SOEKARNO DAN DEMOKRASI TERPIMPIN

Nama               :Irnawati

Nim                 :3101412088

Tugas sejarah kontemporer

SOEKARNO DAN DEMOKRASI TERPIMPIN

1.      DARI DWITUNGGAL MENJADI DWITANGGAL

Perubahan yang terjadi :

Fenomena yang terjadi yaitu kondisi perpolitikan di Indonesia berubah saat perbedaan sikap politik mulai tampak dan akhirnya memanas pada tahun 1956, menjelang Soekarno menggaungkan Demokrasi Terpimpin.

Semenjak kejadian itu ialah ancaman untuk berhenti sudah dilontarkan Hatta sejak juli 1956. Puncaknya, pada 31 Desember 1956, Dwi Tunggal itu berubah menjadi Dwi Tanggal. Hatta meraa tidak sanggung lagi mengikuti gaya politik Soekarno. Karen itulah, hubungannya dengan Soekarno sebagai Switunggal tak bisa lagi manunggal. Hatta merasa Soekarno telah menodai sistem parlementer yang dibangun bersama. Ia pun bertambah frustasi karena keterbatasan kekuasaanynya sebagai wakil presiden. Pada akhirnya, Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai akil presiden. Seleps adari hiruk pikuk politik, suara Hatta hampi-hampir tak pernah terdengar, bahkan pada saat terjadi perisitiwa besar tahun 1965, hubungan surat menyurat dan kritik tajam lewat surat kabar tak terjalin lama, karena kemudian surat kabar yang memuat tulisan Hatta diberangus. Di kemudian hari, dalam memorinya, Hatta mengatakan perihal yang sebenarnya :

“sejak kita meninggalkan UUD 1945 berganti dengan UUD 1950, arti dan kedudukan Dwitunggal mulai berubah dan makin berkurang. Hal ini digunakan sebaik-baiknya oleh PKI dalam taktik dan perjuangan politiknya, sehingga proses merosotya daya ikat dan kegunaan Dwitunggal itu makin cepat dan bahkan anatara kami berdua saling timbul berbagai salah pengertian. Akibatnya tercemin pula dalam berbagai urusan kenegaraan yang kalau dulu diatasi dengan kewibawaan dan kenegerawanan yang maalah-masalah yang tidak teratasi, dan diatasi dengan caracara yang menimbulkan keretakan-keretakan yang makin berlarut-larut”

Hatta kembali menjalani hidupnya sebagai pengabdi ilmu, menjadi dosen. Dua bulan setelah pengundurannya, pada 21Februari 1957, Demokrasi Terpimpin berikut kabinet NASAKOM diresmikan. Sejak menjelang kemerdekaan, bagi semua kekuatan politik di Indonesia. Soekarno dan Hatta adalah duet yang merepresentasikan penyatuan perbedaan ideologis dan politik di antara kekuatan-kekuatan politik dan kekuatan bersenjata sebelum tentara reguler terbentuk. Setelah lahir Republik Indonesia Serikat [RIS] akibat perundingan KMB [Konferensi Meja Bundar] di Denhaag Belanda tambak nyata dan jelas bahwa sesungguhnya Hatta dan para pengikutnya yang mendominasi kekuatan politik di Indonesia. Dia memang tidak begitu disukai oleh kalangan tentara rakyat dan laskar pemuda progresif dan kaum komunis karena dianggap terlalu kompromis dan kooperatif terhadap penjajah Belanda-sebelumnya juga terhadap Jepang. Sebagaimana dianalisis oleh Herbrert Feith.

Dari kalangan kiri, program Re-Ra [restrukturisasi dan rasionalisasi] yang dilakukan Hatta untuk merampingkan dan meregulerkan angkatan perang mendatangkan kerugian politik dan dianggap sebagai tindakan demokratif. Masalahnya. Laskar-laskar rakyat dan tentara pemuda yang jumlahnya sangat banyak dan paling berani dalam mengobarkan perlawanan fisik justru disingkirkan dan hanya tentara –tentara warisan Belanda  (KNIL)  dan PETA yang mendominasi angkatan perang. Kelompok laskar rakyat yang afiliasi politiknya kepada kelompok komunis menjadi marah dan tak meyukainya. Kebijakan Hatta itulah salah satu faktor yang memicu terjadinya pemberontakan Madiun yang dikobarkan oleh musoh.

Dimata kelompok kiri, watak arti massa dan jala kompromi sangat membahayakan bagi perjuangan melawan penjajaha imperialisme dan akan mengakiabatkan demokrasi yang sifatnya eliteisdan tak berbasis pada tuntutan rakyat kaum kiri dan laskar-laskar rakyat barisan pemuda yang dimilikinya pun semakin membenci Hatta dan mereka ingin meneouh jalur masing-masing.

Puncak dari sikap itu ialah perlawanan terhadap Belanda dengan memusatkan kekuatannya di kota Mdiun, Jawa Timur dan Surakarta, Jawa Tengah. Perlawanan terhadap pusat di mobilissi usat pemerintahan Hatta di Surakarta mengakibtakan serangkaian konflik antara pasukan pemerintah dan fraksi militer yang loyal pada kelompok komunis yang seakin percaya diri untuk melakukan pembangkanangan setelah Muso tiba dari Soviet.

Bung Karno dan para pimpinan RI langsung mengambil tindakan. Pertama-tama, setelah mendapatkan laporan tentang beridirinya “Negara Madiun”, pemerintah pusat mengangggapnya sebagai pemberontakan dan kesimpulan untuk secepat mungkin memadamkannya. Sebagaimana dicatat Kahin., pada 19 september malam. Bung Karno menyampaikan pesan lewat radio, mengumumkan “ partai komunis” pimpinan Muso sedang menghancurkan Republik Indonesia kita yang tercinta”. Dia melontarkan pernyataan pada rakyat untuk memilih: Muso dan partai komunis-nya yang akan menghalangi tercapinya Indonesia merdeka atau Soekarno-Hatta yang, dengan pertolongan yang Maha Kuasa, akan memimpin Republik Indonesia menjadi suatu Indonesia yang merdeka. Muso menjawab pernyataan itu satu setengah jam kemudian dengan menuduh Soekarno-Hatta dan para pemimpin RI yang lainnya sebagai “penghianat” dan “pedagang romusa” semasa Jepang kata Muso, dan sekarang orang yang sama hendak menjual Indonesia dan rakyatnya sekali lagi kepada kaum imperialis Amerika…Soekarno-Hatta, budak Jepang dan Amerika, penghianat harus mati. Beberapa hari kemudian, Muso mendirikan sebuah pemerintahan revolusioner yang dinamakannya “ pemrintahan Front Nasional” yang dimaksudkan untuk membela “Republik Proletariat Kita” dia juga ingin memperluas kekuasaanya di kota-kota sekitar Madiun.

Pengaruh Hatta benar-benar kian meningkat setelah pemberontakan Madiun ditumpaskan. Hatta memanglah tokoh yang sangat anti-komunis (PKI) sejak awal karenanya pengaruhnya di kalangan Angkatan Darat dan kelompok islam sangat kuat. Pengikutnya di kalangan kaum muda juga tindakan sedikit. Apalagi, di kalangan orang luar jawa karena Hatta memang mempresentasikan kekuatan politik luar jawa.

Keretakan antara Soekarno dan Hatta sebenarnya sudah kelihatan menjelang awal tahun 1950-an, ketika hubungan antara Soekarno dan Hatta yang semula harmonis mulai diwarnai ketegangan yang terus meningkat dan sulit didamaikan sehingga Hatta kemudian memutuskan untuk meletakkan jabatan sebagai wakil presiden pada akhir 1957. Akan tetapi, jika diruntut sejak lama. Sebenarnya benih-benih perbedaan pemikiran antara Soekarno-Hatta mulai tampak antara tahun 1930-an, ketika mereka berpolemik tentang cara mencapai cita-cita bangsa, sosialisme, nasionalisme, kiprah dalam organisasi politik dan lain-lain. Meskipun demikian, perbedaan pemikiran antara Soekarno-Hatta mulai tampak antara tahun 1930-an, ketika mereka mulai berpolemik tentang cara mencapai cita-cita bangsa, sosialisme, nasionalisme, kiprah dalam organisasi politik, dan lain-lain. Perbedaan dan pertentangan politik antara Sokarno dan Hatta tidak sampai menjadikan mereka saling berbuat anarki. Justru, pada masa Jepang dan menjelang kemerdekaan mereka lebih bahu-membahu dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Bagi Hatta sikap non-kooperasi harus bersifat kronis artinya harus melihat realistas politik yang ada. Namun, bagi Soekarno non-kooperasi harus lebih radikal dan berseberangan dengan pihak penjajah. Soekarno, mengistilahkan dengan kaum “ sana” dan kaum “sini”, untuk membedakan antara penjajah dan rakyat terjajah. Pertentangan ini terus berlamjut ketika Soekarno berusaha menyatukan Partindo dan PNI baru. Mereka berbeda tentng asas perjuangan. Hatta, berependapat bahwa perjuangan kemerdekaan membutuhkan waktu bertahun-tahun karena rakyat harus dididik kearah itu. Akan tetapi, bagi Soekarno kemerdekaan akan tercapai bila pembentukan kekuatan dan pemakaian kekuatan rakyat. Bagi Soekarno waktu itu, politik adalah “machtsforming” dan “machtsaanwending”.

Perbedaan strategi-taktik (stratak) dalam melawan kapitalisme antara keduanya sejak awal sudah terlihat. Soekarno memandang perjuangan melawan kapitalisme merupakan perjuangan  nasional dan perjuangan kebangsaan dengan kekuatan utama “kaum marhaen” , sedangkan Hatta berpendapat bahwa yang dilakukan Soekarno adalah perjuangan Ras, padahal yang dibutuhkan adalah perjuangan kelas. Soekarno, lebih tertarik utnuk menggerakkan masa daripada membentuk kader partai sebagaimana yang diinginkan Hatta. Kalaupun suatu pergerakan akan membentuk kekuatan sejati untuk melawan kolonial, menurut Hatta, hal itu bisa terjadi melalui pendidikan masa rakyat dan latihan suatu elite yang tidak hanya membakar semangat rakyat, tetapi memberikan pencerahan kepada mereka .

Di kalangan pengikut Soekarno, kritik Hatta itu dianggap sebagai campur tangan yang kasar dalam pergerakan. Pandangan yang sama dianut oleh kelompok Hatta. Perbedaan antara kedua golongan itu hanyalah menyangkut cara perjuangan yang harus dilakukan apakah dengan agitasi atau pendidikan terhadap rakyat “bertentangan Soekarno-Hatta ini terus berlanjut sampai kedatangan Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang, mereka bisa menyatu sebagai DWITUNGGAL sampaitahun 1950-an.

Hatta selalu tak setuju dengan jalan radikal untuk melaksanakan proses revolusi sebagaimana dilakukan Soekarno dan didukung oleh kelompok komunis yang sangat dimusuhinya. Nasionalisasi aset-aset yang dikusai oleh penjajah dengan cara radikal, yaitu pengambilalihan, ini hampir sering ditolaknya. Pengambilalihan ini dikecam Hatta yang menyebutnya sebagai tindakan bodoh dan tidak bijaksana. Pengambilalihan ini hampir mengakibatkan ambruknya perekonomian Indonesia, terutama di bidang perdagangan.

Memasuki 1950-an, perpecahan politik memang semakin menajam. Bahkan, anatara Soekarno dan Hatta juga telah sibuk dengan agendaa politiknya masing-masing. Tahun 1952 sampai dengan 1953 memperlihatkan secara umum melemahnya. Hatta dan  orang-orang lain memiliki cara pandang atau ideologi serupa, yang pada saat yang sama terjadi kebangkitan kekuatan Soekarno dan kelompok-kelompok nasionalis radikal dan partai-partai angkatan darat. Kelompok dalam tentara ini, memperoleh kemenangan besar sebagai akibat dari peristiwa 17 oktobber 1952, ketika kelompom perwira yang pada umumnya berorientasi ke Hatta memaksa Soekarno untuk membubarkan parlemen, tetapi gagal dan akibatnya mereka kehilangan jabatan dan mendapatkan cap jelek dalam kancah politik. Ketika delapan bulan kemudian kabinet Wilopo jatuh, kekuatan-kekuatan pro Hatta menderita suatu kekalahan  besar.

Dalam pemilu 1955, partai politik yang dekat dengan Hatta (PSI) juga tak mendapatkan suara yang berarti, kalah jauh dengan PKI yang menempati urutan keempat. Perolehan suara PKI sekaligus menandai kebangkitan komunis yang kemudian nanti sangat dekat dengan Soekarno dalam mengawal ide demokrasi terpimpin. Setelah pemilu, situasi politik juga kian dinamis, tetapi pada saat yang sama, kondisi perekonomian juga tak dapat dikatakan membaik.

Pada ranah politik yang lebih luas, perpecahan ditingkatan partai politik juga kelihatan nyata, juga dipicu dengan adanya ketidakpuasan di daerah pada kepolitikan pusat. Pada paruh kedua 1956, beberapa percobaan kudeta  militer terjadi lagi. Kali ini diatur oleh bekas pejabat kepala staf angkatan darat kolonel Zulkifli Lubis. Mereka menuntuk secara terbuka  mengenai perlunya didirikan diktator militer. Kudeta ini gagal. Kondisi bangsa pada saat itu memang diwarnai dengan perekonomian yang memburuk korupsi dan hak-hak istimewa bagi kalangan penguasa tertentu, terjadinya faksi-faksi, dan demoralisasi. Para elit partai dan politisi yang melalaikan amanat negara. ( Reni Nuryanti: 2012).

2.      KEDIKTATORAN SOEKARNO

Presiden Soekarno menyatakan ketidakpuasannya terhadap sistem demokrasi yang dianut oleh pemerintah “jikalau kita menyimpang dari pada cita-cita revolusi nasional kita ini maka akan pecahlah persatuan bangsa kita, akan bengkah seluruh negara dan masyarakat kita”. Pernyataan tersebut tidak mendapat tanggapan dari partai-partai politik maupun masyarakat, sekalipun Soekarno menghendaki perubahan mendasar atas sistem demokrasi yang dianut. Pada awal 1958, setelah berhasil mengkonsolidasi Angkatan Perang sebagai pendukungnya, dan situasi telah kondusif, Soekarno berani menyatakan konsepsi demokrasinya. Isi konsepsinya adalah perlu dibentuknya pemerintah baru yang disebut Gotong-Royong. Kabinet ini terdiri dari wakil-wakil paratai politik dan kekuatan golongan baru yang diberi nama golongan fungsional.

Presiden Soekarno secara terang-terangan mengutuk sistem demokrasi Liberal dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1957 sebagai berikut : ya, nyata demokrasi yang sampai sekarang kita praktikan di Indonesia, bukan satu sistem politik yang terbaik dan yang tercocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.”

Ternyatalah di waktu-waktu belakangan ini bahwa perlu diadakan koreksi dalam cara menghadapi persoalan nasional koreksi pula dalam sistem politik secara keseluruhannya. Demokrasi yang hanya mendewakan kebebasan, hanya mengkeramatkan kebebaan. Kritik ke kiri, ejek ke kanan, kecam di depan, fitnah di belakang sanggah keatas, cemooh ke bawa. Hanya satu yang tidak diejek, tidak dikecam, tidak difitnah, tidak disanggah, tidak dicemooh yaitu kebebasan omong itu sendiri. Kita sekarang dikuasai oleh demokrasi yang demikian itu. (Restu Gunawan, Indonesia dalam Arus Sejarah : pasca revolusi, 2012).

Demkrasi terpimpin adalah era pengamat melihat bagaimana Sokerna menjadi orang yang kuat dan melakukan tindakan-tindakan yang otoriter dan diktator. Bagi sebagian orang, baik pengamat maupun pelaku politik waktu itu. Di era ini Soekarno melakukan tindakan-tindakan memasung kebiasaan dan membangun rezimentasi yang membuat pemerintahannya berada dalam situasi yang korup.

Ide demokrasi terpimpin sebenarnya merupakan ide lama yang perna dilontarkan ole Ki Hajar Dewantara, yaitu dalam baasa Belanda waktu itu “Democrate met leidercap” (Demokrasi Terpimpin). Jadi, seakan ide ini suda ada lama sejak zaman dahulu. Ide Demokrasi terpimpin ini seakan tampak lebih disukai oleh orang-orang jawa mengingat mereka berusaha mengingatkan adannya kearifan lokal dari jawa yang memiliki nilai kegotong-royongan dan tak sesuai dengan demokrasi yang beraliran ala Barat yang liberal, rasional dan berpilar pada individualisme. Kita masih ingat dimasa awal aba ke-20an , Ki Hajar Dewantara berusaha membangun pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai yang memadukan unsur pendidikan barat, dengan tidak meninggalkan kearifan sistem pendidikan Jawa yang kemudian dikenal dengan “Taman Siswa”.

Ki Hajar Dewantara waktu itu cukup mendapatkan dukungan dari banyak tokoh dan aktivis. Namun, pada saat yang sama, ide-ide modernisme dan demokrasi juga tak kalah kuatnya berkembang. Pertentangan dan pergumulan ide-ide tersebut tak jarang melahirkan berbagai polemik kebudayaan antara para pendidik, aktivis, budayawan, dan tokoh kebangsaan. Di kalangan tokoh-tokoh, aktivis dan politisi muda, ide “kejawaan” tak begitu di terima, apalagi kebanyakan pemuda lebi menyukai ide-ide modern dan mereka terbagi dalam kelompok sosialis-demokratis seperti pada Sharir yang dekat pemikiran dengan Hatta dan kelompok komunis, seperti pada Aidit yang di era akir 1950-dan awal 1960-an menonjol dengan partai politiknya. Partai komunis Indonesia (PKI)-era ketika kelompok sosialis demokrat. PKI telah kehilangan kekuatannya dalam politik formal setelah melakukan pemberontakan di akhir 1950-an.

Kemunculan ide Demokrasi Terpimpin dan penerimaannya sejak digagas Soekarno memang harus dikaitkan dengan masih tetap pola pikir kejawaan, pada saat yang sama. Pada saat yang sama tenggelamnya kelompok sosialis-demokrat yang bertendensi anti-jawanisme karena kebetulan para tokonya kebanyakan berasal dari Sumatra dan para pendukungnya di kalangan politisi, dan militer berada di luar jawa-para tentara yang tela gagal melakukan pemberontakan. Karakter berpikir mereka sangat rasional dan modernis sehingga hilangnya kelompok tersebut dari politik formal menggelorakan kembali semangat “guyub rukun” dan “demokrasi gotong royong” ala Soekarno yang merupakan suatu nilai yang sangat jawaistik. Dalam konsepsinya, Soekarno mengatakan “ Demokrasi Parlementer tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Lebih baik kita musyawarah dan mufakat saja, itu lebih sesuai dengan budaya pedesaan kita.

Isian ideologi dan taktik front persatuan nasional dari PKI yang kian dekat dengan Soekarno, yang merukapan partai yang menyandarkan pada filsafat totalitas dan kedisiplinan politik anti-imperialisme, membuat nilai-nilai ideologis dan filsafat yang ada pada Demokrasi Terpimpin dapat merebut berbagai macam kekuatan politik-meskipun tidak semuanya. Dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1958 di Jakarta istilah demokrasi terpimpin diperkenalkan dengan mengutip referensi-referensi revolusioner.

“sesungguhnya Alam Baru dengan jiwa baru dan pengertian baru. Songsonglah. Dia dengan melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Oleh karena masyarakat baru itu hanya dapat diselenggarakan dengan Demokrasi Terpimpin yang melemparkan jauh-jauh segala keburukannya free-fight liberalism”.

Bung Karno mengingatan bahwa demokrasi terpimpin bukanlah adu suara dalam pemungutan , bukan man one man vote, bukan mayoritas lawan minoritas, bukan oposisi lawan yang berkuasa, bukan penguasa melawan oposisi, bukan pula medan pertempuran antar oposisi. Apabila kita tidak segera kembali kejalan revolusii, kelak sejarah akan mencatat di sana, di antara Benua Asia dan Benua Australia, diantara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, ada bangsa yang mula-mula mencoba untuk hidup sebagai bangsa-bangsa, kembali menjadi “een natie van koeles”

Demokrasi terpimpin yang ditandai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebenarnya dimulai secara tegas dari pemikiran Bung Karno  yang tersampaikan dalam pidato kenegaraan yang berjudul “penemuan kembali revolusi kita”

Sebagai sutau pemikiran politik yang diharapkan akan menjawab berbagai macam persoalan yang menjangkiti (era) Demokrasi Liberal, Manipol USDEK benar-benar memiliki daya pikat bagi banyak masyarakat politik. Para pengikutnya meluas dan terdiri dari berbagai macam sektor masyarakat. Bukan hanya rakyat miskin yang diorganisasikan oleh partai politik, seperti PNI dan PKI, melainkan bahkan lebih banyak diterima oleh para pegawai negeri, artinya terlihat sekali bahwa doktrin Soekarno diterima sebagai panduan untuk menjalankan roda pemerintahan di era itu.

Slogan kegotong-royongan yang menjadi jargon doktrin ini begitu merasuk karena konon watak itu mencirikan bangsa Indonesia. Dengan semangat gotong royong yang menjadi saripati dari semangat pancasila, tiap-tiap warga dan kekuatan-kekuatan politik dianjurkan untuk menempatkan kepentingan rasional diatas segalanya. Ajaran ini sangat mengena karena sebelumnya masyarakat merasakan ketidaknyamanan akibat adanya demokrasi Liberal yang mencerai beraikan masyarakat Indonesia. Doktrin Manipol-USDEK memberikan tugas-tugas patriotisme yang diarahkan pada pembangunan kepribadian nasional dan keluarnya diharapkan menjadi lawan dan kekuatan imperialisme asing yang hendak menggoyahkan kedaulatan nasional.

Pada demokrasi terpimpin : Ada 3 Kekuatan Politik yaitu: 1. Presiden Soekarno 2. Partai Komunis Indonesia (PKI) 3. TNI AD Soekarno lebih membela Partai Komunis Indonesia.Nasakom (Nasionalis, agama, Komunis) digabung 2. Presiden banyak mengangkat wakil-wakil PKI duduk dalam kursi pemerintahan 3. Ajaran Komunis mendapat kesempatan berkembang lewat jalur persekolahan 4. TNI yang memberantas PKI justru mendapat kecaman dari Soekarno Soekarno lebih membela Partai Komunis Indonesia. Para pendukung Pancasila berupaya menolak untuk Membentuk: 1. Barisan Pendukung Soekarno 2. Partai Murba Pada Masa Demokrasi Terpimpin disepakati kembali kepada UUD 1945. Tindakan Soekarno terhadap ABRI,  TNI dan Polisi disatukan tahun 1946¢  Presiden Soekarno melakukan politik¢ imbangan (Balance of Power) antara sesama ABRI  Presiden Soekarno adalah “Panglima¢ Tertinggi” di dalam ABRI  Presiden menciptakan kondisi¢ “Unggul mengungguli, baik antar angkatan maupun ABRI dengan partai politik. Partai-partai yang menlak konsepsi Presiden yaitu: 1. Masyumi 2. Nadatul Ulama 3. PSII 4. Partai Katolik 5. Partai Rakyat Indonesia alasan penolakan konsepsi presiden yaitu 1. Hak mengubah tata negara secara radikal ada pada Dewan Konstituante 2. Secara prinsipial partai-partai menolak Konsepsi Presiden karena PKI diikutsertakan dalam pemerintahan. Tanggal 22 APRIL 1959 Dihadapan Dewan Konstituante Presiden Soekarno menganjurkan untuk kembali kepada UUD 1945 30 Mei 1959 Diadakan 3 kali pemungatan suara hasilnya Lebih banyak yang memilih kembali kepada UUD 1945 (tetapi tidak sampai 2/3 suara).

Pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959 Pengambilan suara kembali diadakan tetapi gagal menghasilkan keputusan 3 Juni 1959 Setelah 3 kali pengambilansuara gagal konstituante mengadakan reses (istirahat).Ternyata itu reses untuk selamanya.  

Tentu, munculnya demokrasi terpimpin tak semata-mata dijelaskan dari cara pandang ideologis atau dominasi nilai-nilai saja. Secara lebih nyata, demokrasi terpimpin lahir dan muncul dari situasi-situasi politik yang lebih nyata. Di bawah ini merupakan peristiwa-peristiwa dan situasi politik yang menyebabkan menguatnya Soekarno dan munculnya Demokrasi Terpimpin (Nurani Soyomukti: 2010).

3.      MANUFER PKI

Usha-usaha presiden untuk membentuk kabinet Gotong-Royong pada tahun 1960, emndapat tantanga dari golongan Agama dan pimpinan TNI-AD. Namun, presiden Soekarno memberi angin kepada PKI dengan memberikan mereka kedudukan dalam DPR-GR dan DPA serta dalam Pengurus Besar Front Nasional dan Pengurus Besar Front Daerah. Ada juga yang diangkat sebagai kepala daerah. Melihat kenyataan itu pimpinan TNI-AD berusaha untuk mengimbanginya dengan mengajukan calon-calon yang lain, sehingga merupakan checking terhadap PKI dalam komposisinya. Tetapi daya upaya pimpinan TNI-AD tersebut menemui kesulitan karena presiden Soekarno memberikn dukungannya yang besar kepada PKI dalam segala hal.

TNI-AD mensinyalir adanya tindakan-tindakan pengacauan yang dilakukan PKIN di Jawa Tengah (PKI malam). Pimpinan TNI-AD baik secara lisan maupun tertulis melaporkan perbuatan-perbuatan itu serta meminta perhatian kepada presiden Soekarno. Dengan adanya bukti-bukti bahwa PKI akan mengadakan pengacauan di Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, maka pimpinan TNI-AD berdasarkan Undang-undang keadaan bahaya mengambil tindakan-tindakan pengawasan terhadap PKI. Di pusat, Harian Rakjat dilarang terbit, dan dikeluarkan perintah menangkap D.N Aidit dan kawan-kawannya. Tetapi mereka berhasil lolos. Di tingkat daerah, di Sumatra Selatan, Kalimantan Sekantan dan Sulawesi Selatan, kegiatan-kegiatan PKI dibekukan. Tindakan pimpinan TNI-AD untuk emnggunakan pancasila dari rongrongan PKI itu tidak disetujui presiden Soekarno yang malahan memerintahkan agar segala keputusan itu dicabut kembali. Dalam rangka masalah kegitan PKI ini, maka pada bulan september 1960 diadakan sidang Penguasa Perang Tertinggi (peperti) dalam penguasa perang daerah se-Indonesia (peperda) di istana negara. Dalam sidang tersebut pimpinan TNI-AD dan para panglima daerah mengingatkan presiden Soekarno “agara jangan terlampau percaya atas keloyalan PKI, baik atas pertimbangan ideologis maupun atas pengalaman-pengalaman lampau”. Namun, presiden Soekarno tetap menyalahkan sikap dan tindakan TNI-AD terhadap PKI tersebut dan selanjutnya melarang peperda dan selanjutnya melarang peperda untuk mengambil tindakan-tindakan politis terhadap PKI.

Sedemikian jauhlah perlindungan Presiden Soekarno terhadap PKI. Kegiatan Presiden Soekarno yang menyongkong PKI itu makin meningkat sehingga PKI-pun semakin bergairah meningkatkan apa yang kemudian disebutnya “ofensif revolusioner” seperti fobi, mendengung-dengungkan bahwa anti nasakomadalah anti pancasila dan kontra kontra revolusioner dan lain sebagainya.

Pidato-pidato Soekarno yang berjudul Resopin, Takem, Gesuri, Tavip, Takari jelas menggambarkan sikap politik Soekarno yang cenderung berphak kepada PKI dan merangsang PKI untuk menyudutkan TNI-AD sebagai pihak yang sumbag suaranyaa. Puncak dari kegiatan PKI adalah meletusnya pemberontakan G 30 S/PKI.

Sejak tahun 1963, PKI mulai berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk didalam kabinet. Mungkin karena mereka sudah sangat kuat kedudukannya berdasarkan aliansi yang semakin erat dengan presiden Soekarmo. Dimana-mana dilakukan aksi-aksi, dengan menggunakan coret-coret, pidato-pidato, petisi-petisi yang menyerukan “bentuk kabinet NASAKOM tahun ini juga”. Pda tahun-tahun sebelumnya     PKI belum begitu bernafsu untuk duduk dalam sesuatu kabinet. Mereka hanya melancarkan kritik-kritik terhadap pemerintah khususnya menteri-menteri yang tidak mereka sukai pandangan politiknya. Kini PKI juga melakukan berbagai tuntutan dalam rangka mencapai popularitas di kalangan masyarakata yang tidak sadar politik. Mereka juga menuntut agara pemerintah melaksanakan Undang-undang pokok Agraria (UUPA) dan Undang-undang pokok bagi hasil dan merangsang salah satu organisasi satelit mereka yakni BTI dan melaksanakan aksi-aksi sepihak. Mereka juga mengkampanyekan “retooling” pembantu-pembantu presiden yang tidak mampu merealisasikan Tri Program Pemerintah yakni sandang, pangan, keagamaan dan Irian Barat dan anti Nsakom serta mendesak supaya segera dibentuk kabinet Gotong-Royong berporoskan Nasakom. PKI berusaha merongrong kewibawaan pemerintah, PKI melalui kampanye pers, radio dan poster menggambarkan mereka sebagai setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Sasarannya adalah mematahkan pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh TNI-AD, sedangkan tujuan politiknya adalah menguasai desa untuk mengepung kota.

Demikianlah watak daripada kekuasaan Presiden Soekarno dan PKI dalam sistem Demokrasi Terpimpin di dalam praktek. Dekrit 5 Juli 1959 yang pokoknya ialah bangsa Indonesia kembali kepada UUD’45 yang berdasarkan pancasila dasar negara yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, ternyata diselewengkan menjadi suatu sistem keditatoran Soekarno dan otokratis yang didominasi oleh PKI.

Golongan yang paling gigih mendukung dekrit 5 juli 1959 itu, termasuk TNI-AD, kemudian menjadi bulan-bulanan Demokrasi Terpimpin dan akhirnya malah menjadi korban dan semuanya bermuara di Lubang Buaya.

Politik radikal pemerintah Sukarno berlanjut kepada Kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam menghadapi masalah Papua pada bulan Desembar 1961 dibentuklah komando Operasi Tertinggi (KOTI) bagi pembebasan Papua. Sukarno menjadi panglimanya. Nasution mewakilinya dan Mayor Jenderal Yani menjadi kepala stafnya. PKI berhasil memenfaatkan kampanye Papua untuk meningkatkan pengaruh dan memperbanyak jumlah anggotanya sendiri. Pada bulan Juli 1962, jumlah anggota front kaum tani PKI (BTI) mencapai 5,7 juta orang, ini merupakan seperempat dari keseluruhan jumlah petani dewasa. Pada akhir tahun itu, jumlah anggota SOBSI konon mencapai hampir 3,3 juta orang. Pada awal tahun 1963, jumlah anggota pemuda rakyat dan Gerwani masing-masing konon mencapai 1,5 juta orang. Jumlah anggota PKI sendiri mencapai lebih dari 2 juta orang, sehinnga menjadikan PKI sebagai partai komunis terbesar di negara non komunis di manapun.

Setelah masalah Papua selesai dengan pihak Belanda melalui kesepakatan pada tanggal 15 Agustus 1962, politik luar negeri Indonesia tetap militan. Sukarno memandang dunia menjadi dua blok yaitu Nefos ( New Emerging Forces) dan Oldefos (Old Established Forces). Barat adalah bagaian dari dari Oldefos dan negara-negara Komunis serta negara baru Asia dan Afrika dalam kategori Nefos. Sukarno secara implisit meletakan Indonesia sebagai Pelopor dari kekuatan-kekuatan yang baru muncul. Sukarno tetap curiga kepada Barat dan berpaling ke Blok Timur (Negara-negara Komunis). Sukarno melakukan kampanye untuk mencegah pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963 yang dikenal sebagai konfrontasi. Militer dan PKI mendukung kampanye konfrontasi dengan alasaan yang berbeda. Militer khawatir akan pengepungan (encirclement) atas Indonesia oleh Malaysia yang didomonasi etnis Cina, sementara PKI berupaya menggunakan hal ini sebagai alasan untuk mendirikan angkatan ke-V yang terdiri dari kaum tani dan buruh (yang akan dibawah kontrol PKI). Namun demikain Angkatan Darat secara keras menentang pembentukan angkatan V.

Manuver politik PKI yang langsung berusaha dihadang NU dan golongan anti Komunis lainnya dapat dilihat secara nyata pada peristiwa yang berujung konflik terbuka pada akhir tahun 1963. Di tahun itu, PKI berusaha melancarkan 'aksi sepihak' untuk memberlakukan undang-undang land reform yang
dari tahun 1959-1960 pelaksanaanya hampir belum pernah terwujud. Ketika para penduduk desa anggota PKI mulai merampas tanah (terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur) mereka terlibat dalam pertentangan yang sengit dengan tuan tanah, kaum birokrat dan para santri pendukung NU.

Kekuataan Nasionalis yang dipelopori PNI dan kekuataan Sosialis-demokrat yang diwakili Murba tak dapat berbuat banyak dalam menghadapi manuver politik dari PKI. PNI yang dibina Sukarno sejak pergerakan menuju kemerdekaan dan sebagai pewaris ideologi marhaen justru ditinggalkan begitu saja. Realitas tersebut menggambarkan sikap Sukarno tentang partai politik pasca kemerdekaan Indonesia, ia tak pernah berafiliasi pada satu partai politik manapun. Sebagai tokoh yang terkenal dengan karakter penganjur kesatuan (solidarity maker) ambisi politiknya justru ingin mempersatukan ideologi-ideologi yang berbeda yang digunakan oleh partai politik sehingga dapat menghantarkan bangsa pada persatuan. Suatu konsep pemikiran yang kemudian ia tuangkan dalam Nasakom. Dampak dari tidak berafiliasinya Sukarno pada partai politik adalah adanya upaya-upaya dari berbagai partai politik dan juga Militer untuk saling berlomba mendekati Sukarno kemudian berusaha mendapatkan kepercayaan dan kekuasaan. Hal tersebut dapat tercermin ketika semua partai politik dan militer pada 18 Mei 1963 dalam sidang MPRS mengangkat Sukarno menjadi Presiden seumur hidup. Peristiwa tersebut menjadi pertanda ketergantungan partai politik (yang ikut dalam sistem Demokrasi terpimpin) pada Sukarno. Namun ada banyak hal dari independensi Sukarno yang lebih mengguntungkan PKI.

 Kedekatan Sukarno dengan tokoh-tokoh PKI merisaukan tokoh-tokoh partai lain. Pada bulan September 1964 sekelompok wartawan anti PKI dipimpin oleh Adam Malik yang juga tokoh Partai Murba membentuk Badan Pendukung Sukarnoisme dengan tujuan sebenarnya adalah berusaha memisahkan kedekatan Sukarno dengan PKI. Namun Sukarno mengetahui tujuan itu dan melarang organisasi tersebut pada tanggal 17 Desember 1964. Usaha untuk memisahkan Sukarno dengan PKI dilanjutkan oleh tokoh-tokoh militer bekerjasama dengan tokoh-tokoh sipil dengan mendirikan Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya) pada bulan Oktober 1964. Beberapa organisasi yang pernah berafiliasi ke partai PSI dan Masyumi ikut bergabung didalamnya.

Salah satu kunci keberhasilan PKI dalam memperbesar pengarunya adalah kemampuan anggotanya untuk melakukan infiltrasi kedalam organisasi-organisasi yang mempunyai pengaruh cukup besar, kemudian secara diam-diam membina dan melakukan proses doktrinisasi ideologi komunis kepada anggota atau pun simpatisan yang telah direkrutnaya. Masuknya unsur-unsur komunis di dalam Sarekat Islam pada era 1920-an adalah fakta kesuksesan PKI dalam melakukan infiltrasi kedalam organisasi besar dan berpengaruh. Salah satu kekuataan yang memiliki pengaruh besar dalam masa demokrasi terpimpin adalah ABRI. Adanya rivalitas diantara angkatan bersenjata (AD-AU-AL) dimanfaatkan oleh PKI. Angkatan udara disinyalir telah dekat dengan PKI. Sementara angkatan darat dan angkatan laut masih dipimpin oleh Jenderal-Jenderal yang anti Komunis.

Walaupun AD adalah kekuatan bersenjata yang paling keras pertentangannya dengan PKI, namun PKI berhasil menyusup ke dalam tubuh angkatan darat terutama ke dalam Divisi Diponegoro di Jawa tengah dan Divisi Brawijaya di Jawa Timur. Menurut kesaksian Sjam di kemudian hari, pada bulan November 1964, PKI membentuk biro khusus dibawah pimpinanya guna mengkoordinasikan penyusupan ke dalam tubuh angkatan bersenjata. Pada pertengahan tahun 1965, PKI mempunyai hubungan erat dengan sekitar 450 orang perwira yang bersimpati kepada PKI di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, serta 250 perwira di daerah -daerah lainnya.

Pada bulan Januari 1965 Sukarno membubarkan Partai Murba. Partai ini adalah pesaing PKI dalam memperebutkan dominasi kaum kiri. PKI kemudian melancarkan isu adanya Dewan Jenderal dalam tubuh angkatan darat. Isu ini di lancarkan PKI pada April 1965. Isu Dewan Jenderal ternyata membuat Presiden Sukarno semakin mencurigai Angkatan Darat. Tanggal 4 Agustus 1945, Sukarno jatuh sakit. Kejadian ini rupanya menimbulkan pemikiran pada ketua CC PKI, DN Aidit yang baru pulang dari perjalanan dari Moskow dan Peking. Aidit berpikiran jika terjadi sesuatu yang buruk pada Presiden Sukarno maka PKI tidak mempunyai pelindung dan akan dihancurkan oleh Angkatan Darat. Akhirnya ia berpendapat dari pada didahului lebih baik mendahului.

PKI kemudian memutuskan untuk menindak Jenderal-jenderal Angkatan Darat yang dianggap merintangi usaha PKI dengan memanfaatkan unsur militer yang telah disusupi oleh PKI. Pada tanggal 30 September 1965 di mulailah operasi penculikan Jenderal-Jenderal. Menurut beberapa pengamat politik dan militer, Operasi tersebut terbilang kacau pelaksanaanya dilapangan dan sedari awal tampak akan mengalami kegagalan. Dan apa yang terjadi setelah itu memang menggambarkan kegagalan operasi dan gerakan tersebut. Pihak Angkatan Darat di bawah komando Mayjen Suharto berhasil melumpuhkan secara cepat gerakan ini. Konfigurasi politik di Indonesia berubah drastis pasca peristiwa Gestapu. PKI yang sebelumnya begitu mendominasi perpolitikan tiba-tiba harus berhadapan langsung dengan kekuataan militer dan sipil sekaligus. Suatu dampak dari kegagalan kudeta yang tidak diperkirakan oleh para pimpinan PKI sebelumnya.

Sukarno berusaha menenangkan keadaan dan masih mencoba untuk mempertahankan PKI dalam poros Nasakomnya. Akan tetapi Angkatan Darat yang didukung mahasiswa, pelajar, santri dan masyarakat sipil lainnya yang anti komunis telah bergerak di daerah-daerah untuk menumpas kekuataan PKI yang dianggap bertanggung jawab atas terbunuhnya para Jenderal. Maka yang terjadi selanjutanya adalah aksi balasan dari semua elemen yang anti terhadap PKI. kelompok-kelompok pemuda dari barisan organisasi muslim seperti Barisan Ansor NU dan Tameng Marhenis PNI dengan dukungan tentara melakukan pembunuhan massal terutama di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada akhir 1965, antara 500.000 dan satu juta anggota-anggota dan pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan. Dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi.

Hubungan antara PKI dan Soekarno sendiri pada masa Demokrasi Terpimpin dapat dikatakan merupakan hubungan timbal balik. PKI memanfaatkan popularitas Soekarno untuk mendapatkan massa. Sementara itu di unsur kekuatan lainnya dalam Demokrasi Terpimpin, TNI-Angkatan Darat, melihat perkembangan yang terjadi antara PKI dan Soekarno, dengan curiga. Terlebih pada saat angkatan lain, seperti TNI-Angkatan Udara, mendapatkan dukungan dari Soekarno. Hal ini dianggap sebagai sebuah upaya untuk menyaingi kekuatan TNI-Angkatan Darat dan memecah belah militer untuk dapat ditunggangi. Keretakan hubungan antara Soekarno dengan pemimpin militer pada akhirnya muncul. Keadaan ini dimanfaatkan PKI untuk mencapai tujuan politiknya. Sikap militan yang radikal yang ditunjukkan PKI melalui agitasi dan tekanan-tekanan politiknya yang semakin meningkat, membuat jurang permusuhan yang terjadi semakin melebar. Konflik yang terjadi itu kemudian mencapai puncaknya pada pertengahan bulan September tahun 1965.

 Kepercayaan Sukarno kepada PKI sebagi pendukung Manipol-USDEK dimanfaaatkan oleh PKI dengan memperluas pengaruh dan basis dukungan di kalangan masyarakat kelas bawah. Manuver politik PKI yang dominan berusaha diredam oleh partai-partai lain yang anti komunis. Selama Demokrasi Terpimpin, NU sebagai lawan politik PKI dan kekuataan yang tersisa dari kelompok Islam dalam aliansi pemerintahan, melakukan pembendungan dalam semua aspek kehidupan. Komunis dalam pandangan kelompok Islam adalah peradaban sekulerisme dan atheisme yang sangat berlawanan dengan Islam bahkan menjadi musuh semua agama. Bahkan terdapat prasangka bahwa jika komunis berkuasa, maka kaum Islamlah yang menjadi sasaran pertama dan utama penindasan. Pemberontakan PKI Madiun (1948) misalnya, menjadi bukti terpenting, yang memberi stigma psikologis agar umat Islam bersatu melawan Komunis

OFENSIF UNTUK MENGUSAI PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI MASSA

Usaha PKI menginfiltrasi PNI mulai berhasil yang terbukti antara lain

dengn kenyataan bahwa sejak tahun 1959 PNI mengubah pengertian Marchaenisme menjadi’’Marxisme yang diterapkan dalam kondisi indonesia’’.sejak itu pula PNI menempuh garis politik kiri anti-Amerika yang sudah barang tentu di sokong dan di dukung penuh oleh PKI.Dalam pada itu beberapa tokoh PKI beranggapan bahwa perubahan pengertian marchaenisme itu akan di manfaatkan oleh PKI.karena itu diantara mereka ada yang beruaha,agar anti-machaesnisme itu tidak di selewengkan oleh golongan kiri yang berada dalam tubuh PKI.Mereka juga berusaha agar supaya garis politik PNI tidak mengikuti garis politik PKI.Tetapi karena golongan kiri dalam Badan Pekerja Kongres PNI lebih kuat,maka usaha-usaha mereka gagal,tidak sampai disitu saja,bahkan akhirnya mereka  disingkirkan dengan diberi predikat ‘’marchaes gadungan’’.Tidak kurang dari pada Presiden Sukarno sendiri yang mencanangkan tindakan itu.

OFFENSIF DI BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN

Menurut ketrangan njono,Peris pardede,maupun Sudisman dalam sidang Mahmillub ,Aiditlah seorang diri yang diberi kekuasaan oleh Politbiro untuk menentukan dan melakukan segala sesuatu berhubungan dengan ABRI.Dalam hal membina ABRI ternyata ketua aidit dibantu oleh biro khusus,yang dalam tingkat pusat di jakarta dipimpin oleh Syam dan Pono.Biro khusus inilah yang digunakan oleh PKI untuk melakukan ilfiltrasi ke dalam ABRI.

Biro khusus ini tidak konstitusional dan menjadi alat kerja ketua aidit,serta memainkan peranan penting seperti terbukti dalam pelaksanaan pemberontakan G30S/PKI.Sebenarnya tugas biro khusus adalah untuk mencari dan memperluas pengaruh partai secara tertutup di kalangan ABRI,badan ini sifatnya rahasia,tidak hanya bagi orang luar melainkan juga anggota PKI sendiri serta langsung berada di bawah Ketua CC PKI.Yang mengepalai Biro Khusus ini sejak tahun 1964 adalah Syam kamarussaman sedangkan pono menjadi orang kedua,dan waluyo orang ketiga.Sejak tahun itu pula Biro Khusus berdiri sendiri secara otonom dengan garis kendali langsung dari ketua CC PKI,Aidit.Hanya segolongan kecil dari anggota partai yang mengetahui aktivitas  Biro Khusus ini.Badn ini dibentuk pada tingkat pusat dan daerah dengan pimpinan kolektif. (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 1984).