyarto Martoatmodjo, Mr. Sunario, Dr. Samsi Sastrowidagdo, Ir Soekarno, Ir. Anwari, dan Dr. Tjipto Mangunkusumo. Mereka semua akan tercatat sebagai pendiri PNI, kecuali Dr. Tjipto yang menolak diikutsertakan atas alasan keamanan. Meski demikian Soekarno tetap menganggap Dr. Tjipto sebagai salah satu pendiri, selain Sujadi dan J. Tilaar yang menjadi penghubung antara pemuda di Bandung dengan Hatta di Nederland.

Pada tahun 1926, dua tahun setelah terbitnya karya H.O.S Tjokroaminoto tentang Islam dan Sosialisme, Ir Soekarno memasukan unsur kekuatan ideology ketiga yaitu nasionalisme dalam karangannya yaitu “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”. Ktiga kekuatan ideologi itu merupakan landasan pergerakan nasional secara garis besarnya dan oleh Ir Soekarno juga dianggap dapat dipakai sebagai alat pemersatu pergerakan rakyat Indonesia. Ketiga kekuatan ideology tersebut kemudian hari terkenal dengan singkatan Nasakom.

Pembentukan PNI sendiri terjadi secara tidak sengaja. Semua ini diawali atas kedekatan kantor arsitek Soekarno dan Anwari dengan kantor advokat milik Mr. Iskaq yang sama-sama berada di Regentsweg 8 (Kini Hotel Swarha) alun-alun Bandung. Mr. Iskaq merupakan advokat lulusan Leiden yang pernah aktif dalam organisasi Perhimpinan Indonesia di Nederland. Ketika kantor arsitek Soekarno dan Anwari pindah ke Regentsweg 22 ia pun bertemu dengan Dr. Samsji yang berkantor di bagian atasnya. Pertemuan antara tokoh-tokoh tersebut langsung berlanjut kepada keinginan untuk membentuk partai nasional yang beraliran non cooperation. Sempat terjadi debat serius mengenai prinsip non koperasi yang akan diusung partai ini. Tapi akhirnya Soekarno berhasil mempertahankan keyakinannya atas prinsip tersebut.

PNI pun didirikan dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Ir. Soekarno                                    : Ketua

2. Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo              : Sekretaris / Bendahara

3. Dr. Samsi Sastrowidagdo               : Anggota

4. Mr. Sartono                                     : Anggota

5. Mr. Sunario                                     : Anggota

6. Ir. Anwari                                       : Anggota

Pada awalnya PNI merupakan singkatan dari Perserikatan Nasional Indonesia hingga kemudian diubah menjadi Partai Nasional Indonesia pada kongres pertama di Surabaya tahun 1928. Pokok maksud pembentukan PNI adalah mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia. Yang hendak diakui hanyalah pemerintahan yang disusun dan dibangun oleh rakyat. Bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda ditolal, tapi hendak dibangunkan suatu bentuk tata negara nasional, di dalam lingkaran perhubungan-perhubungan yang berkalu sekarang. Yang diterima menjadi anggota adalah sekalian orang Indonesia, yang telah beurmur 18 tahun, sedang sekalian bangsa timur asing hanya boleh menjadi  donatur. Pendirian PNI disambut masyarakat luas. Kharisma Soekarno dalam tiap-tiap rapat umum memberikan sumbangan besar bagi perluasan pengaruh PNI. Pada awal tahun 1929 anggota PNI tercatat 6000 orang, 1500 di antaranya berada di Bandung. Dalam rapat-rapat yang seringkali dihadiri ribuan orang, terpampang simbol-simbol “banteng segitiga”, semboyan-semboyan revolusioner, dan seringkali gambar Pangeran Diponegoro. Sejak diperkenalkan pada event kongres pemuda II tahun 1928, lagu Indonesia Raya pun menjadi lagu  wajib yang diputar pada setiap rapat PNI.

Perkembangan PNI sangat mengkhawatirkan pemerintah kolonial sehingga pada tahun 1929 mereka mengadakan razia dan penangkapan-penangkapan tokoh nasional. Di antara tokoh yang ditangkap merupakan para aktivis PNI seperti Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun dan Supriadinata. Proses pengadilan mereka yang dilakukan di gedung Landaad Bandung menghasilkan pleidoi legendaris buatan Soekarno berjudul “Indonesia Menggugat”. Soekarno dan kawan-kawannya akhirnya dijatuhi hukuman penjara yang berujung pada pembubaran PNI. Pembubaran partai ini sangat disesalkan oleh Soekarno.

2.      Indische Parjij

Indische Parjij berdiri pada tanggal 25 Desember 1912, oleh tokoh “Tiga Serangkai”, yaitu .[3]

1. Suwardi Suryaningrat (Kihajar Dewantara)                    

 2.    Douwes Dekker (dr. Danudirja Setiabudi)

3.   dr. Tjipto Mangunkusumo

Tujuan dari Indische Partij adalah :

1.      menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan semua golongan

2.      memajukan tanah air dengan dilandasi jiwa nasional

3.      mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka

Indische Partij dianggap sebagai “organiasi politik” yang pertama kali berdiri karena organisasi inilah yang pertama kali dengan tegas menyatakan cita citanya mencapai Indonesia merdeka. Organisasi ini juga ingin menggantikan Indische Bond sebagai organisasi kaum Indo dan Eropa di Indonesia yang didirikan tahun 1898. Perumus gagasan itu ialah E.F.E Douwes Dekker kemudian terkenal  dengan nama Danudirdja SetyaBuddhi, seorang indo yang melihat keganjilan-keganjilan pada masyarakat kolonial khususnya diskriminasi antara keturunan belanda Totok dan kaum Indo. Tetapi lebih dari pada hanya membatasi pandangan dan kepentingan golongan kecil masyarakat Indo saja, Douwes Dekker meluaskan pandangannya terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pada tanggal 11 Maret 1913 Indische Partij dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah Belanda, karena dianggap membahayakan kepentingan penjajah dan juga karena Belanda merasa malu dengan sindiran Suwardi Suryaningrat yang tertuang dalam tulisan “ALS IKEENS NEDERLANDER WAS” yang berarti “ANDAIKAN AKU SEORANG BELANDA’. Ketiga tokoh tiga serangkai dijatuhi hukuman buang ke negeri Belanda dan sejak itu Indische Partij mengalami mundur. Dengan dibuangnya ketiga pemimpin IP, maka kegiatan IP makin menurun. Selanjutnya IP berganti nama menjadi Partai Insulinde dan pada tahun 1919 berubah lagi menjadi National Indische Partij (NIP). NIP tidak pernah mempunyai pengaruh yang besar di kalangan rakyat dan akhirnya hanya merupakan perkumpulan orang-orang terpelajar.

3.      Partai Indonesia Raya

Partai Indonesia Raya atau Parindra adalah suatu partai politik yang berdasarkan nasionalisme Indonesia dan menyatakan tujuannya adalah Indonesia Mulia dan Sempurna (bukan Indonesia Merdeka). Parindra menganut azas cooperatie alias bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dengan cara duduk di dalam dewan-dewan untuk waktu yang tertentu. Dr. Soetomo, salah seorang pendiri Budi Utomo, pada akhir tahun 1935 di kota Solo, Jawa Tengah berusaha untuk menggabungkan antara PBI (Persatuan Bangsa Indonesia), Serikat Selebes, Serikat Sumatera, Serikat Ambon, Budi Utomo, dan lainnya, sebagai tanda berakhirnya fase kedaerahan dalam pergerakan kebangsaan, menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra. PBI sendiri merupakan klub studi yang didirikan Dr. Soetomo pada tahun 1930 di Surabaya, Jawa Timur. Tokoh-tokoh lain yang ikut bergabung dengan Parindra antara lain Woeryaningrat, Soekardjo Wirjopranoto,Raden Mas Margono Djojohadikusumo, R. Panji Soeroso dan Mr. Soesanto Tirtoprodjo. Parindra berusaha menyusun kaum tani dengan mendirikan Rukun Tani, menyusun serikat pekerja perkapalan dengan mendirikan Rukun Pelayaran Indonesia (Rupelin), menyusun perekonomian dengan menganjurkan Swadeshi (menolong diri sendiri), mendirikan Bank Nasional Indonesia di Surabaya, serta mendirikan percetakan-percetakan yang menerbitkan surat kabar dan majalah.

Kegiatan Parindra ini mendapat semakin mendapatkan dukungan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat itu, van Starkenborg, yang menggantikan de Jonge pada tahun 1936. Gubernur Jenderal van Starkenborg memodifikasi politiestaat peninggalan de Jonge, menjadi beambtenstaat(negara pegawai) yang memberi konsensi yang lebih baik kepada organisasi-organisasi yang kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1937, Parindra memiliki anggota 4.600 orang. Pada akhir tahun 1938, anggotanya menjadi 11.250 orang. Anggota ini sebagian besar terkonsentrasi di Jawa Timur. Pada bulan Mei 1941 (menjelang perang Pasifik), Partai Indonesia Raya diperkirakan memiliki anggota sebanyak 19.500 orang.

Ketika Dr. Soetomo meninggal pada bulan Mei 1938, kedudukannya sebagai ketua Parindra digantikan oleh Moehammad Hoesni Thamrin (MHT), seorang pedagang dan anggota Volksraad. Sebelum menjadi ketua Parindra, Moehammad Hoesni Thamrin telah mengadakan kontak-kontak dagang dengan Jepang sehingga ia memainkan kartu Jepang ketika ia berada di panggung politik Volksraad. Karena aktivitas politiknya yang menguat dan kedekatannya dengan Jepang, pemerintah Hindia Belanda menganggap Thamrin lebih berbahaya daripada Soekarno. Maka pada tanggal 9 Februari 1941, rumah Moehammad Hoesni Thamrin digeledah oleh PID (dinas rahasia Hinda Belanda) ketika ia sedang terkena penyakit malaria, selang dua hari kemudian Muhammad Husni Thamrin menghembuskan napas yang terakhir.

Salah satu bukti kedekatan Parindra dengan Jepang yaitu ketika Thamrin meninggal dunia, para anggota Parindra memberikan penghormatan dengan mengangkat tangan kanannya. Bukti lain adalah pembentukan gerakan pemuda yang disebut Surya Wirawan (Matahari Gagah Berani), yang disinyalir nama ini bertendensi dengan negara Jepang. Dengan demikian Parindra digambarkan sebagai partai yang bekerjasama dengan pemerintahan Hindia Belanda di awal berdirinya, akan tetapi dicurigai di akhir kekuasaan

Hindia Belanda di Indonesia pada tahun 1942 sebagai partai yang bermain mata dengan Jepang untuk memperoleh kemerdekaan.

4.      Partai Katolik Republik Indonesia

Partai Katolik sebenarnya sudah ada tahun 1917 yang kemudian lahir kembali pada tanggal 12 Desember 1945 dengan nama PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia) yang merupakan kelanjutan dari Katolik Jawi yang dulunya bergabung dengan Partai Katolik. Namun partai ini baru secara resmi berdiri pada tahun 1923 di Yogyakarta, didirikan oleh umat Katolik Jawa yang dipimpin oleh F.S. Harijadi. Saat IJ Kasimo memimpin, partai ini kemudian dinamai Pakempalan Politik Katolik Djawi (PPKD). Pada masa penjajahan Belanda, PPKD - karena kebutuhan siasat politik - bergabung dengan Indische Katholieke Partij. Partai Katolik dideklarasikankan oleh Kongres Umat Katolik seluruh Indonesia pada tanggal 12 Desember 1949 di Semarang sebagai penjelmaan fusi dari 7 Partai Katolik yang telah ada sebelumnya yakni:

1. Partai Katolik Republik Indonesia (P.K.R.I.) yang didirikan di Surakarta.
2. Partai Katolik Rakyat Indonesia (P.K.R.I.) yang didirikan di Makasar.
3. Partai Katolik Rakyat Indonesia (P.K.R.I.) yang didirikan di Flores.
4. Partai Katolik Indonesia Timus (Parkit) yang didirikan di Timor.
5. Persatuan Politik Katolik Flores (Perkokaf) didirikan di Flores.
6. Permusyawaratan Majlis Katolik (Permakat) didirikan di Manado.
7. Partai Katolik Indonesia Kalimantan (Parkika) yang didirikan di Kalimantan.

Anggaran Dasar Partai Katolik sebagai gabungan partai-partai tersebut di atas, telah disahkan dalam Kongres tersebut, dimana azas dan tujuan berbunyi sebagai berikut:

1. Partai Katolik berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa pada umumnya serta Pancasila pada khususnya dan bertindak menurut azas-azas Katolik.
2. Tujuan Partai Katolik ialah bekerja sekuat-kuatnya untuk kemajuan Republik Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya.

Keikutsertaan partai katolik dalam pemilu

• Tahun 1955, Partai Katolik ikut Pemilu pertama
• Tahun 1965, Pecah G 30 S/PKI, tidak ada pemilu
• 5 Juli 1971, Pemilu pertama di masa Orde Baru, diikuti 9 Parpol ( Katolik, PSII, NU, Parmusi, Murba, Parkindo, IPKI, PNI, Perti ) dan Golongan Karya.Pada Pemilu 1971 Partai Katolik meraih 606.740 suara (1,11%) sehingga di DPR memperoleh 3 kursi.
• Pada tahun 1975an berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, maka terjadilah fusi (penggabungan) Partai-Partai Politik ke dalam dua Parpol yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia serta satu Golongan Karya; Partai Katolik sendiri bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia.
• Tahun 1998, Pecah Reformasi IndonesiaDengan runtuhnya masa Orde Baru dengan lahirnya masa Reformasi, Pemerintah dituntut untuk segera menyelenggarakan Pemilu yang diputuskan diselenggarakan pada 7 Juni 1999. Pemilu tahun 1999 ini Indonesia kembali menganut banyak partai. Partai Katolik muncul kembali dengan nama Partai Katolik Demokrat (PKD).
• Lahirlah Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) yang dideklarasikan oleh PMKRI, Mudika, WKRI, ISKA, Tokoh Katolik, Kaum Muda Katolik, Rohaniwan/ti, Pengurus Lingkungan/Stasi dan Paroki.Gereja mengeluarkan Pernyataan Pastoral KWI bahwa ”Gereja tidak berpolitik (umat diberikan kebebasan memilih sesuai dengan hati nurani)”.
• Tahun 2008, Indonesia kembali menganut Pemilu Multi Partai, Partai Katolik Demokrat berganti nama menjadi ”PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA” (PKDI) dan mendapat dukungan dari berbagai pihak dan simpatisan dengan lolos verifikasi partai peserta pemilu 2009.

5.    Partai Masyumi

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi adalah sebuah partai politik yang berdiri pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta.[4] Partai ini didirikan melalui sebuah Kongres Umat Islam pada 7-8 November 1945, dengan tujuan sebagai partai politik yang dimiliki oleh umat Islam dan sebagai partai penyatu umat Islam dalam bidang politik. Masyumi pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 dikarenakan tokoh-tokohnya dicurigai terlibat dalam gerakan pemberontakan dari dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Melalui Badan Koordinasi Amal Muslimin (BKAM) para pemimpin Islam tidak menyerah begitu saja, pada sidangnya tanggal 7 Mei 1967 dibentuklah panitia 7 (tujuh) yang diketuai oleh tokoh Muhammadiyah yaitu H. Faqih Usman, setelah melalui beberapa kali pertemuan dan perjuangan yang berat, akhirnya pemerintah memberikan izin untuk mendirikan sebuah parpol baru, yaitu Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia), untuk menampung aspirasi umat Islam, khususnya bekas konstituen Masyumi, dengan syarat mantan-mantan pemimpin Masyumi tidak boleh menduduki jabatan yang penting dalam tubuh partai Parmusi. Parmusi disahkan berdirinya melalui Keputusan Presiden No. 70 tanggal 20 Februari 1968, kemudian diangkatlah sebagai Ketua Umum Djarnawi Hadikusumo dan Sekretaris Umum Drs.Lukman Harun, yang keduanya adalah aktivis Muhammadiyah.

Masyumi pada awalnya didirikan 24 Oktober 1943 sebagai pengganti MIAI (Madjlisul Islamil A'laa Indonesia) karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Meskipun demikian, Jepang tidak terlalu tertarik dengan partai-partai Islam yang telah ada pada zaman Belanda yang kebanyakan berlokasi di perkotaan dan berpola pikir modern, sehingga pada minggu-minggu pertama, Jepang telah melarang Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII). Selain itu Jepang juga berusaha memisahkan golongan cendekiawan Islam di perkotaan dengan para kyai di pedesaan. Para kyai di pedesaan memainkan peranan lebih penting bagi Jepang karena dapat menggerakkan masyarakat untuk mendukung Perang Pasifik, sebagai buruh maupun tentara. Setelah gagal mendapatkan dukungan dari kalangan nasionalis di dalam Putera (Pusat Tenaga Rakyat), akhirnya Jepang mendirikan Masyumi. Masyumi pada zaman pendudukan Jepang belum menjadi partai namun merupakan federasi dari empat organisasi Islam yang diizinkan pada masa itu, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia.^[1] Setelah menjadi partai, Masyumi mendirikan surat kabar harian Abadi pada tahun 1947.

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi massa Islam yang sangat berperan dalam pembentukan Masyumi. Tokoh NU, KH Hasyim Asy'arie, terpilih sebagai pimpinan tertinggi Masyumi pada saat itu. Tokoh-tokoh NU lainnya banyak yang duduk dalam kepengurusan Masyumi dan karenanya keterlibatan NU dalam masalah politik menjadi sulit dihindari. Nahdlatul Ulama kemudian ke luar dari Masyumi melalui surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tanggal 5 April 1952 akibat adanya pergesekan politik di antara kaum intelektual Masyumi yang ingin melokalisasi para kiai NU pada persoalan agama saja. Hubungan antara Muhammadiyah dengan Masyumi pun mengalami pasang-surut secara politis dan sempat merenggang pada Pemilu 1955. Muhammadiyah pun melepaskan keanggotaan istimewanya pada Masyumi menjelang pembubaran Masyumi pada tahun 1960.

Pemilu 1955  

Hasil penghitungan suara pada Pemilu 1955 menunjukkan bahwa Masyumi mendapatkan suara yang signifikan dalam percaturan politik pada masa itu.^[2] Masyumi menjadi partai Islam terkuat, dengan menguasai 20,9 persen suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, termasuk Jakarta Raya, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara Selatan, dan Maluku. Namun, di Jawa Tengah, Masyumi hanya mampu meraup sepertiga dari suara yang diperoleh PNI dan di Jawa Timur setengahnya. Kondisi ini menyebabkan hegemoni penguasaan Masyumi secara nasional tak terjadi.

Berikut Hasil Pemilu 1955:

1. Partai Nasional Indonesia (PNI) - 8,4 juta suara (22,3%)
2. Masyumi - 7,9 juta suara (20,9%)
3. Nahdlatul Ulama - 6,9 juta suara (18,4%)
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) - 6,1 juta suara (16%)

Melalui Pemilu 1955 ini Masyumi mendapatkan 57 kursi di Parlemen.

Di antara tokoh-tokoh Masyumi yang dikenal adalah:

• Hasyim Asy'arie
• Wahid Hasjim, putra KH Hasyim Asy'arie.
• Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), wakil Masyumi dalam Konstituante
• Muhammad Natsir, Menteri Penerangan dalam beberapa kabinet pada masa revolusi, Perdana Menteri Pertama NKRI, terkenal dengan Mosi Integral Natsir yang mengubah Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Syafrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran dalam beberapa kabinet pada masa revolusi, Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia Pertama, terkenal dengan kebijakan Gunting Sjafrudin
• Mr. Mohammad Roem, Diplomat ulung yang dikenal lewat inisiatifnya dalam perundingan yang kemudian dikenal sebagai Perundingan Roem - Royen
• Muhammad Isa Anshari, Ketua Partai Masyumi di Parlemen yang dikenal lantang dan tegas dalam memegang teguh prinsip perjuangan, termasuk saat polemik tentang dasar negara berlangsung di Majelis Konstituante sebelum akhirnya dibubarkan dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.
• Kasman Singodimedjo, Daidan PETA daerah Jakarta, yang menjamin keamanan untuk diselenggarakannya Proklamasi Kemerdekaan NKRI dan Rapat Umum IKADA.
• Dr. Anwar Harjono, merupakan juru bicara terakhir Partai Masyumi yang dibekukan oleh Pemerintah Orde Lama, sehingga lahirlah Keluarga Besar Bulan Bintang dan pada masa Orde Baru mendirikan Organisasi Dakwah, yakni Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang pada masa Reformasi menjadi inspirator bagi lahirnya kekuatan politik baru penerus perjuangan Masyumi, yakni Partai Bulan Bintang (PBB).

6.    Partai Komunis Indonesia

Benih-benih paham marxisme datang dari luar negeri dan mulai ditanamkan di bumi Indonesia pada masa sebelum Perang Dunia ke 1, yaitu dengan datangnya seorang pemimpin buruh negeri Belanda bernama H.J.F.M. Sneevliet, ia seorang anggota Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP).  Pada awalnya Partai Komunis Indonesia bernama “Indische Social Democratishe Vereniging’ ( ISDV ) , berdiri pada tanggal 9 Mei 1914. Pada tanggal 23 Mei 1920 namanya diubah menjadi  Partai Komunis  Hindia, dan baru pada bulan Desember 1920 namanya diubah lagi menjadi  Partai  Komunis  Indonesia. Tokoh tokoh PKI antara lain adalah Semaun, Alimin dan Darsono. Tujuan PKI adalah “melaksanakan garis politik yang ditetapkan komunisme internasional(komintern) dengan cara mengusir penjajah Belanda dan mendirikan Negara komunis Indonesia.

PKI  dalam perjuangannya menggunakan taktik infiltrasi, yaitu dengan cara menyusup kedalam organisasi lain, diantaranya adalah kedalam tubuh Sarekat Islam, hingga akhirnya Sarekat Islam pecah menjadi dua. Caranya yaitu dengan menjadikan anggota ISDV menjadi anggota SI dan sebaliknya menjadikan anggota SI menjadi anggota ISDV. Ada beberapa hal yang menyebabkan berhasilnya isdv melakukan infiltrasi ke dalam tubuh SI yaitu:

1)      Central Serikat Islam (CSI) sebagai badan koordinasi pusat masih sangat lemah kekuasaanya. Tiap-tiap cabang SI BERTINDAK SENDIRI-SENDIRI SECARA BEBAS. Para pemimpin lokal yang kuat mempunyi pengaruh yang menentukan didalam SI cabang.

2)      Kondisi kepartaian pada masa itu memungkinkan orang untuk sekaligus menjadi anggota lebih dari satu partai. Hal ini disebabkan oleh karena pada mulanya oraganisasi-organissi itu didirikan bukan sebagai suatu partai politik melainkan sebagai suatu organisasi guna mendukung berbagai kepentingan sosial, budaya, ekonomi. Dikalangan kaum terpelajar bagi setiap orang untuk memasuki berbgai macam organisasi yang dianggapnya dapat membantu kepantingannya.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Di Indonesia partai politik telah menjadi bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih seratus tahun. Umumnya dianggap bahwa partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir, yang anggota anggotanya sedikit banyak mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna melaksanakan program yang telah ditetapkannya.

Sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke wilayah Nusantara pada abad ke-16, bangsa Indonesia telah mengadakan perlawanan. Namun segala bentuk perlawanan yang dilakukan tersebut selalu mengalami kegagalan.

Namun pada awal abad ke-20, pemimpin-pemimpin Indonesia sadar bahwa perlawanan bersenjata tidak akan berhasil ,apalagi jika perlawanan itu bersifat kedaerahan. Rasa persatuan dan kebangsaan mulai berkembang. Suku-suku bangsa Indonesia sama-sama menderita di bawah penjajahan. Penderitaan yang sama itu menimbulkan rasa persatuan. Merekapun sadar bahwa mereka adalah satu bangsa.dan mempunyai satu tanah air. Penjajahan Belanda tidak lagi di lawan dengan kekuatan senjata, tetapi dengan kekuatan politik. Disamping itu, dilakukan juga usaha memajukan pendidikan, meningkatkan ekonomi rakyat, dan mempertahankan kebudayaan. Sehingga masyarakat Indonesia pada saat itu meningkat pendidikan dan taraf hidupnya (walaupun masih sebatas keluarga kalangan atas) yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh politik yang terkenal dan dapat memberi warna tersendiri dalam masa pergerakan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. Dasar – Dasar Ilmu Politik. 2012. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Listiyani, Dwi Ari. Sejarah. 2009. Surakarta: CV. Putra Nugraha

Ricklefs, M. C. Sejarah Indonesia Modern. 2005. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Poesponegoro, Marwati D, Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia V. 1998. Jakarta: Balai Pustaka.

Siregar, Insan Fahmi. Partai Masyumi Dalam Dinamika Demokrasi DI Indonesia. 2012. Semarang: Widya Karya

---

[1] Mirian Budihardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia.2012.hlm 423

[2] M.C.Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern. Gajah Mada University Press. 2005. Hlm278

3 Dwi Ari Listiani. Sejarah. Surakarta:CV.Putra Nugraha,2009,hlm.154-155

[4] Insan Fahmi Siregar. Partai Masyumi Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia.Semarang: Widya Karya,2012,hlm.1